Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan cetak biru proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall pantai utara (pantura) Jawa agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.

Ia menyebut proyek tersebut tidak hanya ditujukan untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman perubahan iklim, tapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat.

“Kami berharap tahun ini ada progres yang lebih nyata. Sebab, yang dibangun bukan hanya tanggul, tetapi juga blueprint pengembangan kawasan pantura agar lebih berkembang secara ekonomi,” kata AHY di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menko menjelaskan bahwa tanggul laut raksasa Pantura Jawa merupakan proyek berskala besar yang membutuhkan waktu pelaksanaan panjang karena mencakup kawasan yang luas dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Ia mengatakan pembangunan proyek tersebut didorong oleh kebutuhan untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim serta penurunan muka tanah yang terjadi di sejumlah wilayah.

Karena itu, pemerintah tidak hanya menyiapkan pembangunan infrastruktur perlindungan pantai, tetapi juga merancang pengembangan kawasan yang dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Untuk mendukung pembiayaan proyek, pemerintah menyiapkan skema land value capture.

“Kami menawarkan konsep land value capture untuk mendatangkan investasi yang dibutuhkan karena kebutuhan anggarannya sangat besar,” ujarnya.

Menurut AHY, pembangunan proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta menjaga kawasan industri strategis dan ekonomi khusus yang telah berkembang di sepanjang Pantura Jawa.

Ia menambahkan pemerintah mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam menyiapkan proyek tersebut.

"Kami mengoordinasikan tidak hanya kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota," ujar dia.

AHY menjelaskan pengembangan tanggul laut raksasa direncanakan mencakup kawasan pantura dari Banten hingga Jawa Timur dengan panjang sekitar 575 kilometer (km), dan tahap awal pengembangan difokuskan di Teluk Jakarta serta koridor Demak-Semarang-Kendal.

Selain membangun tanggul laut dan tanggul pantai, pemerintah juga mengombinasikan pendekatan infrastruktur dengan solusi berbasis alam seperti penanaman bakau atau mangrove.

“Dengan demikian, biaya dapat ditekan dan hasilnya lebih baik serta berkelanjutan,” ucap AHY.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengombinasikan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara (Pantura) Jawa dengan penanaman hutan mangrove sebagai upaya mengatasi banjir rob, abrasi, dan dampak kenaikan muka air laut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, mangrove akan menjadi bagian penting dari proyek giant sea wall karena dinilai efektif sebagai perlindungan alami kawasan pesisir.

"Kita sedang merancang membangun tanggul di laut selain tanggul pantai. Dan, kita mengombinasikan dengan mangrove karena ini merupakan solusi yang berbasis alamiah. Sebab mangrove itu juga sangat efektif untuk dikombinasikan," ujar AHY saat meresmikan gerakan Ayo Muliakan Sungai di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026), seperti dikutip dari Antara.

Menurut AHY, pembangunan giant sea wall menjadi kebutuhan mendesak mengingat wilayah Pantura Jawa menghadapi ancaman serius akibat kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah yang terjadi setiap tahun.

Ia menjelaskan, sejumlah wilayah di Pantura mengalami penurunan muka tanah sekitar 5 hingga 20 sentimeter per tahun. Kondisi tersebut dipicu oleh pengambilan air tanah secara masif oleh jutaan penduduk yang tinggal di kawasan pesisir.

Karena itu, pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang lebih dari 500 kilometer yang akan dikerjakan secara bertahap.

Atasi Banjir dari Hulu hingga Hilir

AHY menegaskan, permasalahan banjir tidak hanya berasal dari wilayah hulu, tetapi juga dari kawasan hilir yang berhadapan langsung dengan laut.

"Permasalahan banjir bukan hanya kiriman atau permasalahan di hulu tapi juga di hilir, ini yang kita perkuat melalui pendekatan infrastruktur keras," kata AHY.

Menurut dia, pembangunan tanggul laut merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memperkuat perlindungan wilayah pesisir sekaligus mengurangi risiko bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim.

