Artinya pemerintah tidak sedang berada dalam kondisi kesulitan pembiayaan jangka pendek, tetapi tantangannya adalah menjaga agar sisa pembiayaan tidak diperoleh dengan biaya yang terlalu mahal

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede berpendapat kondisi fundamental perekonomian nasional yang relatif kuat masih menjadi penopang kepercayaan pasar.

“Pasar melihat fundamental domestik masih cukup kuat,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Josua, persepsi itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen dan inflasi Mei 2026 terkendali di level 3,08 persen.

Dari sisi fiskal, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara pembiayaan utang mencapai Rp386,0 triliun atau 46,4 persen dari target Rp832,2 triliun.

“Artinya pemerintah tidak sedang berada dalam kondisi kesulitan pembiayaan jangka pendek, tetapi tantangannya adalah menjaga agar sisa pembiayaan tidak diperoleh dengan biaya yang terlalu mahal,” ujar Josua.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan strategi pembiayaan tidak hanya mengejar pemenuhan dana, tetapi juga menjaga biaya, tenor dan kepercayaan investor.

Dari sisi arus modal, sinyal pasar menunjukkan perbaikan. Namun, sebagian besar dana asing masih mengalir ke instrumen jangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sementara minat terhadap Surat Berharga Negara (SBN) jangka menengah dan panjang masih perlu diperkuat.

Dalam kondisi tersebut, kenaikan BI Rate ke 5,75 persen dinilai membantu menjaga daya tarik aset rupiah dan meredam tekanan terhadap nilai tukar.

Meski begitu, kata Josua, pemerintah tetap perlu memperkuat minat investor terhadap SBN melalui strategi penerbitan yang fleksibel, komunikasi kebijakan yang konsisten dan penguatan basis pembeli domestik.

Pemerintah juga dinilai perlu menjaga disiplin fiskal melalui pengendalian defisit, penyaringan belanja prioritas, serta penundaan belanja yang belum mendesak.

Josua meyakini arah kebijakan dalam KEM-PPKF 2027, yang menargetkan defisit 1,80 persen–2,40 persen terhadap PDB dan rasio utang sekitar 40,31 persen–40,64 persen terhadap PDB, menjadi sinyal positif bagi pasar apabila dapat dijalankan secara konsisten.

Selain itu, pendalaman pasar domestik perlu terus diperkuat dengan memperbesar peran dana pensiun, asuransi, perbankan, reksa dana, investor ritel, serta instrumen syariah. Basis investor yang lebih luas akan membuat pasar SBN lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada arus modal asing.

“Karena itu, pemerintah perlu memperbesar peran dana pensiun, asuransi, perbankan, reksa dana, investor ritel, dan instrumen syariah agar pasar SBN lebih dalam, lebih stabil, dan tidak terlalu mudah terguncang oleh sentimen luar negeri,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ketergantungan kepada surat utang perlu dikurangi. Saat ini, 87 persen utang pemerintah bersumber pada surat utang.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mendorong pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerbitan surat utang sebagai sumber utama pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal, sekaligus menekan risiko pembiayaan di tengah kondisi pasar keuangan yang semakin selektif.

“Ketergantungan kepada surat utang perlu dikurangi. Saat ini, 87 persen utang pemerintah bersumber pada surat utang,” kata Wijayanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dia berpendapat komposisi tersebut terlalu dominan dan membuat pembiayaan negara lebih sensitif terhadap perubahan kondisi pasar keuangan maupun sentimen investor.

Menurutnya, penerbitan obligasi global masih bisa menjadi alternatif ketika permintaan terhadap surat berharga negara (SBN) di pasar melemah atau investor meminta tingkat imbal hasil yang lebih tinggi.

Namun, instrumen tersebut dinilai hanya bersifat solusi jangka pendek dan tidak dapat menjadi strategi utama dalam pembiayaan fiskal.

Ia pun menyarankan pemerintah untuk meningkatkan porsi pinjaman dari lembaga keuangan internasional, seperti Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Proporsi pinjaman dari lembaga-lembaga tersebut dinilai idealnya dapat ditingkatkan hingga mencapai sekitar 30 persen dari total utang pemerintah.

Selain menawarkan tingkat bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis pasar, pinjaman dari lembaga multilateral umumnya memiliki tenor yang lebih panjang sehingga dapat membantu mengelola profil jatuh tempo utang pemerintah.

Keunggulan lain dari skema pinjaman tersebut adalah fleksibilitas dalam proses restrukturisasi apabila diperlukan di masa mendatang.

“Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengamankan pinjaman sebesar 17 miliar dolar AS dari AIIB perlu diapresiasi,” katanya pula.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pada akhirnya, premi risiko yang diminta investor sangat dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap kondisi fiskal Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal untuk menekan biaya utang dan menjaga keberlanjutan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kenaikan BI Rate maupun berbagai perkembangan di pasar keuangan global hanya dapat meredakan tekanan dalam jangka pendek. Pada akhirnya, premi risiko yang diminta investor sangat dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap kondisi fiskal Indonesia,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Yusuf, pemerintah menghadapi situasi di mana investor meminta imbal hasil (yield) yang lebih tinggi untuk membeli Surat Utang Negara (SUN). Minat pada lelang SUN juga cenderung melemah dibandingkan periode sebelumnya, sehingga biaya pendanaan berpotensi meningkat.

Investor asing sempat mencatat arus keluar pada kuartal pertama mulai kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia. Namun, sebagian besar dana asing tersebut masih terkonsentrasi pada instrumen berjangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

“Ini menunjukkan bahwa likuiditas masih tersedia, tetapi biaya dana meningkat dan preferensi investor bergeser ke tenor yang lebih pendek,” imbuhnya.

Dalam menghadapi situasi tersebut, lanjut Yusuf, pemerintah perlu mempertahankan strategi pembiayaan yang aktif dan fleksibel.

Pemerintah dinilai tak perlu memaksakan penyerapan dana melalui lelang ketika permintaan rendah dan yield yang diminta investor dinilai terlalu mahal. Sebaliknya, penerbitan surat utang dapat dioptimalkan pada saat kondisi pasar lebih kondusif sehingga biaya pembiayaan dapat ditekan.

Diversifikasi sumber pembiayaan juga dinilai penting. Selain mengandalkan penerbitan SUN konvensional, pemerintah dapat memanfaatkan instrumen SBN ritel untuk menyerap dana investor domestik.

Penerbitan obligasi valas juga masih berpotensi menjadi alternatif karena tetap mendapat respons positif dari investor global.

Di sisi lain, pengelolaan profil jatuh tempo utang perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi konsentrasi pembayaran pada periode tertentu yang dapat meningkatkan risiko pembiayaan di masa mendatang.

“Ketersediaan bantalan kas serta koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia juga diperlukan agar pemerintah memiliki ruang untuk memilih waktu pembiayaan yang paling efisien,” ujar Yusuf menambahkan.

Meski demikian, Yusuf menggarisbawahi, faktor yang paling menentukan dalam menjaga biaya pembiayaan tetap terkendali adalah kredibilitas kebijakan fiskal.

Kenaikan suku bunga acuan maupun perubahan kondisi pasar global hanya memberikan pengaruh jangka pendek. Dalam jangka lebih panjang, besaran premi risiko yang diminta investor sangat dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kesehatan fiskal Indonesia.

Kekhawatiran mengenai pelebaran defisit anggaran, lemahnya penerimaan negara, maupun prospek fiskal ke depan dapat mendorong investor meminta yield yang lebih tinggi.

Karena itu, Yusuf berpendapat langkah paling efektif untuk menekan biaya utang bukan sekadar menambah penerbitan surat utang, melainkan menjaga disiplin fiskal, memastikan target penerimaan negara tercapai, mempertahankan status investment grade, serta memperkuat tata kelola dan transparansi pasar keuangan.

“Dengan demikian, pemerintah akan memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai defisit APBN secara berkelanjutan meskipun ketidakpastian ekonomi global masih berlangsung,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia merilis data posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I 2026 yang tercatat mencapai 433,4 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp7.654 triliun, dengan asumsi kurs Rp17.658 per dolar AS.

Pertumbuhan ULN secara tahunan melambat menjadi 0,8 persen dibandingkan kuartal atau triwulan IV 2025 yang tumbuh 1,9 persen. Dilansir keterangan BI, Senin (18/5/2026), perlambatan tersebut dipengaruhi perkembangan ULN sektor publik dan swasta.

"ULN pemerintah masih tumbuh, namun lebih rendah, sementara ULN swasta mengalami penurunan," katanya.

ULN pemerintah pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 214,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp3.791 triliun. Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 3,8 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,5 persen pada triwulan IV 2025.

Bank Indonesia menyebut perkembangan tersebut terutama dipengaruhi aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Sebagai instrumen pembiayaan APBN, pemerintah menyatakan pengelolaan ULN dilakukan secara cermat, terukur, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas.

Berdasarkan sektor ekonomi, pemanfaatan terbesar diarahkan ke sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1 persen, administrasi pemerintahan dan pertahanan 20,2 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menargetkan penghimpunan dana Rp15 triliun dari penerbitan Sukuk Tabungan seri ST016 yang berlangsung pada 8 Mei hingga 3 Juni 2026.

