Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengutarakan sempat curiga stok batu bara untuk pembangkit listrik PLN habis pada pertengahan tahun, yakni di Juni ini.

Bahlil menerangkan kebutuhan batu bara pembangkit PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun. Sementara itu, volume batu bara yang sudah dikontrak PLN sebelumnya mencapai 134 juta metrik ton dan kini meningkat menjadi sekitar 141 juta metrik ton.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, secara hitungan kebutuhan pasokan seharusnya masih mencukupi hingga akhir tahun.

"Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Dari (kebutuhan batu bara) 154 juta (ton) kurang 141 juta itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam. Jujur-jujur aja nih berarti kan ada sesuatu," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Karena itu, ia menggandeng sejumlah pihak untuk membahas persoalan kelistrikan yang terjadi beberapa waktu terakhir mulai dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Intelijen Negara (BIN), DPR, hingga Kementerian Sekretariat Negara.

Salah satu hal yang dibahas adalah pasokan batu bara untuk kelistrikan. Menurut Bahlil, persoalan serupa juga sempat muncul pada 2022.

"Kemarin saya rapat sama Jaksa Agung, Kepala BIN, pimpinan DPR, saya, Mensesneg, Seskab. Kita membedah ini, apa ini masalah sebenarnya PLN? Karena, PLN ini tahun 2022 juga begini. Bahkan 2022 itu sempat kita melarang ekspor batu bara," ujarnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, pemerintah menemukan persoalan bukan pada volume batu bara secara keseluruhan, melainkan pada ketersediaan batu bara kalori menengah di atas 5.000. Jenis ini dibutuhkan sebagai campuran bahan bakar pembangkit.

Bahlil menegaskan pemerintah sebenarnya telah menetapkan kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Namun pelaksanaan teknis pengadaan berada di tangan perusahaan pemasok.

Karena itu, ia mengaku sampai mengutarakan langsung kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo bahwa dirinya akan menjadi 'project manager' PLN apabila persoalan serupa terus berulang.

"Saya sudah ngomong sama Pak Dirut PLN, 'saya jadi project manager kau kalau begini'," imbuhnya.

Ia memastikan kondisi sistem kelistrikan saat ini sudah kembali normal setelah pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk mengamankan pasokan energi primer, termasuk menahan sebagian batu bara yang semula akan diekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga berupaya memastikan persoalan pasokan energi primer yang berdampak pada kelistrikan tidak kembali terjadi di masa mendatang.

"Ke depan kita membentuk tim pengadaan Energi Primer, melibatkan BPKP, Inspektor Jenderal PLN Batu, pengadaannya harus transparan. Saya minta para penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggandeng sejumlah pihak untuk membahas persoalan kelistrikan yang terjadi beberapa waktu terakhir mulai dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Intelijen Negara (BIN), DPR, hingga Kementerian Sekretariat Negara.

Salah satu hal yang dibahas adalah pasokan batu bara untuk kelistrikan. Menurut Bahlil, persoalan serupa juga sempat muncul pada 2022.

"Kemarin saya rapat sama Jaksa Agung, Kepala BIN, pimpinan DPR, saya, Mensesneg, Seskab. Kita membedah ini, apa ini masalah sebenarnya PLN? Karena, PLN ini tahun 2022 juga begini. Bahkan 2022 itu sempat kita melarang ekspor batu bara," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Ia menerangkan kebutuhan batu bara pembangkit PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun. Sementara itu, volume batu bara yang sudah dikontrak PLN sebelumnya mencapai 134 juta metrik ton dan kini meningkat menjadi sekitar 141 juta metrik ton.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena secara hitungan kebutuhan pasokan seharusnya masih mencukupi hingga akhir tahun.

"Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Dari (kebutuhan batu bara) 154 juta (ton) kurang 141 juta itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam. Jujur-jujur aja nih berarti kan ada sesuatu," duganya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, pemerintah menemukan persoalan bukan pada volume batu bara secara keseluruhan, melainkan pada ketersediaan batu bara kalori menengah di atas 5.000 yang dibutuhkan sebagai campuran bahan bakar pembangkit.

