Produksi yang baik, tata kelola keuangan yang baik, dan strategi pemasaran yang tepat merupakan tiga kunci agar UMKM mampu berkembang, naik kelas dan memperoleh keuntungan yang lebih besar

Blora, Jateng (ANTARA) - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menilai kebijakan pemerintah mempertahankan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6 persen per tahun merupakan wujud kehadiran negara dalam mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah melalui Kementerian UMKM bersama bank-bank penyalur KUR, termasuk bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan perbankan lainnya, dalam memperkuat daya saing UMKM," kata Ketua Adkasi Siswanto di Blora, Jawa Tengah, Rabu.

Apalagi, kata dia, UMKM merupakan kelompok usaha yang rentan terhadap dinamika ekonomi dan persaingan usaha. Dengan bunga KUR sebesar 6 persen, beban pelaku UMKM menjadi lebih ringan sehingga mereka dapat lebih fokus mengembangkan usaha dan diharapkan mampu naik kelas.

Siswanto yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Blora mengatakan keberhasilan Program KUR tidak hanya ditentukan oleh kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten.

Menurut dia, pembinaan tersebut mencakup peningkatan kualitas produksi, pengelolaan keuangan usaha yang sehat, serta penguatan jaringan pemasaran.

"Produksi yang baik, tata kelola keuangan yang baik, dan strategi pemasaran yang tepat merupakan tiga kunci agar UMKM mampu berkembang, naik kelas dan memperoleh keuntungan yang lebih besar," ujarnya.

Ia juga berharap seluruh bank penyalur KUR mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah sehingga bunga KUR sebesar 6 persen benar-benar diterapkan hingga proses realisasi kredit kepada masyarakat.

"Selain itu, target penyaluran KUR yang telah ditetapkan pemerintah diharapkan dapat terealisasi secara optimal melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, perbankan, dan para pemangku kepentingan lainnya," ujarnya.

Menurut dia, kolaborasi tersebut penting untuk membantu pelaku UMKM memenuhi berbagai persyaratan administrasi dalam pengajuan KUR, sehingga akses pembiayaan dapat semakin mudah dan tepat sasaran.

Siswanto menambahkan bunga KUR jauh lebih kompetitif dibandingkan pembiayaan komersial. Bunga kredit usaha di perbankan umum dapat mencapai lebih dari 10–12 persen per tahun, sedangkan pada sebagian lembaga pembiayaan non perbankan maupun koperasi beban pembiayaannya dapat berkisar 24-40 persen per tahun.

Karena itu, dia mendorong bank-bank penyalur lebih aktif menyosialisasikan Program KUR agar semakin banyak pelaku UMKM memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut.

Di Kabupaten Blora saat ini tercatat ada 13.977 pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari kuliner, perdagangan daring, produksi batik, penggilingan padi, jasa sound system, hingga industri mebel.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri kegiatan silaturahmi di Pondok Pesantren Nurul Qodiri, Lampung Tengah, Lampung. Di hadapan kiai dan para santri, Jokowi menyebut dirinya masih seperti yang dulu.

Awalnya, Jokowi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sambutan hangat dari pengasuh pondok pesantren, para pengurus, santri, serta masyarakat yang hadir. "Saya pada siang hari ini, alhamdulillah bisa sampai di sini. Saya sangat berterima kasih kepada Kiai Imam Suhadi beserta seluruh pengurus pondok dan para santri yang telah menyambut saya dengan sangat baik," kata Jokowi, Minggu (28/6/2026).

Jokowi menegaskan, dirinya tetap sama seperti dahulu meski pernah menjabat sebagai Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024. "Aku masih seperti yang dulu, masih orang kampung, masih orang desa. Jadi kalau saya ke Lampung, ke Provinsi Lampung, saya ke sini ya memang dunia saya, lingkungan saya adalah seperti yang tadi saya sampaikan," ujar Jokowi.

Menurut ayah Gibran Rakabuming Raka ini, banyak warga Lampung yang rutin datang ke kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Kata Jokowi, kehadirannya di Ponpes Nurul Qodiri sekaligus untuk memenuhi kerinduan masyarakat Lampung yang ingin bertemu dengannya.

"Setiap minggu yang hadir ke rumah saya, di Kampung Sumber itu, yang dari Lampung itu banyak sekali. Banyak menyampaikan, 'Pak ini yang mau ikut banyak, Pak, tapi busnya enggak muat', sehingga saya datang ke sini karena ada undangan dari beliau Pak Kiai," tutur Jokowi.

