Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan bunga kredit ultra mikro bakal dipangkas menjadi 8 persen dari sebelumnya mencapai 25 persen.

Ia menjelaskan rencana pemangkasan suku bunga kredit bagi usaha ultra mikro itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah, di dalam rapat komite pembiayaan ini diputuskan pinjaman mereka turun dari range 18 persen-25 persen menjadi 8 persen," ujar Maman di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Maman menyampaikan bunga kredit ini berlaku untuk 10-25 juta pelaku usaha ultra mikro di bawah binaan PNM Mekaar. Ia menjelaskan selama belasan tahun terakhir, besaran bunga kredit yang ditanggung oleh pelaku usaha ultra mikro di kisaran 18 hingga 25 persen.

"Ini berlaku untuk kurang lebih sekitar 10-15 juta ibu-ibu pengusaha ultra super mikro di Tanah Air kita yang di bawah binaan PNM. Itu tadi diputuskan pinjaman untuk mereka itu diangkat sekitar 8 persen pinjamannya," jelasnya.

Lebih lanjut, Maman membocorkan alasan besaran bunga kredit nasabah bisa tergolong tinggi karena PNM harus membiayai operasional account officer (AO) yang melakukan pendampingan ketat dari rumah ke rumah.

Karena itu, pemerintah pun memutuskan untuk menyuntik subsidi bunga kredit sekitar 10 persen dalam kisaran pinjaman itu.

"Di PNM itu mereka punya account officer, account officer memberikan pendampingan, monitoring lah kepada ibu-ibu ini. Jadi diberikan subsidi kurang lebih sekitar 10 persen di dalam range pinjaman ini. Jadi alhamdulillah tadi sudah dikalkulasikan nanti bunga pinjamannya sekitar kurang lebih 8 persen," kata Maman.

Maman menjelaskan saat ini PNM dan Danantara tengah menyusun payung hukum agar aturan baru tersebut bisa segera diimplementasikan di lapangan.

"Alhamdulillah ini tadi sudah diputuskan dan akan segera ditindaklanjuti oleh PNM bersama-sama dengan Danantara, tinggal nanti sedang disiapkan payung hukumnya," sebutnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar diturunkan hingga di bawah 9 persen.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang sebesar Rp10,2 hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH di Kejagung, pada Rabu (13/5).

"Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen," ujar Prabowo.

Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini justru membebani pelaku usaha mikro dengan bunga lebih tinggi dibanding pengusaha besar. Dia pun bertanya ke CEO Danantara Rosan Roeslani soal suku bunga yang diterima pengusaha besar.

"Padahal pengusaha-pengusaha besar kalau ke bank mungkin dapat 10 persen, 9 persen. Iya Pak Rosan, berapa? 9 persen? Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham," katanyaIa lantas meminta agar skema bunga baru dapat ditekan hingga di bawah angka 9 persen.

Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menanggung beban pembiayaan lebih berat dibanding kelompok ekonomi atas.

"Terus menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya," ungkap Prabowo.

[Gambas:Youtube]

'Cost of fund' bisa saja meningkat apalagi jika pemerintah menarik kembali dana (penempatan dana SAL) yang sebelumnya dikucurkan ke Himbara sehingga likuiditas lebih ketat

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom BCA David Sumual memandang kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 100 basis poin (bps) pada Mei-Juni 2026 berpotensi meningkatkan biaya dana (cost of fund/CoF) industri perbankan ke depan.

Sebagai informasi, biaya dana merupakan biaya yang dikeluarkan bank untuk menghimpun dana dan menjadi salah satu komponen utama pembentuk bunga kredit.

“Cost of fund bisa saja meningkat apalagi jika pemerintah menarik kembali dana (penempatan dana SAL) yang sebelumnya dikucurkan ke Himbara sehingga likuiditas lebih ketat,” kata David saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

David menambahkan bahwa prospek pertumbuhan kredit kemungkinan tidak berubah seiring meningkatnya permintaan kredit modal kerja, meskipun suku bunga kredit cenderung naik mengikuti kenaikan BI-Rate.

Dihubungi terpisah, Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede juga menilai kenaikan BI-Rate 100 bps berpotensi membalik arah biaya dana perbankan, meski kenaikannya kemungkinan bertahap atau tidak langsung melonjak tajam untuk seluruh industri.

Ia mengatakan bahwa tanda awalnya sudah terlihat, sebagaimana suku bunga dana pihak ketiga (DPK) rupiah yang tercatat naik dari 2,65 persen pada April 2026 menjadi 2,70 persen pada Mei 2026.

Kenaikan ini, ujar Josua, menunjukkan persaingan penghimpunan dana mulai meningkat, terutama karena sumber dana murah terbatas dan kebutuhan pendanaan kredit masih besar.

