Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus menghadapi penanganan sejumlah penanganan bencana banjir sepanjang 2025.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.116 kejadian bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang periode 1 Januari hingga 17 Desember 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi masih mendominasi, dengan banjir menjadi kejadian paling banyak.

Berdasarkan infografik resmi BNPB bertajuk Bencana Indonesia 2025, banjir tercatat sebanyak 1.584 kejadian, disusul cuaca ekstrem 673 kejadian, tanah longsor 225 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 46 kejadian, gelombang pasang dan abrasi 21 kejadian, serta kekeringan 36 kejadian. Sementara itu, bencana geologi tercatat lebih sedikit, terdiri atas 23 gempa bumi, 7 erupsi gunung api, dan 1 kejadian tsunami.

Dari sisi dampak kemanusiaan, BNPB mencatat 1.498 orang meninggal dunia, 264 orang hilang, dan 7.531 orang mengalami luka-luka. Selain itu, sebanyak 1.025.745 jiwa tercatat terdampak dan harus mengungsi akibat bencana yang terjadi di berbagai wilayah Tanah Air.

Kerusakan infrastruktur dan permukiman juga tergolong signifikan. BNPB mencatat total 184.344 unit rumah rusak, dengan rincian 49.294 rumah rusak berat, 37.524 rumah rusak sedang, dan 97.526 rumah rusak ringan. Selain rumah warga, bencana juga merusak 2.271 fasilitas umum, meliputi 334 satuan pendidikan, 668 rumah ibadah, dan 269 fasilitas kesehatan.

Kerusakan turut terjadi pada sarana pemerintahan dan infrastruktur pendukung, antara lain 333 kantor rusak, 415 jembatan rusak, serta 748 unit fasilitas lainnya.

Menurut catatan Bisnis, bencana besar pertama terjadi di wilayah Jabodetabek, khususnya Kota dan Kabupaten Bekasi, pada 2–4 Maret 2025. Hujan berintensitas tinggi menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ribuan rumah terdampak, dengan laporan awal menyebutkan sedikitnya 140 rumah di Bekasi terendam banjir.

Dampak banjir ini dirasakan secara luas di wilayah Jabodetabek. Data gabungan menunjukkan sekitar 61.000 jiwa terdampak di Bekasi dan DKI Jakarta. BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan evakuasi massal, membuka pos pengungsian, serta menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak. Peristiwa ini menjadi salah satu banjir besar di awal kepemimpinan Presiden Prabowo dan menyoroti kerentanan kawasan penyangga ibu kota terhadap bencana hidrometeorologi.

Memasuki paruh kedua tahun, bencana serupa melanda Provinsi Bali. Pada 9–12 September 2025, hujan ekstrem yang berlangsung selama beberapa hari memicu banjir bandang dan longsor di hampir seluruh wilayah Pulau Dewata. BNPB mencatat sedikitnya 17 hingga 18 orang meninggal dunia, puluhan lainnya dilaporkan hilang, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.

Sebanyak 205 titik banjir tercatat di Bali, dengan Denpasar menjadi wilayah terdampak paling parah dengan 82 titik genangan. Selain banjir, tanah longsor juga terjadi di puluhan lokasi, terutama di Kabupaten Tabanan, Karangasem, dan Badung.

Curah hujan ekstrem yang dipicu oleh pola cuaca basah berkepanjangan disebut sebagai penyebab utama bencana ini. Banjir Bali 2025 pun tercatat sebagai salah satu yang terparah dalam beberapa dekade terakhir, bahkan berdampak pada aktivitas pariwisata dan infrastruktur publik.

Bencana banjir paling berdampak besar terjadi di Pulau Sumatra pada akhir November 2025, ketika banjir besar dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hujan ekstrem yang dipicu oleh fenomena atmosferik kuat, termasuk pengaruh sistem cuaca musiman dan siklon tropis, menyebabkan banjir bandang dan longsor di wilayah perbukitan dan daerah aliran sungai.

Dampaknya sangat luas. Laporan menyebutkan jumlah korban meninggal mencapai ratusan orang, dengan satu catatan menyebutkan hingga 1.135 korban jiwa di tiga provinsi tersebut hingga Kamis (25/12/2025).

Rangkaian banjir dan longsor di Sumatra—khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—menjadi bencana paling mematikan dan mengguncang di era awal pemerintahan Prabowo. Tidak hanya banjir bandang, longsor di wilayah perbukitan menelan korban jiwa, menghancurkan desa-desa, dan memutus akses antarwilayah.