Jokowi mengatakan, kunjungannya juga bertujuan mempererat silaturahmi dengan masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Lampung.

"Sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat Lampung, seluruh warga Lampung, baik yang ada di Lampung Tengah, yang ada di Mesuji, yang ada di Pesawaran, yang ada di Tulang Bawang, dan kabupaten yang lain yang belum bisa saya kunjungi karena keterbatasan waktu yang ada," kata Jokowi seraya kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang hadir serta memohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama kunjungannya.

BANDAR LAMPUNG - Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima gelar adat kehormatan Baginda Pemuka Bangsa dari lima kerajaan adat Lampung. Penganugerahan gelar adat digelar dalam prosesi sakral di Rumah Adat Lampung Kedatun Keagungan, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Sabtu (27/6/2026).

Acara itu dihadiri oleh para sultan, penyimbang adat serta tokoh masyarakat. Jokowi tampak mengenakan pakaian adat Lampung lengkap sebagai bagian dari rangkaian penyematan gelar kehormatan tersebut.

Kedatangan Jokowi langsung disambut melalui tradisi Nemui Nyimah, sebuah tradisi penyambutan tamu kehormatan dalam budaya Lampung. Selanjutnya, prosesi pemberian gelar adat dilaksanakan di Gedung Pusiban.

Penganugerahan gelar Baginda Pemuka Bangsa merupakan bentuk penghormatan dari lima kerajaan adat Lampung kepada Jokowi atas kontribusi dan pengabdiannya selama memimpin Indonesia. Prosesi itu sekaligus menjadi agenda utama hari kedua kunjungan Jokowi di Provinsi Lampung.

Jokowi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghormatan yang diberikan kepadanya. "Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan ke-23 beserta seluruh jajaran perangkat adat. Saya sangat menghargai dan sangat menghormati kebudayaan yang terus kita rawat dan pelihara bersama," kata Jokowi, Sabtu (27/6/2026).

Jokowi berharap budaya Lampung dan seluruh budaya Nusantara tetap dijaga serta diwariskan kepada generasi penerus di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.

"Semoga kebudayaan ini terus diteruskan oleh anak cucu kita sehingga budaya Nusantara, budaya Lampung, dan budaya-budaya lainnya tetap lestari di tengah zaman yang semakin modern," pungkas Jokowi.

Usai mengikuti prosesi adat, Jokowi melanjutkan rangkaian agenda hari keduanya blusukan di Lampung dengan menghadiri Rakorda PSI Kota Bandar Lampung.

JAKARTA - Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memulai blusukan dan bertemu warga hari ini, Jumat (26/6/2026). Dia menegaskan, salah satu alasan kunjungannya ke Lampung adalah untuk PSI.

“Untuk apa saya datang ke Provinsi Lampung? Untuk apa saya datang ke Kabupaten Mesuji? Pertama, kecintaan saya kepada masyarakat Lampung tidak luntur, masih tetap. Dan yang kedua, yang lebih penting, juga untuk PSI!” katanya di Rakorda DPD PSI Kabupaten Mesuji, Jumat (26/6/2026) sore.

Pernyataan Jokowi itu sontak disambut riuh peserta Rakorda PSI. Jokowi menambahkan, Lampung menjadi provinsi pertama yang dikunjungi sebagai bentuk apresiasi karena PSI Lampung hampir menyelesaikan 100 persen struktur partai sampai ke tingkat desa.

“Saya ingin memberikan apresiasi, penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada Ketua Umum, Ketua DPW, Ketua DPD beserta seluruh jajarannya yang telah menyelesaikan struktur partai sampai ke tingkat desa. Yang lain-lain saya lihat masih 60 persen, 40 persen, di sini sudah hampir 100 persen,” katanya.

Jokowi berpesan, setelah menyelesaikan struktur partai di desa-desa, tugas pengurus DPD PSI Mesuji adalah membuat struktur itu hidup dan bekerja. Artinya, pengurus PSI harus dekat dengan masyarakat dalam keseharian dan membantu memecahkan persoalan.

