Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) akan terus memburu aset-aset milik koruptor Eddy Tansil hingga kewajiban denda sebesar Rp500 miliar lunas.

Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung RI, Kuntadi mengatakan bahwa berdasarkan putusan pengadilan, Eddy Tansil telah dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 miliar. Sementara, sejauh ini BPA Kejagung telah berhasil meraup aset Eddy Tansil sebesar Rp51,6 miliar.

BPA Kejagung juga berhasil melacak 18 bidang tanah kosong dan 2 bidang tanah beserta bangunan yang diperkirakan nilainya mencapai Rp30,99 miliar.

"Kami akan terus kejar aset-aset pidana ini. Sampai dengan kewajibannya lunas," kata Kuntadi dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (24/6/2026).

Dia mengatakan bahwa jaksa pun telah mengetahui bahwa Eddy Tansil masih memiliki sejumlah aset lain. Saat ini pun, Kejagung tengah dalam proses pendalaman.

"Apabila sudah pasti akan kami segera lakukan pengambilalihan dan penguasaan," ujarnya.

Sebelumnya, BPA Kejagung telah menyerahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,02 triliun hasil dari pelelangan harta rampasan koruptor, termasuk milik Eddy Tansil.

Dari hasil lelang yang dilakukan BPA, sebanyak 300 dari 308 item telah terjual dengan nilai Rp997 miliar. Namun, terdapat tiga pemenang lelang yang dinyatakan tidak melunasi pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan, sehingga barang yang benar-benar terjual sebanyak 291 item.

menutup manfaat fiskal bagi pelaku tindak pidana korupsi bukan sekadar persoalan teknis perpajakan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk memperkuat integritas sistem fiskal, meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan memper

Jakarta (ANTARA) - Korupsi selama ini lebih sering dipandang sebagai persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan. Namun, di balik itu terdapat dimensi fiskal yang tidak kalah penting.

Setiap rupiah yang hilang akibat korupsi pada dasarnya merupakan sumber daya yang gagal dikonversi menjadi layanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, maupun berbagai program perlindungan sosial yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan hambatan yang menggerus kapasitas negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kesadaran itulah yang mendorong pemerintah terus memperkuat integritas sistem perpajakan. Salah satu langkah terbaru diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Regulasi itu menegaskan bahwa pengeluaran yang berkaitan dengan suap, gratifikasi, maupun pemberian lain dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum, tidak dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak. Sehingga dengan demikian negara tidak lagi memberikan manfaat fiskal terhadap aktivitas yang merusak tata kelola dan merugikan kepentingan publik.

Kebijakan tersebut mengandung pesan yang lebih besar daripada sekadar aturan administrasi perpajakan. Pemerintah ingin memastikan bahwa praktik korupsi tidak menghasilkan keuntungan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketika pengeluaran yang berkaitan dengan suap tidak dapat dijadikan pengurang pajak, maka ruang bagi pelaku untuk memperoleh manfaat finansial dari tindakan koruptif menjadi semakin sempit. Pendekatan ini sejalan dengan tren global instrumen perpajakan sebagai bagian penting dalam agenda pemberantasan korupsi.

Memperkuat kebijakan

Melalui PP Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah menegaskan bahwa pengeluaran untuk menyuap pejabat, memberikan gratifikasi yang dilarang, maupun berbagai bentuk pemberian ilegal lainnya tidak dapat diperlakukan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dengan demikian, pengeluaran tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan pajak. Ketentuan ini memperkuat prinsip bahwa fasilitas perpajakan hanya diberikan kepada aktivitas ekonomi yang sah, produktif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan tersebut juga selaras dengan standar internasional yang dikembangkan OECD melalui Recommendation on Tax Measures for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. OECD yang menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan manfaat pajak atas pembayaran suap karena hal tersebut sama saja dengan mensubsidi praktik korupsi menggunakan uang publik.

Hingga kini, lebih dari 50 yurisdiksi telah menerapkan aturan yang secara eksplisit melarang pengurangan pajak atas pembayaran yang terkait dengan suap dan tindak pidana korupsi.

Urgensi kebijakan ini semakin terlihat ketika dikaitkan dengan dampak ekonomi korupsi.

Kajian Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung memiliki rasio penerimaan pajak yang lebih rendah, kualitas belanja publik yang lebih buruk, dan tingkat investasi yang lebih rendah dibandingkan negara dengan tata kelola yang baik.

Sementara itu, Bank Dunia memperkirakan nilai suap yang dibayarkan secara global mencapai lebih dari 1 triliun dolar AS setiap tahun, sedangkan biaya ekonomi akibat korupsi dapat mencapai lebih dari 2 persen produk domestik bruto (PDB) dunia.

Dalam konteks fiskal, korupsi bukan hanya menyebabkan kebocoran anggaran, tetapi juga mempersempit ruang fiskal yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pembangunan. Ketika penerimaan negara tidak optimal dan kualitas belanja menurun akibat korupsi, kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas juga ikut tergerus. Oleh karena itu, menutup manfaat fiskal dari praktik korupsi merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi fiskal jangka panjang.

Menariknya, terdapat sebuah paradoks dalam sistem perpajakan. Di satu sisi, negara tidak mengakui biaya suap sebagai pengurang pajak. Namun di sisi lain, otoritas pajak tetap dapat mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari kegiatan ilegal apabila penghasilan tersebut menambah kemampuan ekonomis wajib pajak.

