Platform dan Kementerian UMKM, sepakat untuk kami hold terlebih dahulu dan kami integrasikan sistem ini supaya cepat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah bersama sejumlah platform perdagangan melalui sistem elektronik (marketplace) sepakat untuk sementara tidak menaikkan biaya layanan yang dibebankan kepada pelaku usaha.

Maman mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil komunikasi antara Kementerian UMKM dengan sejumlah platform marketplace untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif di tengah proses integrasi sistem yang sedang berlangsung.

"Platform dan Kementerian UMKM, sepakat untuk kami hold terlebih dahulu dan kami integrasikan sistem ini supaya cepat," ujar Maman dalam jumpa pers, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah saat ini memfokuskan penyelesaian integrasi sistem antara platform SAPA UMKM milik Kementerian UMKM dengan sistem yang dimiliki masing-masing marketplace.

Integrasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di platform digital.

Maman mengatakan proses integrasi dilakukan bersama sejumlah platform besar, antara lain Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.

Ia menegaskan kebijakan pemerintah saat ini adalah memastikan pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di marketplace memperoleh manfaat dari regulasi baru sebelum membahas kebijakan lain yang berpotensi menambah beban biaya bagi penjual.

Kementerian UMKM menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Salah satu ketentuannya mengatur bahwa perubahan jenis maupun besaran biaya kemitraan bisnis digital sebelum berakhirnya masa perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dan pelaku UMK.

Dalam aturan tersebut, biaya layanan didefinisikan sebagai biaya administrasi, biaya komisi, atau biaya jasa aplikasi lainnya yang dikenakan kepada usaha mikro dan usaha kecil (UMK) atas pemanfaatan aplikasi, sistem, atau layanan dasar platform PMSE untuk setiap transaksi.

Permen 3/2026 tersebut juga mengatur pemberian potongan biaya layanan hingga 50 persen bagi usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi kriteria.

Maman sebelumnya juga menyampaikan seluruh platform marketplace telah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Namun, implementasinya masih menunggu rampungnya integrasi sistem dengan SAPA UMKM agar identifikasi pelaku usaha yang berhak menerima insentif dapat dilakukan secara otomatis dan tepat sasaran.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Uang Kuliah Tunggal (UKT) jalur Mandiri Reguler Universitas Airlangga (Unair) terbagi atas dua kelompok. Program studi (prodi) Kedokteran menjadi jurusan kuliah dengan biaya kuliah paling mahal di jalur mandiri.

Jalur Mandiri Unair memiliki empat skema penerimaan, yaitu Mandiri Prestasi, Mandiri UTBK Plus, Mandiri Ujian Tulis, dan Mandiri Kemitraan.

Daya tampung jalur mandiri mencapai 50 persen dari total penerimaan mahasiswa baru. Kuota tersebut terbagi ke dalam empat skema sehingga masing-masing memiliki porsi sekitar 12,5 persen,

Untuk pengumuman hasil seleksi seleksi Mandiri Prestasi akan diumumkan pada 3 Juni 2026. Kemudian untuk jalur Mandiri UTBK Plus tesnya akan berlangsung pada 13-14 Juni dan pengumumannya pada 18 Juni.

Sementara untuk jalur Seleksi Mandiri Ujian Tulis dan Kemitraan ujiannya sudah berlangsung pada 26-28 Juni dan pengumuman hasil seleksinya pada 2 Juli 2026.

Rincian UKT Jalur Mandiri Unair 2026

Unair menekankan, pilihan UKT ditentukan oleh kemampuan orang tua atau wali calon mahasiswa dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang bersangkutan dan tidak menjadi dasar penetapan kelulusan.

Dikutip dari laman Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Unair, Rabu (1/7/2026), berikut ini rincian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang berlaku pada jalur Mandiri Prestasi, Mandiri UTBK Plus, dan Mandiri Ujian Tulis yang berlaku untuk Tahun Akademik 2026/2027. Khusus untuk IPI hanya dibayar satu kali pada saat masuk.

1. Kedokteran

UKT Kelompok I: Rp17.500.000

UKT Kelompok II: Rp20.000.000

IPI: Rp200.000.000

2. Kebidanan

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

3. Kedokteran Gigi

UKT Kelompok I: Rp15.000.000

UKT Kelompok II: Rp17.000.000

IPI: Rp150.000.000

4. Ilmu Hukum

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

5. Manajemen

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

6. Akuntansi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

7. Ilmu Ekonomi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp40.000.000

8. Ekonomi Islam

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp40.000.000

9. Farmasi

UKT Kelompok I: Rp10.000.000

UKT Kelompok II: Rp12.000.000

IPI: Rp75.000.000

10. Kedokteran Hewan

UKT Kelompok I: Rp9.000.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp65.000.000

11. Sosiologi

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp40.000.000

12. Ilmu Politik

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp40.000.000

13. Ilmu Komunikasi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

14. Administrasi Publik

UKT Kelompok I: Rp7.500.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp50.000.000

15. Ilmu Hubungan Internasional

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

16. Antropologi

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp40.000.000

17. Ilmu Informasi dan Perpustakaan

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp40.000.000

18. Matematika

UKT Kelompok I: Rp7.000.000

UKT Kelompok II: Rp8.000.000

IPI: Rp40.000.000

19. Sistem Informasi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp70.000.000

20. Fisika

UKT Kelompok I: Rp7.000.000

UKT Kelompok II: Rp8.000.000

IPI: Rp30.000.000

21. Biologi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp40.000.000

22. Teknik Biomedis

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp60.000.000

23. Teknik Lingkungan

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp60.000.000

24. Kimia

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp40.000.000

25. Statistika

UKT Kelompok I: Rp7.000.000

UKT Kelompok II: Rp8.000.000

IPI: Rp40.000.000

26. Kesehatan Masyarakat

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp60.000.000

27. Gizi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp60.000.000

28. Psikologi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

29. Bahasa dan Sastra Inggris

UKT Kelompok I: Rp7.500.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp40.000.000