Sebelumnya, AHY menyampaikan pemerintah saat ini terus mematangkan desain pembangunan giant sea wall sebagai bagian dari agenda perlindungan pesisir nasional.

"Indonesia sedang mematangkan rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari agenda perlindungan pesisir yang lebih luas, utamanya di wilayah Pantura Jawa. Langkah ini bukan sekadar menghadirkan perlindungan fisik, tetapi juga menjaga denyut nadi kehidupan masyarakat, melindungi mata pencaharian, serta memastikan keberlanjutan ekosistem sosial dan ekonomi di kawasan pesisir," ujar AHY.

Ia menilai perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata bagi Indonesia. Ancaman banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, hingga penurunan muka tanah memerlukan langkah mitigasi yang terukur dan berkelanjutan.

Selain berfungsi sebagai perlindungan pesisir, proyek giant sea wall juga dinilai membuka peluang kerja sama internasional dalam berbagai bidang, mulai dari rekayasa pesisir, teknologi perlindungan pantai, pembangunan penghalang laut, sistem operasi dan pemeliharaan, hingga penelitian dan pengembangan bersama.

Pemerintah berharap kombinasi antara infrastruktur tanggul laut dan rehabilitasi mangrove dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan kawasan pesisir Pantura terhadap dampak perubahan iklim.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah masih terus mematangkan proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai upaya melindungi kawasan pesisir utara Jawa (Pantura) dari ancaman lingkungan.

AHY mengatakan proyek tersebut melibatkan banyak pihak karena mencakup wilayah yang luas, yakni lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota di sepanjang Pantura.

“Ini bukan proyek yang melibatkan satu atau dua pihak saja. Ada lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota yang terlibat, terutama di kawasan Pantura,” ujar AHY usai menghadiri acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta, Sabtu.

"Kami kejar terus, mudah-mudahan tahun depan (2027) bisa lebih matang lagi," katanya menambahkan.

Proyek giant sea wall merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk mengatasi banjir rob, penurunan muka tanah, serta kenaikan permukaan air laut yang semakin mengancam wilayah pesisir, khususnya di Pantai Utara Pulau Jawa.

Gagasan pembangunan tanggul laut tersebut telah lama dibahas dan kini kembali didorong seiring meningkatnya risiko perubahan iklim dan tekanan terhadap kawasan pesisir yang padat penduduk dan aktivitas ekonomi tersebut.

AHY menyebutkan sekitar 50 juta penduduk tinggal di kawasan tersebut, sehingga diperlukan langkah perlindungan yang komprehensif dari berbagai ancaman lingkungan.

Ancaman tersebut antara lain kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah yang memperparah risiko banjir rob di sejumlah wilayah, seperti Teluk Jakarta, Semarang, Demak, dan Kendal.

Menurut AHY, penurunan muka tanah di beberapa daerah bahkan mencapai 5 hingga 20 centimeter per tahun, sehingga membutuhkan intervensi melalui pembangunan infrastruktur.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, AHY menyampaikan pemerintah mempertimbangkan pembangunan tanggul pantai maupun tanggul laut di wilayah terdampak, yang dikombinasikan dengan pendekatan berbasis alam (nature-based solutions), seperti penanaman mangrove untuk meredam gelombang.

Selain melindungi masyarakat pesisir, AHY menuturkan bahwa proyek tersebut juga bertujuan menjaga kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus, serta sentra produksi pangan yang mulai terdampak intrusi air laut.

Ia menambahkan proyek giant sea wall membutuhkan pendanaan besar, sehingga pemerintah mengundang keterlibatan pihak swasta dan pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri.

Menurut dia, proyek tersebut penting tidak hanya menjadi upaya mitigasi bencana, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan ekonomi nasional.