Prinsip ini telah lama diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Inggris. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa negara tidak hanya menghukum pelaku melalui instrumen pidana, tetapi juga memastikan bahwa setiap keuntungan ekonomi yang diperoleh secara ilegal tetap berada dalam jangkauan sistem perpajakan.

Mengejar rasio

Kebijakan ini juga memiliki relevansi yang kuat dengan agenda peningkatan tax ratio Indonesia. Pemerintah menargetkan tax ratio mencapai sekitar 10,05 persen pada tahun 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal nasional. Target tersebut menjadi penting mengingat tax ratio Indonesia selama bertahun-tahun masih relatif rendah dibandingkan banyak negara maju maupun negara berkembang yang berhasil membangun sistem perpajakan yang lebih kuat.

Meningkatkan tax ratio tidak selalu berarti menaikkan tarif pajak. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan yang berkelanjutan justru lebih banyak berasal dari perbaikan kepatuhan, penguatan administrasi, perluasan basis pajak, dan penutupan berbagai celah yang dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Dalam konteks ini, pelarangan pengakuan biaya suap sebagai pengurang penghasilan merupakan salah satu langkah untuk menjaga basis pemajakan tetap utuh.

Berbagai negara telah menerapkan kebijakan serupa. Amerika Serikat melalui Internal Revenue Code melarang pengurangan pajak atas pembayaran yang melanggar hukum. Inggris mengatur hal yang sama melalui Corporation Tax Act, sedangkan Australia secara tegas menolak pengakuan biaya atas pembayaran suap kepada pejabat domestik maupun asing. Bahkan Jerman, yang pada masa lalu pernah memperbolehkan pengurangan pajak atas sejumlah pembayaran kepada pejabat asing, telah menghapus praktik tersebut sejak mengikuti standar OECD.

Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa integritas perpajakan dan kapasitas fiskal memiliki hubungan yang erat. OECD menemukan bahwa negara dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan penerimaan yang lebih stabil. Sebaliknya, korupsi dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan sehingga berdampak pada kepatuhan sukarela.

Bagi Indonesia, target tax ratio 10,05 persen tidak hanya bergantung pada modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax maupun pemanfaatan data keuangan yang semakin luas. Target tersebut juga membutuhkan sistem yang mampu memastikan bahwa aktivitas ilegal tidak memperoleh keuntungan dari kebijakan fiskal. Ketika setiap biaya yang berasal dari praktik suap tidak lagi dapat mengurangi kewajiban pajak, negara sedang memperkuat fondasi penerimaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kolaborasi pengawasan

Meski demikian, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi. Tantangan terbesar justru terletak pada kemampuan negara mengidentifikasi dan membuktikan bahwa suatu pengeluaran memang merupakan suap atau pemberian ilegal yang disamarkan sebagai biaya usaha. Dalam praktiknya, modus penyamaran transaksi semacam ini semakin kompleks dan sering kali melibatkan berbagai pihak lintas sektor.

Karena itu, pengawasan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Persoalan korupsi, pencucian uang, perpajakan, hingga penyalahgunaan aset sering kali saling berkaitan dan melintasi batas kewenangan institusi negara. Dalam literatur administrasi publik, pendekatan yang diperlukan dikenal sebagai whole-of-government approach, yakni upaya menyatukan berbagai instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan bersama melalui koordinasi dan integrasi lintas lembaga.

Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan pendekatan multidoor approach dalam penegakan hukum perpajakan. Pendekatan ini tidak hanya melihat suatu pelanggaran dari perspektif pajak semata, tetapi juga menghubungkannya dengan instrumen hukum lain seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, kepabeanan, maupun hukum korporasi. Dengan demikian, pelaku tidak hanya berhadapan dengan kewajiban perpajakan, tetapi juga dapat dijerat melalui berbagai instrumen hukum yang relevan.

Pendekatan serupa diterapkan di banyak negara maju. Amerika Serikat mengintegrasikan kerja otoritas pajak, lembaga antikorupsi, dan unit intelijen keuangan dalam menelusuri aliran dana hasil tindak pidana. Inggris dan Australia juga mengembangkan mekanisme pertukaran data yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara terpadu. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa koordinasi lintas lembaga jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.

Pada akhirnya, menutup manfaat fiskal bagi pelaku tindak pidana korupsi bukan sekadar persoalan teknis perpajakan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk memperkuat integritas sistem fiskal, meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan memperluas ruang fiskal yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan.

Ketika pendekatan whole-of-government dipadukan dengan multidoor approach, negara tidak hanya mampu mendeteksi pelanggaran secara lebih dini, tetapi juga memastikan bahwa korupsi kehilangan seluruh manfaat ekonominya.

*) Dr. M. Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berharap kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa anggaran pemeliharaan aset rampasan dari para koruptor.

Dia memahami bahwa Kejagung tidak memiliki hak untuk mengatur pembagian anggaran karena hal ini adalah wewenang dari Kementerian Keuangan. Namun, dirinya menuturkan bahwa perawatan aset rampasan koruptor tidak memiliki anggaran.

"Kami sebagai yang memelihara aset-aset ini, kami ini belum ada anggaran, Bapak, untuk pemeliharaan. Jadi kendaraan-kendaraan harus tetap mengkilat, harus tetap bagus, harus tetap tokcer. Kami tidak ada biaya, belum ada, bukan tidak ada, biaya pemeliharaan," katanya di kantor Badan Pemulihan Aset (BPA), Senin (15/6/2026).

