Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diperkirakan masih berada dalam tekanan pada perdagangan Jumat (19/6/2026) meskipun Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di kisaran Rp17.790 hingga Rp17.840 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Adapun pada perdagangan Kamis (18/6/2026), rupiah ditutup melemah 0,18% atau 32 poin ke level Rp17.794 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar Amerika Serikat (AS) atau DXY menguat 0,26% ke posisi 100,34.

Ibrahim Assuaibi mencatat dalam perdagangan intraday hari ini rupiah sempat terdepresiasi sebesar 60 poin, namun pelemahan yang terjadi di akhir sesi mengecil sehingga rupiah berakhir di Rp17.794 per dolar AS.

Menurutnya, hari ini pasar keuangan diserapi oleh sentimen dari kebijakan moneter. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Sejalan dengan itu, suku bunga Deposit Facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,50%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan pemerintah," kata Ibrahim, Kamis (18/6/2026).

Sebelumnya, dalam rapat reguler mingguan pada Senin (9/6/2026) BI telah menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Artinya, dalam waktu kurang dari satu bulan, BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar total 75 basis poin.

Langkah bank sentral mengerek BI rate sejalan dengan tren outflow asing besar-besaran di pasar modal, membuat rupiah jatuh sepanjang tahun berjalan. Ibrahim melihat, pasar Indonesia memang tengah mengalami tekanan dan volatilitas tinggi akibat sikap wait and see pelaku pasar.

Menurutnya, investor global dan institusi menahan diri sembari menunggu dua keputusan krusial dari MSCI untuk melihat apakah status Indonesia dipertahankan di emerging market dan apakah pembekuan konstituen akan dicabut.

Sementara sentimen global, investor memantau perkembangan kesekapatan damai antara AS-Iran. Deeskalasi perang membuat harga minyak global turun dari level US$100 per barel ke kisaran US$80 per barel. Di sisi lain, saat harga minyak dunia sedang tinggi, Indonesia sebagai negara net importir minyak membutuhkan belanja impor lebih besar, yang pada akhirnya turut menjadi komponen penekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Perjanjian damai tersebut telah membantu meredakan kekhawatiran akan guncangan pasokan minyak yang berkepanjangan, mengurangi kekhawatiran tentang inflasi yang didorong oleh energi dan mendukung permintaan emas sebagai lindung nilai portofolio," tandasnya.

Sementara itu, MSCI memutuskan mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar negara berkembang atau emerging market dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6/2026) waktu setempat.

Meski demikian, MSCI memberikan sejumlah catatan terkait aksesibilitas pasar Indonesia. Penyedia indeks global tersebut menyoroti persoalan transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar di pasar modal.

MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada kriteria Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-". Bersama Turki, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan aksesibilitas pasar dalam siklus peninjauan tahun ini.

"Di Indonesia, kekhawatiran aksesibilitas muncul akibat berlanjutnya ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi sehingga mengganggu pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporannya.

Menurut MSCI, kondisi tersebut membatasi kemampuan investor institusi global dalam menilai tingkat free float yang sebenarnya serta mengandalkan harga pasar dalam proses penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diperkirakan masih berada dalam tekanan pada perdagangan Jumat (19/6/2026) meskipun Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di kisaran Rp17.790 hingga Rp17.840 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Adapun pada perdagangan Kamis (18/6/2026), rupiah ditutup melemah 0,18% atau 32 poin ke level Rp17.794 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar Amerika Serikat (AS) atau DXY menguat 0,26% ke posisi 100,34.

Ibrahim Assuaibi mencatat dalam perdagangan intraday hari ini rupiah sempat terdepresiasi sebesar 60 poin, namun pelemahan yang terjadi di akhir sesi mengecil sehingga rupiah berakhir di Rp17.794 per dolar AS.

Menurutnya, hari ini pasar keuangan diserapi oleh sentimen dari kebijakan moneter. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Sejalan dengan itu, suku bunga Deposit Facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,50%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan pemerintah," kata Ibrahim, Kamis (18/6/2026).

Sebelumnya, dalam rapat reguler mingguan pada Senin (9/6/2026) BI telah menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Artinya, dalam waktu kurang dari satu bulan, BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar total 75 basis poin.

Langkah bank sentral mengerek BI rate sejalan dengan tren outflow asing besar-besaran di pasar modal, membuat rupiah jatuh sepanjang tahun berjalan. Ibrahim melihat, pasar Indonesia memang tengah mengalami tekanan dan volatilitas tinggi akibat sikap wait and see pelaku pasar.

Menurutnya, investor global dan institusi menahan diri sembari menunggu dua keputusan krusial dari MSCI untuk melihat apakah status Indonesia dipertahankan di emerging market dan apakah pembekuan konstituen akan dicabut.