Meski begitu, menurutnya, tekanan biaya dana belum menjadi tekanan sistemik karena likuiditas perbankan masih relatif memadai. Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) masih menjaga kecukupan likuiditas melalui bauran kebijakan, termasuk lelang repo dan penguatan instrumen likuiditas perbankan.

Sebagai catatan, sepanjang 2025, BI menurunkan bunga acuan sebanyak lima kali dengan total pemangkasan 125 bps.

Dengan penurunan tersebut, berdasarkan catatan BI, suku bunga kredit perbankan hanya turun sebesar 39 bps dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81 persen pada Desember 2025. Adapun pada Mei 2026, suku bunga kredit tercatat sebesar 8,72 persen dan suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,26 persen.

Josua juga memandang, tren penurunan biaya dana yang terjadi setelah penurunan BI-Rate 125 bps pada 2025 memang berisiko berbalik arah pada 2026.

Pada April 2026, biaya dana masih turun tipis dan menjadi salah satu penyebab suku bunga dasar kredit (SBDK) turun dari 8,63 persen menjadi 8,62 persen. Namun, setelah BI menaikkan suku bunga secara agresif pada Mei-Juni 2026, arah transmisi mulai berubah.

“Bank yang porsi dana murahnya rendah, lebih bergantung pada deposito, memiliki kebutuhan likuiditas tinggi, atau agresif menyalurkan kredit akan lebih cepat menaikkan bunga simpanan. Sebaliknya, bank besar dengan dana murah kuat dan likuiditas longgar masih punya ruang untuk menahan kenaikan biaya dana,” kata Josua.

Sebelumnya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulanan pada 19-20 Mei 2026, BI-Rate naik sebesar 50 bps, menjadikannya langkah penyesuaian pertama setelah dipertahankan di level 4,75 persen sejak September 2025.

Namun, nilai tukar rupiah terus melemah hingga menyentuh level Rp18.000-an per dolar AS sehingga BI-Rate kembali dinaikkan sebesar 25 bps melalui RDG Mingguan pada 9 Juni 2026 atau di luar jadwal reguler.

Terbaru pada Kamis (18/6) melalui RDG Bulanan, bank sentral memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps. Dengan demikian, kenaikan BI-Rate secara kumulatif tercatat sebesar 100bps dalam sebulan terakhir sehingga kini berada pada level 5,75 persen.

Seiring dengan pengetatan bunga acuan, BI menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, termasuk melalui pembukaan kembali window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor-tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan.

Di sisi lain, BI juga terus menempuh kebijakan makroprudensial longgar, salah satunya Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi bank yang menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan kebijakan bank sentral.

Kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh sebesar 11,51 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 9,98 persen (yoy). Sementara DPK tumbuh tinggi sebesar 13,47 persen (yoy) pada Mei 2026, dengan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 24,74 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Bank Indonesia (BI) yang kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate tak lantas membuat PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) menyesuaikan suku bunga bank.

SVP Finance Amar Bank David Wirawan menyampaikan, selain BI Rate, perseroan dalam menyesuaikan suku bunga bank turut mempertimbangkan kondisi market dan permintaan nasabah.

“Jadi kita tidak akan langsung menyesuaikan suku bunga kita,” kata David dalam Paparan Publik, Kamis (18/6/2026).

Meski demikian, David memastikan bahwa suku bunga Amar bank tetap kompetitif agar tidak menghambat permintaan pembiayaan di tengah perlambatan ekonomi.

Untuk diketahui, BI kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17—18 Juni 2026.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo saat mengumumkan Hasil RDG pada hari ini, Kamis (18/6/2026). Sejalan dengan itu, bank sentral juga menaikkan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility sebesar 25 bps menjadi masing-masing 4,75% dan 6,5%.

“Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%,” ujar Perry dalam konferensi pers, Kamis (18/6/2026).

Sebelumnya, sebagian proyeksi ekonom yang dihimpun Bisnis memprakirakan BI masih akan mengerek suku bunga acuan pada RDG yang digelar 17—18 Juni 2026.

Bahkan, ada yang memproyeksikan kenaikan sebesar 50 bps hingga suku bunga mencapai 6,0%. Sebagian lainnya memproyeksikan suku bunga bakal ditahan.

Meski demikian, pada dasarnya kalangan ekonom memprakirakan otoritas moneter masih akan mengedepankan stabilitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Maybank Sekuritas Indonesia memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan melanjutkan pengetatan kebijakan moneternya dalam beberapa bulan ke depan lewat kenaikan BI Rate hingga ke level 6%.

Brian Lee, Maybank IBG Economist, menilai BI perlu menaikkan suku bunga lebih agresif untuk menarik dana asing masuk kembali ke pasar domestik.

Hal ini mengingat masih adanya berbagai tekanan terhadap aset Indonesia dan rupiah, mulai dari ketidakpastian regulasi, kekhawatiran fiskal, tingginya harga minyak dunia, hingga surplus perdagangan yang terus menyempit.