30. Bahasa dan Sastra Indonesia

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp30.000.000

31. Ilmu Sejarah

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp30.000.000

32. Bahasa dan Sastra Jepang

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp30.000.000

33. Keperawatan

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp45.000.000

34. Akuakultur

UKT Kelompok I: Rp7.000.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp40.000.000

35. Teknologi Hasil Perikanan

UKT Kelompok I: Rp7.000.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp40.000.000

36. Teknik Industri

UKT Kelompok I: Rp10.350.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp70.000.000

37. Teknik Elektro

UKT Kelompok I: Rp10.350.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp70.000.000

38. Rekayasa Nanoteknologi

UKT Kelompok I: Rp10.350.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp70.000.000

39. Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan

UKT Kelompok I: Rp10.350.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp70.000.000

40. Teknologi Sains Data

UKT Kelompok I: Rp10.350.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp70.000.000

41. Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi)

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp50.000.000

42. Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi)

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp50.000.000

43. Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi)

UKT Kelompok I: Rp7.000.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp40.000.000

44. Kedokteran (FIKKIA Banyuwangi)

UKT Kelompok I: Rp20.000.000

UKT Kelompok II: Rp22.500.000

IPI: Rp258.000.000.

JAKARTA - Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hunian, hingga transportasi membuat biaya hidup di berbagai negara terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah negara bahkan tercatat memiliki tingkat biaya hidup tertinggi di dunia berdasarkan indeks biaya hidup global 2026.

"Negara yang mendapatkan skor indeks 80 mengeluarkan biaya sekitar 20% lebih rendah secara keseluruhan, sedangkan skor 120 berarti biayanya sekitar 20% lebih tinggi dibandingkan Kota New York," demikian dikutip dari laporan Stars Insider yang menggunakan New York, Amerika Serikat (AS), sebagai acuan indeks biaya hidup global.

Berdasarkan laporan tersebut, Swiss menempati posisi pertama sebagai negara dengan biaya hidup termahal di dunia pada 2026 dengan skor indeks 84,3. Tingginya biaya sewa hunian dan transportasi diimbangi dengan tingkat gaji yang tinggi serta layanan publik yang kuat.

Posisi kedua ditempati Singapura dengan skor indeks 81,2. Negara tetangga Indonesia itu dikenal memiliki harga hunian dan kepemilikan kendaraan pribadi yang sangat mahal, meskipun didukung sistem transportasi publik yang efisien dan tingkat pendapatan masyarakat yang relatif tinggi.

Hong Kong berada di posisi ketiga dengan skor 69,8. Wilayah tersebut menghadapi tekanan biaya akibat keterbatasan lahan, tingginya harga sewa properti, dan kepadatan penduduk, meski memiliki sistem transportasi umum yang efisien dan tarif pajak yang relatif rendah.

Luksemburg menempati posisi keempat dengan skor 65,2, disusul Norwegia di posisi kelima dengan indeks 59,4. Kedua negara tersebut menawarkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan sosial yang tinggi, namun dibarengi mahalnya biaya hunian, makanan, dan kebutuhan sehari-hari.

Irlandia berada di posisi keenam dengan skor 58,7 akibat tingginya permintaan hunian yang dipicu pertumbuhan sektor teknologi dan populasi usia muda. Sementara Israel menempati posisi ketujuh dengan skor 58 karena tingginya biaya hunian, barang impor, dan kebutuhan terkait keamanan.

Belanda dan Denmark masing-masing menempati posisi kedelapan dan kesembilan dengan skor 57,9 dan 56,6. Meski biaya hidup di kedua negara tersebut tergolong tinggi, masyarakatnya memperoleh berbagai fasilitas sosial seperti transportasi publik yang baik, pendidikan gratis, hingga subsidi layanan keluarga.

AS berada di posisi kesepuluh dengan skor indeks 56,3. Tingkat biaya hidup di negara tersebut dinilai sangat bergantung pada lokasi tempat tinggal karena terdapat kesenjangan besar antara kota metropolitan dengan wilayah yang lebih kecil.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa tingginya biaya hidup umumnya dipengaruhi kombinasi harga properti, biaya transportasi, layanan publik, serta tingkat pendapatan masyarakat. Negara-negara dengan sistem ekonomi maju dan pusat bisnis global cenderung memiliki biaya hidup lebih tinggi dibandingkan negara berkembang.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan penjual atau seller produk lokal di marketplace atau lokapasar dapat segera menikmati insentif berupa potongan biaya layanan hingga 50 persen dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Kebijakan tersebut merupakan salah satu aturan dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang diundangkan pada 17 Juni 2026.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana kepada wartawan di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai platform digital untuk menyiapkan sistem pelaksanaan insentif tersebut.

"Kemarin kan diundangkan 17 Juni. Maksimal memang diberikan waktu enam bulan. Paling tidak satu sampai dua bulan ini sudah bisa lah harusnya. Jangan lama-lama, ini ditunggu oleh teman-teman seller mikro kecil," kata Temmy.

Ia menjelaskan kementerian berupaya mempercepat implementasi aturan tersebut agar pelaku UMK dapat segera mengajukan insentif potongan biaya layanan.

Menurut dia, insentif tersebut ditujukan untuk mendorong pelaku UMK lebih aktif menjual produk dalam negeri di platform digital sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di tengah persaingan dengan barang impor.

Terkait mekanisme penentuan penerima insentif, Temmy mengatakan Kementerian UMKM akan melakukan verifikasi terhadap seller yang mengeklaim menjual produk lokal.