Proyek giant sea wall dirancang membentang sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar 80 miliar dolar AS, dengan tahapan awal pembangunan di Teluk Jakarta yang diproyeksikan menelan biaya sekitar 8 hingga 10 miliar dolar AS.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Saya sudah menyampaikan dan melaporkan kepada Pak Presiden kita masih mengawal proyek ini di tahun 2026, dan mudah-mudahan pada 2027 pelaksanaannya semakin matang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah terus mengawal perkembangan proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

“Saya sudah menyampaikan dan melaporkan kepada Pak Presiden kita masih mengawal proyek ini di tahun 2026, dan mudah-mudahan pada 2027 pelaksanaannya semakin matang,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dirinya menyampaikan perkembangan proyek Giant Sea Wall sebagai upaya perlindungan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa dari ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut.

Menurutnya, pemerintah saat ini terus menyempurnakan peta jalan (roadmap) dan koordinasi lintas wilayah agar proyek strategis tersebut dapat segera direalisasikan.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan proyek Giant Sea Wall (tanggul laut raksasa) Pantura untuk melindungi masa depan ekonomi negara dan masyarakat.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia saat ini tengah mempercepat pembangunan infrastruktur adaptif, termasuk proyek Giant Sea Wall Pantura yang menjadi salah satu prioritas strategis nasional pada era Presiden Prabowo Subianto.

Proyek sepanjang 575 kilometer tersebut dirancang tidak hanya untuk perlindungan pesisir, tetapi juga menjaga ketahanan pangan, kawasan industri, serta keselamatan jutaan masyarakat pesisir Jawa.

Sebagai informasi, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menyatakan pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer di Pantai Utara atau Pantura Jawa dibagi ke dalam 15 segmen.

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pihaknya juga melaksanakan kegiatan perencanaan groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur supaya berjalan bersama-sama, di mana pada saatnya pelaksanaan kegiatan ini dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat provinsi.

Tentunya pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa ini bukan hanya melindungi pabrik-pabrik, kantor-kantor tetapi ada kehidupan di situ, ada ekosistem dan ekologi, serta ekosistem yang terbanyak yaitu nelayan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan progres terkini rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW).

Cetak biru (blueprint) dari megaproyek yang sepenuhnya akan dibangun pemerintah pusat di sepanjang wilayah pesisir pantai utara Jawa itu direncanakan rampung sepenuhnya pada 2027 mendatang.

AHY sapaan akrabnya menjelaskan bahwa pihaknya masih berusaha untuk mengawal agar rencana pembangunan tanggul laut raksasa dapat dijalankan dalam tempo yang secepatnya.

Namun begitu, ia juga mengakui bahwa faktor anggaran dan kajian tetap harus diperhatikan serta dipertimbangkan secara baik sebelum proyek tersebut nantinya resmi dimulai pembangunannya.

"Kita masih mengawal tahun 2026 ini mudah-mudahan 2027 sudah semakin matang karena ini konsep besar, mega-project yang membutuhkan investasi, membutuhkan kebutuhan teknokratis," ungkap AHY kepada Bisnis pada sela-sela kunjungannya di Head Office PT PAL Indonesia, Surabaya, Kamis (21/5/2026).

Selain faktor kajian serta pembiayaan, AHY juga menyebut bahwa pihaknya selaku penanggung jawab utama dari proyek infrastruktur tersebut masih fokus untuk menyatukan visi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, yang memiliki perairan di sepanjang daerah-daerah yang diproyeksikan menjadi titik pembangunan GSW, yakni mulai Tangerang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Menurutnya, kesatuan pandangan dan koordinasi yang cair sangat-sangat dibutuhkan untuk terjalin lebih dahulu sebelum proyek yang memakan anggaran senilai Rp1.700 triliun berlangsung nantinya, yang berjalan beriringan dengan proses penyempurnaan peta panduan (roadmap) serta cetak biru pembangunan oleh segenap kementerian terkait.

"Yang juga tidak kalah penting adalah karena ini melibatkan lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota di pantai utara Jawa ini, maka butuh koordinasi yang ketat antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antar sesama pemerintah daerah tingkat provinsi untuk kabupaten/kota. Jadi saya masih fokus pada upaya untuk mendorong terjadinya sinergi tersebut, roadmap atau blueprint-nya masih terus disempurnakan," ucapnya.

