Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habibrokhman menilai pernyataan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengenai inflasi pengamat ada benarnya. Pasalnya, saat ini banyak pengamat yang menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, menurut politikus Partai Gerindra ini mengatakan tidak semua kritik yang disampaikan bagus karena terdapat kritik yang tidak membangun bahkan merusak.

"Ada pengamat yang mengklaim sebagai pengkritik, tetapi yang disampaikan lebih merupakan propaganda hitam, kebohongan dan kebencian. Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional," katanya kepada jurnalis, Senin (13/4/2026).

Kendati demikian, dia menilai para pihak tidak seharusnya menggeneralisasi bahwa seluruh kritik bersifat buruk. Sebaliknya, tidak pula tepat menganggap semua kritik sebagai hal yang baik.

Menurutnya, setiap kritik yang membangkitkan dapat ditindak lanjuti sedangkan yang tidak harus disikapi dengan edukasi kepada rakyat untuk mencegah kegaduhan di masyarakat.

Dia juga menyoroti kritik Saiful Mujani dan beberapa tokoh lainnya yang dianggap berisi ajakan untuk menjatuhkan Prabowo Subianto

"Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elit politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu. Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan," tuturnya.

Baginya jika Saiful Mujani berkeinginan merebut kekuasaan, hal itu merupakan haknya. Namun, upaya perebutan kekuasaan secara inkonstitusional akan menimbulkan biaya politik yang sangat besar dan pada akhirnya dibebankan kepada rakyat.

Habibrokhman menyampaikan bahwa Prabowo memiliki waktu setidaknya 5 tahun untuk memenuhi janji-janji politiknya, di mana rakyat dapat melakukan evaluasi pada Pemilu 2029 mendatang.

"Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat bisa hentikan mandat, namun jika dianggap memuaskan rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Prabowo memiliki komitmen untuk menjaga demokrasi dan menurut pandangannya selama 1,5 tahun Prabowo menjabat tidak ada rakyat yang dijatuhi hukuman karena mengkritik atau menghina Prabowo.

Sebelumnya, Sekretariat Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa saat ini ada satu fenomena berupa inflasi pengamat. Dia mengungkapkan para pengamat tidak menyampaikan data sesuai fakta ketika mengkritisi suatu kebijakan.

"Jadi banyak sekali pengamat; ada pengamat beras, tapi dia backgroundnya bukan di situ, ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru," katanya dilansir dari Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Dia menuturkan pengamat-pengamat tersebut telah sejak dulu selalu menggiring opini publik, bahkan sebelum Prabowo menjabat sebagai Presiden. Dia menilai lebih dari 96 juta warga percaya terhadap Pemerintahan Prabowo dan tidak percaya terhadap kritik pengamat.

"Itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi. Saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silakan memberi kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang membuat orang cemas terhadap negeri ini," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habibrokhman menilai pernyataan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengenai inflasi pengamat ada benarnya. Pasalnya, saat ini banyak pengamat yang menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, menurut politikus Partai Gerindra ini mengatakan tidak semua kritik yang disampaikan bagus karena terdapat kritik yang tidak membangun bahkan merusak.

"Ada pengamat yang mengklaim sebagai pengkritik, tetapi yang disampaikan lebih merupakan propaganda hitam, kebohongan dan kebencian. Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional," katanya kepada jurnalis, Senin (13/4/2026).

Kendati demikian, dia menilai para pihak tidak seharusnya menggeneralisasi bahwa seluruh kritik bersifat buruk. Sebaliknya, tidak pula tepat menganggap semua kritik sebagai hal yang baik.

Menurutnya, setiap kritik yang membangkitkan dapat ditindak lanjuti sedangkan yang tidak harus disikapi dengan edukasi kepada rakyat untuk mencegah kegaduhan di masyarakat.

Dia juga menyoroti kritik Saiful Mujani dan beberapa tokoh lainnya yang dianggap berisi ajakan untuk menjatuhkan Prabowo Subianto

"Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elit politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu. Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan," tuturnya.

Baginya jika Saiful Mujani berkeinginan merebut kekuasaan, hal itu merupakan haknya. Namun, upaya perebutan kekuasaan secara inkonstitusional akan menimbulkan biaya politik yang sangat besar dan pada akhirnya dibebankan kepada rakyat.

Habibrokhman menyampaikan bahwa Prabowo memiliki waktu setidaknya 5 tahun untuk memenuhi janji-janji politiknya, di mana rakyat dapat melakukan evaluasi pada Pemilu 2029 mendatang.

"Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat bisa hentikan mandat, namun jika dianggap memuaskan rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Prabowo memiliki komitmen untuk menjaga demokrasi dan menurut pandangannya selama 1,5 tahun Prabowo menjabat tidak ada rakyat yang dijatuhi hukuman karena mengkritik atau menghina Prabowo.

Sebelumnya, Sekretariat Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa saat ini ada satu fenomena berupa inflasi pengamat. Dia mengungkapkan para pengamat tidak menyampaikan data sesuai fakta ketika mengkritisi suatu kebijakan.

"Jadi banyak sekali pengamat; ada pengamat beras, tapi dia backgroundnya bukan di situ, ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru," katanya dilansir dari Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Dia menuturkan pengamat-pengamat tersebut telah sejak dulu selalu menggiring opini publik, bahkan sebelum Prabowo menjabat sebagai Presiden. Dia menilai lebih dari 96 juta warga percaya terhadap Pemerintahan Prabowo dan tidak percaya terhadap kritik pengamat.

"Itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi. Saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silakan memberi kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang membuat orang cemas terhadap negeri ini," tandasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud akhirnya memutuskan mengembalikan mobil dinas Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e senilai Rp8,49 miliar yang baru diserahterimakan pada 20 November 2025.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Faisal menyatakan langkah ini diambil setelah pengadaan kendaraan mewah tersebut menuai polemik di tengah masyarakat.

Dia menambahkan, Gubernur telah menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera memproses pengembalian unit kendaraan berwarna putih yang kini masih berada di Jakarta.

"Kami menghargai kritik konstruktif dari masyarakat. Ini adalah momentum penting bagi kami untuk kembali menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat Kaltim," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

Dia mengungkapkan, pengadaan mobil dinas tersebut melalui APBD Perubahan 2025 oleh Biro Umum Sekretariat Daerah dan dilakukan melalui CV Afisera Samarinda.

Menurutnya, mekanisme pengembalian telah dijalankan secara prosedural.

Surat resmi telah dikirimkan kepada penyedia pada Jumat pekan lalu, dan pihak CV Afisera menyatakan kesediaannya menerima kembali unit kendaraan tersebut.

Setelah serah terima dilakukan, penyedia diwajibkan mengembalikan dana senilai harga pembelian ke Kas Daerah paling lambat 14 hari kerja.

"Pihak penyedia sangat kooperatif dan memahami situasi yang berkembang," terang Faisal.

Adapun, dia menuturkan bahwa proses pengembalian dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.