Pada tahap awal, kementerian meminta platform digital menyampaikan data seller yang dinilai menjual produk dalam negeri. Selanjutnya, pelaku usaha juga akan diminta melakukan deklarasi mandiri melalui platform Sapa UMKM.

"Nanti akan ada skema self declare dari masing-masing seller mengisi di SAPA UMKM bahwa mereka menjual produk lokal. Nanti kita sama-sama verifikasi apakah betul," katanya.

Ia menambahkan pemberian insentif tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem yang lebih mendukung produk dalam negeri.

"Kita ingin membangun semangat menjual produk lokal. Caranya apa? Dengan memberikan insentif. Kita sama-sama tahu produk impor jauh lebih murah. Jadi kita ingin memberikan sedikit keseimbangan," ujar dia.

Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM Ali Manshur menambahkan pemerintah bersama platform digital saat ini sedang menyiapkan mekanisme dan sistem pendukung untuk menjalankan kebijakan tersebut.

"Kita sedang bekerja bersama platform untuk menyiapkan sistemnya. Di situ di regulasi kita dikasih waktu enam bulan, tapi kita kejar secepat mungkin," ujar Ali.

Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 diterbitkan untuk menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produknya.

Salah satu ketentuannya mengatur pemberian insentif berupa pengurangan biaya layanan hingga 50 persen bagi UMK yang menjual produk dalam negeri melalui platform PMSE.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Meningkatnya biaya medis merupakan tantangan yang tengah dihadapi oleh seluruh ekosistem kesehatan, termasuk asuransi. Selain dipengaruhi inflasi dan perkembangan perawatan medis, tekanan terhadap biaya kesehatan juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi makro. Pelemahan nilai tukar rupiah dapat turut memengaruhi biaya layanan kesehatan, mengingat sebagian komponen obat dan alat kesehatan di Indonesia masih bergantung pada impor.

Berdasarkan data Allianz Indonesia, rata-rata biaya perawatan berbagai penyakit kritis pada periode 2020–2025 meningkat signifikan, seperti biaya perawatan penyakit jantung meningkat hingga 219%, kanker 179%, dan stroke 169%. Sepanjang 2025, Allianz Life dan Allianz Syariah telah membayarkan total klaim dan manfaat sebesar Rp6,3 triliun, dengan Rp3,7 triliun di antaranya merupakan klaim kesehatan.

"Ketika biaya layanan kesehatan terus meningkat, tantangannya bukan hanya menjaga masyarakat dapat memperoleh akses terhadap layanan yang berkualitas saat ini, tetapi juga memastikan perlindungan kesehatan tetap relevan dan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dalam jangka panjang," kata Head of Product Allianz Life Syariah Indonesia, Rina Triana dalam Media Workshop yang diselenggarakan Allianz Indonesia dengan tema “Menjaga Keberlanjutan Perlindungan Kesehatan di Tengah Kenaikan Biaya Medis”, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan penyesuaian di industri asuransi kesehatan merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kecukupan manfaat dan keberlanjutan perlindungan. Ini agar nasabah tetap dapat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan di tengah dinamika biaya medis yang terus berubah.

Menurutnya, perlindungan kesehatan perlu dipandang sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang. Penyakit kritis dapat berdampak tidak hanya pada biaya rawat inap, tetapi juga biaya pemulihan, pengobatan lanjutan, serta tindak lanjut medis dalam jangka panjang.

Rina menjelaskan, ke depan tantangannya bukan hanya menghadirkan perlindungan kesehatan yang relevan dengan kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan manfaatnya tetap berkelanjutan di tengah perubahan lanskap kesehatan. Saat risiko kesehatan dan biaya perawatan terus meningkat, perlindungan kesehatan menjadi semakin penting sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang keluarga.

”Untuk itu, dibutuhkan pemahaman dan kesiapan yang lebih baik agar masyarakat dapat terus memperoleh akses pada layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengorbankan kestabilan finansial di masa depan," tuturnya.

Dari sisi kesehatan, penyakit tidak menular masih menjadi salah satu tantangan kesehatan utama di Indonesia. Salah satunya adalah penyakit jantung yang kini semakin banyak ditemukan pada kelompok usia produktif.

”Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor risiko, seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, kurang aktivitas fisik, tingkat stres tinggi, pola makan tidak sehat, hingga kebiasaan merokok,” kata Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, dr Bayushi Eka Putra.

Lebih lanjut, dr Bayushi menekankan penanganan penyakit jantung juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari pemeriksaan awal, tindakan medis, penggunaan alat kesehatan, hingga terapi obat-obatan lanjutan. Risiko penyakit jantung bukan hanya berdampak pada kondisi kesehatan pasien, tetapi juga dapat memberikan tekanan finansial yang signifikan bagi individu maupun keluarga.

Menurutnya, banyak faktor risiko penyakit jantung sebenarnya dapat dicegah dan dikendalikan sejak dini. Namun, ketika risiko terjadi, penanganannya sering kali membutuhkan tindakan yang kompleks dan biaya yang tidak sedikit. ”Oleh karena itu, kesadaran untuk menerapkan gaya hidup sehat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, mengenali faktor-faktor risiko yang dimiliki, serta mempersiapkan perlindungan kesehatan menjadi sangat penting," ujarnya.

Ia menambahkan kemajuan teknologi medis membantu meningkatkan kualitas diagnosis dan pengobatan. Dengan teknologi yang berkembang, dokter dapat melakukan deteksi lebih dini, menentukan tindakan medis yang tepat, dan meningkatkan hasil perawatan pasien. Namun di sisi lain, hal ini juga turut memengaruhi biaya layanan atau perawatan kesehatan.