Dengan usaha-usaha yang diharapkan akan selesai dalam waktu singkat, AHY berharap proses pembangunan tanggul laut raksasa dapat dimulai dalam waktu cepat dan tepat sebelum bencana alam yang disebabkan oleh penurunan muka tanah dan pemanasan global merenggut kehidupan dan penghidupan dari masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan Teluk Jakarta dan pesisir utara Jawa Tengah.

"Utamanya yang paling mendesak adalah di Teluk Jakarta maupun di Jawa Tengah itu Semarang, Kendal, dan Demak. Terjadi penurunan tanah, land subsidence, sekaligus rising sea level, permukaan laut yang juga terus naik akibat pemanasan global. Ini bisa berpotensi terjadinya banjir laut," tuturnya.

Selain itu, AHY juga mengungkapkan dirinya telah menyodorkan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai fakta-fakta mengenai penurunan muka tanah atau land subsidence yang menjadi faktor utama pembangunan infrastruktur strategis sepanjang 525 kilometer itu.

"Kita butuh membangun tanggul, dan di sinilah kita juga terus menyikapi konsep pengembangan perlindungan pantura Jawa karena memang tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau satu tahun terjadi [penurunan] tanah bisa hingga 15 atau 20 cm, maka bisa dibayangkan makin lama masyarakat yang ada di daerah-daerah pedalaman tersebut semakin terancam. Nah, saya sudah menyampaikan tentunya laporan kepada presiden," ungkapnya.

Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Demokrat ini juga meminta masyarakat di kawasan pesisir– khususnya yang berprofesi sebagai nelayan, petambak, hingga pembudidaya ikan– untuk tidak risau mengenai kehadiran infrastruktur Giant Sea Wall.

Ia menegaskan bahwa kehadiran proyek tanggul raksasa tersebut sama sekali tidak akan merenggut lahan nafkah dari masyarakat maritim yang beroperasi di sepanjang pantai utara Jawa, di mana proyek strategis itu rencananya akan dibangun di tengah perairan lepas sejauh 4 hingga 6 kilometer dari bibir pantai.

Oleh sebab itu, AHY menekankan tujuan sebenarnya dari pembangunan Giant Sea Wall tersebut semata-mata untuk menyelamatkan segenap masyarakat dan lingkungan pesisir utara Jawa yang terancam, di mana nantinya juga terdapat integrasi dengan program Koperasi Nelayan Merah Putih oleh pemerintah pusat.

"Masyarakat nelayan juga yang perlu diberitahu, perlu dijelaskan. Bukan berarti nanti tiba-tiba ada tembok begitu karena memang untuk menyelamatkan masyarakat itu sendiri, tetapi tetap disiapkan sebuah mekanisme dan ruang agar saudara-saudara kita itu masih bisa melaut, bisa mendapatkan nafkah, dan bahkan lebih baik karena diintergrasikan dengan konsep Kampung Nelayan Merah Putih, dan juga fasilitas pendukung agar kesejahteraan mereka meningkat," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan terdapat sejumlah pertimbangan dalam pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall termasuk kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Kompleks Istana Presiden di Jakarta, Selasa, Didit menjelaskan pemerintah sedang mendalami 15 segmen untuk pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara (pantura) Pulau Jawa atau pantura dengan beragam isunya.

"Terutama masalah rob, masalah land subsidence, di situ ada kegiatan ekonomi. Contoh petani, contoh nelayan, contoh petambak," kata Didit.

Ia menjelaskan bahwa di hampir semua titik pantura sudah memiliki kegiatan ekonomi rakyat termasuk yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan.

"Ini harus kita tampung dan tentunya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pertanian. Ini yang harus kita lakukan kolaborasi atau pengintegrasian," tutur Didit menambahkan.

Dalam kesempatan itu dia menuturkan pemerintah masih mendalami rencana pembangunan 575 kilometer di sepanjang pantura yang akan dibagi dalam 15 segmen.