Sementara sentimen global, investor memantau perkembangan kesekapatan damai antara AS-Iran. Deeskalasi perang membuat harga minyak global turun dari level US$100 per barel ke kisaran US$80 per barel. Di sisi lain, saat harga minyak dunia sedang tinggi, Indonesia sebagai negara net importir minyak membutuhkan belanja impor lebih besar, yang pada akhirnya turut menjadi komponen penekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Perjanjian damai tersebut telah membantu meredakan kekhawatiran akan guncangan pasokan minyak yang berkepanjangan, mengurangi kekhawatiran tentang inflasi yang didorong oleh energi dan mendukung permintaan emas sebagai lindung nilai portofolio," tandasnya.

Sementara itu, MSCI memutuskan mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar negara berkembang atau emerging market dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6/2026) waktu setempat.

Meski demikian, MSCI memberikan sejumlah catatan terkait aksesibilitas pasar Indonesia. Penyedia indeks global tersebut menyoroti persoalan transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar di pasar modal.

MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada kriteria Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-". Bersama Turki, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan aksesibilitas pasar dalam siklus peninjauan tahun ini.

"Di Indonesia, kekhawatiran aksesibilitas muncul akibat berlanjutnya ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi sehingga mengganggu pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporannya.

Menurut MSCI, kondisi tersebut membatasi kemampuan investor institusi global dalam menilai tingkat free float yang sebenarnya serta mengandalkan harga pasar dalam proses penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50% di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, Selasa (9/6/2026). Pada rapat itu juga, Dewan Gubernur BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga deposit facility 25 bps ke 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah," ujar BI melalui keterangan tertulis resmi, Selasa (9/6/2026).

Selain itu, kenaikan suku bunga acuan ini merupakan langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah.

"Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan imbal hasil bagi daya tarik masuknya aliran masuk investasi portfolio asing ke Indonesia," lanjut BI.

Dalam evaluasi sejak RDG 18-19 Mei 2026, terang BI, nilai tukar Rupiah menunjukkan perkembangan yang lebih lemah dari yang diperkirakan. Di samping akibat gejolak global yang terus berlanjut dan tingginya permintaan valas dalam negeri, pelemahan juga didorong oleh aliran keluar investasi portfolio asing dari Indonesia.

Sehubungan dengan itu, BI memandang perlu untuk menempuh langkah-langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain dalam operasi moneter untuk mendorong masuknya aliran investasi asing.

"Stabilisasi nilai tukar Rupiah dimaksud juga ditempuh agar ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga dan sasaran inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap tercapai," terang BI.

Selain kenaikan BI Rate, otoritas moneter juga menempuh langkah-langkah penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk meningkatkan imbal hasil dan sejumlah insentif lain bagi masuknya aliran investasi asing, yaitu:

1.⁠ ⁠Kenaikan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk seluruh tenor 6, 9 dan 12 bulan;

2.⁠ ⁠Pemberian insentif berupa penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing;

3.⁠ ⁠Pembukaan kembali window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor-tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan;

4.⁠ ⁠⁠Peningkatan intensitas operasi moneter baik Rupiah maupun valuta asing.

"Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah," pungkas BI.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih bergerak dalam tekanan di tengah sentimen pasar menantikan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada pekan ini. Bahkan, ada peluang BI mengerek BI Rate dari level saat ini 4,75%.

Tim riset OCBC Sekuritas mengatakan rupiah juga mengalami tekanan signifikan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tercatat berada di level Rp17.648 atau melemah dibandingkan posisi penutupan perdagangan pekan lalu.

Pelaku pasar kini menantikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada pekan ini.

"Dengan pelemahan rupiah yang cukup tajam, pasar memperkirakan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps dalam RDG minggu ini guna menjaga stabilitas nilai tukar," ujar tim riset, Senin (18/5/2026).

Saat ini, suku bunga BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) berada di level 4,75%.

Selain keputusan suku bunga Bank Indonesia, investor juga akan mencermati rilis risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC Minutes) Amerika Serikat untuk mencari petunjuk arah kebijakan moneter The Fed ke depan.

Menurut tim OCBC Sekuritas, pelaku pasar global masih dibayangi kekhawatiran terhadap memanasnya tensi geopolitik karena belum tercapainya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Kondisi tersebut memicu lonjakan harga energi dan meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap risiko inflasi global hingga potensi stagflasi.

Kekhawatiran itu semakin meningkat setelah Amerika Serikat melaporkan inflasi sebesar 3,8% yang didorong oleh kenaikan harga energi. Situasi tersebut membuat harga minyak dunia bertahan di atas US$105 per barel.

Bagi Indonesia yang masih berstatus net importir minyak, lonjakan harga minyak berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap perekonomian domestik. Selain meningkatkan beban impor energi, kondisi ini juga berisiko memperlebar defisit transaksi berjalan dan menekan stabilitas nilai tukar rupiah.

Tekanan terhadap rupiah yang menembus level Rp17.600 per dolar AS turut dibarengi kenaikan yield obligasi pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan adanya aliran dana asing keluar dari pasar keuangan domestik seiring meningkatnya aversi risiko global.

Pada penutupan perdagangan Senin (18/5/2026), IHSG terkoreksi cukup dalam sebesar 1,9% ke level 6.599 dan memperpanjang tren bearish yang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.