Menurut dr Bayushi, penyakit kritis tidak hanya memengaruhi kondisi kesehatan, tetapi juga dapat berdampak produktivitas, kualitas hidup, dan kondisi finansial yang signifikan. Oleh karena itu, upaya pencegahan, penanganan sejak dini, dan kesiapan perlindungan kesehatan sangat perlu diperhatikan.

Jakarta (ANTARA) - Lokapasar atau marketplace kini wajib memberikan potongan biaya layanan paling sedikit 50 persen kepada usaha mikro dan kecil (UMK) yang hanya menjual produk dalam negeri.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMK dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana, saat dihubungi di Jakarta, Senin, mengatakan biaya layanan yang saat ini dikenakan lokapasar kepada pelaku usaha berada pada kisaran 10–18 persen.

Biaya layanan adalah biaya administrasi, biaya komisi, atau biaya jasa aplikasi lainnya yang dikenakan kepada UMK atas pemanfaatan aplikasi, sistem, atau layanan dasar platform PMSE untuk setiap transaksi.

Dengan adanya kebijakan tersebut, UMK yang memenuhi kriteria diharapkan dapat memperoleh keringanan biaya sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di platform digital.

"Mereka (platform marketplace) mendukung kebijakan ini," kata Temmy.

Berdasarkan aturan tersebut, potongan biaya layanan diberikan kepada UMK yang telah terverifikasi dan hanya menjual produk dalam negeri.

Potongan berlaku untuk setiap transaksi penjualan produk dalam negeri yang dilakukan oleh UMK penerima insentif.

Untuk memperoleh fasilitas tersebut, UMK harus mengajukan permohonan melalui layanan SAPA UMKM. Selanjutnya, proses verifikasi dilakukan oleh Kementerian UMKM melalui unit kerja yang menangani data dan informasi.

Namun, untuk memperoleh insentif tersebut, UMK harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki nomor induk berusaha (NIB), menyampaikan informasi usaha secara benar dan jelas, menjual produk dalam negeri yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan, serta terdaftar dalam SAPA UMKM.

Akan tetapi, pemotongan biaya layanan tidak berlaku bagi UMK yang menjual produk pangan olahan siap saji maupun produk elektronik yang diproduksi oleh industri besar dalam negeri.

Peraturan menteri tersebut juga memberikan kewenangan kepada lokapasar untuk menolak atau menghentikan pemberian insentif apabila UMK diketahui menjual produk selain produk dalam negeri.

Apabila terjadi penolakan atau penghentian insentif, UMK dapat mengajukan klarifikasi atau keberatan kepada pihak lokapasar sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah berharap kebijakan pemotongan biaya layanan tersebut dapat mendorong semakin banyak pelaku usaha memasarkan produk dalam negeri melalui platform digital, sekaligus memperkuat daya saing UMK lokal di tengah persaingan perdagangan elektronik yang semakin ketat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Karena imbal hasil SRBI yang terlalu menarik dapat membuat bank harus menaikkan bunga simpanan untuk mempertahankan dana

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede mengingatkan Bank Indonesia (BI) perlu memastikan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang saat ini menawarkan imbal hasil (yield) relatif tinggi, tidak terlalu menyedot likuiditas perbankan.

“Karena imbal hasil SRBI yang terlalu menarik dapat membuat bank harus menaikkan bunga simpanan untuk mempertahankan dana,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Sebagai informasi, BI memperkuat imbal hasil SRBI pada seluruh tenor seiring kenaikan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps) pada Mei-Juni 2026. Langkah ini ditempuh bank sentral guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik sehingga turut memperkuat nilai tukar rupiah.

Berdasarkan publikasi BI, rata-rata tertimbang (RRT) imbal hasil SRBI di pasar sekunder pada seluruh tenor cenderung meningkat dan berada di kisaran 7 persen pada Jumat (12/6).

Josua juga memandang, bank sentral Indonesia perlu menahan kenaikan BI-Rate lanjutan apabila nilai tukar rupiah dan inflasi mulai stabil, karena transmisi kenaikan bunga ke biaya dana (cost fund) dan kredit sudah mulai berjalan.

“OJK dan BI perlu memantau ketat bunga deposito spesial, rasio alat likuid, pertumbuhan kredit baru, kredit bermasalah, dan perubahan suku bunga kredit baru. Pemerintah juga perlu menjaga timing penempatan dan penarikan kas negara di perbankan agar tidak menambah tekanan likuiditas secara mendadak,” kata dia.

Josua menilai, kenaikan BI-Rate 100 bps berpotensi membalik arah biaya dana perbankan. Meski begitu, kenaikannya kemungkinan secara bertahap dan tidak langsung melonjak tajam untuk seluruh industri.

Ia mencatat bahwa tanda awalnya sudah terlihat dari suku bunga dana pihak ketiga (DPK) rupiah yang naik dari 2,65 persen pada April 2026 menjadi 2,70 persen pada Mei 2026.

“Kenaikan ini menunjukkan persaingan penghimpunan dana mulai meningkat, terutama karena sumber dana murah terbatas dan kebutuhan pendanaan kredit masih besar,” kata dia.

Namun demikian, tekanan biaya dana belum menjadi tekanan sistemik karena likuiditas perbankan masih relatif memadai dan BI masih menjaga kecukupan likuiditas melalui bauran kebijakan, termasuk lelang repo dan penguatan instrumen likuiditas perbankan.

“Dengan kata lain, tren penurunan biaya dana yang terjadi setelah penurunan BI-Rate 125 bps pada 2025 memang berisiko berbalik arah pada 2026,” ujar dia.

Ia memperkirakan, prospek bunga simpanan dalam beberapa bulan ke depan cenderung meningkat lebih dulu dibandingkan bunga kredit.

