Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap kelanjutan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3R). Badan tersebut dicanangkan dalam rangka mengakselerasi program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menjelaskan bahwa wacana pembentukan BP3R telah melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga. Saat ini, proses administrasi dan legalitas sedang dituntaskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk kemudian diserahkan kepada Sekretariat Negara.

"Diskusi antar kementerian sudah selesai dan tinggal di PAN-RB akan koordinasi dengan Sekretariat Negara [Setneg] untuk finalisasi BP3R ini," ujar Fahri di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Fahri menegaskan bahwa secara struktural, BP3R nantinya akan berada langsung di bawah komando Presiden, bukan di bawah kementerian teknis. Hal ini dimaksudkan agar badan tersebut memiliki kewenangan kuat dalam melakukan konsolidasi lahan dan mengintegrasikan berbagai program lintas sektoral.

Tugas krusial badan ini mencakup penyelesaian sengketa lahan serta penataan kawasan kumuh melalui Gerakan Indonesia Asri. Pemerintah membidik transformasi kawasan padat penduduk menjadi hunian vertikal yang lebih tertata tanpa menghilangkan nilai ekonomi dari lahan-lahan strategis di perkotaan.

"Kawasan kumuh itu kalau kita hitung skemanya, seperti kami sudah dibantu oleh ITB, itu sudah menghitung bahwa kawasan kumuh itu nilai ekonominya tinggi karena tanahnya mahal. Itu bisa kita pakai sebagai skema untuk menghilangkan kawasan kumuh di seluruh Indonesia. Semuanya akan digunakan karena itu kan ada renovasi, penataan kawasan, ada pembangunan rumah vertikal," tambahnya.

Melalui skema konsolidasi tanah dan pembangunan hunian vertikal, pemerintah optimistis dapat mempercepat penghapusan kawasan kumuh sekaligus meningkatkan suplai rumah bagi masyarakat.

Sebelumnya, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Panangian Simanungkalit, memberi sinyal bahwa pembentukan BP3R berpeluang direalisasikan pada Triwulan I/2026. Bahkan, Presiden Prabowo disebut telah menetapkan kandidat yang akan memimpin badan tersebut.

“Sebelum Lebaran diharapkan sudah terbentuk. Kalau bisa dalam waktu dekat. Alasan Presiden membentuk BP3R karena janji pemerintah ada di sana,” ujar Panangian saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Panangian menjelaskan, BP3R nantinya akan bertugas mengeksekusi pembangunan perumahan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, termasuk menjalankan kebijakan hunian berimbang. Kebijakan ini mewajibkan pengembang perumahan skala besar membangun hunian dengan komposisi satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana atau bersubsidi.

Pengembang dapat memenuhi kewajiban tersebut melalui pembangunan langsung atau dengan skema pembayaran tunai kepada pemerintah. Dalam struktur kelembagaan yang dirancang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berperan sebagai regulator, sementara BP3R menjadi pelaksana di lapangan.

“Nanti ada dua peran. Kementerian PKP sebagai pembuat kebijakan, BP3R sebagai eksekutor, termasuk menangani persoalan-persoalan utang pengembang yang bisa ditagih,” imbuh Panangian.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pengkajian bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan perkotaan, The Hud Institute mengungkap usulan pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) memerlukan dukungan payung hukum yang kuat.

Ketua Umum The Hud Institute, Zulfi Syarif Koto menjelaskan bahwa hal tersebut dibutuhkan guna memastikan BP3R ke depan dapat bekerja dengan optimal dalam menjalankan tugasnya.

Pasalnya, dia menyebut bahwa BP3R dibentuk dengan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres), sedangkan apabila berkaca pada badan pendukung pelaksaan perumahan lain seperti BP Tapera hingga Badan Bank Tanah, keduanya diatur dalam Undang-Undang (UU) hingga Peraturan Pemerintah (PP).

"Jadi kalau misalnya badan ini dia payung hukumnya perpres, mungkin tidak perpres bisa setingkat di atas UU dan PP? Karena Perumnas itu diatur PP, BP Tapera diatur UU, Bank Tanah diatur PP. Jadi itu yang saya khawatir," kata Zulfi saat ditemui di Tangerang, Rabu (14/1/2026).