Selain itu, dia menyebut belum ada anggaran untuk pengamanan aset karena Kejagung memiliki ribuan aset hektar tanah yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Menurutnya Kejagung belum pernah memiliki anggaran pemeliharaan keamanan aset. Anggaran ini dinilai penting untuk menjaga aset dengan utuh dan mencegah digunakan oleh pihak-pihak tertentu.

"Ini memerlukan suatu anggaran-anggaran dan mohon nanti mohon diperhitungkan, Pak Menteri, bukan kami meminta, tapi kami mengharapkan saja," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, dia mengapresiasi kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam menjaga dan memulihkan kerugian negara dari hasil tindak pidana rasuah atau pencucian uang.

"Makin cepat aset dilelang, maka penurunan nilai aset dan biaya pemeliharaan dapat kita tekan," ucapnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,02 triliun hasil dari pelelangan harta rampasan koruptor. Sebanyak Rp51,6 miliar milik Eddy Tansil.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa setiap uang yang dikembalikan negara melalui Kementerian Keuangan akan dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sikap Kementerian Keuangan jelas, setiap rupiah yang kembali, harus dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Termasuk tadi, Pak Jaksa Agung, sebagian harus dikembalikan untuk pemeliharaan aset," katanya

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,02 triliun hasil dari pelelangan harta rampasan koruptor. Sebanyak Rp51,6 miliar di antaranya merupakan milik Eddy Tansil.

Kepala BPA Kejagung RI, Kuntadi, dalam sambutannya di Kantor BPA Kejagung RI, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2026), menyampaikan bahwa dari hasil lelang yang dilakukan Badan Pemulihan Aset (BPA), sebanyak 300 dari 308 item telah terjual dengan nilai Rp997 miliar.

Namun, terdapat tiga pemenang lelang yang dinyatakan tidak melunasi pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan, sehingga barang yang benar-benar terjual sebanyak 291 item.

"Dari angka tersebut, terdapat Rp19.124.065.000 merupakan uang rampasan yang harus dikembalikan kepada korban kejahatan," ucapnya.

Dia menyampaikan PNBP dari hasil lelang mencapai Rp978 miliar. Dia menambahkan BPA berhasil menelusuri aset Eddy Tansil sebesar Rp51,6 miliar.

"Dalam kesempatan ini juga dapat kami laporkan bahwa PPA berhasil melakukan penelusuran aset atas nama terpidana Eddy Tansil berupa uang sebanyak Rp51.682.537.000, serta kami berhasil melacak 18 bidang tanah kosong dan 2 bidang tanah beserta bangunan yang diperkirakan nilainya mencapai Rp30.998.000.000," jelasnya.

Oleh karena itu, total uang tunai yang diserahkan ke Kementerian Keuangan mencapai Rp1,02 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan bahwa setiap uang yang dikembalikan negara melalui Kementerian Keuangan akan dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sikap Kementerian Keuangan jelas, setiap rupiah yang kembali harus dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Termasuk tadi, Pak Jaksa Agung, sebagian harus dikembalikan untuk pemeliharaan aset," katanya.

JAKARTA - Korupsi telah menjadi salah satu kejahatan yang paling merusak negara, termasuk di Indonesia. Dampaknya tidak hanya berupa hilangnya uang negara, tetapi juga menurunkan kualitas layanan publik, memperlambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, bahkan mengancam stabilitas politik.

Karena itulah berbagai negara menerapkan hukuman yang berat—atau bahkan ekstrem—terhadap pelaku korupsi. Ada yang mengandalkan hukuman penjara puluhan tahun, ada yang merampas seluruh aset hasil korupsi, dan ada pula yang menerapkan hukuman mati hingga berujung eksekusi.

Daftar Negara yang Beri Hukuman Ekstrem bagi Koruptor

1. China (TerapkanEksekusiMati)

China sering disebut sebagai negara dengan pendekatan paling keras terhadap korupsi.

Dalam sistem hukum China, kasus korupsi dan suap dalam skala sangat besar dapat berujung pada hukuman mati. Namun dalam praktik modern, pengadilan sering menjatuhkan "hukuman mati dengan penangguhan dua tahun". Jika selama masa penangguhan terpidana berkelakuan baik, hukuman biasanya diubah menjadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

Kebijakan ini bukan sekadar teori. Pada 2026, dua mantan Menteri Pertahanan China, Wei Fenghe dan Li Shangfu, dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan dua tahun karena kasus suap dan korupsi. Seluruh hak politik mereka dicabut dan aset pribadi disita negara.

Di China, selain hukuman fisik, negara juga dapat menyita aset hasil korupsi.

Contoh koruptor yang benar-benar dieksekusi mati:

•Lai Xiaomin

Ini adalah salah satu kasus paling terkenal di dunia. Lai Xiaomin, mantan Ketua China Huarong Asset Management, terbukti menerima suap sekitar 1,79 miliar yuan (sekitar USD276 juta saat itu), melakukan penggelapan, dan berbagai tindak pidana lainnya.

Pada Januari 2021, dia dieksekusi setelah Mahkamah Agung China menguatkan vonis mati. Selain hukuman mati, seluruh aset pribadinya disita negara.

•Bai Tianhui

Politikus Bai Tianhui terbukti menerima suap lebih dari 1,1 miliar yuan (sekitar USD155 juta). Pada Desember 2025, otoritas China melaksanakan hukuman mati terhadapnya setelah vonis mati mendapat persetujuan Mahkamah Agung China.

•Xu Maiyong dan Jiang Renjie

Keduanya merupakan mantan wakil wali kota di China yang dieksekusi pada 2011 karena kasus korupsi besar dan penerimaan suap. Mereka termasuk pejabat tinggi yang dieksekusi dalam kampanye antikorupsi China.