Kenaikan terutama akan terlihat pada deposito berjangka, dana korporasi besar, dan simpanan bernilai besar yang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Sementara tabungan dan giro biasanya lebih lambat naik karena sifatnya lebih transaksional.

“Jika BI-Rate bertahan di 5,75 persen hingga akhir 2026, bunga deposito kemungkinan naik bertahap, bukan melonjak. Namun jika tekanan rupiah kembali membesar dan BI harus menaikkan suku bunga lagi, persaingan bunga deposito akan semakin ketat, terutama pada bank kecil-menengah dan bank dengan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga yang tinggi,” jelas Josua.

Dari sisi stabilitas, Josua mencatat bahwa kondisi industri perbankan saat ini masih cukup kuat untuk menyerap tekanan awal.

Kinerja kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh 11,51 persen (yoy), lebih tinggi dari April 9,98 persen (yoy). Sementara DPK tumbuh 13,47 persen (yoy) dan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) berada di 24,74 persen. Di samping itu, permodalan juga masih kuat dan risiko kredit agregat tetap terkendali.

“Ini berarti kenaikan suku bunga belum menjadi ancaman langsung bagi stabilitas bank. Namun risiko tertundanya tetap besar: jika bunga deposito terus naik, biaya dana naik, bunga kredit naik, permintaan kredit melambat, dan kualitas kredit memburuk, maka bank akan menghadapi tekanan ganda antara menjaga pertumbuhan kredit dan menjaga kualitas aset,” kata Josua.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pada akhirnya, premi risiko yang diminta investor sangat dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap kondisi fiskal Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal untuk menekan biaya utang dan menjaga keberlanjutan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kenaikan BI Rate maupun berbagai perkembangan di pasar keuangan global hanya dapat meredakan tekanan dalam jangka pendek. Pada akhirnya, premi risiko yang diminta investor sangat dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap kondisi fiskal Indonesia,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Yusuf, pemerintah menghadapi situasi di mana investor meminta imbal hasil (yield) yang lebih tinggi untuk membeli Surat Utang Negara (SUN). Minat pada lelang SUN juga cenderung melemah dibandingkan periode sebelumnya, sehingga biaya pendanaan berpotensi meningkat.

Investor asing sempat mencatat arus keluar pada kuartal pertama mulai kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia. Namun, sebagian besar dana asing tersebut masih terkonsentrasi pada instrumen berjangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

“Ini menunjukkan bahwa likuiditas masih tersedia, tetapi biaya dana meningkat dan preferensi investor bergeser ke tenor yang lebih pendek,” imbuhnya.

Dalam menghadapi situasi tersebut, lanjut Yusuf, pemerintah perlu mempertahankan strategi pembiayaan yang aktif dan fleksibel.

Pemerintah dinilai tak perlu memaksakan penyerapan dana melalui lelang ketika permintaan rendah dan yield yang diminta investor dinilai terlalu mahal. Sebaliknya, penerbitan surat utang dapat dioptimalkan pada saat kondisi pasar lebih kondusif sehingga biaya pembiayaan dapat ditekan.

Diversifikasi sumber pembiayaan juga dinilai penting. Selain mengandalkan penerbitan SUN konvensional, pemerintah dapat memanfaatkan instrumen SBN ritel untuk menyerap dana investor domestik.

Penerbitan obligasi valas juga masih berpotensi menjadi alternatif karena tetap mendapat respons positif dari investor global.

Di sisi lain, pengelolaan profil jatuh tempo utang perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi konsentrasi pembayaran pada periode tertentu yang dapat meningkatkan risiko pembiayaan di masa mendatang.

“Ketersediaan bantalan kas serta koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia juga diperlukan agar pemerintah memiliki ruang untuk memilih waktu pembiayaan yang paling efisien,” ujar Yusuf menambahkan.

Meski demikian, Yusuf menggarisbawahi, faktor yang paling menentukan dalam menjaga biaya pembiayaan tetap terkendali adalah kredibilitas kebijakan fiskal.

Kenaikan suku bunga acuan maupun perubahan kondisi pasar global hanya memberikan pengaruh jangka pendek. Dalam jangka lebih panjang, besaran premi risiko yang diminta investor sangat dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kesehatan fiskal Indonesia.

Kekhawatiran mengenai pelebaran defisit anggaran, lemahnya penerimaan negara, maupun prospek fiskal ke depan dapat mendorong investor meminta yield yang lebih tinggi.

Karena itu, Yusuf berpendapat langkah paling efektif untuk menekan biaya utang bukan sekadar menambah penerbitan surat utang, melainkan menjaga disiplin fiskal, memastikan target penerimaan negara tercapai, mempertahankan status investment grade, serta memperkuat tata kelola dan transparansi pasar keuangan.

“Dengan demikian, pemerintah akan memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai defisit APBN secara berkelanjutan meskipun ketidakpastian ekonomi global masih berlangsung,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bank akan melakukannya secara terukur dan selektif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan pertumbuhan kredit

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 100 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen berpotensi menahan laju penurunan suku bunga kredit yang sebelumnya terjadi sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa dalam jangka pendek, perbankan kemungkinan akan lebih selektif dalam menurunkan suku bunga kredit, mengingat adanya peningkatan biaya dana.

“Bank akan melakukannya secara terukur dan selektif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan pertumbuhan kredit. Hal ini penting agar fungsi intermediasi tetap berjalan optimal di tengah kebutuhan pembiayaan yang masih cukup tinggi, serta untuk mempertahankan kualitas kredit agar terjaga dengan baik,” kata Dian saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, imbuh Dian, transmisi ke suku bunga kredit umumnya berlangsung lebih lambat dibandingkan suku bunga simpanan, karena mempertimbangkan faktor persaingan, kualitas kredit, serta upaya menjaga pertumbuhan intermediasi.