Meski demikian, The Hud Institute berpandangan bahwa kehadiran badan ini akan mampu mengakselerasi penyediaan perumahan.

Mengingat, dalam satu tahun belakangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) cenderung condong menjalankan program yang masih bergantung pada suntikan APBN saja. Dengan adanya badan ini, diharapkan keran pendanaan perumahan akan semakin terbuka.

"Karena kalau PKP sekarang masih berbasis yang formal [mengandalkan APBN hingga suntikan Bank] sampai kapanpun tak akan selesai masalah perumahan, karena yang terbanyak modal datang dari sisi informal [investasi]," pungkasnya.

Pada saat yang sama, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menjelaskan bahwa rencana pengembangan BP3R tersebut disetujui Prabowo sebagai bentuk upaya percepatan pembangunan program 3 juta rumah pada tahun ini.

"Tentu itu yang membuat beliau memang menagih sehingga beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu lalu saya dipanggil untuk menjelaskan kenapa ini tidak bisa dipercepat," kata Fahri dalam agenda The Hud Institute di Tangerang, Rabu (14/1/2026).

Fahri lantas menjelaskan BP3R tersebut akan bertugas untuk mengintegarsikan kebijakan serta dampaknya terhadap supply dan demand perumahan bagi MBR.

Dia menegaskan, BP3R akan diluncurkan dalam waktu dekat. Bahkan dia menekankan bahwa badan tersebut akan dibentuk pada bulan ini.

"Mudah-mudahan dalam bulan ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) memunculkan beragam respons dari pemangku kepentingan.

Di satu sisi, pemerintah menilai kehadiran lembaga khusus diperlukan untuk mempercepat realisasi program perumahan nasional. Di sisi lain, pelaku industri menilai pembentukan badan baru belum menjadi kebutuhan mendesak.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Panangian Simanungkalit, memberi sinyal bahwa pembentukan BP3R berpeluang direalisasikan pada Triwulan I/2026. Bahkan, Presiden Prabowo disebut telah menetapkan kandidat yang akan memimpin badan tersebut.

“Sebelum Lebaran diharapkan sudah terbentuk. Kalau bisa dalam waktu dekat. Alasan Presiden membentuk BP3R karena janji pemerintah ada di sana,” ujar Panangian saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Panangian menjelaskan, BP3R nantinya akan bertugas mengeksekusi pembangunan perumahan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, termasuk menjalankan kebijakan hunian berimbang. Kebijakan ini mewajibkan pengembang perumahan skala besar membangun hunian dengan komposisi satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana atau bersubsidi.

Pengembang dapat memenuhi kewajiban tersebut melalui pembangunan langsung atau dengan skema pembayaran tunai kepada pemerintah. Dalam struktur kelembagaan yang dirancang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berperan sebagai regulator, sementara BP3R menjadi pelaksana di lapangan.

“Nanti ada dua peran. Kementerian PKP sebagai pembuat kebijakan, BP3R sebagai eksekutor, termasuk menangani persoalan-persoalan utang pengembang yang bisa ditagih,” imbuh Panangian.

Melalui kehadiran BP3R, Satgas Perumahan optimistis target pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat tercapai. Pemerintah disebut tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga kolaborasi pembiayaan dengan pengembang dan pelaku usaha.

Respons Pengembang

Di sisi lain, rencana pembentukan BP3R mendapat tanggapan kritis dari kalangan pengembang. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) menilai pembentukan lembaga baru belum menjadi urgensi utama dalam mengatasi backlog perumahan nasional.

Sekretaris Jenderal DPP REI, Raymond Arfandy, menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sejatinya telah memiliki struktur kelembagaan yang memadai, yakni melalui Kementerian PKP dan Satgas Perumahan.

“Pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan dalam hemat kami belum terlalu mendesak. Kita sudah memiliki Kementerian PKP maupun Satgas Perumahan,” ujar Raymond kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

Menurut Raymond, alih-alih menambah institusi baru, pemerintah sebaiknya lebih fokus pada terobosan kebijakan yang memperlancar sistem penyediaan rumah serta mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat.

