Bisnis.com, JAKARTA — Seiring meningkatnya dampak planet yang kian panas terhadap kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, perbincangan mengenai krisis iklim kini mulai bergeser dari soal upaya menekan emisi menuju langkah adaptasi untuk meminimalisir risiko yang tak terhindarkan.

Bagi Indonesia, tantangan adaptasi tersebut datang bersamaan dengan kebutuhan pendanaan iklim yang sangat besar.

Dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp7.552 triliun atau sekitar US$472,6 miliar untuk memenuhi target iklim nasional. Angka tersebut masih bersifat awal dan berpotensi lebih besar karena belum memasukkan sektor industri pengolahan dan penggunaan produk.

“Kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan untuk empat sektor, yakni energi, pertanian, FOLU [Forest and Other Land Use], dan limbah ini kemungkinan besar di bawah kebutuhan asli,” demikian tertulis dalam dokumen Second NDC Indonesia yang dipublikasikan oleh registri UNFCCC.

Di tingkat nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran iklim sejak 2016, dimulai dari Rp52,42 triliun dan meningkat menjadi Rp85,01 triliun pada 2017. Dalam periode 2018–2024, total alokasi anggaran terkait iklim mencapai Rp523,63 triliun atau rata-rata Rp74,8 triliun per tahun. Alokasi dana ini mencakup aspek penurunan emisi, ketahanan iklim, serta penguatan kapasitas adaptasi lintas sektor.

Indonesia juga mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan hijau, termasuk penerbitan sukuk hijau senilai US$6 miliar sepanjang 2018–2023, sukuk hijau ritel sebesar US$2,09 miliar, serta sukuk hijau berbasis proyek senilai US$1,5 miliar. Dana tersebut terutama dialokasikan untuk pengelolaan air limbah, ketahanan iklim, dan sektor terkait sumber daya alam.

Dukungan internasional juga mengalir melalui berbagai skema multilateral dan bilateral. Dalam First Biennial Transparency Reports (BTR), Indonesia melaporkan penerimaan dukungan finansial sebesar US$1,78 miliar pada 2021–2022 untuk mitigasi, adaptasi, dan sektor lintas isu. Sebanyak 46% dari dana tersebut secara langsung selaras dengan pencapaian target NDC yang diperkuat, sementara sisanya berpotensi mendukung target tersebut.

Di tengah kebutuhan pendanaan yang besar, laporan terbaru dari McKinsey Global Institute yang dikutip Bloomberg menunjukkan bahwa sejumlah alat adaptasi paling efektif justru bersifat sederhana dan berbiaya relatif murah. Solusi seperti kipas angin, tanggul laut, dan sistem penahan banjir telah digunakan manusia selama ratusan bahkan ribuan tahun.

“Ini adalah teknologi yang sudah lama digunakan dunia, dan itu kabar baik,” ujar Mekala Krishnan, mitra McKinsey Global Institute dan salah satu penulis laporan tersebut.

Laporan itu memetakan 20 alat adaptasi untuk menghadapi panas ekstrem, banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan, dengan membandingkan biaya dan efektivitasnya.

Untuk risiko banjir, tanggul laut dan tanggul sungai dinilai mampu mengurangi kerusakan hingga 90–100%, dengan manfaat ekonomi lima hingga sepuluh kali lipat dari biayanya. Di antara keduanya, tanggul laut dinilai lebih murah untuk dibangun dan dirawat.

Dari segi biaya, hutan bakau menjadi yang termurah. Biaya tahunan untuk solusi adaptasi ini bernilai US$1 miliar dengan kemampuan mengurangi kerusakan 30–50% dan rasio manfaat ekonomi sebesar tiga hingga lima kali lipat.

Sementara untuk menghadapi kenaikan suhu, kipas angin memang tidak cukup untuk wilayah dengan suhu ekstrem, tetapi tetap efektif menurunkan risiko panas dengan biaya jauh lebih rendah dibandingkan pendingin udara. Sebaliknya, penanaman pohon di kawasan perkotaan dinilai kurang efisien dibandingkan solusi lain.

Meski relatif murah, banyak solusi adaptasi tersebut masih belum terjangkau bagi komunitas rentan. Secara global, biaya yang digelontorkan untuk melindungi 1,2 miliar orang dari cuaca ekstrem mencapai US$190 miliar per tahun. Namun, kebutuhan pendanaan untuk tingkat perlindungan yang sama bagi 4,1 miliar orang yang tinggal di wilayah berisiko iklim mencapai US$540 miliar.

“Sekitar 4 miliar orang hidup di wilayah yang mengalami panas, kebakaran hutan, kekeringan, dan banjir, tetapi hanya sekitar 1 miliar yang terlindungi oleh langkah adaptasi,” kata Krishnan.

Temuan tersebut menegaskan bahwa adaptasi iklim, termasuk solusi berbasis alam seperti hutan bakau hingga infrastruktur sederhana seperti tanggul, tak hanya mendesak. Upaya-upaya tersebut merupakan investasi paling rasional bagi negara-negara yang paling rentan terhadap krisis iklim.