“Oleh karena itu, suku bunga kredit diperkirakan cenderung stabil dengan kecenderungan kenaikan yang terbatas,” kata dia.

Dian mengatakan, kenaikan BI-Rate sebesar 100 bps pada umumnya akan direspons oleh perbankan melalui penyesuaian suku bunga kredit maupun simpanan.

Secara historis, hal ini merupakan mekanisme pasar yang wajar dan bank akan menyesuaikan pricing sejalan dengan struktur cost of fund dan kondisi likuiditas masing-masing bank.

“Dengan demikian, besaran dan kecepatan penyesuaian suku bunga (kredit dan DPK) tidak selalu bersifat langsung maupun seragam pada seluruh bank,” kata Dian.

Ia menambahkan bahwa perbankan tetap mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain kondisi likuiditas internal, struktur dana pihak ketiga (DPK), tingkat persaingan, loyalitas nasabah serta kemampuan dan profil risiko debitur. Perbankan juga cenderung tetap mengoptimalkan dana murah (CASA) untuk menjaga efisiensi biaya dana.

“Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka tren penurunan cost of fund yang terjadi pasca penurunan BI-Rate sebesar 125 bps pada tahun lalu, kami memandang bahwa tren tersebut berpotensi mengalami moderasi atau bahkan berbalik arah secara gradual pada tahun 2026,” kata Dian.

Meski demikian, imbuh Dian, penyesuaian tersebut diperkirakan tidak akan berlangsung secara tajam, mengingat perbankan akan berhati-hati agar tetap menjaga daya saing dan stabilitas margin.

Dian pun memastikan bahwa OJK juga terus mendorong perbankan untuk menjaga efisiensi serta memperkuat manajemen likuiditas.

Di samping itu, OJK mendorong perbankan untuk memastikan transmisi suku bunga tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan.

Sebagai informasi, sepanjang 2025, Bank Indonesia (BI) menurunkan BI-Rate sebanyak lima kali dengan total pemangkasan sebesar 125 bps.

Dengan penurunan tersebut, suku bunga kredit perbankan hanya turun sebesar 39 bps dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81 persen pada Desember 2025.

Adapun pada Mei 2026, suku bunga kredit tercatat sebesar 8,72 persen dan suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,26 persen.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulanan pada 19-20 Mei 2026, BI-Rate naik sebesar 50 bps, menjadikannya langkah penyesuaian pertama setelah dipertahankan di level 4,75 persen sejak September 2025.

Namun, nilai tukar rupiah terus melemah hingga menyentuh level Rp18.000-an per dolar AS sehingga BI-Rate kembali dinaikkan sebesar 25 bps melalui RDG Mingguan pada 9 Juni 2026 atau di luar jadwal reguler.

Terbaru pada Kamis (18/6) melalui RDG Bulanan, bank sentral memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps. Dengan demikian, kenaikan BI-Rate secara kumulatif tercatat sebesar 100 bps dalam sebulan sehingga kini berada pada level 5,75 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

'Cost of fund' bisa saja meningkat apalagi jika pemerintah menarik kembali dana (penempatan dana SAL) yang sebelumnya dikucurkan ke Himbara sehingga likuiditas lebih ketat

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom BCA David Sumual memandang kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 100 basis poin (bps) pada Mei-Juni 2026 berpotensi meningkatkan biaya dana (cost of fund/CoF) industri perbankan ke depan.

Sebagai informasi, biaya dana merupakan biaya yang dikeluarkan bank untuk menghimpun dana dan menjadi salah satu komponen utama pembentuk bunga kredit.

“Cost of fund bisa saja meningkat apalagi jika pemerintah menarik kembali dana (penempatan dana SAL) yang sebelumnya dikucurkan ke Himbara sehingga likuiditas lebih ketat,” kata David saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

David menambahkan bahwa prospek pertumbuhan kredit kemungkinan tidak berubah seiring meningkatnya permintaan kredit modal kerja, meskipun suku bunga kredit cenderung naik mengikuti kenaikan BI-Rate.

Dihubungi terpisah, Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede juga menilai kenaikan BI-Rate 100 bps berpotensi membalik arah biaya dana perbankan, meski kenaikannya kemungkinan bertahap atau tidak langsung melonjak tajam untuk seluruh industri.

Ia mengatakan bahwa tanda awalnya sudah terlihat, sebagaimana suku bunga dana pihak ketiga (DPK) rupiah yang tercatat naik dari 2,65 persen pada April 2026 menjadi 2,70 persen pada Mei 2026.

Kenaikan ini, ujar Josua, menunjukkan persaingan penghimpunan dana mulai meningkat, terutama karena sumber dana murah terbatas dan kebutuhan pendanaan kredit masih besar.

Meski begitu, menurutnya, tekanan biaya dana belum menjadi tekanan sistemik karena likuiditas perbankan masih relatif memadai. Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) masih menjaga kecukupan likuiditas melalui bauran kebijakan, termasuk lelang repo dan penguatan instrumen likuiditas perbankan.

Sebagai catatan, sepanjang 2025, BI menurunkan bunga acuan sebanyak lima kali dengan total pemangkasan 125 bps.

Dengan penurunan tersebut, berdasarkan catatan BI, suku bunga kredit perbankan hanya turun sebesar 39 bps dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81 persen pada Desember 2025. Adapun pada Mei 2026, suku bunga kredit tercatat sebesar 8,72 persen dan suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,26 persen.

Josua juga memandang, tren penurunan biaya dana yang terjadi setelah penurunan BI-Rate 125 bps pada 2025 memang berisiko berbalik arah pada 2026.