Dia menjelaskan dengan cadangan devisa yang sudah berkurang sekitar US$11 miliar, BI dinilai tidak ingin hanya mengandalkan intervensi di pasar valuta asing untuk mempertahankan rupiah. Di sisi lain, inflasi diperkirakan akan sementara waktu melampaui target BI sebesar 1,5%-3,5% dalam beberapa bulan mendatang.

"Oleh karena itu, analis kini memperkirakan masih akan ada tambahan kenaikan suku bunga sebesar 50 bps hingga akhir 2026, yang akan membawa BI Rate ke level 6%. Level tersebut hanya sedikit di bawah puncak suku bunga pascapandemi yang mencapai 6,25%," ujarnya dalam riset tertulis yang dikutip, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, risiko kenaikan suku bunga yang lebih agresif masih terbuka, terutama jika Selat Hormuz belum kembali dibuka hingga akhir Juni dan harga minyak dunia terus meningkat.

"Untuk rapat BI pekan depan, skenario dasar yang diperkirakan pasar adalah kenaikan suku bunga sebesar 25 bps. Namun, jika nilai tukar dolar AS menembus Rp18.200 sebelum 18 Juni, BI berpotensi menaikkan suku bunga lebih besar, yakni hingga 50 bps," terangnya.

Sebelumnya, pasar memperkirakan pemerintah akan keberatan terhadap kenaikan suku bunga lebih lanjut karena pertumbuhan ekonomi sedang menghadapi berbagai tekanan. Namun, keputusan BI menggelar rapat darurat dan menaikkan suku bunga hanya sepekan sebelum rapat reguler menunjukkan besarnya urgensi BI untuk menahan pelemahan rupiah.

Pemerintah dan Bank Indonesia juga menunjukkan sikap yang sejalan dalam menjaga stabilitas rupiah. Dalam konferensi pers bersama Kementerian Keuangan dan BI pada 6 Juni lalu, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan kedua institusi akan memperkuat upaya menjaga stabilitas rupiah dan menarik kembali aliran modal asing ke Indonesia.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) di luar jadwal rapat kebijakan moneternya yang seharusnya berlangsung pada 17-18 Juni. Langkah ini dilakukan setelah BI sebelumnya juga telah menaikkan suku bunga sebesar 50 bps pada bulan lalu, sehingga BI Rate kini berada di level 5,50%.

Selain itu, BI juga menaikkan suku bunga fasilitas simpanan (Deposit Facility) dan fasilitas pinjaman (Lending Facility) masing-masing sebesar 25 bps menjadi 4,25% dan 6,25%.

Kebijakan pengetatan moneter ini dilakukan untuk mendukung stabilitas rupiah yang mengalami pelemahan lebih besar dari perkiraan. Menurut BI, tekanan terhadap rupiah disebabkan oleh ketidakpastian global yang masih tinggi, tingginya permintaan valuta asing (valas) di dalam negeri, serta keluarnya dana investor asing dari pasar keuangan Indonesia.

Sebagai respons, BI tidak hanya menaikkan suku bunga, tetapi juga meningkatkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan. Selain itu, BI memberikan insentif bagi investor asing berupa penurunan biaya lindung nilai (hedging) sebesar 10%, membuka kembali lelang repo untuk menjaga likuiditas pasar, serta meningkatkan intervensi di pasar valuta asing baik melalui transaksi spot, NDF, maupun DNDF.

Rupiah Sempat Mendekati Rp18.200 per Dolar AS

Sebelum pengumuman kenaikan suku bunga, rupiah telah melemah sekitar 2,4% sejak rapat BI pada Mei dan sekitar 8% sejak awal tahun. Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah bahkan sempat mendekati level Rp18.200.

Setelah keputusan kenaikan suku bunga diumumkan, rupiah berhasil menguat sekitar 0,6% dan ditutup di level Rp18.060 per dolar AS.

Sementara itu, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tenor 10 tahun melonjak 23 bps menjadi 7,5%, level tertinggi sejak November 2022, sebelum akhirnya turun tipis ke 7,4%.

Cadangan devisa Indonesia juga terus mengalami penurunan. Pada Mei 2026, cadangan devisa turun menjadi US$144,9 miliar, atau berkurang US$1,3 miliar dibandingkan April. Ini merupakan penurunan selama lima bulan berturut-turut dan menjadi level terendah dalam dua tahun terakhir. Sejak mencapai puncaknya pada Desember 2025, cadangan devisa telah berkurang sekitar US$11 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate pada Mei 2026 dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen disinyalir berpotensi memicu bunga perbankan naik dengan cepat. Mengantisipasi hal itu, BI menggunakan strategi memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) agar bunga perbankan dapat lebih terkendali.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Dhaha P. Kuantan mengatakan BI memperkuat insentif KLM interest rate channel berbasis selisih (spread) BI Rate dan suku bunga kredit bank. Melalui insentif KLM tersebut, bank diyakini akan mempertimbangkan kembali penyesuaian suku bunga kredit. Ia menyampaikan, apabila bank mampu menjaga spread tertentu terhadap BI Rate sehingga kenaikan bunga kredit tidak berlangsung agresif, bank berpeluang memperoleh insentif KLM secara optimal.