Instrumen investasi syariah ritel tersebut ditawarkan dengan dua pilihan tenor, yakni 2 tahun dan 4 tahun, termasuk seri Green Sukuk yang diarahkan untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan ST016 menawarkan imbal hasil yang kompetitif dengan jaminan penuh dari negara.

“Pada ST016, pemerintah menawarkan imbal hasil yang cukup kompetitif, serta memberikan kepastian dan keamanan bagi investor karena merupakan instrumen yang diterbitkan dan dijamin oleh negara,” ujar Deni, Jumat (8/5/2026).

Dia menjelaskan, ST016 menggunakan skema kupon floating with floor, sehingga investor tetap memperoleh tingkat imbal hasil minimal yang menarik sekaligus memiliki peluang kenaikan imbal hasil apabila suku bunga acuan Bank Indonesia meningkat.

Pemerintah menetapkan kupon minimal untuk ST016 tenor 2 tahun (ST016T2) sebesar 6,05% per tahun. Sementara itu, ST016 tenor 4 tahun (ST016T4) yang merupakan Green Sukuk menawarkan kupon minimal 6,25% per tahun.

Menurut Deni, kehadiran seri Green Sukuk pada tenor 4 tahun memberikan nilai tambah bagi investor karena selain memperoleh manfaat finansial, investor juga dapat berkontribusi pada pembiayaan proyek-proyek yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Melalui underlying penerbitan ST016-T4, investor turut mendukung pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan,” katanya.

Adapun pemerintah membidik penjualan ST016 sebesar Rp15 triliun selama masa penawaran berlangsung. Dana yang dihimpun dari instrumen tersebut akan digunakan untuk mendukung pembiayaan APBN sekaligus memperluas basis investor syariah domestik.

Kemenkeu menetapkan minimum pemesanan sebesar Rp1 juta dan kelipatannya. Adapun maksimum pembelian mencapai Rp5 miliar untuk ST016T2 dan Rp10 miliar untuk ST016T4.

Melalui penjualan secara online, akses investasi surat berharga syariah negara (SBSN) ritel menjadi lebih mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat sekaligus mendukung inklusi keuangan nasional.

Penawaran Sukuk Tabungan seri ST016 mulai 8 Mei hingga 3 Juni 2026. Melalui instrumen investasi syariah tersebut, masyarakat dapat mulai berinvestasi hanya dengan modal Rp1 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Minat pasar terhadap lelang Surat Berharga Negara (SBN) belakangan terpantau melemah. Meski target penghimpunan dana selalu tercapai, berbagai sentimen global dan domestik mendorong realisasi incoming bids cenderung melemah sepanjang 2026.

Ekonom KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana menilai sikap wait and see investor dipicu oleh sejumlah faktor, baik dari global maupun domestik. Menurutnya, ketidakpastian global masih menjadi pertimbangan utama investor dalam mengambil keputusan.

“Kalau pertama mungkin karena kondisi global ya. Mau enggak mau, ya apapun yang terjadi di Indonesia kalau kondisi globalnya enggak kondusif ya semuanya juga pasti akan bertahan ya,” katanya kepada Bisnis, Minggu (19/4/2026).

Dia melanjutkan, faktor kedua berkenaan kondisi defisit fiskal pemerintah juga menjadi perhatian para investor. Yang ketiga adalah arah kebijakan Bank Indonesia (BI) turut memengaruhi ekspektasi pelaku pasar, terutama terkait peluang penurunan suku bunga acuan pada tahun ini.

“Jadi mungkin ekspektasi kita terhadap kemungkinan penurunan BI Rate di tahun ini mungkin tidak ada ya. Ini juga menahan penurunan yield dari instrumennya sendiri,” ungkapnya.

Kendati demikian, Fikri melihat prospek SBN ke depan dinilai masih cukup terjaga, meskipun minat investor yang cenderung lebih selektif berpotensi memengaruhi dinamika imbal hasil.

“Kalau sejauh ini sih untuk pembiayaan, targetnya tahun ini kan Rp800-an triliun, saya pikir mungkin masih akan tercapai ya. Dengan produksi domestik dan juga global, ya apalagi globalnya sudah mulai positif ya. Namun ya, sekali lagi mungkin incoming bids-nya yang mungkin akan jadi perhatian sih,” jelasnya.

Dia melanjutkan, incoming bids yang lebih rendah berpotensi mendorong imbal hasil SBN bergerak lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya maupun posisi pada akhir tahun lalu.