2. Vietnam (Pernah Terapkan Hukuman Mati)

Selama bertahun-tahun Vietnam dikenal sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang menerapkan hukuman mati bagi kasus penggelapan dan korupsi dalam jumlah sangat besar.

Kasus paling terkenal adalah vonis mati terhadap taipan properti Truong My Lan dalam skandal finansial bernilai miliaran dolar Amerika Serikat.

Namun pada 2025, Vietnam mengubah undang-undangnya. Hukuman mati untuk tindak pidana penggelapan dan beberapa kejahatan ekonomi lainnya dihapus dan diganti dengan hukuman penjara seumur hidup.

Meski demikian, hukuman bagi koruptor di Vietnam tetap tergolong sangat berat karena pelaku dapat kehilangan seluruh aset hasil kejahatan dan menghadapi hukuman penjara seumur hidup.

3. Arab Saudi (Hukum Pancung dan Rampas Aset)

Kerajaan Arab Saudi memiliki pendekatan yang sangat keras terhadap berbagai bentuk kejahatan berat, termasuk korupsi yang dianggap merugikan negara secara serius.

Sejumlah penelitian mencatat bahwa sistem hukum Arab Saudi memungkinkan penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi dalam kondisi tertentu. Hukuman tersebut secara historis dilakukan melalui pemancungan.

Selain hukuman pidana, pemerintah Arab Saudi dikenal agresif dalam menyita aset dan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah.

Meski memberlakukan hukuman pancung, namun dalam praktiknya belum ada contoh koruptor yang dieksekusi secara ekstrem tersebut.

Kerajaan ini cenderung melakukan perampasan aset. Contoh terkenal adalah Operasi Ritz-Carlton 2017–2018. Atas perintah Putra Mahkota Mohammed bin Salman, ratusan pangeran, pejabat, dan pengusaha ditahan dalam operasi antikorupsi besar-besaran saat itu.

Hasilnya, sekitar 325 orang diperiksa dan puluhan tokoh elite menyerahkan aset mereka. Pemerintah Arab Saudi mengeklaim berhasil memperoleh kembali lebih dari USD100 miliar dalam bentuk uang tunai, saham, bisnis, dan properti.

Nilai USD100 miliar tersebut setara lebih dari Rp1.800 triliun jika menggunakan kurs saat ini; Rp18.095 per dolar AS.

Operasi antikorupsi besar-besaran pada era Putra Mahkota Mohammed bin Salman juga menunjukkan bahwa negara dapat membekukan dan mengambil alih aset bernilai miliaran dolar dari para tersangka korupsi.

4. Singapura (Bukan Hukuman Mati, tetapi Sangat Menakutkan)

Singapura tidak menerapkan hukuman mati untuk pelaku korupsi. Namun banyak pakar antikorupsi menilai sistem Singapura termasuk yang paling efektif di dunia.

Pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman penjara, denda besar, serta diwajibkan mengembalikan seluruh hasil korupsi atau suap yang diterima. Jika tidak membayar, masa hukuman dapat bertambah.

Yang membuat Singapura ditakuti bukan semata beratnya hukuman, melainkan kepastian hukum dan rendahnya peluang lolos dari jerat penegak hukum. Negara kota itu secara konsisten berada di jajaran negara paling bersih dari korupsi di dunia.

5. Amerika Serikat (Puluhan Tahun Penjara dan Perampasan Aset)

Amerika Serikat tidak menerapkan hukuman mati untuk korupsi.

Namun pejabat yang terbukti melakukan korupsi besar dapat dijatuhi hukuman puluhan tahun penjara, denda jutaan dolar, penyitaan aset, dan larangan menduduki jabatan publik.

Dalam banyak kasus, hukuman finansial justru menjadi momok terbesar karena pelaku dapat kehilangan hampir seluruh kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

6. Korea Selatan (Eks Presiden Pun Masuk Penjara)

Korea Selatan memiliki sejarah unik dalam pemberantasan korupsi.

Sejumlah mantan presiden pernah dipenjara karena kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hukuman yang dijatuhkan mencapai puluhan tahun penjara serta denda dalam jumlah besar.

Pendekatan Korea Selatan menunjukkan bahwa efektivitas antikorupsi tidak selalu ditentukan oleh hukuman mati, melainkan oleh kemampuan sistem hukum menindak siapa pun tanpa memandang jabatan.

Contoh kasus terkenal adalah mantan presiden Park Geun-hye yang dijatuhi hukuman puluhan tahun penjara atas kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mantan presiden Lee Myung-bak juga dihukum 17 tahun penjara atas korupsi dan suap.

Meski tidak dieksekusi, kedua kasus ini menunjukkan bahwa bahkan mantan kepala negara pun dapat dipenjara karena korupsi.

Bagaimana dengan Koruptor di Indonesia?

Indonesia sebenarnya termasuk negara yang memiliki ancaman hukuman mati bagi koruptor. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuka kemungkinan hukuman mati apabila korupsi dilakukan dalam "keadaan tertentu", misalnya ketika negara menghadapi bencana nasional, krisis ekonomi, atau kondisi luar biasa lainnya.

Namun hingga sekarang, belum ada satu pun koruptor yang dijatuhi hukuman mati berdasarkan ketentuan tersebut.

Dalam praktiknya, hukuman terberat yang pernah dijatuhkan kepada koruptor di Indonesia adalah penjara seumur hidup.

