Bisnis.com, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud akhirnya memutuskan mengembalikan mobil dinas Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e senilai Rp8,49 miliar yang baru diserahterimakan pada 20 November 2025.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Faisal menyatakan langkah ini diambil setelah pengadaan kendaraan mewah tersebut menuai polemik di tengah masyarakat.

Dia menambahkan, Gubernur telah menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera memproses pengembalian unit kendaraan berwarna putih yang kini masih berada di Jakarta.

"Kami menghargai kritik konstruktif dari masyarakat. Ini adalah momentum penting bagi kami untuk kembali menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat Kaltim," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

Dia mengungkapkan, pengadaan mobil dinas tersebut melalui APBD Perubahan 2025 oleh Biro Umum Sekretariat Daerah dan dilakukan melalui CV Afisera Samarinda.

Menurutnya, mekanisme pengembalian telah dijalankan secara prosedural.

Surat resmi telah dikirimkan kepada penyedia pada Jumat pekan lalu, dan pihak CV Afisera menyatakan kesediaannya menerima kembali unit kendaraan tersebut.

Setelah serah terima dilakukan, penyedia diwajibkan mengembalikan dana senilai harga pembelian ke Kas Daerah paling lambat 14 hari kerja.

"Pihak penyedia sangat kooperatif dan memahami situasi yang berkembang," terang Faisal.

Adapun, dia menuturkan bahwa proses pengembalian dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Bisnis.com, BANDUNG — Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mulai melakukan efisiensi penggunaan listrik dalam beberapa bulan terakhir sebelum menyesuaikan lebih optimal pada 2026 mendatang.

Rencana Efisiensi tersebut dilakukan sesuai arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi imbas dari pemotongan dana transfer pusat ke daerah pada 2026 sekitar Rp2,4 triliun.

Kabag Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat, Agus mengatakan, pembatasan penggunaan listrik di lingkungan Gedung Sate dan aset di bawah Biro Umum sudah dilakukan. Terutama waktu malam hari.

“Malam juga kan biasanya seperti lampu Gedung Sate sampai jam 00.00 WIB, saat ini cuma sampai jam 21.00 WIB saja, sebetulnya teknis seperti itu sudah mulai kita coba sejak beberapa bulan terakhir sebelum pemberlakuan nanti di 2026,” ujar Agus, Senin (13/10/2025).

Pembatasan penggunaan listrik juga dilakukan di area dalam perkantoran Gedung Sate. Setiap ruangan yang tidak digunakan akan dimatikan listriknya. Hasil dari efisiensi tersebut, dapat dilihat pada tagihan pembayaran listrik setiap bulannya pada 41 aset yang dikelola Biro Umum.

“Listrik dari bulan ini sudah ada pengurangan, penggunaan listrik Agustus yang dibayar September, kurang lebih Rp314,63 juta dari 41 titik, terus September dibayar Oktober Rp282,1 juta. Jadi sekitar Rp32 jutaan, pengurangannya,” katanya.

Ke depan, pembatasan penggunaan listrik ini akan dilakukan lebih signifikan, sambil menunggu arahan teknisnya. “Kami laksanakan apa yang menjadi arahan Pak Gubernur waktu pertemuan di Sabuga, Abdi Nagari Nyulam Hari, kan ada beberapa poin arahannya kalau tidak salah, listrik, air, internet, perjalanan dinas, belanja barang jasa dan makan minum,” katanya.

Sementara terkait makan minum, Agus mengaku belum melakukan ujicoba dan memilih menunggu arahan teknisnya. “Arahan dari Pak Gubernur kan nanti kalau rapat-rapat hanya disediakan minum saja, tapi teknis pengaturannya seperti apa belum ada,” katanya.

Menurutnya efisiensi penggunaan listrik lebih mudah dilakukan karena tidak melibatkan pihak eksternal. “Tapi kalau makan minum, nanti misalkan ada Presiden, Menteri itu kan jadi pertimbangan, hal-hal teknis seperti itu nanti nunggu arahan,” katanya.

Dedi Mulyadi sudah menginstruksikan biaya internet dan telepon serta pemakaian air turut dikurangi agar anggaran yang didapatkan dari efisiensi diarahkan untuk pelayanan masyarakat. "Agar layanan kita pada masyarakat tidak berubah meskipun anggaran kita mengalami penurunan tajam," katanya.

Pemangkasan juga akan dilakukan pada jamuan makan yang sudah dianggarkan di Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan Setda Jabar sebesar Rp5 miliar. Menurutnya biro cukup menganggarkan biaya untuk kebutuhan minum selama satu tahun.

Menurutnya jika kegiatan harus menyediakan jamuan makanan, pihaknya lebih memilih untuk memasak langsung dengan menggunakan jasa tukang masak. Dengan strategi ini, sajian akan lebih fresh dan Pemprov tidak mengeluarkan anggaran besar. "Tidak ada katering," ujarnya.