Pembangunan itu akan dilakukan secara tematik yang direncanakan menyesuaikan dengan segmen masing-masing. Terkait dengan 15 segmen yang sudah dibahas sebelumnya, pemerintah merencanakan pembagian subsegmen dan seksi di dalamnya yang membutuhkan kolaborasi lebih lanjut.

Beberapa titik yang telah menjadi pertimbangan termasuk di Teluk Jakarta dan sejumlah titik di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat.

"Tadi sudah kami laporkan juga bahwa di Pulau Jawa ini khususnya di pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut," ujar Didit.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta/Fathur Rochman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap rencana skema pengadaan tanah dan sinkronisasi tata ruang guna mengakomodasi proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan menyatakan bahwa dukungan pengadaan lahan ini merupakan bagian dari komitmen mempercepat infrastruktur perlindungan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.

Dalam laporannya, pihaknya saat ini tengah melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) untuk memastikan proyek tersebut memiliki kepastian secara spasial dan legalitas lahan.

"Ada tiga hal dukungan kami, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) agar proyek ini tidak hanya feasible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya," kata Ossy dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Ossy menjelaskan bahwa penyesuaian tata ruang tidak hanya dilakukan di level nasional, namun juga akan menyasar tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk perlindungan pesisir.

Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Tentunya hal ini [dukungan perceatan KKPR] dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian baik di wilayah Laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” imbuhnya.

Terkait aspek pengadaan tanah, Kementerian ATR/BPN memastikan kesiapan penuh untuk memfasilitasi kebutuhan lahan infrastruktur tanggul laut guna memitigasi ancaman banjir rob di utara Jawa.

Ossy menekankan pentingnya penguatan kerja sama lintas kementerian agar proses integrasi dan tumpang susun peta lahan dapat dilakukan secara optimal tanpa kendala birokrasi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan wilayah pesisir Jawa tengah menghadapi tekanan ganda (twin pressure).

Fenomena tersebut dipicu oleh adanya penurunan permukaan tanah yang dibarengi kenaikan permukaan air laut. AHY menekankan, penurunan permukaan tanah (land subsidence) dilaporkan mencapai 1 cm hingga 20 cm per tahun, dengan kondisi terburuk terjadi di Jakarta dan Semarang.

Di sisi lain, tambah AHY, kenaikan air laut kian masif akibat pemanasan global tercatat sebesar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun.

"Bisa dilihat proyeksi penggenangan air laut hingga 2050 jika tanpa intervensi, ini bisa buruk sekali. Ini berpotensi pada terjadinya bencana yang lebih buruk dan fatal," ujar AHY.

Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mendukung rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) dari segi tata ruang.

Dirinya menegaskan, komitmen Kementerian ATR/BPN mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Kementerian ATR/BPN akan mengawal dari segi tata ruang, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah.

"Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya," ujar Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall). Penyesuaian juga akan dilakukan pada tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun.

Kementerian ATR/BPN juga siap mempercepat proses perizinan KKPR, sesuai kewenangan yang berlaku.

“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Tentunya hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” kata Ossy.

Dalam hal pengadaan tanah, ia juga menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan penuh guna mendukung pembangunan infrastruktur tersebut. Ossy menyebut, dukungan dari Kementerian ATR/BPN tetap membutuhkan penguatan dari lintas sektor.

“Kami mendorong agar kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” ujarnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan pembangunan tanggul laut di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa demi menjaga produksi pangan.

Ia menuturkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) Pantura tak semata untuk melindungi sentra-sentra industri, tetapi juga sentra pangan yang banyak terdapat di daerah Pantura.

"Kemudian juga sekaligus menjaga produksi pangan. Karena selain sentra-sentra industri yang harus kita lindungi yang juga jangan dilupakan adalah cukup banyak sentra-sentra pangan, kawasan-kawasan pangan atau pertanian yang harus dipastikan juga terlindungi dari intrusi air laut," ujar AHY dalam Kick-Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Jakarta, Senin (4/5).

Pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura Jawa direncanakan memiliki panjang sekitar 575 km yang terbagi dalam dua wilayah. Wilayah I mencakup Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, hingga Cirebon.