“Berikutnya adalah membuat struktur itu hidup dan bekerja. Apa artinya hidup dan bekerja? Artinya Bapak dan Ibu jajaran pengurus harus selalu dekat dengan masyarakat, bukan pas mau Pemilu saja, tapi harian itu harus dekat dengan kehidupan masyarakat, misalnya, pas ada kematian, takziah, datang. Pas ada tahlilan, datang. Ada yasinan, rawuh. Ada yang kawinan, mantenan, datang memberikan ucapan selamat. Ada masalah apa di Kabupaten Mesuji, bisa ikut mendampingi dan menyelesaikan,” ujar Jokowi.

Jika struktur partai hidup dan bekerja, Jokowi yakin, Pileg 2029 menjadi milik PSI. Jokowi berada di Lampung pada 26 – 28 Juni 2026 untuk mengisi sejumlah agenda, dari memberi Arahan Kebangsaan di Rakorda PSI, bertemu warga dan relawan, mengunjungi UMKM, mengikuti kirab budaya, hingga bertemu tokoh adat dan pondok pesantren.

Sejumlah daerah yang bakal dikunjungi Jokowi antara lain Mesuji, Tulangbawang Barat, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Timur, dan Lampung.

LAMPUNG - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memulai blusukan keliling Indonesia untuk bertemu masyarakat pada hari ini. Adapun tujuan pertama Jokowi adalah Kota Lampung.

Sebelum memulai blusukan, Jokowi memutuskan untuk menunaikan ibadah Salat Jumat di Masjid Al Hikmah di Rest Area 116 Tol Lampung. Dia didampingi sejumlah pengurus, salah satunya Ketua DPW PSI Lampung Ahmad Ridho Julian.

Jokowi mengatakan, dirinya akan berada di Lampung selama tiga hari dengan beberapa agenda. "Rundown acaranya sudah dibuat, baik dari relawan, dari PSI semuanya sudah padat," kata Jokowi, Jumat (26/6/2026).

Jokowi mengungkapkan, kedatangannya di acara PSI untuk memberikan motivasi kepada kader partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu. Karena, Jokowi menegaskan, pentingnya penguatan struktur jelang Pemilu 2029.

"Kalau untuk PSI saya ingin memberikan motivator, kemudian juga memberikan pesan-pesan pentingnya struktural di PSI ini segera komplet, sehingga menjadi sebuah mesin politik yang besar," ujar dia.

Lihat video: JOKOWI: "SAYA SIAP!" Tegaskan Patuh pada Jalur Hukum Terkait Polemik Roy Suryo



Selama di Lampung, Jokowi dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda, mulai dari konsolidasi politik Partai solidaritas Indonesia (PSI), silaturahmi dengan masyarakat, menghadiri kirab budaya, serta kunjungan ke pondok pesantren.

Jokowi juga didampingi Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep dan pengurus DPP PSI lain. Sejumlah daerah yang akan dikunjungi Jokowi antara lain Mesuji, Tulangbawang Barat, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Timur, dan Lampung Tengah.

SOLO - Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi ) memulai blusukan dan bertemu warga hari ini, Jumat (26/06/2026). Berangkat dari Bandara Adi Soemarno Solo menuju Lampung, dia mengenakan topi dan kemeja berlogo Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Jokowi mengatakan, dirinya akan berada di Lampung selama tiga hari dengan beberapa agenda. "Rundown acaranya sudah dibuat, baik dari relawan, dari PSI semuanya sudah padat," katanya, Jumat (26/06/2026).

Dia mengungkapkan, kedatangannya di acara PSI untuk memberikan motivasi kepada kader partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu. Karena, Jokowi menegaskan, pentingnya penguatan struktur jelang Pemilu 2029.

"Kalau untuk PSI saya ingin memberikan motivator, kemudian juga memberikan pesan-pesan pentingnya struktural di PSI ini segera komplet, sehingga menjadi sebuah mesin politik yang besar," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga ingin mengajak semua masyarakat untuk sadar berpolitik. "Kemudian juga membangkitkan kesadaran berpolitik masyarakat, itu juga penting," ujarnya.

Soal kemeja dan topi PSI, Jokowi mengaku mendapatkannya dari Ketua Umum PSI. "Ya dikirimi sama ketum Kaesang ya saya pakai," pungkasnya.

Harapannya agar harmonisasi peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng akademisi Universitas Pattimura untuk memperkuat kajian soal tata kelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Blok Gunung Botak, Maluku.

“Harapannya agar harmonisasi peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak memberi kemanfaatan bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Jeffri Huwae dalam keterangannya yang diterima di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Jeffri menyampaikan, kondisi pengelolaan usaha pertambangan Blok Gunung Botak saat ini dihadapkan pada tantangan tata kelola yang kompleks.