Contoh terpidana korupsi yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup adalah Akil Mochtar. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini divonis penjara seumur hidup pada 2014 karena menerima suap terkait sengketa pilkada di berbagai daerah serta tindak pidana pencucian uang. Vonis ini menjadi salah satu putusan korupsi paling berat terhadap pejabat tinggi negara di Indonesia.

Ada juga Adrian Waworuntu, terpidana dalam skandal pembobolan kredit fiktif Bank Negara Indonesia Cabang Kebayoran Baru yang merugikan negara lebih dari Rp1 triliun. Adrian menjadi salah satu koruptor pertama yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Indonesia.

Banyak yang mengira penjara seumur hidup berarti 20–30 tahun. Dalam hukum Indonesia, penjara seumur hidup berarti menjalani pidana sampai meninggal dunia di penjara, kecuali jika ada perubahan hukuman melalui mekanisme tertentu seperti grasi atau keputusan presiden.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung RI telah melelang 300 unit barang rampasan dari total barang lelang sebanyak 308 di BPA Fair 2026.

Kepala BPA Kuntadi mengatakan barang yang paling banyak diminati, yaitu motor premium Harley-Davidson dengan total peminat mencapai 349 orang dari 1.700 peserta yang ada.

"Total aset yang kami lelang pada kegiatan ini adalah 308 unit. Total aset yang terjual adalah 300 unit. Artinya hanya 8 unit yang tidak terjual," ujar Kuntadi di Kantor BPA, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Dia menambahkan, delapan barang yang tidak terjual, antara lain lukisan emas hingga sejumlah mobil rampasan hasil tindak pidana korupsi maupun pidana umum.

Sementara itu, barang rampasan yang telah terjual sesuai total limit mencapai Rp922 miliar. Sementara itu, kenaikan harga hasil lelang BPA Fair mencapai Rp74,7 miliar.

"Sehingga nilai total hasil lelang Rp997.479.436.000," imbuhnya.

Adapun, kata Kuntadi, kinerja kegiatan ini telah melebihi target yang ditetapkan dengan keberhasilan pelelangan sebesar 88,6%. Sementara, target pelelangan yang telah ditetapkan BPA mencapai 75%.

"Sehingga persentase keberhasilan lelang kali ini adalah 88,64 persen. Ini merupakan capaian di atas target kami 75 persen," pungkasnya.

Sekadar informasi, pada lelang BPA Fair kali ini telah menampilkan mobil mewah dari berbagai merek seperti Ferrari, McLaren, Mercedes-Benz hingga Lexus.

Kemudian, BPA juga turut menampilkan puluhan tas mewah bermerek Hermes, Dior, Chanel, dan Louis Vuitton, serta sejumlah perhiasan yang dirampas dari Harvey Moeis untuk istrinya, Sandra Dewi.

Selain itu, turut ditampilkan dalam lelang di BPA Fair itu mulai dari alat musik seperti gitar dan piano, lukisan berkelir emas, beragam aksesori hingga patung.

Uniknya, dalam lelang ini juga turut dipamerkan barang sitaan berupa kursi replika firaun dengan label "King Tutankhamen's Egyptian Throne Chair".

JAKARTA - Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi meresmikan kegiatan lelang barang rampasan negara bertajuk BPA Fair 2026 yang digelar pada hari ini Senin (18/5/2026) hingga Kamis (21/5/2026). Setidaknya, sebanyak 308 aset yang telah dinilai dan akan dilelang ke publik.

"Dalam gelaran BPA Fair ini ada 308 aset dalam 245 lot yang akan kita jual lelang secara terbuka dan akuntabel. Ini merupakan penjualan lelang yang terbesar dalam satu periode karena rata-rata kami sebulan hanya menjual 10 sampai 20 item," ujarnya, Senin (18/5/2026).

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian pemulihan aset masih kurang optimal sehingga masyarakat timbul pertanyaan tentang barang hasil sitaan atau rampasan negara. Umumnya, masyarakat belum tahu tentang itu semua.

"Kalau toh tahu caranya mengikuti lelang, juga tidak tahu kapan dan di mana. Ketidakpahaman masyarakat akhirnya menurunkan kinerja BPA, ujungnya barang rampasan negara tidak dapat dioptimalkan asetnya dan tidak bisa dimanfaatkan negara dalam rangka memulihkan kerugian korban kejahatan, dalam hal ini negara dalam hal kejahatan korupsi, ataupun masyarakat dalam hal kejahatan pidana umum biasa," katanya.

Melalui BPA Fair itu, kata dia, pihaknya menekankan transparansi dengan membuka membuka seluas-luasnya informasi, mekanisme, dan pola pelelangan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kedua, integritas dan ketiga kaitannya akselerasi penyelesaian aset guna peningkatan pendapatan negara.

Lihat video: Kejagung Sulap Area CFD Jadi Galeri Lelang Tas Mewah dan Kendaraan Koruptor!



"Sejak preevent launching pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 hingga pada hari ini acara pembukaan yang nanti ditutup pada tanggal 21, terdapat beberapa aset yang telah berhasil kami jual melalui mekanisme lelang. Berupa tanah di Kabupaten Tangerang yang harga limitnya ditawarkan Rp 6.879.864.000, Alhamdulillah bisa kita jual di harga Rp 32 miliar lebih," terangnya.

Dia menjabarkan, lelang tersebut bisa diikuti semua lapisan masyarakat melalui forum yang telah dibuat BPA Kejaksaan RI melalui kanal resminya. Bahkan, masyarakat bisa datang langsung ke Gedung BPA Kejaksaan RI di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan manakala tak bisa ikut secara online.