Selanjutnya, wilayah II mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, hingga Gresik.

Adapun jenis infrastruktur yang akan dikembangkan meliputi tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (coastal dike), serta pendekatan berbasis alam seperti konservasi mangrove (soft dike).

AHY menegaskan urgensi pembangunan tanggul laut raksasa Pantura sebagai langkah strategis nasional untuk menjawab berbagai tantangan serius di kawasan pesisir.

Ia mengungkapkan kondisi Pantura saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan akibat meningkatnya frekuensi banjir rob, penurunan muka tanah, serta dampak perubahan iklim berupa kenaikan permukaan air laut.

"Terjadi kenaikan permukaan air laut sekitar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun akibat pemanasan global. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir rob yang dapat merusak permukiman dan infrastruktur masyarakat," ujarnya.

Sebagai respons, pemerintah mendorong pembangunan giant sea wall sebagai bagian dari solusi komprehensif dan terintegrasi. Kata AHY, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penataan kawasan pesisir secara menyeluruh, termasuk pengendalian banjir, penyediaan air bersih, serta perlindungan dan relokasi masyarakat terdampak.

"Penanganan penurunan muka tanah tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatannya harus dari hulu ke hilir," ucap AHY.

Ia juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya percepatan implementasi proyek melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, didukung perencanaan yang matang, berbasis data, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat.

Salah satu langkah awal yang menjadi prioritas adalah percepatan penyusunan masterplan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) sebagai fondasi kebijakan jangka panjang pengelolaan Pantura Jawa.

"Percepatan penyusunan masterplan menjadi kunci. Ini membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Pembangunannya sendiri kurang lebih sekitar 575 kilometer di Pantura Jawa

Jakarta (ANTARA) - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menyatakan pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer di Pantai Utara atau Pantura Jawa dibagi ke dalam 15 segmen.

"Pembangunannya sendiri kurang lebih sekitar 575 kilometer di Pantura Jawa. Kita bagi ke dalam 15 segmen di mana bisa menggunakan kegiatan pembangunan secara paralel," ujar Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, kata Didit, BOPPJ juga melaksanakan kegiatan perencanaan groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur supaya berjalan bersama-sama, di mana pada saatnya pelaksanaan kegiatan ini dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat provinsi.

"Dengan kondisi seperti itu, (pembangunan) 575 km tadi tentunya tematik, tidak melulu yang grey (infrastructure) tapi tematik. Bagaimana kedepannya? Kedepannya kita tetap melaksanakan kegiatan perencanaan sesuai tugas kita bahwa perencanaan pembangunan dan pengelolaan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah setempat," ujarnya.

Tentunya pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa ini bukan hanya melindungi pabrik-pabrik, kantor-kantor tetapi ada kehidupan di situ, ada ekosistem dan ekologi, serta ekosistem yang terbanyak yaitu nelayan.

"Inilah yang akan kita kawinkan nanti dengan Kementerian Kelautan Perikanan tentunya, terus Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentunya, Kementerian Koperasi dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang masih kita hybrid-kan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kementerian-kementerian lainnya," ujar Didit.

Sebagai informasi, Pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mempercepat sistem perlindungan terintegrasi pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Pemerintah Republik Indonesia melalui BOPPJ menegaskan bahwa pengembangan sistem perlindungan pesisir Pantura Jawa, termasuk Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW), merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga keberlanjutan peradaban pesisir Pantura Jawa.

Perlindungan pesisir yang dikembangkan tidak dimaknai semata sebagai pembangunan tanggul laut, melainkan sebagai sistem terintegrasi yang mengombinasikan tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (onshore dike), serta solusi berbasis alam (nature-based solutions) seperti penguatan ekosistem mangrove.