“Jalan keluarnya bukan menambah institusi. Dengan kelembagaan yang ada, seharusnya dibuat terobosan dan konsep baru untuk sistem penyediaan dan pembelian rumah rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan besar-besaran pembangunan dan renovasi perumahan nasional melalui pembentukan lembaga khusus. Hal tersebut disampaikan Fahri usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara, Selasa (30/12/2025).

Fahri menyebut pesan Presiden sejalan dengan mandat sejumlah undang-undang yang mengamanatkan pembentukan lembaga khusus untuk menangani persoalan perumahan secara terintegrasi, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga manajemen hunian berbasis sosial.

“Intinya memang harus ada lembaga yang nanti mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, serta manajemen hunian yang berbasis hunian sosial,” ujar Fahri.

Dengan beragam pandangan tersebut, pembentukan BP3R menjadi agenda kebijakan yang masih menyisakan ruang perdebatan, terutama terkait urgensi, efektivitas, dan pembagian peran dengan institusi yang telah ada.

Kendala Penyerapan Rumah Subsidi

Pembentukan BP3R juga bertujuan untuk mengakselerasi program 3 Juta Rumah, termasuk perumahan subsidi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp29,2 triliun sepanjang 2025.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa realisasi tersebut hanya mencapai 82,9% dari total pagu yang disediakan sepanjang 2025 sebesar Rp34,64 triliun.

“Ini kontribusi APBN terhadap perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di sini bisa kita lihat realisasi program KPR FLPP sebesar Rp29,20 triliun,” jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Secara kuantitas, total unit yang tersalurkan sepanjang 2025 hanya sebesar 278.868 unit dari total kuota yang disediakan sebesar 350.000 unit.

Adapun sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur pembiayaan FLPP menjelaskan bahwa tidak maksimalnya serapan kuota tersebut terjadi akibat kendala pasokan.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa dari sisi pasar (demand), sebenarnya banyak masyarakat yang hendak memanfaatkan program rumah subsidi tersebut.

“Mengapa tidak tembus 300.000-an? Karena potensi supply-nya yang masih sulit. Demand sebenarnya tinggi, tetapi kemampuan supply untuk mendukung agar matching dengan permintaan itu yang masih menjadi tantangan,” jelas Heru.

Sementara itu, khusus pada 2026, BP Tapera membidik penyaluran rumah subsidi sebesar 285.000 unit.

“Target penyaluran dana FLPP tahun 2026 sebanyak 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana sebesar Rp37,1 triliun,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Perumahan membocorkan peluncuran Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) akan dilakukan sebelum Lebaran Idul Fitri tahun ini.

Adapun, Lebaran 2026 diperkirakan berlangsung pada akhir Kuartal I 2026, yakni 19 Maret mendatang.

Anggota Satgas Perumahan Panangian Simanungkalit mengatakan, lembaga baru ini dibentuk khusus untuk menangani seluruh pembangunan perumahan yang selama ini masih tersebar di berbagai kementerian dan institusi.

"Saya berharap sebelum Lebaran lembaga ini sudah bisa diluncurkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (13/1/2026).

Itu artinya, BP3R akan menjadi eksekutor dari kebijakan-kebijakan sektor perumahan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Melalui lembaga baru ini, pemerintah akan banyak melakukan gebrakan atau terobosan agar program pembangunan perumahan bisa menjadi lebih optimal.

Dia optimistis badan tersebut akan mampu mengeksekusi berbagai kebijakan karena berkoordinasi dengan seluruh pihak, termasuk industri.

"Lembaga ini akan berperan penting dalam mendukung program pemerintah," kata Panangian.

Dengan adanya BP3R, dia memperkirakan industri properti nasional akan bangkit pada tahun ini.

Terlebih pada akhir tahun lalu, pertumbuhan ekonomi diperkirakan bakal membaik dari 5,04 persen di Kuartal III 2025 menjadi 5,45 persen di Kuartal IV 2025.

Dengan begitu, tahun ini dapat menjadi momentum yang baik dalam mendorong program Tiga Juta Rumah yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Pertumbuhan properti selalu mengikuti pertumbuhan ekonomi. Walaupun saat ini daya beli masyarakat mungkin masih berat, saya yakin ekonomi akan pulih pada tahun ini," ucapnya.