"Siapa pun bisa mengikuti, siapa pun bisa membeli, dan siapa pun bisa menawar. Antusiasme masyarakat terhadap BPA Fair tercermin dari pemetaan potensial buyer yang selama preevent kita monitor, terbaca ada 104.200 pengunjung website BPA Fair sejak dibuka, sebanyak 3.400 orang pendaftar sebagai visitor BPA Fair, dan 100 orang telah membuka akun lelang untuk mengikuti BPA Fair," paparnya.

Bahkan, tambah Kuntadi, sudah 400 peserta lelang menyetorkan jaminan lelang BPA Fair 2026 dengan nilai sebesar Rp12,7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap laporan bahwa terdapat sekitar Rp39 triliun milik koruptor atau pelaku kriminal di rekening perbankan. Pemilik dana tersebut diduga kabur ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam seremonial penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Rabu (13/5/2026) di Kejagung RI.

Prabowo mengaku senang terkait setoran Satgas PKH sebesar Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara. Dia pun menjelaskan bahwa dapat bisikan bahwa bulan depan, Satgas PKH pun akan menyetor Rp11 triliun dari denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan.

"Saya juga dapat laporan bahwa ada kurang lebih Rp39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal," katanya.

Dia menjelaskan bahwa para koruptor meninggalkan dananya itu dan lari dari Indonesia.

"Itu mungkin entah [koruptor] sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening enggak jelas. Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya ahli warisnya enggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut sudah sekian tahun tidak diurus," jelasnya.

Menurutnya, sudah sekian tahun dana koruptor tidak diurus. Koruptor pun tidak datang. Alhasil, pemerintah pun memindahkan dana tersebut untuk keperluan rakyat.

Sementara itu, dalam langkah terbarunya, Satgas PKH telah kembali menyetorkan uang Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara.

"Pada hari itu tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan buki nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Uang 10,27 triliun itu berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp3,43 triliun serta penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp6,84 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali sejumlah lahan baik dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Perinciannya, pada sektor perkebunan sawit mencapai 5,88 juta hektare. Sementara, pada sektor pertambangan mencapai 12.370 hektare.

Dari hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VII kepada Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke BPI Danantara dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 2,37 juta hektare.

"Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak buat kepentingan nasional," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mendapatkan laporan soal temuan uang tidak jelas dari koruptor dan pelaku kriminal senilai Rp39 triliun 'nganggur' di rekening perbankan. Mereka diduga kabur ke luar negeri dan meninggalkan uang bernilai jumbo tersebut.

“Saya juga dapat bisikan akan ada penyerahan Rp11 triliun katanya. Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih Rp39 triliun uang-uang yang tidak jelas,” kata Prabowo dalam Penyerahan Denda Administratif di Kejagung, Rabu (13/5/2026).

Prabowo sempat berkelakar bahwa uang 'nganggur' ini ditinggalkan koruptornya dan tidak diambil oleh 'peliharaan atau istri-istri mudanya'.

“Para koruptor atau kriminal itu mungkin ntah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal uangnya ketinggalan di rekening ngga jelas. Mungkin dia banyak istri muda atau peliharaan-peliharaan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya ngga tahu dia punya uang di bank-bank tersebut,” ujar dia.

Dia menegaskan, uang tersebut nantinya akan gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

“Sudah sekian tahun ngga diurus ya saya katakan, sudah sekian tahun tidak diurus, sudah 1 tahun diumumkan ngga ada yang datang ya sudah pindahin untuk rakyat,” tegas Prabowo.

Penyerahan Uang Rp10,2 Triliun

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Hasil denda sebesar Rp10,2 triliun dan lahan 2,3 juta hektare disetorkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Penyerahan uang triliunan dan lahan digelar di kantor Kejagung, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2026). Penyerahan itu turut disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total Rp 10,2 T untuk disetorkan ke kas negara,” kata Burhanuddin.

Ia menjelaskan, hasil denda ini akan digunakan untuk pajak PBB dan non-PBB. Menurut dia, penyerahan uang ini bukan hanya seremoni belaka.

"Tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kolaboratif," ujar dia.

Dia menegaskan, tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi pengusaha yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri,” jelasnya.

Romli Atmasasmita

DIKETAHUIbahwa di dalam perkembangan pemberantasan korupsi telah diiringi dengan semangat antikorupsi dengan jargon, miskinkan koruptor disebabkan korupsi tidak hanya merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa akan tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Semangat dan jargon antikorupsi telah meningkatkan upaya pemerintah dalam penegakan hukum melalui baik Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).

Namun di dalam upaya penegakan hukum tersebut sering terjadi upaya-upaya yang bertentangan dengan hukum seperti mengungkap kasus korupsi dengan memperlihatkan kepada publik wajah tersangka korupsi dan memberikan data nilai korupsi terkadang sengaja direkayasa sehingga menimbulkan tingginya intensitas rasa kebencian masyarakat terhadap siapa saja yang ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan dan KPK.

Rasa kebencian masyarakat dalam kenyataan telah menimbulkan dampak ketidakberdayaan tersangka/terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk mengemukakan kebenaran fakta atas peristiwa yang mengenai dirinya sehingga dengan demikan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) telah diubah masyakat dengan sikap yang didasarkan pada asas praduga bersalah (presumption of guilt).

Sikap perilaku masyarakat terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa sedemikian dalam praktik peradilan pidana korupsi telah mengakibatkan tidak optimalnya upaya penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum yang adil karena objektivitas masyarakat terkadang aparatur penegak hukum; telah tidak secara jernih dan teliti membahas perkara tipikor di dalam sidang pengadilan, termasuk tidak dapat diingkari oleh Hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi.