Pemerintah pusat kemudian mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha yang dinilai merusak lingkungan, menyegel perusahaan tambang, serta mengevaluasi jutaan hektare izin pemanfaatan lahan.

Oleh sebab itu, Kepala negara menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada rehabilitasi dan rekonstruksi semata, melainkan harus menyentuh akar persoalan: ketimpangan antara eksploitasi sumber daya alam dan keselamatan rakyat.

Saat ini, Presiden Ke-8 RI itu memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk bekerja tanpa henti dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga kehidupan masyarakat terdampak benar-benar kembali pulih.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam konferensi pers di Banda Aceh, Kamis (25/12/2025).

“Semua harus terus bekerja tanpa henti, mengerahkan sumber daya nasional untuk mempercepat penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sampai kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat pulih dan menjadi lebih baik,” ujar Pratikno.

Pratikno menjelaskan, hingga saat ini pemerintah pusat bersama BNPB, TNI, Polri, serta pemerintah daerah terus bekerja keras mempercepat penanganan darurat dan masa transisi pemulihan di wilayah terdampak.

“Semua bergotong royong di lapangan untuk memulihkan wilayah Sumatra. Fokus kita jelas, yakni keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan pemulihan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa jumlah korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra terus bertambah hingga Kamis (25/12/2025).

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan bahwa berdasarkan data terbaru BNPB, total korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.135 jiwa, sementara 173 orang masih dinyatakan hilang.

"Per hari ini ada penambahan jumlah korban jiwa sebanyak 6 jiwa, sehingga total yang kemarin 1.129 jiwa kini menjadi 1.135 jiwa," katanya.

Data tersebut merangkum dampak bencana di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan total 489.864 warga mengungsi hingga saat ini.

Di Provinsi Aceh, korban meninggal dunia tercatat sebanyak 503 jiwa, dengan 31 orang hilang dan 466.667 warga mengungsi. Kabupaten dan kota terdampak tersebar di hampir seluruh wilayah Aceh, dengan jumlah pengungsi terbesar berada di Aceh Utara dan Aceh Tamiang.

Sementara di Sumatra Utara, jumlah korban meninggal mencapai 371 jiwa, dengan 70 orang masih hilang, serta 13.262 warga mengungsi. Wilayah terdampak antara lain Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, hingga Mandailing Natal.

Adapun di Sumatra Barat, korban meninggal dunia tercatat 261 jiwa, dengan 72 orang hilang, dan 9.935 warga mengungsi. Daerah terdampak meliputi Agam, Padang Pariaman, Padang Panjang, Kota Padang, hingga Tanah Datar.

Secara nasional, akumulasi korban dari ketiga provinsi tersebut menunjukkan tren peningkatan, dengan catatan kenaikan enam korban meninggal dan penurunan satu orang hilang dibandingkan laporan sebelumnya.

Selain itu, tercatat 13 kabupaten/kota telah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan, yang terdiri dari empat daerah di Aceh, lima daerah di Sumatra Utara, dan empat daerah di Sumatra Barat.

“Pemerintah pusat dan daerah terus melakukan upaya pencarian korban hilang, penanganan pengungsi, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia terkait bencana banjir di Sumatra sudah mencapai 604 orang.

Jumlah itu berdasarkan data di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), Selasa (2/12/2025) yang dilihat Bisnis pada 09.00 WIB.

Secara terperinci, Sumatra Utara menjadi wilayah paling tinggi korban meninggal dunia sebanyak 283 jiwa. Diikuti Sumatra Barat 165 jiwa dan Aceh 156 jiwa korban meninggal dunia.

"Jumlah meninggal 604 jiwa," tulis situs Pusdatin BNPB, Selasa (2/12/2025).

Dalam situs yang sama, bencana alam di Sumatra itu masih menyisakan 464 orang yang masih dinyatakan hilang dengan rincian Aceh 181 jiwa; Sumatra Utara 169 jiwa; dan Sumatra Barat 114 jiwa.

Adapun, secara total BNPB juga merangkum total keseluruhan orang yang terdampak akibat bencana ini adalah 1,5 juta jiwa.

"Jumlah terdampak 1,5 juta jiwa dan 570.000 orang mengungsi," dikutip dari situs BNPB.

Selanjutnya, rumah dengan kategori kerusakan berat sebanyak 3.500 unit; kategori sedang 4.100 unit; kategori ringan 20.500 unit.