Oleh sebab itu, dinamika minat investor dalam lelang SBN menjadi faktor yang perlu diantisipasi ke depan. Di satu sisi, Fikri turut menilai pelemahan ini belum mengganggu pemenuhan keutuhan pembiayaan APBN.

Menurutnya, selama incoming bids masih berada di atas target indikatif, pemerintah tetap memiliki ruang untuk memenangkan lelang dan memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN.

“Kalau lebih dari satu kali ya kemungkinan akan dimenangkan masih akan tetap besar ya. Dengan target indikatif yang sama, dalam artian pembiayaannya masih akan cukup lah, targetnya mungkin masih akan terpenuhi. Tapi catatannya yield-nya seberapa, biaya dananya berapa besar. Kalau incoming bids-nya yang rendah mungkin ya biaya dananya akan lebih tinggi. Begitu sih saya melihatnya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dalam lelang Surat Utang Negara (SUN), Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, memperlihatkan nilai incoming bids yang cenderung menurun sejak awal tahun. Sependeknya hingga akhir Maret, tren tersebut terus berlangsung, hingga mencatatkan penguatan dalam dua lelang teranyar. Hal serupa terjadi pada lelang Sukuk Negara yang secara konsisten membukukan incoming bids yang lesu dan cenderung menurun pada setiap lelang.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten peritel PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dan PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) bakal punya kompetitor baru dengan hadirnya koperasi desa merah putih. Apalagi, program strategis nasional ini telah mendapat dukungan pemerintah berupa pembiayaan APBN dan ditargetkan dibangun 80.000 unit di seluruh Indonesia.

Program inisiatif Presiden Prabowo Subianto ini didukung perubahan regulasi Dana Desa dan pembiayaan APBN, dengan 58,03% Dana Desa 2026 atau Rp34,57 triliun dari total Rp60,57 triliun dialokasikan untuk implementasinya.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai ancaman Kopdes Merah Putih terhadap pasar AMRT dan MIDI sangat minim karena skala ekonomi dan jaringan distribusi kedua emiten jauh lebih superior.

"Prospeknya berpeluang melebihi 2025, ditopang momentum perputaran uang Pilkada, penyaluran bansos, dan konsumsi Lebaran. Tantangannya adalah dampak konflik Timur Tengah, namun ini terbatas pada potensi kenaikan biaya logistik seperti harga BBM," ujar Wafi kepada Bisnis, dikutip Sabtu (28/3/2026).

Menurutnya, peluang kedua emiten pada 2026 sejalan dengan penambahan gerai terutama yang luar Jawa dan peningkatan porsi produk bermargin tinggi, seperti makanan siap saji (Lawson) di MIDI. Dari sisi efisiensi, kedua emiten peritel punya optimalisasi rantai pasok dan logistik yang terpusat.

Menurutnya, saham AMRT dan MIDI tergolong saham defensif. Penjualan kedua emiten ini didominasi barang kebutuhan pokok atau FMCG yang inelastis terhadap pelemahan daya beli.

Wafi menyematkan target harga AMRT di Rp3.200 dan MIDI di Rp450. Pada penutupan pasar Jumat (27/3/2026), MIDI menguat 3,42% ke level Rp302, sedangkan AMRT melemah 0,34% ke Rp1.455.

Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta merekomendasikan wait and see untuk AMRT dan MIDI. Menurutnya, kedua saham masih belum terjadi fase uptrend, ditambah sentimen Kopdes Merah Putih yang menjadi variabel tersendiri yang memengaruhi persepsi investor.

Nafan melihat outlook 2026 kedua emiten akan tergantung bagaimana kinerja mereka di kuartal I/2026 karena akan menentukan prospek fundamental kedua emiten itu di tahun ini. Jika kinerja bottom line positif, Nafan memperkirakan hal itu akan berlanjut dalam setahun penuh.

"Dengan adanya ekspansi Kopdes ini sebenarnya sudah ter-price in oleh kinerja pergerakan harga saham AMRT dan MIDI yang belum dalam kategori uptrend. Sempat mengalami fase mark down terhadap kedua emiten tersebut," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI telah menetapkan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putihatau KDMP sebagai program strategis nasional dengan target pembangunan 80.000 unit di seluruh Indonesia.

Program inisiatif PresidenPrabowo Subiantoini didukung perubahan regulasiDana Desadan pembiayaan APBN, dengan 58,03% Dana Desa 2026 atau Rp34,57 triliun dari total Rp60,57 triliun dialokasikan untuk implementasinya.