Merujuk pada uraian tersebut, perlu dipertanyakan, apakah proses peradilan pidana perkara tipikor yang sejak awal penetapan tersangka korupsi yang diliputi penuh rasa kebencian masyarakat dan terkadang aparatur penegak hukum, dapat dijalankan secara benar objektif, jujur dan adil?

Sebagaimana telah dititahkan dalam Kitab suci Al-Qur’an surat Al- Maidah Ayat 8 menyatakan, “Hai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan.. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Surat Al-Maidah ayat 8 ditujukan terhadap orang-orang yang beriman (termasuk aparatur penegak hukum beragama Islam) untuk menjalankan perintah-Nya.

Yang terjadi di dalam praktik pemberantasan korupsi selama hampir 25 tahun lebih sejak tahun 1999, kebencian terhadap korupsi dan tersangka/terdakwa korupsi tampak berlebihan bahkan telah menimbulkan ketidakadilan baginya dan keluarganya.

Bahkan, sikap dan rasa kebencian ini tidak hanya bertentangan dengan moral agama Islam melainkan juga bertentangan dengan pembaruan UU Pidana (KUHP 2023/KUHAP 2025) yang secara normatif telah menyatakan bahwa tujuan pemidanaan tidak untuk merendahkan harkat martabat manusia dan jenis pidana yang cocok dengan filosof hukum pidana tersebut adalah pidana pemaafan hakim dan terciptannya keadilan restorative yang ditandai oleh adanya perdamaian antara pelaku dan korban kejahataan atas kemauan mereka berdua.

Berdasarkan uraian filosofi pemidanaan era baru tersebut dan dari sisi efisiensi penegakan hukum khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi sesungguhnya tujuan pengembalian aset yang telah dikorupsi oleh terdakwa dapat diterima negara menambah pemasukan keuangan negara lebih eifisien daripada memasukkan terdakwa ke dalam lembaga pemasyarakatan yang ternyata tidak memberikan nilai tambah kebaikan bagi mereka yang telah menjalani hukuman bertahun-tahun dan berdampak positif bagi masyarakat di lingkungannya.

Namun demikian disebabkan Indonesia temasuk rakyatnya telah mengalami masa penjajahan fisik dan juga termasuk pemikiran-pemikiran tentang hukum pidana dari pelaku penjajahan yang berorientasi pada penghukuman/penindasan maka sejak diberlakukannya KUHP 1946 (sejak Kemerdekaan RI) pemikiran-pemikiran tentang pembalasan dan keharusan terpidana menjalani masa tersebut belum terbebas sepenuhnya dari pemikiran-pemikiran hukum dari generasi 45 dan setelahnya sampai dengan pembaruan UU Pidana (KUHP 2023/KUHAP 2025).

Harapan terbesar masyarakat khususnya para ahli hukum pidana dan ahli hukum pada umumnya, akan terdapat perubahan praktik peradilan pidana di Indonesia sejak proses penyidikan, penuntutan dan proses sidang pengadilan perkara pidana di masa depan.

JAKARTA - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dijadwalkan digelar pada Juli-Agustus 2026. Muktamar didahului oleh Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) pada April 2026. Dalam Muktamar NU 2026, prinsip 'Abuktor' dianggap menjadi relevan.

Menurut Warga NU Kiai Kampung HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, Muktamar NU tidak cukup dimaknai sebagai forum pergantian kepemimpinan, tetapi harus dibaca sebagai arena penentuan arah moral organisasi.

"Di titik itulah, satu prinsip perlu ditegaskan secara terang: Abuktor—Asal Bukan Koruptor," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, prinsip itu penting karena realitas yang dihadapi PBNU saat ini yang mengalami krisis kepercayaan. Dalam perspektif ilmu sosial, kata dia, NU tidak hanya organisasi keagamaan, melainkan jaringan sosial yang menopang kepercayaan publik.

"Robert D. Putnam menyebutnya sebagai social capital: kumpulan norma, kepercayaan, dan relasi sosial yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara efektif. Jika kepercayaan itu terganggu, maka yang rusak bukan hanya organisasi, tetapi juga kohesi sosial yang lebih luas," katanya.

Karena itu, lanjutnya, Muktamar NU harus dimulai dari upaya memulihkan kepercayaan. Dan pemulihan itu tidak mungkin dilakukan tanpa integritas. Dia mengatakan, krisis integritas pada PBNU saat ini sangat nyata, terutama terkait isu tata kelola haji—mulai dari kuota, katering, pemondokan, hingga pengadaan layanan.

Terlepas dari proses hukum yang berjalan, persoalan ini telah berdampak pada persepsi publik. Dalam teori legitimasi Weberian, otoritas kepemimpinan tidak hanya bertumpu pada prosedur formal, tetapi juga pada kepercayaan moral. Ketika integritas dipertanyakan, legitimasi pun melemah.

"Dengan demikian, secara etis dan organisatoris, pengurus PBNU yang terseret atau terindikasi dalam praktik korupsi tidak memiliki dasar moral yang kuat untuk melanjutkan kepemimpinan pada periode berikutnya. Muktamar harus menjadi mekanisme korektif—bukan sekadar mekanisme reproduksi kekuasaan," ujarnya.