Tekanan jual terjadi hampir di seluruh sektor. Sektor transportasi menjadi yang paling terpukul setelah anjlok 6,2%, disusul sektor basic industry yang turun 5,2% serta sektor industrial yang melemah 3,2%.

Koreksi tajam tersebut turut dipengaruhi aksi jual pada sejumlah saham big caps seperti DSSA, TPIA, BBRI, dan AMMN yang menjadi penekan utama pergerakan indeks.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan salah satu alasan suku bunga kredit bank masih tinggi meski Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) telah turun sebesar 75 basis poin (bps) sejak Juni 2025.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan, rata-rata suku bunga simpanan perbankan masih berada di atas TBP, menandakan bahwa bank-bank belum patuh kepada TBK yang ditetapkan LPS.

“Ini menjadi salah satu alasan mengapa suku bunga kredit tidak bisa turun,” ungkap Anggito dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Dalam paparan yang disampaikan Anggito, proporsi simpanan nasabah di atas TBP terus meningkat. Pada Desember 2022, LPS mencatat proporsi simpanan nasabah di atas TBP sekitar 25%, kemudian menjadi 30% pada Desember 2024 dan 33% pada Desember 2025.

Anggito menuturkan, selama ini TBP selalu berada di atas tingkat bunga pasar. Kendati begitu pada 2025, dia mengakui bahwa LPS cukup agresif dalam menetapkan TBK sehingga berada di bawah suku bunga pasar.

“Padahal rule of thumb-nya memang harusnya tingkat bunga pasar itu melindungi suku bunga yang berlaku di pasar,” ujarnya.

Untuk itu, LPS melakukan sedikit evaluasi dan memutuskan untuk menetapkan TBP pada Januari 2026 di bank umum sebesar 3,50%, valas 2,00%, dan BPR 6,00%, alias sama dengan periode sebelumnya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) sebelumnya mengungkapkan bahwa transmisi penurunan suku bunga kebijakan terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, baik pada suku bunga dana maupun suku bunga kredit. Sebagai catatan, otoritas moneter telah menurunkan BI-Rate sebesar 125 bps sepanjang 2025.

Adapun suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025. Kendati begitu, BI memandang bahwa upaya lanjutan perlu terus dilakukan untuk penurunan pemberian special rate kepada deposan besar.

Seiring menurunnya suku bunga dana, BI mencatat bahwa suku bunga kredit perbankan mulai menurun, yaitu sebesar 39 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81% pada Desember 2025.

“Ke depan, upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Perry dalam konferensi pers RDG Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai imbal hasil atau yield Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun mencapai titik terendah pada level 5,93%. Yield rendah ini diperkirakan disebabkan oleh beberapa faktor.

Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto menjelaskan rendahnya yield SUN tenor 10 tahun ini disebabkan oleh kombinasi berbagai macam faktor internal maupun eksternal.

“Dari sisi eksternal, memang suku bunga sedang turun kan, The Fed menurunkan suku bunganya. Sementara dari internal, BI mengikuti penurunan suku bunga Fed,” kata Ramdhan, Senin (20/10/2025).

Di sisi lain, kata Ramdhan, perbankan cukup aktif masuk ke pasar surat utang, terutama sejak Covid-19 dan terus berlanjut. Bahkan, kata dia, bank-bank besar aktif memasukkan instrumen surat utang ke dalam portofolio mereka.

Adapun, saat ini risiko dari Indonesia juga relatif rendah, dengan pemerintah yang cukup cakap mengelola utang, baik untuk pembayaran pokok utang maupun bunga.

“Ini menjadikan kepercayaan investor pada pasar utang kita cukup baik. Kondisi ini akhirnya menekan yield, jadi harga relatif naik, akhirnya yield turun,” ujarnya.

Ramdhan mencermati, yield SUN di bawah 6% di tahun-tahun sebelumnya biasanya tidak bertahan lama. Dia juga mengamati sejumlah riset sekuritas asing memprediksi yield SUN dengan tenor 10 tahun akan mencapai 5,85%.

“Masih ada potensi penguatan [yield] , karena perbankan yang masuk ke instrumen ini kelihatannya masih banyak. Dan mereka melihat SUN instrumen yang relatif aman dan punya ketahanan, dan juga likuiditasnya tinggi,” ucap Ramdhan.

Ramdhan menambahkan likuiditas ini ibarat napas bagi perdagangan SUN. Selama likuiditas tetap terjaga, maka bank akan merasa cukup aman bertransaksi di seri-seri utama tersebut.

Lebih lanjut, Ramdhan menuturkan kondisi yield yang rendah membuat instrumen ritel seperti Obligasi Ritel Indonesia (ORI) kurang menarik bagi masyarakat umum.

“Kemarin pemerintah menawarkan ORI dengan yield di kisaran 5,35%—5,65%. Untuk masyarakat awam yang tidak mengikuti pasar secara harian, angka itu kurang menarik karena mereka mengharapkan imbal hasil yang lebih optimal,” tuturnya.