“Harapannya saat BI Rate kemarin disesuaikan 50 basis poin (bps), bank-bank itu tidak langsung menaikkan suku bunga kredit,” kata Dhaha dalam acara Pelatihan Wartawan BI bertajuk “Penguatan Kebijakan Valas dan Intermediasi untuk Stabilitas Rupiah dan Pertumbuhan Kredit” di Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip Ahad (24/5/2026).

Dhaha menjelaskan mekanisme insentif KLM interest rate channel sebelumnya dihitung berdasarkan elastisitas antara BI Rate dan suku bunga kredit baru. Kini, skema insentif terbaru yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2026 didasarkan atas spread antara BI Rate dan suku bunga kredit baru, dengan besaran insentif paling tinggi sebesar 1 persen dari dana pihak ketiga (DPK) untuk bank umum konvensional, Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Sesuai ketentuan yang ditetapkan, bank yang mampu menjaga spread suku bunga kredit baru di bawah 3 persen terhadap BI Rate akan memperoleh insentif maksimum sebesar 100 bps. Sementara spread sebesar 3 persen hingga kurang dari 6 persen memperoleh insentif 40 bps, spread 6 persen hingga kurang dari 10 persen memperoleh 10 bps, sedangkan spread di atas 10 persen tidak memperoleh insentif.

Dengan penguatan mekanisme interest rate channel berbasis spread BI Rate dan suku bunga kredit, BI berharap transmisi kebijakan suku bunga menjadi lebih baik dan kenaikan bunga kredit tetap terkendali sehingga pertumbuhan kredit masih dapat terus berjalan.

Selain interest rate channel, BI juga memperkuat KLM lending channel menjadi financing channel melalui penambahan pembiayaan nontradisional. Dalam skema baru tersebut, kepemilikan bank atas surat berharga atau surat berharga syariah korporasi yang ditetapkan BI dapat diperhitungkan sebagai bagian dari penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.

Dhaha menerangkan langkah tersebut dilakukan karena pertumbuhan pembiayaan UMKM dinilai masih terbatas sehingga masih tersedia ruang besar untuk diperluas melalui berbagai instrumen pembiayaan.

BI mempertahankan besaran insentif financing channel paling tinggi sebesar 4,5 persen dari DPK, termasuk tambahan insentif pembiayaan nontradisional maksimal 1 persen dari DPK. BI juga menambahkan channel baru pada insentif KLM, yakni financing to funding channel untuk memperkuat sumber pendanaan perbankan di luar DPK.

Melalui skema tersebut, tambahan insentif diberikan kepada bank yang belum memperoleh insentif maksimum 5,5 persen dan memenuhi rasio intermediasi makroprudensial (RIM) sesuai ketentuan BI berdasarkan pencapaian sumber pendanaan selain DPK.

Dhaha melanjutkan, pendanaan non-DPK membutuhkan upaya dan inovasi lebih besar dari perbankan sehingga BI memberikan ruang tambahan insentif melalui channel tersebut maksimal 0,5 persen bagi bank yang mampu memperkuat sumber pendanaan alternatif.

“Karena pendanaan non-DPK itu kan butuh effort atau upaya bagi bank-bank, sehingga kalau mereka melakukan inovasi-inovasi ke arah sana, itu kita bisa memberikan insentif,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, BI memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 bps dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026. Kenaikan BI Rate tersebut merupakan yang pertama kali sejak BI sangat gencar menurunkan suku bunga sepanjang 2025.

Tercatat sepanjang 2025, BI telah memangkas BI Rate sebanyak lima kali dengan total penurunan sebesar 125 bps. Berdasarkan catatan BI, kredit perbankan pada April 2026 tumbuh sebesar 9,98 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 9,49 persen (yoy). Pada periode yang sama, suku bunga kredit tercatat sebesar 8,73 persen, sementara suku bunga deposito satu bulan sebesar 4,16 persen.

BI optimistis pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 tetap terjaga pada kisaran target, yakni 8 sampai 12 persen. BI terus mendorong perbankan meningkatkan efisiensi agar tidak menaikkan suku bunga kredit untuk mendukung implementasi kredit.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari Senin (18/5/2026) dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia serta meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap tensi geopolitik internasional.

Berdasarkan data Trading View, rupiah ditutup melemah sebesar 1,12% ke level Rp17.655 per dolar AS.

Pelemahan mata uang Garuda terhadap dolar AS sejalan dengan depresiasi sejumlah mata uang Asia Tenggara lainnya. Ringgit Malaysia mengalami pelemahan terhadap dolar AS sebesar 0,63%, diikuti Peso Filipina melemah 0,09%, rupee India turun sebesar 0,33%.