Selain itu, pemerintah menyiapkan skema kredit melalui bank-bank Himbara dengan penjaminan APBN untuk pembangunan fisik koperasi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Nilai cicilan pemerintah diperkirakan mencapai Rp40 triliun per tahun selama enam tahun, atau total komitmen sekitar Rp240 triliun.

Tambahan likuiditas sebesar Rp16 triliun dari SAL APBN 2025 juga disuntikkan ke Himbara guna memastikan pembiayaan berjalan lancar.

Dengan dukungan fiskal besar tersebut, KDMP diposisikan sebagai proyek ekonomi terintegrasi, bukan sekadar program pemberdayaan desa. Dari total target KDMP, 27.000 unit ditargetkan rampung pada April 2026.

Pemerintah juga meminta ritel modern sepertiAlfamartdanIndomaretmenghentikan ekspansi ke desa, mengingat salah satu unit usaha KopDes adalah gerai sembako berbasis sistem ritel modern.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk melanjutkan ‘burden sharing’ dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2026. BI akan melanjutkan pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk melakukan skema debt switching senilai Rp173,4 triliun.

Debt switching adalah skema pembelian surat utang lama yang telah masuk jatuh tempo dengan surat utang baru tenor yang lebih panjang. Skema ini pernah dijalankan pemerintah, termasuk untuk membiayai APBN tahun lalu. Pada waktu itu, total debt switching yang dilakukan oleh BI menembus angka Rp246,6 triliun atau 74,25% dari total pembelian SBN mencapai Rp332,1 triliun sepanjang tahun 2025.

Pada tahun fiskal 2026, kesepakatan untuk melibatkan kembali BI dalam pembiayaan APBN terjadi ketika ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Apalagi, pemerintah juga memiliki tantangan besar dalam pembiayaan anggaran tahun ini, mulai dari target pertumbuhan penerimaan pajak di atas 20% hingga sepinya investor surat utang negara (SUN) yang tampak dari menurunnya jumlah penawaran atau incoming bids dalam 4 kali lelang yang berlangsung pada Januari hingga 18 Februari 2026 lalu.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terkait hal itu, menurut Perry, BI telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun. Tidak sampai di situ, Perry mengatakan bahwa bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar keuangan.

Dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026. Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.

Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.

Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya dalam Rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pekan lalu.

Kesepakatan BI dan Kemenkeu

Menariknya, tidak membutuhkan waktu lama setelah pernyataan Perry di RDG, pada Jumat 20 Februari 2026, Kemenkeu dan BI telah berkoordinasi dan menyepakati sejumlah poin penting, salah satunya adalah keterlibatan bank sentral untuk mendukung pembiayaan APBN melalui pembelian SBN di pasar sekunder dan debt switch.

"Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity)," demikian tulis keterangan resmi BI dan Kemenkeu, Sabtu (21/2/2026).

Baik otoritas moneter maupun otoritas fiskal menjelaskan bahwa pembelian SBN oleh Bank Indonesia dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

Adapun pelaksanaan transaksi debt switch SBN tahun 2026 direncanakan sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp173,4 triliun dan dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021, 2022, dan 2025. "Kemenkeu dan BI berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat."

Apa Risiko dari Debt Switching?

Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai opsi debt switching merupakan langkah rasional di tengah kondisi fiskal yang tidak sedang baik-baik saja.

Dia menyoroti defisit APBN 2025 yang tercatat mencapai Rp695,1 triliun dengan keseimbangan primer yang masih negatif Rp180,7 triliun. Kondisi tersebut, sambungnya, membuat fleksibilitas belanja dan pembiayaan pemerintah menjadi terbatas.

"Dalam kondisi seperti ini, debt switching bisa membantu mengurangi risiko penumpukan jatuh tempo dan menstabilkan kebutuhan kas pemerintah. SBN yang jatuh tempo lebih dekat atau kuponnya kurang efisien ditukar ke seri lain agar profil jatuh tempo lebih rata," jelas Josua kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Kendati demikian, Josua mengingatkan bahwa debt switching bukanlah solusi akhir. Mekanisme ini tidak menghapus utang, melainkan hanya mengubah jadwal pembayarannya.

Dia mewanti-wanti agar pemerintah dan BI tidak terlalu agresif. Jika pasar membaca langkah ini sebagai sinyal ketergantungan pembiayaan pada bank sentral alias fiscal dominance maka dampaknya bisa menjadi bumerang berupa kenaikan premi risiko. "Kalau dijalankan tanpa kerangka jelas, pasar bisa membaca ini sebagai sinyal ketergantungan. Imbal hasil acuan 10 tahun saat ini sekitar 6,37%, sensitivitas pasar masih tinggi," ujarnya.