Operasional penambangan di wilayah hulu tersebut saat ini dikelola oleh beberapa pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan kemampuan produksi terbatas dan sangat bergantung kepada pihak lain yang mempunyai kekuatan permodalan dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian.

Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan tambang rakyat dan sangat rentan terhadap risiko keselamatan dan pencemaran lingkungan.

“Di samping itu, penguatan pengendalian pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan rakyat menjadi penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus meminimalkan risiko terhadap pengelolaan dan pemulihan lingkungan,” kata Jeffri.

Jeffri juga menegaskan bahwa pendekatan akademis berbasis kajian ilmiah sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat dalam menegakkan tata kelola pertambangan yang baik (Good Mining Practice). Tujuannya untuk pemetaan potensi dampak dari aspek hukum, teknis operasional, komersial, ketahanan sosial budaya, hingga kelestarian lingkungan hidup di kawasan tersebut.

Gunung Botak adalah aset strategis nasional yang harus memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat Maluku. Oleh karena itu, pilihan kebijakan di masa depan harus didasarkan pada pertimbangan matang guna meminimalisir kerugian pendapatan negara, risiko kelestarian lingkungan dan stabilitas sosial.

“Masukan, gagasan, dan telaah kritis yang disampaikan oleh para akademisi Universitas Pattimura akan diintegrasikan secara langsung sebagai substansi utama dalam penyusunan dokumen Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak,” ujar Jeffri.

Jeffri juga menaruh harapan bahwa kolaborasi dapat menjadi rujukan ilmiah bagi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat demi terwujudnya tata kelola pertambangan yang adil, legal, dan membawa kemakmuran jangka panjang.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kita berharap ke depan mudah-mudahan di bawah kendali perusahaan baru di blok Tapah, lifting minyak di lokasi tersebut bisa meningkat

Kota Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris berharap peralihan wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) Tapah dari PetroChina International Jabung Ltd ke Golden Heaven Jaya Tapah Indonesia di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan mampu mendongkrak produksi.

"Kita berharap ke depan mudah-mudahan di bawah kendali perusahaan baru di blok Tapah, lifting minyak di lokasi tersebut bisa meningkat," kata Al Haris di Jambi, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa wilayah kerja itu dulunya dikelola oleh PetroChina, setelah masa kontrak tersebut habis, pengelolaan wilayah kerja dikembalikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui SKK Migas. Hingga akhirnya resmi diserahterimakan ke perusahaan baru.

Selain mengejar target produksi, gubernur berharap manajemen yang baru bisa menyerap tenaga kerja lokal. Untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Manajemen Golden Heaven Jaya Tapah Indonesia, Fatah Riani Abdul Rahman menyatakan komitmen untuk mengoptimalkan potensi migas di wilayah kerja Tapah.

Menurut dia, saat ini prospek sumber daya migas di wilayah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 400 juta barel setara minyak.

Sebagai langkah awal, pihaknya berencana melakukan kegiatan peninjauan lapangan, melakukan survei eksplorasi (seismik) tiga dimensi (3D), di area yang telah ditemukan guna memperoleh potensi cadangan baru yang selama ini belum terlihat.

Lanjut dia, setelah penandatanganan kesepakatan bersama, selanjutnya akan dilakukan proses konstruksi dan persiapan produksi.

Kegiatan itu rencananya akan dimulai tahun depan dengan target komersil paling singkat di tahun 2027 atau hingga awal 2028.

Dalam jangka panjang, perusahaan menargetkan angka produksi dapat menembus di atas 2.000 barel minyak per hari. Dengan dukungan teknologi terbaru serta pemanfaatan data yang lebih lengkap.

Manajemen memastikan keberadaan industri migas ini kedepannya akan melibatkan putra daerah. Hal itu sejalan dengan keinginan pemerintah daerah.

"Kita melanjutkan, dan akan mengembangkan lagi untuk menaikkan produksi," jelas Fatah.

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan Pemenang Lelang Penawaran Langsung untuk sembilan Wilayah Kerja (WK) migas.

Pemenang sembilan wilayah kerja dimaksud yaitu untuk Wilayah Kerja Bintuni, Wilayah Kerja Karunia, Wilayah Kerja Drawa, Wilayah Kerja Jalu, Wilayah Kerja Southwest Andaman, Wilayah Kerja Barong, Wilayah Kerja Delapan Muaro, Wilayah Kerja Tapah dan Wilayah Kerja Nawasena.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Hal tersebut dilakukan sesuai arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa akses listrik merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia.