Yen Jepang terhadap dolar AS juga melemah 0,11%, dolar Hong Kong melemah 0,02%, serta dolar Taiwan terhadap dolar AS melemah 0,10%.

Sementara mata uang Asia lainnya, Yuan China mengalami penguatan terhadap dolar AS sebesar 0,11%, dolar Singapura dan won Korea sama-sama menguat sebesar 0,04%, dan baht Thailand menguat 0,15%.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong menilai nilai tukar rupiah kembali tertekan di tengah menguatnya sentimen risk-off global. Tekanan terhadap mata uang Garuda dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia serta meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap tensi geopolitik internasional.

Menurutnya pelaku pasar menyoroti hasil pertemuan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai belum memberikan solusi konkret terkait konflik geopolitik, khususnya perang AS-Iran. Kekecewaan investor terhadap minimnya terobosan dalam pertemuan tersebut membuat aset-aset berisiko, termasuk mata uang emerging market seperti rupiah, kembali ditinggalkan.

Kenaikan harga minyak dunia juga semakin memperburuk sentimen pasar. Investor menilai ancaman baru yang dilontarkan Trump berpotensi memperbesar eskalasi konflik dan menjaga harga energi tetap tinggi dalam jangka pendek.

Selain sentimen eksternal, pasar domestik juga ikut memberi tekanan terhadap rupiah. Pidato Presiden Prabowo Subianto disebut mendapat respons negatif dari pelaku pasar sehingga turut membebani pergerakan mata uang domestik pada perdagangan hari ini.

“Sentimen utama masih berasal dari eksternal. Harga minyak dunia yang tinggi meningkatkan prospek kenaikan suku bunga bank sentral dan membuat dolar AS tetap kuat,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Untuk perdagangan besok, tekanan terhadap rupiah diperkirakan masih akan berlanjut seiring belum adanya perubahan signifikan dari kondisi geopolitik dan pergerakan harga minyak global.

Meski demikian, pasar mulai menaruh perhatian pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang akan berlangsung pada Rabu pekan ini. Muncul ekspektasi bahwa Bank Indonesia berpotensi menaikkan suku bunga acuan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meredam tekanan pasar.

Ekspektasi tersebut dinilai dapat membantu membatasi pelemahan rupiah lebih dalam di tengah derasnya tekanan eksternal.

"Untuk perdagangan besok Selasa [18/5/2026] rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp17.600 hingga Rp17.750 per dolar AS," katanya.

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau agar perbankan dapat secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunganya agar tetap sejalan dengan kondisi pasar dan rasio keuangan yang sehat.

Secara umum, penurunan BI Rate akan direspons oleh Bank melalui penurunan suku bunga kredit, oleh karena itu suku bunga kredit diperkirakan masih dalam tren menurun.

Adapun penurunan suku bunga pada masing-masing bank akan tergantung pada strategi dan struktur biaya masing-masing bank, terutama terkait dengan biaya dana Cost of Fund (CoF).

"Untuk itu, perbankan perlu mengelola strategi pendanaan mereka, khususnya untuk meningkatkan porsi dana murah sehingga akan menciptakan ruang bagi penurunan suku bunga kredit," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis Senin (18/5/2026).

Selain itu, upaya penurunan lebih lanjut suku bunga diharapkan juga tetap memperhatikan kondisi geopolitik dan dinamika ekonomi global.

Di tengah kondisi tersebut, pada rapat Federal Open Market Commitee (FOMC) pada akhir April 2026, The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (Fed Funds Rate) sebesar 3,50 persen-3,75 persen yang tentunya turut mempengaruhi suku bunga baik secara global maupun domestik.

Pemerintah pun senantiasa bertujuan menghadirkan berbagai program yang berdampak positif dalam menggerakkan perekonomian nasional. Program Kredit Rakyat yang diinisiasi Pemerintah dinilai sangat baik, dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai kesempatan bisnis yang berkelanjutan sehingga Masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan unbankable dapat merasakan manfaatnya secara berkesinambungan.

Mempertimbangkan hal tersebut, bank perlu meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam menjalankan program dimaksud agar dapat menjadi program yang berkesinambungan sesuai dengan risk appetite dan expertise bank.

Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap terjaga di berbagai skenario ekonomi.

Selain itu, Bank juga diminta melakukan pencadangan yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mengantisipasi potensi kerugian kredit, serta tetap menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) dalam proses penyaluran kredit agar kualitas pembiayaan tetap terjaga.

"OJK juga akan senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik, serta berjalan secara sehat dan berkelanjutan," tuturnya.

Selanjutnya berkaitan dengan suku bunga perbankan, rerata tertimbang suku bunga Kredit Rupiah pada Maret 2026 sebesar 8,76 persen, secara tren menurun dibandingkan Februari 2026 dan Maret 2025 yang masing-masing sebesar 8,80 persen dan 9,20 persen.

