Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak ambil pusing dengan beberapa kepala daerah yang membantah data simpanan hingga Rp233 triliun di perbankan.

Sebagaimana diketahui, data simpanan pemda Rp233 triliun itu berasal dari Bank Indonesia (BI).

Sebelum disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (20/10/2025), Purbaya pernah menyampaikan data serupa dengan sekaligus perincian jenis simpanannya baik giro, tabungan maupun deposito.

Menkeu yang belum genap dua bulan menjabat itu menyarankan, kepala daerah yang tidak terima atas data tersebut agar menyampaikannya langsung ke BI.

"Tanya saja ke BI, itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka enggak mungkin monitor semua akun satu per satu," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (23/10/2025).

Purbaya lalu menyebut ada kepala daerah yang membantah menaruh uangnya di simpanan deposito. Padahal, berdasarkan data yang disampaikan olehnya pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (16/10/2025), simpanan pemda di bank umum sampai dengan Agustus 2025 mencapai Rp254,3 triliun.

Secara terperinci, simpanan itu meliputi Rp185,9 triliun di giro, Rp8 triliun di tabungan serta Rp57,5 triliun di deposito.

"Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account, checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi bunganya lebih rendah kan? Kenapa di giro kalau gitu, pasti nanti akan diperiksa BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] itu," ujar Purbaya.

Sebelumnya, BI menyebut simpanan kas daerah baik provinsi, kabupaten dan kota merupakan data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank.

"Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor. Selanjutnya Bank Indonesia melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan," jelas Ramdan melalui siaran pers, Rabu (22/10/2025).

Tanggapan Dedi Mulyadi

Salah satu kepala daerah yang merespons data BI itu adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dia memastikan tidak ada dana milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang disimpan di dalam deposito.

"Kondisi keuangan di Provinsi Jawa Barat. Hari ini uang yang tersedia di Provinsi Jawa Barat dan tersimpan di BJB atau Bank Jabar Banten itu sebesar Rp2.418.701.749.621 [Rp2,4 triliun] . Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito," katanya, Selasa (21/10/2025).

Dedi pun menyampaikan bahwa dana Pemprov Jawa Barat yang disimpan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR) senilai Rp2,4 triliun. Data itu berbeda dengan data yang disampaikan oleh Mendagri Tito pada Rakor Senin lalu, yang mana simpanan Pemprov Jabar senilai Rp4 triliun lebih sampai dengan akhir September 2025.

Sementara itu, Pemprov Jakarta, yang saat ini dipimpin Gubernur Pramono Anung mengakui bahwa dana tersimpan di perbankan mencapai Rp14,6 triliun.

Melalui keterangan tertulis, pihak Pemprov menyatakan bahwa mereka memiliki semangat yang sama dengan pemerintah pusat dalam mengelola anggaran.

"Kami pastikan tingginya dana Pemda di bank bukanlah intensi Pemda untuk menyimpan dana di perbankan demi mendapatkan keuntungan/imbalan bunga. Namun hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran di triwulan terakhir," demikian dikutip dari keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata.

Michael menjelaskan bahwa sisa lebih penghitungan anggaran aliasn Silpa akan menyusut drastis pada Desember setiap tahunnya. Hal itu seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan di dua bulan terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) buka suara terkait dengan polemik data simpanan pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan mencapai Rp233 triliun.

Data mengenai simpanan kas daerah baik provinsi, kabupaten dan kota itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (20/10/2025).

Sebelumnya, data serupa pernah disampaikan juga oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025). Bedanya, data itu lebih memerincikan ihwal jenis simpanannya baik dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito berjangka.

Kedua data itu berasal dari BI. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa bank sentral memeroleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank.

"Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor. Selanjutnya Bank Indonesia melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan," jelas Ramdan melalui siaran pers, Rabu (22/10/2025).

Selanjutnya, Ramdan menerangkan bahwa data posisi simpanan perbankan itu secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di website bank sentral.