Oleh karena itu, Josua menyarankan agar debt switching ditempatkan murni sebagai alat manajemen risiko, bukan jalan pintas menutup defisit. Menurutnya, transparansi dan disiplin kebijakan menjadi mutlak agar yield SBN tetap terjaga kompetitif, seperti pada Triwulan IV/2025 yang sempat menyentuh 6,01%.

"Pemerintah dan BI perlu tetapkan batas dan tujuan yang terukur. Jangan sampai pasar melihat penukaran seri ini sebagai tanda ruang fiskal makin terjepit," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyerap sekitar Rp152 triliun dari 4 kali lelang Surat Utang Negara (SUN) yang berlangsung selama 2 bulan terakhir.

Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) secara reguler di situs resmi, lelang SUN sejak awal tahun ini telah dilakukan masing-masing pada 2 Januari, 20 Januari, 3 Februari dan 18 Februari.

Pada keempat lelang tersebut, pemerintah masing-masing menetapkan target indikatif lelang SUN baik dari jangka pendek maupun fixed rate Rp33 triliun. Hasilnya, untuk lelang 2 Januari 2026, penawaran yang masuk ke DJPPR Kemenkeu adalah Rp90,9 triliun. DJPPR kemudian memutuskan untuk menyerap Rp40 triliun.

Kemudian, pada 20 Januari 2026, penawaran yang masuk turun yakni Rp82,9 triliun dan dimenangkan atau diserap sebesar Rp36 triliun. Selanjutnya, penawaran yang masuk pada lelang 3 Februari 2026 adalah Rp76,5 triliun dan dimenangkan Rp36 triliun.

Adapun dalam lelang 18 Februari 2026, penawaran yang masuk yakni Rp63,06 triliun sementara yang dimenangkan Rp40 triliun.

Di luar SUN, pemerintah turut menerbitkan sejumlah instrumen lain untuk menutupi target pembiayaan pada APBN 2026 yakni Rp689,1 triliun. Misalnya, lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 1 Januari, 27 Januari dan 10 Februari total menghasilkan Rp36 triliun.

Permintaan Masih Stabil

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan penawaran atau incoming bids SUN khususnya pada lelang teranyar 18 Februari lalu masih cukup solid. Hal itu, menurutnya, mencerminkan permintaan yang tetap kuat di tengah kondisi pasar global yang masih merayakan Chinese New Year di beberapa negara seperti Singapura, dan Hong Kong.

Suminto melihat bahwa permintaan investor masih terkonsentrasi pada tenor menengah, khususnya seri 5 tahun dan 10 tahun yang mencatat incoming bids masing-masing sebesar Rp24,16 triliun dan Rp21,07 triliun.

Hal ini menunjukkan preferensi investor terhadap tenor yang likuid dan menjadi benchmark di pasar sekunder.

Sementara itu, partisipasi investor domestik dipandang tetap kuat terutama di sektor perbankan yang mendominasi porsi pemenang lelang. Di sisi lain, walaupun beberapa pasar keuangan libur, investor asing juga tetap berpartisipasi dengan awarded bids sekitar 15,50% dari total dimenangkan sehingga dinilai mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kredibilitas pengelolaan fiskal.

"Meskipun incoming bids menurun dibandingkan dengan lelang SUN sebelumnya, yield yang diminta investor masih cukup kompetitif. Penurunan incoming bids terutama berasal dari SPN tenor pendek, seiring strategi perbankan dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas menjelang Lebaran," terangnya melalui keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Indikasi penurunan minat investor dalam lelang Surat Utang Negara alias SUN membayangi target pembiayaan utang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2026 senilai Rp832,2 triliun.

Namun di tengah besarnya kebutuhan pembiayaan anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) justru mencatat bahwa jumlah penawaran yang masuk (incoming bids) dalam 4 kali lelang surat utang terus mengalami penurunan.

Pada periode lelang 6 Januari 2026 lalu, misalnya, pemerintah mencatat total penawaran yang masuk masih menembus angka Rp90,96 triliun. Angka ini turun menjadi Rp82,9 triliun pada lelang 20 Januari 2026, turun lagi ke Rp76,58 triliun pada 3 Februari 2026, dan yang terakhir pada 18 Februari 2026 kemarin menyusut ke angka Rp63,06 triliun.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan realisasi lelang SUN pada awal 2025 yang menorehkan penawaran masuk yang bertumbuh hingga tiga lelang selanjutnya. Pada lelang SUN perdana 2025, pemerintah menghimpun dana Rp31,65 triliun dan cenderung tumbuh hingga Selasa (18/2/2025) menghimpun dana senilai Rp84 triliun.