Penurunan tersebut didorong dari penurunan rerata tertimbang suku bunga kredit produktif, baik KMK (Kredit Modal Kerja) dan KI (Kredit Investasi) yoy masing-masing mengalami penurunan sebesar 67 bps dan 68 bps sehingga menjadi 8,00 persen dan 7,90 persen.

"Penurunan suku bunga Kredit Rupiah tersebut sejalan dengan penurunan rerata tertimbang DPK Rupiah yoy sebesar 55 bps sehingga menjadi 2,66 persen yang juga dikontribusikan dari penurunan BI Rate selama setahun terakhir dari sebesar 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi sebesar 4,75 persen pada Maret 2026, dengan kondisi penurunan BI Rate terakhir pada September 2025," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Lampung membukukan pertumbuhan laba bersih tahun berjalan sebesar 37,35% secara tahunan (year on year/YoY), dari raihan laba senilai Rp51,55 miliar pada kuartal I/2025 menjadi Rp70,8 miliar pada kuartal I/2026.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, raihan laba hingga bulan ketiga 2026 itu didorong oleh pendapatan bunga yang meningkat 5,08% YoY menjadi Rp257,46 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp245,02 miliar.

Pada saat yang sama, perseroan berhasil menekan beban bunga menjadi Rp75,16 miliar, atau menyusut 20,44% YoY dibandingkan kuartal I/2025 yang sebesar Rp94,47 miliar.

Dengan demikian, pendapatan bunga bersih perseroan tercatat meningkat sebesar 21,09% YoY menjadi Rp182,30 miliar hingga akhir Maret 2026. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, Bank Lampung membukukan pendapatan bunga bersih senilai Rp150,55 miliar.

Raihan laba pada periode ini turut didorong oleh pendapatan komisi yang tumbuh signifikan 78,81% YoY dari kuartal I/2025 sebesar Rp26,16 miliar menjadi Rp46,77 miliar pada kuartal I/2026.

Adapun beban operasional non bunga perseroan tercatat menanjak. Pada kuartal I/2026, beban operasional selain bunga bersih mencapai Rp90,70 miliar, naik 9,93% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp82,51 miliar.

Beban operasional non bunga yang meningkat di antaranya disebabkan oleh impairment yang naik sebesar 46,59% YoY menjadi Rp36,14 miliar dan beban tenaga kerja yang mencapai Rp75,15 miliar atau naik 17,70% YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp63,85 miliar.

Dari sisi laba operasional, perseroan membukukan pertumbuhan sebesar 34,61% YoY menjadi Rp91,59 miliar hingga akhir Maret 2026, setelah pada periode yang sama tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp68,04 miliar.

Pada saat yang sama, perseroan berhasil menekan rugi non operasional ke posisi Rp815,00 juta pada kuartal I/2026, setelah pada kuartal I/2025 mencatatkan rugi Rp1,95 miliar.

Dari sisi fungsi intermediasi, penyaluran kredit perseroan meningkat 5,10% YoY dari Rp7,25 triliun menjadi Rp7,62 triliun pada kuartal I/2026. Total aset Bank Lampung juga tumbuh 8,05% YoY menjadi Rp11,26 triliun hingga akhir Maret 2026.

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) perseroan mencapai Rp8,80 triliun, tumbuh 9,63% YoY dari kuartal I/2025 yang sebesar Rp8,03 triliun.

Pertumbuhan DPK pada periode ini utamanya didorong oleh simpanan giro dan deposito. Secara detail, simpanan giro Bank Lampung tumbuh 15,89% YoY menjadi Rp2,68 triliun dan deposito tumbuh 12,51% YoY menjadi Rp4,27 triliun pada kuartal I/2026.

Bank Lampung turut mencatatkan sejumlah kinerja rasio perusahaan pada kuartal I/2026. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tercatat sebesar 30,47%, meningkat dari 25,54% pada kuartal I/2025. NPL gross tercatat turun menjadi 2,78% dari kuartal I/2025 2,93% dan NPL net turun dari 1,45% menjadi 1,40%.

Selain itu, Net Interest Margin (NIM) meningkat dari kuartal I/2025 sebesar 6,42% menjadi 7,31% pada kuartal I/2026. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) turun dari 76,98% menjadi 71,57% hingga akhir Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan salah satu alasan suku bunga kredit bank masih tinggi meski Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) telah turun sebesar 75 basis poin (bps) sejak Juni 2025.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan, rata-rata suku bunga simpanan perbankan masih berada di atas TBP, menandakan bahwa bank-bank belum patuh kepada TBK yang ditetapkan LPS.

“Ini menjadi salah satu alasan mengapa suku bunga kredit tidak bisa turun,” ungkap Anggito dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Dalam paparan yang disampaikan Anggito, proporsi simpanan nasabah di atas TBP terus meningkat. Pada Desember 2022, LPS mencatat proporsi simpanan nasabah di atas TBP sekitar 25%, kemudian menjadi 30% pada Desember 2024 dan 33% pada Desember 2025.