Adapun berdasarkan data BI mengenai simpanan pemda yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (20/10/2025), dana mengendap Rp233 triliun itu meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 triliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun.

Pada kesempatan itu, Mendagri Tito mengungkap dana mengendap jelang akhir tahun bisa mencapai ratusan triliun karena dicairkan guna pembayaran terhadap kontraktor yang menjalankan pembangunan daerah.

Di sisi lain, Menkeu Purbaya menyebut uang dari pemda-pemda itu justru tidak ditaruh di BPD masing-masing, melainkan di bank yang ada di pusat ibu kota.

"Tapi katanya daerahnya menaruhnya di bank pembangunan pusat seperti di Jakarta, Bank Jakarta. Itu kan [bank] daerahnya enggak ada uang jadinya, bank-nya enggak bisa muterin, enggak meminjamkan [ke debitur] di sana. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah, jadi bank daerah bisa menyeluruhkan kebusinessmenatau pelaku usaha di kawasan itu," ujar Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Purbaya mengaku selama ini kerap bertanya-tanya mengapa uang di sistem perekonomian hanya berada di pusat ibu kota. Dia kini mengetahui pemda kerap mengendapkan uangnya, namun justru dialihkan ke pusat.

Menkeu yang pernah bekerja di Danareksa itu berpesan, pemda perlu memperbaiki kualitas BPD di daerah mereka agar tidak selalu mengalihkan uangnya ke pusat.

"Jangan ditransfer ke pusat lagi uangnya. Jangan taruh di Bank Jakarta tetap aja di bank daerah. Kalau bank-nya jelek dibetulin supaya uangnya betul-betul muter di sana," terangnya.

Sementara itu, Tito memaparkan ada beberapa hal yang melatarbelakangi simpanan pemda masih tinggi. Beberapa di antaranya adalah efisiensi sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, penyesuaian visi dan misi program prioritas kepala daerah terpilih setelah pelatikan, kendala administratif, serta proses penyesuaian penggunaan e-Katalog versi terbaru.

Kemudian, pengadaan belanja modal yang bersifat fisik, kecenderungan realisasi APBN tinggi di akhir tahun, keterlambatan kementerian/lembaga pengampun dana alokasi khusus (DAK), pengadaan tanah dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fisik TA 2025, serta pembayaran utang iuran BPJS.

Mantan Kapolri itu juga menyoroti sejumlah daerah yang memiliki pendapatan tinggi, namun tidak pandai dengan cepat membelanjakan anggarannya. Salah satu contohnya seperti Pemkab Bojonegoro yang memiliki simpanan kas daerah hingga Rp3,8 triliun.

"Jadi kecepatan para pencari uangnya, Kadispenda dan Kepala BKAD, itu kecepatannya tinggi, sementara yang dinasnya realisasinya lambat," terang Tito.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong investigasi terkait adanya selisih data dana pemerintah daerah alias pemda yang mengendap di perbankan senilai Rp18 triliun.

Purbaya, yang juga bekas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), justru mempertanyakan ke mana larinya uang Rp18 triliun. Dia meyakini data BI sudah sesuai dengan informasi dari masing-masing bank yang langsung tercatat.

"Kalau di pemda kurang Rp18 triliun mungkin pemerintahnya kurang teliti itu nulisnya. Kalau BI itu pasti sudah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu ke mana yang selisih Rp18 triliun itu," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Sekadar catatan, pemerintah pusat mencatat ada selisih data antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI) mengenai simpanan kas daerah.

Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, awalnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian awalnya memaparkan bahwa data terbaru BI menunjukkan bahwa uang pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun.

Secara terperinci, simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) merupakan yang terbesar yakni Rp134,2 triliun. Kemudian, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 triliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun.

Namun, Tito menilai data itu kurang valid. Menurutnya, ada data simpanan pemkot yakni Banjar Baru yang mencapai Rp5,1 triliun padahal pendapatannya tidak mencapai Rp5 triliun.