Bahlil menegaskan pemerintah sebenarnya telah menetapkan kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Namun pelaksanaan teknis pengadaan berada di tangan perusahaan pemasok.

Karena itu, ia mengaku sampai menyampaikan langsung kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo bahwa dirinya akan menjadi 'project manager' PLN apabila persoalan serupa terus berulang.

"Saya sudah ngomong sama Pak Dirut PLN, 'saya jadi project manager kau kalau begini'," imbuhnya.

Ia memastikan kondisi sistem kelistrikan saat ini sudah kembali normal setelah pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk mengamankan pasokan energi primer, termasuk menahan sebagian batu bara yang semula akan diekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga berupaya memastikan persoalan pasokan energi primer yang berdampak pada kelistrikan tidak kembali terjadi di masa mendatang.

"Ke depan kita membentuk tim pengadaan Energi Primer, melibatkan BPKP, Inspektor Jenderal PLN Batu, pengadaannya harus transparan. Saya minta para penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) menegaskan status kepemilikan tanah Blok 15 atau eks Hotel Sultan sepenuhnya milik negara dan tidak pernah dialihkan ke pihak swasta.

Manajemen PPK GBK menyatakan bahwa tanah eks Hotel Sultan merupakan bagian dari Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/Gelora yang sah secara hukum. Seiring hal itu, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara merupakan pemegang kendali hak atas lahan tersebut.

"Pemerintah tidak pernah melepaskan, menjual, ataupun mengalihkan hak atas tanah eks Hotel-hotel terbaik Sultan kepada pihak mana pun, termasuk kepada PT Indobuildco," tulis manajemen PPK GBK dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

Dalam edaran yang dibagikan, lahan seluas 13,6 hektare tersebut dilaporkan telah dibebaskan dan diganti rugi oleh pemerintah sejak periode 1959 sampai 1962. Pembebasan lahan kala itu dilakukan secara masif demi suksesi pembangunan infrastruktur penunjang gelaran olahraga internasional Asian Games IV.

Kemudian, duduk perkara sengketa ini bermula ketika pemerintah membuka ruang kerja sama pemanfaatan aset dengan swasta nasional pada awal 1970-an untuk memenuhi kebutuhan hotel bertaraf internasional.

Pada 1971, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin memberikan izin membangun hotel dan menggunakan tanah seluas sekitar ±13 hektare kepada PT Indobuildco untuk jangka waktu 30 tahun.

PT Indobuildco pertama kali mengantongi HGB Hotel Sultan lada 1973 dan habis pada 2003. Kemudian, HGB nya kembali diperpanjang selama 20 tahun dan habus pada 2023.

"Izin tersebut kemudian digunakan oleh PT Indobuildco untuk memperoleh HGB Nomor 20/Gelora atas nama PT Indobuildco. HGB itu kemudian dipecah menjadi HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora," imbuhnya.

Eksekusi Berujung Ricuh

Adapun, pemerintah mulai melakukan eksekusi Hotel Sultan pada hari ini, Kamis (18/6/2026). Sebanyak 3.161 personel gabungan TNI-Polri dan unsur terkait dikerahkan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, para petugas Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPK GBK) hingga Kepolisian sidah berjaga sejak pukul 07.00 WIB. Di waktu yang sama, para massa aksi mengaku aliansi pekerja PT Indobuildco sudah berjaga di depan lobi.

Pihak Kepolisian mulai melakukan negosiasi pada pukul 09.00 WIB dengan aliansi pekerja. Akan tetapi, tidak membuahkan hasil. Hingga pada pukul 09.30 personel gabungan mulai mendorong mundur massa aksi yang menolak pengosongan.

Kericuhan sempat terjadi selama setengah jam, massa aksi tampak mulai melempar batu hingga bambu untuk mengimbangi dorongan dari aparat penegak hukum (APH).