Anggito menuturkan, selama ini TBP selalu berada di atas tingkat bunga pasar. Kendati begitu pada 2025, dia mengakui bahwa LPS cukup agresif dalam menetapkan TBK sehingga berada di bawah suku bunga pasar.

“Padahal rule of thumb-nya memang harusnya tingkat bunga pasar itu melindungi suku bunga yang berlaku di pasar,” ujarnya.

Untuk itu, LPS melakukan sedikit evaluasi dan memutuskan untuk menetapkan TBP pada Januari 2026 di bank umum sebesar 3,50%, valas 2,00%, dan BPR 6,00%, alias sama dengan periode sebelumnya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) sebelumnya mengungkapkan bahwa transmisi penurunan suku bunga kebijakan terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, baik pada suku bunga dana maupun suku bunga kredit. Sebagai catatan, otoritas moneter telah menurunkan BI-Rate sebesar 125 bps sepanjang 2025.

Adapun suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025. Kendati begitu, BI memandang bahwa upaya lanjutan perlu terus dilakukan untuk penurunan pemberian special rate kepada deposan besar.

Seiring menurunnya suku bunga dana, BI mencatat bahwa suku bunga kredit perbankan mulai menurun, yaitu sebesar 39 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81% pada Desember 2025.

“Ke depan, upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Perry dalam konferensi pers RDG Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB menilai pertumbuhan kinerja pada 2025 menjadi indikasi positif perbaikan raihan laba pada 2026.

Bank BJB membukukan laba bersih tahun berjalan secara konsolidasi senilai Rp1,58 triliun pada 2025. Raihan tersebut meningkat 8,86% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan perolehan tahun sebelumnya sebesar Rp1,455 triliun.

"Momentum perbaikan kinerja kuartal IV yang juga berlanjut pada awal 2026 menjadi indikasi positif bagi pemulihan pertumbuhan laba ke depan," kata Herfinia, Corporate Secretary BJBR, dalam siaran pers, Senin (16/3/2026).

Kinerja keuangan Bank BJB sepanjang 2025 menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang masih penuh tantangan.

Stabilitas sistem keuangan domestik relatif terjaga dan tetap kondusif bagi sektor perbankan, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, termasuk penurunan BI Rate yang mulai membuka ruang bagi pemulihan intermediasi perbankan.

Herfinia menjelaskan, BJBR terus mempercepat transformasi digital melalui pengembangan platform KGB Pisan. Sejak memperoleh izin pengembangan layanan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada November 2025, platform ini mendukung pengajuan kredit baru secara end-to-end digital bagi nasabah payroll bank bjb.

"Proses kredit yang sepenuhnya digital turut meningkatkan produktivitas dan skalabilitas bisnis konsumer," katanya.

Selain itu, bank bjb juga melakukan ekspansi secara terukur pada segmen korporasi dan komersial yang difokuskan pada proyek berbasis ekosistem daerah sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

BJBR juga terus memperkuat sinergi bisnis dalam Kelompok Usaha Bank (KUB), dengan kinerja anak perusahaan memberikan kontribusi aset sebesar Rp42,8 triliun atau sekitar 18% dari total aset konsolidasi Grup bjb.

Ke depan, bank bjb akan terus memperkuat sinergi bisnis dan efisiensi operasional melalui skema sharing fee serta kolaborasi produk guna meningkatkan profitabilitas dan daya saing grup secara berkelanjutan.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, raihan laba BJBR didorong oleh pendapatan bunga yang tumbuh 7,69% YoY menjadi Rp17,09 triliun hingga akhir 2025. Pada saat yang sama, beban bunga perseroan juga meningkat 3,64% YoY menjadi Rp9,58 triliun.

Dengan demikian, pendapatan bunga bersih perseroan meningkat 13,33% YoY dari 2024 yang sebesar Rp6,62 triliun menjadi Rp7,51 triliun pada 2025.

Raihan laba pada 2025 turut ditopang oleh pendapatan lainnya dan pendapatan komisi. Perseroan mencatat, pendapatan lainnya mencapai Rp320,30 miliar atau tumbuh 35,57% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp236,26 miliar.

Kemudian, pendapatan komisi perseroan mencapai Rp1,81 triliun, meningkat 11,87% YoY dari raihan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,62 triliun.

Laba operasional Bank BJB tercatat tumbuh 11,72% YoY menjadi Rp1,98 triliun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,77 triliun. Pada saat yang sama, perseroan membukukan laba tahun berjalan sebelum pajak sebesar Rp1,95 triliun, naik 9,82% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp1,78 triliun.