Tak hanya itu, fasilitas pendidikan yang terdampak bencana ada 282 unit dan jembatan rusak mencapai 271 unit.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang dianggarkan di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut prioritas utama pemerintah dalam kondisi bencana seperti saat ini adalah penyelamatan masyarakat, evakuasi, layanan logistik, pengungsian, kesehatan, dan lain-lain. Semuanya dibiayai oleh APBN melalui DSP yang dikelola di bawah BNPB.

"Ini dibiayai negara melalui BNPB dengan skema Dana Siap Pakai. BNPB membelanjakan Dana Siap Pakai ini sesuai kebutuhan masyarakat terdampak selama Tanggap Darurat," ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

Kendati demikian, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada pemerintahan Joko Widodo itu tak memerinci lebih lanjut besaran DSP dimaksud. Dia menyebut besaran dananya akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk kepentingan Tanggap Darurat, dan akan dibelanjakan secara akuntabel.

Secara terpisah, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap untuk memberikan tambahan anggaran ke BNPB untuk penanganan bencana alam di Aceh dan Sumatera. Menurut Bendahara Negara, saat ini BNPB masih memiliki sisa anggaran sekitar Rp500 miliar lebih. Apabila merujuk kepada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, outlook anggaran BNPB 2025 adalah Rp2 triliun.

"Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kami siap juga menambah, dan sudah ada di anggarannya. Ini tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya," ujar Purbaya kepada wartawan saat ditemui usai Rapimnas Kadin 2025 di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Purbaya tidak mengingat jelas pos anggaran di APBN yang sudah disiapkan untuk kebutuhan situasi darurat bencana seperti saat ini. Namun, dia menyebut pengalokasian tambahan anggaran itu bakal langsung diberikan seketika BNPB menyampaikan pengajuan.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjamin bahwa dana untuk anggaran biaya tambahan (ABT) itu cukup, termasuk untuk rehabilitasi dampak bencana.

"Tinggal BNPB mengajukan ABT [Anggaran Biaya Tambahan] ke kami. Nanti kami proses," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada hari ini, Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat turut bertolak ke Sumatra untuk memantau kondisi daerah terdampak bencana.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memerintahkan agar operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap korban banjir dan longsor di tiga provinsi yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh dilakukan selama 24 jam.

Suharyanto mengatakan operasi SAR ini akan dipimpin oleh Basarnas dan dibantu oleh TNI, Polri, dan relawan. Dia juga memerintahkan jajarannya untuk fokus pada percepatan penanganan darurat bencana di Sumut, Sumbar dan Aceh.

Perintah percepatan penanganan bencana ini disampaikan Suharyanto seiring dengan cuaca di wilayah terdampak saat ini mulai membaik.

Dia pun menginstruksikan kepada jajaran untuk memprioritaskan tiga hal antara lain, operasi pencarian dan penyelamatan korban hilang, pemulihan akses komunikasi, dan pendistribusian logistik kepada warga terdampak.

Operasi pencarian dan pertolongan area Sumatra Utara difokuskan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Di Sibolga, tiga orang masih dalam pencarian, sedangkan di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan beberapa orang dilaporkan masih hilang.

"Berjalan pararel bersama operasi SAR, pendistribusian logistik juga akan didorong khususnya ke wilayah yang masih terisolir seperti di wilayah Tapanuli Tengah. Helikopter MI-17 dan dua helikopter lainnya disiagakan untuk mendistribusikan bantuan logistik peralatan dan permakanan di tempat-tempat terpencil," ujar Haryanto saat memimpin rapat koordinasi di Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Sabtu (29/11/2025).

Dia mengatakan proses distribusi bantuan ke Sibolga saat ini masih mengalami kendala, karena jalan akses menuju daerah tersebut masih tidak bisa dilalui akibat beberapa titik jalanan masih tertimbun material longsor.

"Percepatan pendistribusian bantuan logistik ke Sibolga akan dikoordinasikan untuk dilakukan melalui jalur laut atau Pelabuhan Jago-jago dengan pengerahan kapal dari TNI Angkatan Laut," ujarnya.

Guna pemulihan akses komunikasi, BNPB juga telah mendistribusikan unit-unit starlink ke kabupaten kota terdampak antara lain Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan.

Suharyanto juga memastikan upaya percepatan penanganan darurat bencana di Aceh. Sejak Kamis (27/11), tim BNPB yang dipimpin oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah telah tiba di Bumi Serambi Mekah untuk mengkoordinasikan upaya penanganan darurat.