Adapun, APH terpantau baru dapat merangsek masuk ke dalam Hotel Sultan pada pukul 10.10 WIB. Dalam laporannya, PPK GBK akan mengamankan sejumlah aset hotel yang ada. Nantinya, aset-aset tersebut dibuka opsi untuk dapat dikembalikan kepada PT Indobuildco.

Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menegaskan bahwa PT Indobuildco telah menikmati hak istimewa selama setengah abad dalam mengelola kawasan eks Hotel Sultan, yang berlokasi di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto jelang upaya eksekusi riil terhadap aset strategis milik negara tersebut pada hari ini, Kamis (18/6/2026).

Dia menyatakan bahwa pengosongan lahan ini merupakan muara dari sengketa hukum yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Di mana, langkah penertiban ini juga sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan kembali aset-aset negara yang dikuasai pihak swasta.

"Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indobuildco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indobuildco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menegaskan bahwa PT Indobuildco telah menikmati hak istimewa selama setengah abad dalam mengelola kawasan eks Hotel Sultan, yang berlokasi di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK)

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto jelang upaya eksekusi riil terhadap aset strategis milik negara tersebut pada hari ini, Kamis (18/6/2026).

Dia menyatakan bahwa pengosongan lahan ini merupakan muara dari sengketa hukum yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Di mana, langkah penertiban ini juga sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan kembali aset-aset negara yang dikuasai pihak swasta.

"Hari ini kita semuanya akan menyaksikan pelaksanaan eksekusi perkara yang sudah beberapa tahun yang lalu masuk ke ranah hukum, pengadilan jadi tanah Eks Hotel Sultan," ujar Bambang di Kompleks GBK Senayan, Kamis (18/6/2026).

Bambang menjelaskan, aset seluas 13,6 hektare (Ha) tersebut pada awalnya merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 silam untuk keperluan ajang Asian Games IV.

Namun, dalam perjalanannya, pengelola eks Hotel Sultan yakni PT Indobuildco tak diperpanjang Hak Penggunaan Bangunannya (HGB). Akan tetapi, badan usaha tersebut tak kunjung menyerahkan aset yang ada hingga berlanjut ke ranah hukum.

"Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indobuildco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indobuildco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap pemulihan aset negara guna memastikan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Pemerintah berkomitmen untuk menarik kembali seluruh kekayaan negara yang masih berada di bawah kontrol pihak lain demi kepentingan publik yang lebih luas.

"Presiden juga menyampaikan bahwa nanti ketika dikembalikan kepada negara, aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," pungkas Bambang.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) terus mendorong optimalisasi aset negara melalui revitalisasi Kemayoran Indah Golf sebagai bagian dari strategi pengembangan kawasan dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara, PPK Kemayoran menargetkan pengelolaan aset negara di kawasan Kemayoran dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus mendukung pengembangan kawasan secara berkelanjutan.

Direktur Utama PPK Kemayoran Teddy Robinson Siahaan mengatakan revitalisasi Kemayoran Indah Golf merupakan bagian dari transformasi kawasan yang lebih luas untuk memperkuat peran Kemayoran sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta.

"Sebagai pengelola kawasan, PPK Kemayoran memiliki tanggung jawab memastikan setiap aset negara yang berada di bawah pengelolaan kami memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara. Revitalisasi ini merupakan bagian dari transformasi kawasan berkelanjutan untuk mewujudkan Kemayoran sebagai kawasan yang semakin hidup, modern, dan memiliki daya saing tinggi," ujar Teddy dalam keterangan yang diterima, Rabu (10/6/2026).

PPK Kemayoran sejak Desember 2025 bekerja sama dengan PT Accola Hotel Indonesia dalam pengelolaan Golf Bandar Kemayoran yang kini bertransformasi menjadi Kemayoran Indah Golf. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat daya tarik kawasan, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.

Menurut Teddy, pengembangan kawasan Kemayoran selama beberapa tahun terakhir dilakukan melalui berbagai program, mulai dari peningkatan infrastruktur, pengembangan ruang terbuka publik, penataan lingkungan, kawasan olahraga, hingga penguatan ekosistem bisnis dan hunian yang terintegrasi.