Berdasarkan konsep growth elasticity, Panangian menjelaskan, pertumbuhan properti umumnya sekitar 1,5-1,7 kali pertumbuhan ekonomi.

Ketika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,2 persen, maka pertumbuhan properti sudah mencapai 8-10 persen.

Menurutnya, tahun ini menjadi momentum yang positif karena daya beli dan perekonomian selama ini sudah mencapai titik rendahnya, sehingga siklusnya berganti dengan pemulihan yang sudah terlihat sejak akhir tahun lalu.

Selain adanya tren penurunan suku bunga imbas dari terus turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), pemerintah juga menjaga momentum positif ini dengan berbagai kebijakan dan insentif, seperti perpanjangan diskon Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan mengenai pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan.

Badan tersebut rencananya akan menjadi pihak yang mengurus pengadaan lahan, pengambilalihan lahan, hingga percepatan perizinan dan pembiayaan.

Fahri menjelaskan, pembentukan lembaga khusus diperlukan seiring rencana pembangunan perumahan rakyat secara masif pada masa pemerintahan Prabowo.

Rencananya pada 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk merenovasi sekitar 400.000 unit rumah rakyat.

Jumlah tersebut bahkan berpotensi ditingkatkan.

"Tapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah. Tetapi yang 1 juta di perkotaan, ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit," ujar Fahri usai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto yakni Panangian Simanungkalit memberikan sinyal pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) dapat dilaksanakan pada Triwulan I/2026.

Panangian menyebut, Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menetapkan kandidat yang bakal memimpin badan baru tersebut.

"Sebelum lebaran dong [diharapkan terbentuk]. Jadi, kalau bisa sih dalam waktu dekat. Artinya, apa alasan Presiden membentuk BP3R? Karena kan janji pemerintah kan di sana," jelas Panangian saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Dia melanjutkan, nantinya BP3R ini akan bertugas untuk mengeksekusi pembangunan perumahan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo. Lebih dari itu, BP3R ini juga akan menjadi badan pelaksana regulasi hunian berimbang.

Untuk diketahui, hunian berimbang adalah kebijakan yang mewajibkan pengembang perumahan skala besar membangun hunian dengan proporsi setiap pengembangan 1 rumah mewah harus dibarengi dengan pengembangan 2 rumah menengah dan 3 rumah sederhana (subsidi).

Mekanismenya, pengembang dapat membangun secara langsung hunian berimbang atau dapat digantikan melalui pembayaran tunai kepada pemerintah.

Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan bergerak sebagai regulator yang mengatur jalannya pembangunan perumahan.

"Jadi nanti kan ada dua nih. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman [PKP] sebagai policy, [BP3R] ini sebagai eksekutor, termasuk persoalan-persoalan utang pengembang yang bisa ditagih dan sebagainya," imbuhnya.

Lewat kehadiran BP3R ini, Satgas Perumahan optimistis target 3 juta rumah yang dibidik Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai. Mengingat, pemerintah tak hanya mengandalkan suntikan APBN saja, melainkan juga turut mendapat modal dari pengembang.

"Ke depannya apakah si BP3R ini mampu mengeksekusi program Presiden [3 Juta Rumah]? Harusnya dia punya peluang untuk mengeksekusinya dan mampu, karena kan dia tinggal kolaborasi dengan beberapa stakeholders di industri kan," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan besar-besaran pembangunan dan renovasi perumahan nasional melalui pembentukan lembaga khusus.

Hal tersebut disampaikan Fahri usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Selasa (30/12/2025). Fahri menjelaskan, dalam beberapa kesempatan Presiden menitipkan pesan agar pemerintah segera menyiapkan mekanisme percepatan pembangunan perumahan.

Pesan tersebut, kata dia, sejalan dengan mandat sejumlah undang-undang yang mengamanatkan pembentukan lembaga khusus untuk mempercepat pembangunan perumahan.

"Intinya memang harus ada lembaga yang nanti mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, serta manajemen hunian yang berbasis hunian sosial,” ujar Fahri.