Berdasarkan laporan tim BNPB Aceh, akses darat di lima kabupaten seperti Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Pidie Jaya sudah dapat diakses kembali mulai tadi malam. Distribusi logistik langsung dilaksanakan. Bantuan permakanan, sembako, dan kain sarung mulai dibagikan kepada masyarakat terdampak.

Untuk wilayah yang belum dapat dijangkau melalui akses darat seperti di Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur, BNPB mengerahkan satu pesawat carravan dan enam helikopter yang terdiri dari tiga helikopter TNI (AD, AU, dan AL) serta 3 helikopter BNPB untuk pendistribusian logistik melalui jalur udara. Selain helikopter, BNPB juga menyiagakan kapal cepat untuk pengangkutan logistik khususnya di wilayah Lhokseumawe.

Pemerintah mengupayakan pemulihan komunikasi yang terganggu akibat banjir dan longsor ini dengan mengalokasikan 28 unit starlink dan 33 genset. Paralel dilakukan pembukaan empat dapur umum di bawah koordinasi Kemensos dan penanganan kelangkaan BBM dengan Pertamina.

Korban Jiwa

Sementara itu, BNPB melaporkan bencana banjir yang menerjang Provinsi Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat telah menimbulkan ratusan korban jiwa.

Suharyanto mengatakan bahwa jumlah korban jiwa mencapai 174 orang. Kemudian, 79 orang masih hilang dan 12 orang mengalami luka-luka akibat bencana banjir di ketiga provinsi tersebut.

Adapun, Provinsi Sumut tercatat sebagai daerah yang mengalami dampak bencana paling parah. Jumlah korban jiwa dari provinsi tersebut mencapai 116 korban.

Kemudian, Provinsi Sumbar mencatat jumlah korban jiwa mencapai 23 orang, dan Provinsi Aceh mencapai 35 orang yang meninggal dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bencana banjir yang menerjang Provinsi Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat telah menimbulkan ratusan korban jiwa.

Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan bahwa 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat bencana banjir di ketiga provinsi tersebut.

Provinsi Sumatra Utara tercatat memiliki korban jiwa terbanyak yakni mencapai 116 korban. Kemudian, korban meninggal akibat bencana di Provinsi Sumatra Barat 23 korban, dan Aceh mencapai 35 korban jiwa.

Selain 116 korban meninggal dunia, Suharyanto mengatakan masih terdapat 42 orang yang hilang akibat banjir di Sumut.

Korban tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Tapanuli Utara sebanyak 11 orang, Tapanuli Tengah 51 orang, Tapanuli Selatan 32 orang, Kota Sibolga 17 orang, Humbang Hasundutan 6 orang, Kota Padang Sidempuan 1 orang, serta Pakpak Barat 2 orang. Mandailing Natal tidak melaporkan korban jiwa.

“Per hari ini kami mendata korban meninggal dunia [di Sumut] 116 dan 42 masih dalam pencarian. Tentu saja data ini akan berkembang terus masih ada titik-titik yang belum ditembus. Yang diindikasikan di lokasi longsor itu mungkin juga ada korban jiwa,” kata Suharyanto dalam keterangannya dikutip dari laman resmi BNPB, Sabtu (29/11/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan sejumlah titik pengungsian masih dalam proses pendataan di sebagian besar wilayah, kecuali Humbang Hasundutan yang tercatat memiliki 1 titik. Di Mandailing Natal terdapat 8 titik pengungsian dengan jumlah terdampak terbesar berada di Kecamatan Siabu, Muara Batang Gadis, dan Batahan.

Gangguan infrastruktur turut berdampak pada akses transportasi. Di Tapanuli Selatan, jalur nasional Sidempuan–Sibolga terputus di satu titik, sementara jalur Sipirok–Medan terputus di dua titik.

Di Mandailing Natal, beberapa ruas jalan seperti Singkuang–Tabuyung dan Bulu Soma–Sopotinjak terputus akibat banjir dan longsor. Upaya pembukaan akses dilakukan melalui pengerahan alat berat.

Penyaluran logistik telah dilakukan terutama di Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal, termasuk bantuan beras, makanan siap saji, tenda, terpal, serta family kit. Pemerintah pusat juga mengerahkan personel BNPB, TNI/Polri, serta dukungan lintas kementerian/lembaga. Bantuan Presiden berupa alat komunikasi, genset, LCR, kompresor, tenda, dan kebutuhan konsumsi telah disalurkan.

Dukungan alutsista meliputi pesawat Caravan, helikopter Airbus EC 155 untuk distribusi logistik-peralatan dan alat berat untuk mempercepat pembukaan akses desa terdampak.