Sejalan dengan visi menjadikan Kemayoran sebagai kawasan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan, revitalisasi Kemayoran Indah Golf diharapkan menjadi katalis bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi baru sekaligus meningkatkan nilai kawasan.

Konsep pengembangan tersebut mengadopsi pendekatan mixed-use development yang mengintegrasikan fungsi hunian, olahraga, bisnis, ruang terbuka hijau, dan rekreasi dalam satu kawasan yang saling terhubung.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiontoro menyampaikan pembelian 1.098 sapi kurban yang disalurkan Presiden Prabowo Subianto untuk Iduladha tahun ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Juri mengatakan biaya pengadaan 1.098 sapi kurban presiden tahun ini menghabiskan anggaran sekitar Rp100 miliarm yang bersumber dari APBN melalui bantuan kemasyarakatan presiden.

Menurutnya, besaran anggaran sapi di setiap tempat berbeda-beda karena harga sapi menyesuaikan bobot dan lokasi pengadaan di masing-masing daerah.

"Jadi, sumber anggarannya dari APBN melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi, harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp100-an miliar," kata Juri dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Ia menyebutkan sebanyak 598 sapi dialokasikan untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sementara 500 sapi lainnya disalurkan ke pondok pesantren, lembaga pendidikan, lembaga sosial, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama.

"Pada tahun ini, dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini, Bapak Presiden (Prabowo) berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi," ucapnya.

Selain itu, distribusi sapi kurban mencakup seluruh wilayah administrasi di Indonesia, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Namun, jumlah sapi untuk pemerintah daerah (Pemda) tercatat lebih banyak dibanding jumlah wilayah penerima.

Juri mengungkapkan kondisi tersebut terjadi karena terdapat 46 daerah yang tidak memiliki sapi dengan standar bobot yang ditetapkan presiden. Untuk mengatasi hal tersebut, sejumlah daerah menerima tambahan sapi dari wilayah lain.

"Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilogram sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu, sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu, ada yang mendapatkan dua sapi untuk 46 daerah," ungkap Juri.

Ia mengatakan sapi kurban yang dipilih merupakan jenis sapi premium, seperti Simental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, Belgian Blue, hingga sapi Bali. Seluruh sapi disebut memiliki bobot di atas 800 kilogram dan telah mengantongi surat keterangan kesehatan hewan.

"Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya sudah di atas dua tahun dan jantan serta tidak cacat," terangnya.

Di balik pendistribusian ribuan sapi kurban tersebut, pemerintah juga melibatkan peternak lokal dari berbagai daerah. Pengadaan hewan kurban dilakukan melalui koordinasi Kementerian Sekretariat Negara bersama Kementerian Pertanian, dinas peternakan daerah, hingga Asosiasi Peternak dan Penggemukan Sapi Indonesia (APPSI).

Ia berharap momentum Iduladha dapat ikut mendorong produktivitas peternak lokal dan pengembangan industri peternakan nasional.

"Sumber-sumber sapi tadi semuanya berasal dari peternak lokal, sehingga diharapkan mereka dapat menjadikan momentum ini untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sapi," katanya.

Ia menambahkan Sang Kepala Negara juga meminta agar penyaluran sapi kurban benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan di masing-masing daerah.

"Presiden (Prabowo) memberikan arahan supaya sapi-sapi yang diberikan untuk menjadi sapi kurban ini juga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah masing-masing," ucap Juri.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan percepatan pembentukan lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP). Meski Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur keberadaan lembaga pengawas, hingga kini badan tersebut belum dibentuk.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)Meutya Hafidmengatakan pemerintah terus melakukan koordinasi internal lintas kementerian terkait pembentukan lembaga tersebut. Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Untuk kemudian bisa dilakukan percepatan terhadap pembentukan badan PDP,” kata Meutya usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Komdigi dan DPR juga membahasReciprocal Trade Agreement(ART), khususnya terkait sektor digital dan transfer data. Meutya menjelaskan, perjanjian tersebut baru dapat berlaku setelah melalui proses ratifikasi di DPR.