Temuan itu, lanjut Tito, mendorong pihaknya untuk mengecek langsung ke setiap rekening kas pemda. Hasilnya, total simpanan kas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hanya mencapai Rp215 triliun. Secara terperinci, simpanan pemda itu meliputi Rp64 triliun di provinsi, kabupaten Rp119,9 triliun dan kota Rp30,1 triliun.

"Jadi ada sedikit discrepancy atau perbedaan antara data BI yang Rp233 triliun dengan data melalui rekening yang kami cek masing-masing totalnya Rp215 triliun. Jadi lebih kurang beda Rp18 triliun," terang Tito, Senin (20/10/2025).

Menurut Tito, ada beberapa hal yang melatarbelakangi simpanan pemda masih tinggi. Beberapa di antaranya adalah efisiensi sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, penyesuaian visi dan misi program prioritas kepala daerah terpilih setelah pelatikan, kendala administratif, serta proses penyesuaian penggunaan e-Katalog versi terbaru.

Kemudian, pengadaan belanja modal yang bersifat fisik, kecenderungan realisasi APBN tinggi di akhir tahun, keterlambatan kementerian/lembaga pengampun dana alokasi khusus (DAK), pengadaan tanag dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fisik TA 2025, serta pembayaran utang iuran BPJS.

Mantan Kapolri itu juga menyoroti sejumlah daerah yang memiliki pendapatan tinggi, namun tidak pandai dengan cepat membelanjakan anggarannya. Salah satu contohnya seperti Pemkab Bojonegoro yang memiliki simpanan kas daerah hingga Rp3,8 triliun.

"Jadi kecepatan para pencari uangnya, Kadispenda dan Kepala BKAD, itu kecepatannya tinggi, sementara yang dinasnya realisasinya lambat," terang Tito.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong investigasi terkait adanya selisih data dana pemerintah daerah alias pemda yang mengendap di perbankan senilai Rp18 triliun.

Purbaya, yang juga bekas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), justru mempertanyakan ke mana larinya uang Rp18 triliun. Dia meyakini data BI sudah sesuai dengan informasi dari masing-masing bank yang langsung tercatat.

"Kalau di pemda kurang Rp18 triliun mungkin pemerintahnya kurang teliti itu nulisnya. Kalau BI itu pasti sudah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu ke mana yang selisih Rp18 triliun itu," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Sekadar catatan, pemerintah pusat mencatat ada selisih data antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI) mengenai simpanan kas daerah.

Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, awalnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian awalnya memaparkan bahwa data terbaru BI menunjukkan bahwa uang pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun.

Secara terperinci, simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) merupakan yang terbesar yakni Rp134,2 triliun. Kemudian, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 triliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun.

Namun, Tito menilai data itu kurang valid. Menurutnya, ada data simpanan pemkot yakni Banjar Baru yang mencapai Rp5,1 triliun padahal pendapatannya tidak mencapai Rp5 triliun.

Temuan itu, lanjut Tito, mendorong pihaknya untuk mengecek langsung ke setiap rekening kas pemda. Hasilnya, total simpanan kas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hanya mencapai Rp215 triliun. Secara terperinci, simpanan pemda itu meliputi Rp64 triliun di provinsi, kabupaten Rp119,9 triliun dan kota Rp30,1 triliun.

"Jadi ada sedikit discrepancy atau perbedaan antara data BI yang Rp233 triliun dengan data melalui rekening yang kami cek masing-masing totalnya Rp215 triliun. Jadi lebih kurang beda Rp18 triliun," terang Tito, Senin (20/10/2025).

Menurut Tito, ada beberapa hal yang melatarbelakangi simpanan pemda masih tinggi. Beberapa di antaranya adalah efisiensi sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, penyesuaian visi dan misi program prioritas kepala daerah terpilih setelah pelatikan, kendala administratif, serta proses penyesuaian penggunaan e-Katalog versi terbaru.