Bencana ini turut mengganggu sistem jaringan telekomunikasi sehingga memicu keterlambatan pendataan, distribusi hingga perkembangan informasi di lapangan. BNPB mendatangkan solusi berupa penyediaan alat penyedia jaringan internet starlink yang sementara ditempatkan di lokasi pengungsian maupun di posko penanganan darurat.

“Starlink sudah didistribusikan ke pemerintah daerah, baik di titik pengungsian maupun di posko penanganan darurat,” kata Suharyanto.

Korban di Aceh

Berikutnya dari Provinsi Aceh, BNPB mencatat 35 korban meninggal, 25 orang hilang, dan 8 luka-luka. Korban terbanyak berasal dari Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. Hingga saat ini, pendataan masih berlangsung di sejumlah wilayah seperti Aceh Timur, Aceh Singkil, dan Aceh Utara.

“Ini akan berkembang terus datanya dan sementara yang terdata ada 35 jiwa yang meninggal dunia,” kata Suharyanto.

Pengungsian tersebar luas di 20 kabupaten/kota, termasuk 96 titik di Kota Lhokseumawe. Kondisi ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan pusat untuk percepatan distribusi logistik dan layanan dasar.

“Per sore ini yang mengungsi ada 4.846 KK,” ungkap Suharyanto.

Akses transportasi di beberapa wilayah Aceh mengalami kerusakan signifikan. Jalur nasional perbatasan Sumut–Aceh terputus akibat longsor. Kerusakan jembatan di Meureudu menyebabkan terhentinya konektivitas Banda Aceh–Lhokseumawe–Aceh Timur–Langsa–Aceh Tamiang.

Selain itu, sejumlah kabupaten seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah saat ini tidak dapat diakses melalui jalur darat karena kerusakan total pada jalan nasional maupun jembatan. Jalur udara menjadi alternatif utama dengan pemanfaatan Bandara Perintis Gayo Lues dan Bandara Rembele Bener Meriah.

Untuk menjaga kelancaran komunikasi darurat, perangkat Starlink telah dipasang di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, serta dalam proses mobilisasi ke beberapa wilayah lainnya. Penyaluran logistik dilakukan antara lain di Kota Lhokseumawe berupa beras, mie instan, minyak goreng, telur, gula, diaper, dan obat-obatan.

Pemerintah pusat mengerahkan 26 personel BNPB serta mengirimkan bantuan Presiden melalui tiga pesawat Hercules yang membawa logistik berupa beras, gula, minyak, mie instan, perangkat komunikasi, tenda, genset, LCR, dan kompresor.

Korban Banjir di Sumbar

Berikutnya dari Sumatra Barat, tercatat 23 korban meninggal, 12 orang hilang, dan 4 luka-luka yang tersebar di beberapa wilayah seperti Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, serta Pasaman Barat.

Beberapa wilayah melaporkan titik pengungsian, di antaranya 50 titik di Pesisir Selatan, 3 titik di Kota Padang, dan beberapa titik lain di Kabupaten Solok, Pasaman, dan Tanah Datar. Jumlah total sementara pengungsi ada 3.900 KK.

“Di Sumatra Barat itu 23 meninggal dunia, 12 hilang dan 4 luka-luka,” ungkap Suharyanto.

“Pengungsi terdata ada 3.900 KK. Yang terparah ada di Padang Pariaman, Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kota Padang,” imbuhnya.

Kerusakan juga terjadi pada sarana transportasi, termasuk lima jembatan rusak di Padang Pariaman. Longsor terjadi pada jalur nasional Bukittinggi–Padang di wilayah Padang Panjang serta jalur provinsi di Kabupaten Agam. Sekitar 200 kendaraan sempat terjebak akibat terputusnya jalan di Kecamatan Ampek Koto.

“Jalur nasional dari Bukittinggi menuju Padang ini ada satu titik longsor di Kota Padang Panjang,” jelas Suharyanto.

BNPB bersama pemerintah daerah telah menyalurkan logistik darurat di Tanah Datar dan Kota Bukittinggi berupa paket sembako, hygiene kit, kasur lipat, makanan siap saji, dan perlengkapan kebersihan. Bantuan Presiden juga telah tiba berupa alat komunikasi, genset, tenda, LCR, dan bahan makanan siap konsumsi untuk mendukung percepatan penanganan darurat.

BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, kementerian/lembaga terkait, serta relawan untuk percepatan penanganan darurat, pemulihan akses, distribusi logistik, dan pencarian korban. Informasi lanjutan akan disampaikan secara berkala sesuai perkembangan di lapangan.