Pemerintah Klaim Permintaan Solid

Meski demikian, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengemukakan bahwa jumlah penawaran atau incoming bids pada lelang 18 Februari 2026 masih mencerminkan kondisi permintaan yang cukup solid di tengah kondisi pasar global yang masih merayakan Imlek di beberapa negara seperti Singapura, dan Hong Kong.

“Permintaan investor masih terkonsentrasi pada tenor menengah, khususnya seri 5 tahun dan 10 tahun yang mencatat incoming bids masing-masing sebesar Rp24,16 triliun dan Rp21,07 triliun. Hal ini menunjukkan preferensi investor terhadap tenor yang likuid dan menjadi benchmark di pasar sekunder,: kata Suminto kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026).

Suminto juga menjelaskan bahwa partisipasi investor domestik tetap kuat, terutama sektor perbankan yang mendominasi porsi pemenang lelang.

Di sisi lain walaupun beberapa pasar keuangan libur, minat investor asing juga tetap tinggi. Jumlah penawaran yang dimenangkan awarded bids dari investor asing sekitar 15,50% dari total dimenangkan. “Hal ini mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kredibilitas pengelolaan fiskal.”

Selain itu, meskipun incoming bids menurun dibandingkan dengan lelang SUN sebelumnya, lanjut Suminto, yield atau imbal hasil yang diminta investor masih cukup kompetitif. Menurutnya, penurunan incoming bids terutama berasal dari SPN tenor pendek terjadi seiring strategi perbankan dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas menjelang Lebaran.

“Dari sisi biaya, yield hasil lelang relatif terjaga dengan kenaikan weighted average yield yang tetap terbatas dibandingkan lelang SUN sebelumnya, meskipun berlangsung setelah revisi outlook oleh Moody’s. Hal ini mencerminkan kepercayaan investor yang tetap solid terhadap fundamental pasar keuangan domestik,” tegasnya.

Hasil Lelang 18 Februari 2026

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya penurunan penawaran atau incoming bids Surat Utang Negara alias SUN dalam lelang yang berlangsung pada Rabu (18/2/2026) kemarin.

Kemenkeu mencatat jumlah penawaran yang masuk dalam lelang kemarin mencapai Rp63,06 triliun atau turun sekitar 17,6% dari periode lelang 3 Februari 2026 yang mencapai Rp76,58 triliun. Angka itu juga menyusut jauh dibandingkan penawaran pada lelang 20 Januari 2026 senilai Rp82,9 triliun.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah surat utang dilelang pada Rabu kemarin mencakup 9 seri yakni SPN01260322 (new issuance), SPN03260521 (new issuance), SPN12270204 (reopening), FR0109 (reopening), FR0108 (reopening), FR0106 (reopening), FR0107 (reopening), FR0102 (reopening) dan FR0105 (reopening).

Adapun jika dirinci, total penawaran yang masuk untuk seri SPN01260322 mencapai Rp700 miliar, SPN03260521 Rp300 miliar, SPN12270204 Rp4,77 triliun, FR0109 Rp24,16 triliun, FR0108 Rp21,07 triliun, FR0106 Rp4,33 triliun, FR0107 Rp3,29 triliun, FR0102 Rp2,23 triliun, dan FR0105 Rp2,18 triliun.

Akibat lesunya penawaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun akhirnya menaikkan jumlah penetapan lelang surat utang yang dimenangkan yang awalnya ditarget senilai Rp33 triliun menjadi Rp40 triliun. Penetapan hasil lelang itu juga lebih tinggi dibandingkan periode lelang 3 Februari 2026 lalu, yang hanya sebesar Rp36 triliun.

Penurunan penawaran itu terjadi di mayoritas surat utang kecuali seri Fix Rate atau FR0108 yang jumlah penawarannya mencapai Rp21,07 triliun.

Sementara itu, seri Surat Perbendaharaan Negara atau SPN12270204 dengan yield rata-rata tertimbang 4,48%, misalnya, yang pada lelang 3 Februari 2026 mampu membukukan penawaran sebesar Rp6,92 triliun pada lelang 18 Februari 2026 turun menjadi Rp4,77 triliun.

Kondisi serupa juga terjadi pada seri Fix Rate atau FR dengan yield di kisaran 5,67%-6,77%, penawaran seri FR0109 turun dari Rp25,39 triliun menjadi Rp24,16 triliun, FR0106 turun dari Rp8,93 triliun menjadi Rp4,33 triliun, FR0107 dari Rp4,13 triliun ke Rp3,29 triliun, FR0102 yang semula Rp3,78 triliun menjadi Rp2,23 triliun, serta seri FR0105 turun dari Rp34,74 triliun menjadi Rp2,18 triliun.