"Bagaimana orang bisa sekolah pintar, akses informasi dari luar maupun dari dalam (dengan) cepat, bagaimana anak-anak SD bisa sekolah yang baik kalau tidak ada akses digitalisasi. Jadi, saya pikir ini (listrik) salah satu infrastruktur dasar yang harus dilakukan," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (22/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat melakukan penyalaan simbolis listrik bagi salah satu penerima manfaat BPBL 2026 sekaligus meninjau realisasi program Lisdes 2025 di Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (19/6/2026).

Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa percepatan pemerataan akses listrik merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah 3T, dapat menikmati manfaat pembangunan secara merata.

"Memang saudara-saudara kita yang belum dapat listrik itu selalu jauh dengan akses gardu induk. Jadi, secara bisnis PLN tidak masuk. Maka, pemerintah harus hadir, karena arahan Bapak Presiden itu bukan persoalan mahalnya, tetapi pelayanannya. Karena setiap warga negara punya hak yang sama untuk negara hadir memberikan listrik," tutur Bahlil.

Realisasi program Lisdes dan BPBL

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan kesiapan PLN untuk menghadirkan akses listrik yang merata hingga ke pelosok negeri.

"Melalui program Lisdes, kami terus memperluas infrastruktur kelistrikan agar semakin banyak masyarakat, khususnya di wilayah 3T, dapat menikmati listrik sekaligus mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional,” jelas Darmawan.

Pada 2026, pemerintah akan melanjutkan realisasi program Lisdes dengan target pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.520 lokasi secara nasional, termasuk 16 lokasi di Jateng.

Sebelumnya, program Lisdes telah terealisasi di 1.403 lokasi di seluruh Indonesia sepanjang 2025, termasuk 113 lokasi di Jateng.

Untuk merealisasikan program Lisdes di 1.403 lokasi, PLN telah membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 4.856,17 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 3.662,68 kms, serta gardu distribusi berkapasitas 105.280 kilovolt ampere (kVA).

Pemerataan akses listrik juga diperkuat melalui program BPBL yang diinisiasi oleh Kementerian ESDM.

Upaya tersebut menjadi solusi bagi masyarakat prasejahtera yang belum mampu melakukan pasang baru listrik meskipun jaringan listrik telah tersedia di wilayahnya.

“Program BPBL ini membantu menjembatani masyarakat yang sudah berada di wilayah berlistrik, namun belum mampu melakukan penyambungan. Dengan hadirnya listrik, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, mendukung pendidikan anak, serta memperbaiki kualitas hidup keluarga,” kata Darmawan.

Sepanjang 2025, program BPBL telah terealisasi bagi 220.845 rumah tangga di seluruh Indonesia, dengan 19.161 rumah tangga di antaranya berada di Provinsi Jateng.

Pada 2026, pemerintah menargetkan program BPBL menjangkau 225.000 rumah tangga di seluruh Indonesia, termasuk 24.000 rumah tangga di Jateng.

Salah satu penerima manfaat program Lisdes dan BPBL, Markamah (58), mengaku jaringan listrik membantunya meningkatkan produktivitas hingga malam hari.

Perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai penganyam bambu itu kini dapat bekerja lebih lama dengan penerangan yang memadai.

”Alhamdulilah sudah punya (listrik) sendiri. Makasih Bapak Menteri yang telah membantu saya. Saya senang sekali, sangat bermanfaat untuk saya dan keluarga. Kalau malam-malam saya jadi bisa lembur bikin besek ini," ungkap Markamah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dijadwalkan membacakan surat tuntutan dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), pada hari ini. Sidang tuntutan untuk klaster penyuap digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Tiga terdakwa dari pihak swasta yang akan menjalani sidang tuntutan di antaranya Pemilik Blueray Cargo John Field, Manajer Operasional Blueray Cargo Deddy Kurniawan Sukolo, serta Ketua Tim Dokumen Blueray Cargo Andri.

"Sidang berikutnya hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, pukul 10.00 WIB, dengan agenda atau acara sidang pengajuan atau pembacaan surat tuntutan penuntut umum," ujar Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien dalam sidang sebelumnya.

Kasus ini bermula dari dugaan pemberian suap yang dilakukan pihak PT Blueray Cargo kepada sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Suap diduga diberikan untuk mempermudah proses importasi barang milik perusahaan agar lolos dari kontrol kepabeanan.