Wilayah Pantai Utara Jawa menghadapi tantangan serius berupa penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, banjir akibat hujan, serta banjir rob yang berdampak pada permukiman, kawasan industri, pelabuhan, bandara, lahan pertanian, berkurangnya garis pantai dan daratan, serta infrastruktur strategis nasional.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Investasi dalam modernisasi pertanian tentu dalam bentuk modernisasi irigasi, termasuk juga diversifikasi tanaman menjadi lebih visible

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan Tanggul Laut di Pantai Utara (Pantura) Jawa dalam rangka menjaga produksi pangan.

"Kemudian juga sekaligus menjaga produksi pangan. Karena selain sentra-sentra industri yang harus kita lindungi yang juga jangan dilupakan adalah cukup banyak sentra-sentra pangan, kawasan-kawasan pangan atau pertanian yang harus dipastikan juga terlindungi dari intrusi air laut," ujar AHY dalam Kick-Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dari total luas sawah 1,5 juta hektar di Jawa, 115 ribu hektarnya terdampak.

"Ini harus kita cegah. Investasi dalam modernisasi pertanian tentu dalam bentuk modernisasi irigasi, termasuk juga diversifikasi tanaman menjadi lebih visible," katanya.

Sebagai informasi, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto meminta rencana induk (master plan) perlindungan Pantai Utara atau Pantura Jawa untuk segera disusun.

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kementerian/lembaga terkait, universitas dan para tenaga ahli terkait penyusunan rencana induk tersebut.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) siap dibangun membentang di pantai utara Jawa (Pantura) untuk melindungi 50 juta penduduk dari tingginya permukaan air laut.

Prabowo menjelaskan, pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura menjadi solusi pemerintah dalam menghadapi kenaikan air laut sekitar 5 centimeter per tahun akibat dampak perubahan iklim.

Prabowo menilai ancaman perubahan iklim sudah di depan mata. Selain itu, sebanyak 60 persen industri nasional berada di kawasan pantai utara Jawa.

Lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional juga dapat terancam jika tanggul laut tidak segera dibangun.

Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan aset strategis bangsa.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan potensi ekonomi yang hilang apabila proyek tanggul laut tidak dibangun mencapai USD368 miliar atau setara Rp6.396 triliun (kurs:Rp17.365).

AHY menjelaskan perhitungan dampak ekonomi tersebut diukur dari potensi hilangnya sejumlah industri yang berlokasi di wilayah pesisir Jawa, potensi hilangnya area persawahan masyarakat, kampung-kampung nelayan, hingga aset-aset properti yang berpotensi terpendam banjir rob.

"Potensi kerugian ekonomi 27 persen terhadap PDB nasional, ini signifikan. Jadi kalau kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi pantura Jawa ini dengan baik dan serius," ujarnya dalam acara Kick Off Meeting Perlindungan Pesisir Utara Jawa di Jakarta, Senin (4/5/2026).

AHY mengatakan bahwa ancaman banjir rob di wilayah pesisir Jawa mengancam 20 kabupaten dan 5 kota dengan jumlah populasi mencapai 55 juta penduduk. Sementara yang hidup di wilayah pesisir dan menjadi paling rentan sebesar 26 persen dari jumlah populasi tersebut.

Adapun dampak terhadap produktivitas pangan juga mengancam apabila banjir rob melanda. Sebab, dari jumlah luasan sawah di Jawa yang seluas 1,5 juta hektare, sekitar 115 ribu hektare berada di wilayah pesisir.

"Kalau kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi pantura Jawa ini dengan baik dan serius. Dijaga jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan yang semakin buruk," tambahnya.

AHY menyebutkan kondisi pesisir Jawa saat ini dihadapkan oleh 2 tantangan sekaligus. Pertama, penurunan muka tanah yang mencapai 20 cm per tahun, dan kedua kenaikan air laut yang mencapai 1,2 cm per tahun. Sehingga sampai pada titiknya, pesisir utara Jawa berpotensi akan tenggelam jika tidak ada penanganan sejak dini.

"Ini juga mengakibatkan terus mengintainya banjir rob yang bisa menghancurkan properti, merusak rumah-rumah warga, dan kembali saya juga mengingatkan bahwa ini berpotensi pada terjadinya bencana yang lebih buruk dan fatal," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)