Pada April 2026, biaya dana masih turun tipis dan menjadi salah satu penyebab suku bunga dasar kredit (SBDK) turun dari 8,63 persen menjadi 8,62 persen. Namun, setelah BI menaikkan suku bunga secara agresif pada Mei-Juni 2026, arah transmisi mulai berubah.

“Bank yang porsi dana murahnya rendah, lebih bergantung pada deposito, memiliki kebutuhan likuiditas tinggi, atau agresif menyalurkan kredit akan lebih cepat menaikkan bunga simpanan. Sebaliknya, bank besar dengan dana murah kuat dan likuiditas longgar masih punya ruang untuk menahan kenaikan biaya dana,” kata Josua.

Sebelumnya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulanan pada 19-20 Mei 2026, BI-Rate naik sebesar 50 bps, menjadikannya langkah penyesuaian pertama setelah dipertahankan di level 4,75 persen sejak September 2025.

Namun, nilai tukar rupiah terus melemah hingga menyentuh level Rp18.000-an per dolar AS sehingga BI-Rate kembali dinaikkan sebesar 25 bps melalui RDG Mingguan pada 9 Juni 2026 atau di luar jadwal reguler.

Terbaru pada Kamis (18/6) melalui RDG Bulanan, bank sentral memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps. Dengan demikian, kenaikan BI-Rate secara kumulatif tercatat sebesar 100bps dalam sebulan terakhir sehingga kini berada pada level 5,75 persen.

Seiring dengan pengetatan bunga acuan, BI menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, termasuk melalui pembukaan kembali window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor-tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan.

Di sisi lain, BI juga terus menempuh kebijakan makroprudensial longgar, salah satunya Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi bank yang menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan kebijakan bank sentral.

Kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh sebesar 11,51 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 9,98 persen (yoy). Sementara DPK tumbuh tinggi sebesar 13,47 persen (yoy) pada Mei 2026, dengan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 24,74 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berbicara terkait biaya haji tahun 2027. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, pihaknya bakal membahas hal tersebut dengan DPR.

Untuk membuat biaya haji yang terjangkau pada tahun depan akan banyak tantangan, mulai dari fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga avtur, hingga kondisi ekonomi global yang belum jelas.

“Nanti akan dibahas lagi. Kita akan bahas dengan DPR walaupun kita tahu tantangan tahun ini luar biasa, terutama nilai tukar, kemudian kenaikan avtur, kemudian situasi global yang belum jelas," ujar Irfan di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026).

Selain itu, pemerintahan Arab Saudi juga menaikkan berbagai layanan haji yang membuat biaya haji bisa naik. "Kemudian, pemerintah Saudi juga menaikkan layanan-layanannya yang otomatis juga akan berpengaruh pada nilai harganya. Ini juga nanti kita bicarakan dengan teman-teman DPR," katanya.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan kampung haji untuk menekan biaya haji. “Beliau ingin kampung haji sebagai bagian upaya peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus menekan biaya haji," ucap Gus Irfan.

menutup manfaat fiskal bagi pelaku tindak pidana korupsi bukan sekadar persoalan teknis perpajakan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk memperkuat integritas sistem fiskal, meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan memper

Jakarta (ANTARA) - Korupsi selama ini lebih sering dipandang sebagai persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan. Namun, di balik itu terdapat dimensi fiskal yang tidak kalah penting.

Setiap rupiah yang hilang akibat korupsi pada dasarnya merupakan sumber daya yang gagal dikonversi menjadi layanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, maupun berbagai program perlindungan sosial yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan hambatan yang menggerus kapasitas negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kesadaran itulah yang mendorong pemerintah terus memperkuat integritas sistem perpajakan. Salah satu langkah terbaru diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Regulasi itu menegaskan bahwa pengeluaran yang berkaitan dengan suap, gratifikasi, maupun pemberian lain dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum, tidak dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak. Sehingga dengan demikian negara tidak lagi memberikan manfaat fiskal terhadap aktivitas yang merusak tata kelola dan merugikan kepentingan publik.

Kebijakan tersebut mengandung pesan yang lebih besar daripada sekadar aturan administrasi perpajakan. Pemerintah ingin memastikan bahwa praktik korupsi tidak menghasilkan keuntungan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketika pengeluaran yang berkaitan dengan suap tidak dapat dijadikan pengurang pajak, maka ruang bagi pelaku untuk memperoleh manfaat finansial dari tindakan koruptif menjadi semakin sempit. Pendekatan ini sejalan dengan tren global instrumen perpajakan sebagai bagian penting dalam agenda pemberantasan korupsi.

Memperkuat kebijakan

Melalui PP Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah menegaskan bahwa pengeluaran untuk menyuap pejabat, memberikan gratifikasi yang dilarang, maupun berbagai bentuk pemberian ilegal lainnya tidak dapat diperlakukan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dengan demikian, pengeluaran tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan pajak. Ketentuan ini memperkuat prinsip bahwa fasilitas perpajakan hanya diberikan kepada aktivitas ekonomi yang sah, produktif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan tersebut juga selaras dengan standar internasional yang dikembangkan OECD melalui Recommendation on Tax Measures for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. OECD yang menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan manfaat pajak atas pembayaran suap karena hal tersebut sama saja dengan mensubsidi praktik korupsi menggunakan uang publik.

Hingga kini, lebih dari 50 yurisdiksi telah menerapkan aturan yang secara eksplisit melarang pengurangan pajak atas pembayaran yang terkait dengan suap dan tindak pidana korupsi.

Urgensi kebijakan ini semakin terlihat ketika dikaitkan dengan dampak ekonomi korupsi.

Kajian Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung memiliki rasio penerimaan pajak yang lebih rendah, kualitas belanja publik yang lebih buruk, dan tingkat investasi yang lebih rendah dibandingkan negara dengan tata kelola yang baik.