Lihat video: SKANDAL BEA CUKAI! Pejabat Bea Cukai Dedi Diperiksa Intensif



Dalam perkara ini, pemilik PT Blueray Cargo John Field didakwa bersama Manajer Operasional PT Blueray Deddy Kurniawan Sukolo dan Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray Andri. Ketiganya disebut terlibat dalam pemberian uang kepada pejabat terkait sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang berlangsung secara berkelanjutan.

Jaksa sebelumnya mendakwa total nilai uang yang diberikan dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp63,1 miliar. Uang itu diduga disalurkan dalam sejumlah transaksi untuk memuluskan pengurusan barang impor perusahaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen untuk menyediakan akses listrik bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program bantuan pemasangan listrik baru.

“Penyediaan akses penerangan ini juga wujud kehadiran negara bagi masyarakat yang sulit mendapatkan akses listrik," ujar Bahlil dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Bahlil menuturkan akses listrik bagi masyarakat yang selama ini belum berlistrik akan memberi dampak besar bagi kehidupan sehari-hari.

Tidak hanya membantu aktivitas rumah tangga, keberadaan listrik juga dinilai membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi keluarga dan memperluas akses terhadap pendidikan serta informasi.

"Saya kan mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik soalnya. Jadi, akses listrik harus bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Bagaimana orang bisa sekolah pintar? Bagaimana orang bisa akses informasi dari luar maupun dari dalam dengan cepat? Bagaimana anak-anak SD bisa sekolah yang baik kalau tidak ada akses digitalisasi? Jadi, saya pikir ini salah satu infrastruktur dasar yang harus dilakukan," tuturnya.

Menurut Bahlil, negara wajib hadir ketika masyarakat membutuhkan penerangan, terutama di wilayah yang secara komersial dinilai belum layak untuk pengembangan jaringan listrik karena jumlah pelanggan yang sedikit dan investasi yang besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,7 triliun pada 2027 khusus untuk pembangunan infrastruktur listrik desa di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara sekaligus Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan bahwa proyek pemenuhan rasio elektrifikasi desa tersebut akan dijalankan dengan skema kontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC).

“Untuk skema MYC 2026–2027 dengan target 3.054 lokasi dianggarkan sebesar Rp 8,77 triliun. Kedua, untuk skema MYC 2027–2028 dengan target 101 lokasi dialokasikan sebesar Rp 977,57 miliar,” kata Tri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII terkait pembahasan RKA-KL/RKP Tahun 2027 di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Kendati demikian, Tri tidak merinci lebih lanjut mengenai target jumlah kepala keluarga (KK) yang akan menerima manfaat aliran listrik desa tersebut maupun sebaran wilayah yang menjadi fokus prioritas pembangunan.

Anggaran untuk listrik desa ini menjadi bagian dari total pagu indikatif Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 yang ditetapkan sebesar Rp 27,33 triliun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Tri memaparkan, sebesar 82 persen dari total pagu atau senilai Rp 22,48 triliun diprioritaskan untuk belanja program strategis dan infrastruktur fisik yang berdampak langsung pada masyarakat luas, termasuk proyek kelistrikan desa.

Selain listrik desa, porsi belanja infrastruktur strategis TA 2027 juga dialokasikan untuk program ketenagalistrikan rakyat lainnya, termasuk program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebesar Rp 520 miliar untuk target 250 ribu sambungan rumah.

Pemerintah juga menganggarkan dana pembiayaan program transisi energi, yakni konversi kompor listrik sebesar Rp 815 miliar serta konversi motor listrik dengan alokasi sebesar Rp 635 miliar.

Kementerian ESDM mencatat saat ini masih terdapat sekitar 8.000 lokasi, baik desa maupun wilayah administratif di bawah desa, yang belum sepenuhnya teraliri listrik. Wilayah yang belum terjangkau tersebut umumnya berada di daerah terpencil hingga pelosok.

Pemerintah menargetkan seluruh wilayah tersebut dapat teraliri listrik paling lambat pada 2029. “Masih ada sekitar 8.000 lokasi yang belum mendapatkan akses listrik dan ini harus kita selesaikan. Tahun lalu sekitar 1.500 lokasi berhasil dialiri listrik, dan tahun ini pelaksanaannya ditargetkan lebih masif,” ujar Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P Hutajulu.