Dia berpendapat, yang menarik adalah dinamika menjelang Muktamar NU justru diwarnai oleh konsolidasi kelompok kepentingan untuk merebut takhta PBNU, sementara persoalan kepercayaan yang runtuh akibat krisis integritas dan moralitas diabaikan. Hal ini terlihat sekali dari konsolidasi alumni PMII dalam forum Halalbihalal IKA PMII.

"Pada forum tersebut, Muhaimin Iskandar dan Nusron Wahid menyiratkan pesan bahwa alumni PMII-lah yang berhak mengisi PBNU. Ia menyatakan, 'Kalau PKB sudah mampu mengangkat alumni PMII. Nah bagaimana ke depan PR-nya menjadikan PBNU rumahnya alumni PMII. Sekarang alumni PMII seperti tamu, tidak seperti rumahnya sendiri'," ungkapnya.

Dia sepakat dengan Muhaimin dan Nusron bahwa alumni PMII perlu merebut kepemimpinan PBNU. Tidak hanya itu, kata dia, tidak hanya alumni PMII, bahkan alumni HMI, GMNI, dan organisasi kepemudaan lain, sangat layak untuk mengisi jajaran PBNU.

Bukan hanya alumni organisasi kepemudaan, bahkan semua umat Islam yang non-NU, jika mau masuk NU, juga bisa mengisi jajaran PBNU. Pun, orang non-muslim, jika ia masuk Islam, lalu masuk NU, harus dibolehkan masuk jajaran PBNU.

Yang terpenting, menurut dia, saat ini bukan dari mana kelompok yang akan memimpin PBNU, tetapi yang penting adalah standar apa yang digunakan dalam menentukan kepemimpinan. "Di sinilah prinsip abuktor menjadi relevan: bukan soal asal-usul kader, tetapi soal integritasnya," jelasnya.

Dia menuturkan, abuktor harus dimaknai sebagai standar minimum dalam proses muktamar. Pertama, abuktor berarti menolak kepemimpinan yang tercemar korupsi, khususnya yang terkait dengan tata kelola haji dan sektor lain yang menggunakan dana publik.

Kedua, abuktor berarti menolak praktik politik uang, termasuk penggunaan sumber daya negara untuk membeli dukungan dalam muktamar. Dalam teori demokrasi, praktik ini dikenal sebagai clientelism—pertukaran dukungan politik dengan imbalan material.

"Berbagai studi menunjukkan bahwa clientelism tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga melemahkan institusi dalam jangka panjang. Jika praktik ini dibiarkan, Muktamar NU akan kehilangan karakter sebagai forum ulama dan berubah menjadi arena transaksi," ujarnya.

Dalam kerangka ini, menurut dia, pertanyaan tentang siapa yang layak memimpin NU seharusnya tidak dibatasi oleh latar belakang organisasi. "Siapa pun dapat memimpin. Alumni PMII, kader organisasi lain, bahkan figur di luar NU yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai NU. Selama memenuhi syarat utama, yaitu memiliki integritas dan tidak pernah terlibat dalam praktik korupsi," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pendekatan ini sejalan dengan prinsip meritokrasi, di mana legitimasi kepemimpinan ditentukan oleh kualitas dan integritas, bukan semata identitas. "Muktamar NU 2026 harus menjadi titik balik. Ia harus digunakan untuk memulihkan kepercayaan publik, menegaskan kembali nilai-nilai organisasi, dan memastikan bahwa NU tidak lagi menjadi alat kepentingan sempit," ucapnya.

Dia mengatakan, jika momentum ini tidak dimanfaatkan, maka NU berisiko kehilangan basis moral yang selama ini menjadi kekuatannya. Karena itu, sebelum membicarakan siapa yang akan memimpin, NU perlu memastikan satu hal: bahwa kepemimpinan itu bersih. "Dan dalam konteks itulah, prinsip abuktor bukan sekadar slogan, melainkan syarat minimum bagi keberlanjutan NU sebagai kekuatan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan belum memiliki perhitungan resmi terkait jumlah total nilai aset dari barang sitaan yang akan dilelang dalam kegiatan BPA Fair 2026. Hanya saja, Kejagung sudah memiliki perkiraan awal dari jumlah tersebut.

Diketahui, sebanyak 400 barang yang akan dilelang dalam kegiatan BPA Fair 2026 yang digelar pada 18-22 Mei 2026. Barang-barang yang dilelang di antaranya; mobil dan motor mewah, perhiasan, tas mewah, hingga lukisan.

"Terkait dengan nilai yang kami akan jual, saat ini masih dalam proses penilaian karena itemnya banyak," kata Kepala BPA Kejagung Kuntadi dalam konferensi persnya di Kantor BPA, Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026).





Karena itu, kata dia, BPA saat ini masih menunggu penghitungan resmi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). "Tapi estimasi kami di atas Rp100 miliar untuk yang barang bergerak," ujarnya.

Kendati demikian, Kuntadi menyebut jika akan ada barang yang sedang dalam proses penilaian apakah bisa dilakukan lelang atau tidak dalam BPA Fair 2026 nanti. Dia menyebut, barang ini memiliki nilai yang signifikan.

Hanya saja, Kuntadi belum bisa menyampaikan barang yang dimaksud. Namun, ia berharap barang ini juga bisa masuk ke dalam rangkaian yang turut dilelangkan.

"Nah, terkait dengan barang yang berpotensi memiliki nilai yang tinggi, untuk yang akan kami pajang di BPA Fair 2026 ini ada tas ya, sekitar mungkin puluhan miliar ada. Tapi yang menarik ada lukisan emas, ada mobil sport yang tadi Bapak bisa lihat itu ya," pungkasnya.