Sementara itu, Bank Dunia memperkirakan nilai suap yang dibayarkan secara global mencapai lebih dari 1 triliun dolar AS setiap tahun, sedangkan biaya ekonomi akibat korupsi dapat mencapai lebih dari 2 persen produk domestik bruto (PDB) dunia.

Dalam konteks fiskal, korupsi bukan hanya menyebabkan kebocoran anggaran, tetapi juga mempersempit ruang fiskal yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pembangunan. Ketika penerimaan negara tidak optimal dan kualitas belanja menurun akibat korupsi, kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas juga ikut tergerus. Oleh karena itu, menutup manfaat fiskal dari praktik korupsi merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi fiskal jangka panjang.

Menariknya, terdapat sebuah paradoks dalam sistem perpajakan. Di satu sisi, negara tidak mengakui biaya suap sebagai pengurang pajak. Namun di sisi lain, otoritas pajak tetap dapat mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari kegiatan ilegal apabila penghasilan tersebut menambah kemampuan ekonomis wajib pajak.

Prinsip ini telah lama diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Inggris. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa negara tidak hanya menghukum pelaku melalui instrumen pidana, tetapi juga memastikan bahwa setiap keuntungan ekonomi yang diperoleh secara ilegal tetap berada dalam jangkauan sistem perpajakan.

Mengejar rasio

Kebijakan ini juga memiliki relevansi yang kuat dengan agenda peningkatan tax ratio Indonesia. Pemerintah menargetkan tax ratio mencapai sekitar 10,05 persen pada tahun 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal nasional. Target tersebut menjadi penting mengingat tax ratio Indonesia selama bertahun-tahun masih relatif rendah dibandingkan banyak negara maju maupun negara berkembang yang berhasil membangun sistem perpajakan yang lebih kuat.

Meningkatkan tax ratio tidak selalu berarti menaikkan tarif pajak. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan yang berkelanjutan justru lebih banyak berasal dari perbaikan kepatuhan, penguatan administrasi, perluasan basis pajak, dan penutupan berbagai celah yang dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Dalam konteks ini, pelarangan pengakuan biaya suap sebagai pengurang penghasilan merupakan salah satu langkah untuk menjaga basis pemajakan tetap utuh.

Berbagai negara telah menerapkan kebijakan serupa. Amerika Serikat melalui Internal Revenue Code melarang pengurangan pajak atas pembayaran yang melanggar hukum. Inggris mengatur hal yang sama melalui Corporation Tax Act, sedangkan Australia secara tegas menolak pengakuan biaya atas pembayaran suap kepada pejabat domestik maupun asing. Bahkan Jerman, yang pada masa lalu pernah memperbolehkan pengurangan pajak atas sejumlah pembayaran kepada pejabat asing, telah menghapus praktik tersebut sejak mengikuti standar OECD.

Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa integritas perpajakan dan kapasitas fiskal memiliki hubungan yang erat. OECD menemukan bahwa negara dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan penerimaan yang lebih stabil. Sebaliknya, korupsi dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan sehingga berdampak pada kepatuhan sukarela.

Bagi Indonesia, target tax ratio 10,05 persen tidak hanya bergantung pada modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax maupun pemanfaatan data keuangan yang semakin luas. Target tersebut juga membutuhkan sistem yang mampu memastikan bahwa aktivitas ilegal tidak memperoleh keuntungan dari kebijakan fiskal. Ketika setiap biaya yang berasal dari praktik suap tidak lagi dapat mengurangi kewajiban pajak, negara sedang memperkuat fondasi penerimaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kolaborasi pengawasan

Meski demikian, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi. Tantangan terbesar justru terletak pada kemampuan negara mengidentifikasi dan membuktikan bahwa suatu pengeluaran memang merupakan suap atau pemberian ilegal yang disamarkan sebagai biaya usaha. Dalam praktiknya, modus penyamaran transaksi semacam ini semakin kompleks dan sering kali melibatkan berbagai pihak lintas sektor.

Karena itu, pengawasan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Persoalan korupsi, pencucian uang, perpajakan, hingga penyalahgunaan aset sering kali saling berkaitan dan melintasi batas kewenangan institusi negara. Dalam literatur administrasi publik, pendekatan yang diperlukan dikenal sebagai whole-of-government approach, yakni upaya menyatukan berbagai instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan bersama melalui koordinasi dan integrasi lintas lembaga.

Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan pendekatan multidoor approach dalam penegakan hukum perpajakan. Pendekatan ini tidak hanya melihat suatu pelanggaran dari perspektif pajak semata, tetapi juga menghubungkannya dengan instrumen hukum lain seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, kepabeanan, maupun hukum korporasi. Dengan demikian, pelaku tidak hanya berhadapan dengan kewajiban perpajakan, tetapi juga dapat dijerat melalui berbagai instrumen hukum yang relevan.

Pendekatan serupa diterapkan di banyak negara maju. Amerika Serikat mengintegrasikan kerja otoritas pajak, lembaga antikorupsi, dan unit intelijen keuangan dalam menelusuri aliran dana hasil tindak pidana. Inggris dan Australia juga mengembangkan mekanisme pertukaran data yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara terpadu. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa koordinasi lintas lembaga jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.

Pada akhirnya, menutup manfaat fiskal bagi pelaku tindak pidana korupsi bukan sekadar persoalan teknis perpajakan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk memperkuat integritas sistem fiskal, meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan memperluas ruang fiskal yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan.

Ketika pendekatan whole-of-government dipadukan dengan multidoor approach, negara tidak hanya mampu mendeteksi pelanggaran secara lebih dini, tetapi juga memastikan bahwa korupsi kehilangan seluruh manfaat ekonominya.

*) Dr. M. Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026