Dari sisi fungsi intermediasi, penyaluran kredit perseroan tercatat mencapai Rp140,71 triliun hingga akhir 2025. Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perseroan mencapai sebesar Rp152,89 triliun pada 2025.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) naik dari 19,70% pada 2024 menjadi 21,20% pada 2025. Untuk kualitas kredit, perseroan mencatat NPL gross berada di posisi 2,91% dari sebelumnya 2,22% dan NPL net di level 1,29% dari tahun lalu 1,00%.

Adapun, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) naik tipis dari 3,83% pada 2024 menjadi 3,84% pada 2025. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional juga naik dari 90,20% menjadi 92,18% hingga akhir 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebut tren bunga kredit telah turun ke kisaran 8 persen dari sebelumnya sempat berada di atas 9 persen.

Dengan penurunan itu, ia menepis anggapan suku bunga kredit perbankan masih berada di level tinggi.

"Sekarang sudah turun. Sudah cukup lumayan signifikan. Sudah mendekati 8 persen. Sebelumnya masih di atas 9 (persen)," kata Dian usai acara The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF) di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), suku bunga kredit tercatat turun sekitar 40 basis poin (bps), dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi 8,80 persen pada Januari 2026.

Menurut Dian, penurunan tersebut merupakan sinyal positif bagi sektor perbankan dan perekonomian.

Salah satu faktor yang berkontribusi adalah penempatan dana sebesar Rp200 triliun oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke sistem perbankan. Pemerintah juga memperpanjang masa penempatan dana tersebut hingga September 2026 mendatang.

"Itu (SAL) menambah likuiditas sudah pasti, dan juga men-drag down tingkat suku bunga. Karena kalau misalnya likuiditas semakin banyak itu tentu persaingan dana itu kemudian menjadi lebih turun," ujarnya.

Selain itu, pemerintah disebut tidak lagi mendorong praktik pemberian suku bunga khusus (special rate). Bahkan, lembaga pemerintah maupun BUMN yang selama ini melakukan negosiasi tingkat bunga diminta untuk menekan praktik tersebut.

Menurut Dian, langkah itu penting untuk menciptakan struktur suku bunga yang lebih sehat dan berkeadilan. Dengan efisiensi biaya dana perbankan, suku bunga kredit kepada nasabah berpotensi ikut turun.

Ia menambahkan, penurunan bunga kredit diharapkan bisa mendorong permintaan pinjaman, baik untuk konsumsi maupun kegiatan usaha, sehingga mampu menggerakkan perekonomian.

"Kalau bunga kredit ke nasabah itu akan turun, tentu ini akan meng-encourage (mendorong) orang untuk melakukan pinjaman untuk konsumsi, untuk macam-macam lah, sehingga perekonomian akan semakin menggeliat," tutup Dian.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan suku bungakredit dan suku bunga simpanan di perbankan per Januari 2026 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Dalam laporan Perkembangan Uang Beredar yang dirilis BI, rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada Januari 2026 sebesar 8,79%. Angka itu sedikit menurun dibandingkan suku bunga kredit bulan sebelumnya yang sebesar 8,80%.

“Pada Januari 2026, suku bunga kredit dan simpanan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya,” tulis BI dalam laporannya, Senin (23/2/2026).

Suku bunga simpanan berjangka juga mengalami penurunan utamanya pada tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan. Pada Januari 2026, simpanan berjangka untuk tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan masing-masing tercatat sebesar 4,20%, 4,66%, 4,62%, dan 4,52%. Pada bulan sebelumnya, simpanan berjangka untuk tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan masing-masing berada pada posisi 4,31%, 4,69%, 4,73%, dan 4,63%.

Sebagaimana diketahui, suku bunga BI-Rate pada Januari 2026 tetap dipertahankan pada level terendah sejak 2022 yaitu sebesar 4,75%, setelah turun 150 bps sejak September 2024, masing-masing 25 bps pada September 2024 dan 125 bps selama tahun 2025. BI juga kembali menahan suku bunga BI-Rate dalam rapat dewan gubernur (RDG) pada 18—19 Februari 2026.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa penurunan BI-Rate sejauh ini sebesar 125 bps selama tahun 2025 dan ekspansi likuiditas moneter BI telah berdampak terhadap penurunan berbagai jenis suku bunga, termasuk suku bunga perbankan.

“Transmisi penurunan suku bunga kebijakan terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, tetapi lebih terbatas,” ungkap Perry, dikutip dari laman resmi BI, Senin (23/2/2026).

BI mengungkapkan, suku bunga deposito 1 bulan baru turun sebesar 68 bps dari 4,81% pada Januari 2025 menjadi 4,13% pada Januari 2026 sehingga upaya untuk mengurangi pemberian special rate kepada deposan besar yang saat ini masih mencapai 26,42% dari total DPK, perlu terus dilanjutkan.

Perry menambahkan, penurunan suku bunga dana tersebut juga perlu makin ditransmisikan ke penurunan suku bunga kredit perbankan yang baru turun 40 bps, dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,80% pada Januari 2026.

“Ke depan, upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutur Perry.