Pemicu Lesunya Permintaan

Ketegangan geopolitik yang memuncak antara AS dan Iran dinilai menjadi salah satu penyebab kian lesunya permintaan pasar dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) sepanjang 2026.

Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto, menilai ketegangan geopolitik yang kian memuncak telah menyurutkan minat investor asing untuk berinvestasi di Tanah Air melalui instrumen SUN.

”Kalau asing keluar, secara psikologis ini menandakan akan turun karena mereka agresif. Domestik biasanya akan mengikuti juga. Untuk penurunan kemarin, asing sempat keluar. Itu akan membuat yang domestik ikut juga,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Tak pelak, ketidakstabilan geopolitik turut membuat DJPPR menerbitkan lebih banyak SUN bertenor pendek. Dibandingkan dengan 2025, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) biasanya diterbitkan sebanyak 2 kali dan bertambah menjadi 3 kali pada tahun ini.

Serapan pasar tidak kalah besar terhadap SPN. Pada penerbitan SUN teranyar misalnya, tiga tenor SPN mendapatkan serapan pasar senilai Rp11,98 triliun, lebih besar ketimbang realisasi penyerapan senilai Rp8,56 triliun pada lelang terakhir 2025. ”Tenor pendek ini karena uncertain tadi. Jadi risikonya semakin panjang, biasanya volatilitas lebih tinggi. Potensi koreksi harga, perubahan yield juga lebih besar. Memang kebutuhan pasarnya lebih tinggi di jangka pendek karena memang kondisi sekarang tidak stabil,” tambahnya.

Sementara itu, Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menilai kian lesunya serapan pasar terhadap lelang SUN belakangan lebih disebabkan oleh kondisi makroekonomi dalam negeri. Fikri menyoroti ihwal defisit APBN 2025 hingga penerimaan pajak negara yang cenderung rendah.

Kondisi dalam negeri seperti ini, membuat investor meminta risk premi yang lebih terhadap surat utang terbitan negara. ”Artinya ada kekhawatiran, jangan-jangan datanya tidak sejalan. Kemampuan dari Indonesia makin lama kok makin turun. Ini yang membuat marketnya, saya pikir tidak hanya Moody’s yang minta yield yang lebih besar, tapi semua investor. Makanya permintaan terhadap SBN lebih rendah,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Sementara itu, realisasi penawaran lelang sukuk yang konsisten berada pada level sekitar Rp50 triliun—Rp40 triliun, dinilai lebih disebabkan oleh market niche produk syariah itu. Dengan begitu, produk ini akan secara tetap mendapatkan penawaran yang stabil dari investor.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp33 triliun.

Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, pemerintah menawarkan sebanyak sembilan seri dengan tingkat kupon mulai dari 5,87% hingga 6,875%.

Lelang SUN dibuka pada 18 Februari 2026 pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price).

"Target indikatif senilai Rp33 triliun dengan target maksimal 150% dari target indikatif," tulis pengumuman tersebut dikutip, Senin (16/2/2026).

Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik (PMK No. 168/PMK.08/2019).

Adapun sebanyak sembilan seri SUN yang akan dilelang adalah seri SPN01260322 (New Issuance), SPN03260521 (New Issuance), SPN12270204 (Reopening).

Selanjutnya seri FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), FR0105 (Reopening).

Adapun pada lelang SUN pekan sebelumnya yakni 3 Februari 2026, pemerintah mencatat nilai penawaran yang masuk adalah sebesar Rp76,5 triliun. Namun nominal yang diserap oleh pemerintah adalah sebesar Rp36 triliun. Serapan terbesar berasal dari seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp10,5 triliun dari penawaran masuk Rp20,6 triliun.

Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,31996% dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Sejauh ini, tren nilai penawaran SUN dalam beberapa lelang sebelumnya mengalami penurunan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan realisasi lelang SUN pada awal 2025 yang menorehkan penawaran masuk yang bertumbuh hingga tiga lelang selanjutnya.

Pada lelang SUN perdana 2025, pemerintah menghimpun dana Rp31,65 triliun dan cenderung tumbuh hingga Selasa (18/2/2026) menghimpun dana senilai Rp84 triliun.

Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto, menilai ketegangan geopolitik yang kian memuncak telah menyurutkan minat investor asing untuk berinvestasi di Tanah Air melalui instrumen SUN.

Tak pelak, ketidakstabilan geopolitik turut membuat DJPPR menerbitkan lebih banyak SUN bertenor pendek. Dibandingkan dengan 2025, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) biasanya diterbitkan sebanyak 2 kali dan bertambah menjadi 3 kali pada tahun ini.