Kemudian, pengadaan belanja modal yang bersifat fisik, kecenderungan realisasi APBN tinggi di akhir tahun, keterlambatan kementerian/lembaga pengampun dana alokasi khusus (DAK), pengadaan tanag dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fisik TA 2025, serta pembayaran utang iuran BPJS.

Mantan Kapolri itu juga menyoroti sejumlah daerah yang memiliki pendapatan tinggi, namun tidak pandai dengan cepat membelanjakan anggarannya. Salah satu contohnya seperti Pemkab Bojonegoro yang memiliki simpanan kas daerah hingga Rp3,8 triliun.

"Jadi kecepatan para pencari uangnya, Kadispenda dan Kepala BKAD, itu kecepatannya tinggi, sementara yang dinasnya realisasinya lambat," terang Tito.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat mencatat ada selisih data antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI) mengenai simpanan kas daerah. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong perlunya mengusut lebih lanjut selisih data hingga Rp18 triliun.

Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, awalnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian awalnya memaparkan bahwa data terbaru BI menunjukkan bahwa uang pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun.

Secara terperinci, simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) merupakan yang terbesar yakni Rp134,2 triliun. Kemudian, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun.

Namun, Tito menilai data itu kurang valid. Menurutnya, ada data simpanan pemkot yakni Banjar Baru yang mencapai Rp5,1 triliun padahal pendapatannya tidak mencapai Rp5 triliun.

Temuan itu, lanjut Tito, mendorong pihaknya untuk mengecek langsung ke setiap rekening kas pemda. Hasilnya, total simpanan kas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hanya mencapai Rp215 triliun. Secara terperinci, simpanan pemda itu meliputi Rp64 triliun di provinsi, kabupaten Rp119,9 triliun dan kota Rp30,1 triliun.

"Jadi ada sedikit discrepancy atau perbedaan antara data BI yang Rp233 triliun dengan data melalui rekening yang kami cek masing-masing totalnya Rp215 triliun. Jadi lebih kurang beda Rp18 triliun," terang Tito, Senin (20/10/2025).

Menurut Tito, ada beberapa hal yang melatarbelakangi simpanan pemda masih tinggi. Beberapa di antaranya adalah efisiensi sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, penyesuaian visi dan misi program prioritas kepala daerah terpilih setelah pelatikan, kendala administratif, serta proses penyesuaian penggunaan e-Katalog versi terbaru.

Kemudian, pengadaan belanja modal yang bersifat fisik, kecenderungan realisasi APBN tinggi di akhir tahun, keterlambatan kementerian/lembaga pengampun dana alokasi khusus (DAK), pengadaan tanag dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fisik TA 2025, serta pembayaran utang iuran BPJS.

Mantan Kapolri itu juga menyoroti sejumlah daerah yang memiliki pendapatan tinggi, namun tidak pandai dengan cepat membelanjakan anggarannya. Salah satu contohnya seperti Pemkab Bojonegoro yang memiliki simpanan kas daerah hingga Rp3,8 triliun.

"Jadi kecepatan para pencari uangnya, Kadispenda dan Kepala BKAD, itu kecepatannya tinggi, sementara yang dinasnya realisasinya lambat," terang Tito.

Purbaya Yakini Data BI

Adapun Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut besarnya simpanan pemda di bank menggambarkan bahwa lambatnya belanja di daerah bukan karena keterbatasan uang. Dia turut menyoroti selisih Rp18 triliun antara data BI dan rekening pemda yang langsung dicek oleh Kemendagri.

Purbaya, yang juga bekas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), justru mempertanyakan ke mana larinya uang Rp18 triliun. Dia meyakini data BI sudah sesuai dengan informasi dari masing-masing bank yang langsung tercatat.

"Kalau di pemda kurang Rp18 triliun mungkin pemerintahnya kurang teliti itu nulisnya. Kalau BI itu pasti sudah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu ke mana yang selisih Rp18 triliun itu," ujarnya pada kesempatan yang sama.