Setelah diratifikasi, implementasi aturan itu juga masih harus menunggu selama 90 hari. Menurutnya, pembahasan terkait ART melibatkan lintas kementerian sehingga pemerintah masih akan melakukan pendalaman lebih lanjut.

“Ini karena lintas, enggak cuma di Kemkomdigi, nanti kami akan laporkan lebih lanjut,” katanya.

Meutya menambahkan, pemerintah masih mendalami detail perjanjian tersebut, termasuk menampung berbagai masukan dari DPR dalam proses ratifikasi ART.

Dia juga menegaskan ketentuan dalam ART, khususnya Pasal 3.2 terkaitdigital trade, tidak berarti pemerintah melakukan transfer data penduduk kepada pihak asing.

“Jadi hanya dalam proses trade saja, enggak bener ada pemerintah kemudian mentransfer data penduduk, itu tidak betul,” katanya.

Menurutnya, pertukaran data dalam konteks ART dimungkinkan terjadi antarpelaku usaha atau perusahaan. Namun, mekanisme tersebut tetap harus tunduk pada ketentuan UU PDP yang berlaku di Indonesia. Meutya menjelaskan, ART pada dasarnya hadir untuk mengatur praktik yang selama ini sudah berjalan, terutama ketika konsumen Indonesia menggunakan platform digital asal Amerika Serikat yang penyimpanan datanya berada di luar negeri.

Dia menilai, keberadaan ART justru akan memperkuat perlindungan konsumen karena platform asing tetap diwajibkan mematuhi UU PDP Indonesia.

“Jadi ini justru menguatkan perlindungan konsumen yang saat ini memang melakukan atau memberikan konsen atau izin datanya dipakai oleh platform-platform dari Amerika Serikat,” katanya.

Sepanjang tahun 2025, Gelora Bung Karno (GBK) mencatatkan pendapatan hingga Rp812 miliar. Ini merupakan pencapaian tertinggi dalam 63 tahun pengelolaan kawasan GBK.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK), Rakhmadi A. Kusumo, menyatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.

"Setelah mencatat pendapatan Rp566 miliar pada 2024, GBK mencatat pendapatan sebesar Rp812 miliar pada 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit," ujar Rakhmadi di Jakarta, Minggu (17/5), diberitakan Antara.

Menurut Rakhmadi, pencapaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran PPKGBK, dukungan pemerintah, mitra, pengguna kawasan, hingga masyarakat.

"Capaian ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga amanah pengelolaan kawasan GBK secara profesional, tertib, dan memberi manfaat nyata bagi negara serta publik," ucap Rakhmadi.

Pencapaian pendapatan ini juga dipandang sebagai momentum untuk makin mengoptimalkan aset negara. Salah satunya, penataan Blok 15 yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan manfaat yang lebih besar.

Direktur Keuangan PPKGBK, Hendry Arisandi, menambahkan pendapatan GBK pada 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode pascapandemi COVID-19.

"Pada 2022, pendapatan GBK tercatat sebesar Rp255 miliar. Artinya, pendapatan 2025 meningkat hampir empat kali lipat dalam kurun tiga tahun," tutur Hendry.

Pada 2025 lalu, kawasan GBK banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Mulai dari kegiatan olahraga, budaya, rekreasi, MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition), hingga berbagai agenda publik berskala nasional ataupun internasional.

PPKGBK berharap kinerja positif ini dapat diperkuat melalui penataan dan optimalisasi Blok 15, yang menjadi bagian penting dalam agenda pengelolaan aset negara di kawasan GBK.

Dalam pelaksanaan penataan tersebut, PPKGBK berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Kepolisian, TNI, dan unsur terkait lainnya.

Koordinasi lintas sektor ini dilakukan agar seluruh proses terkait Blok 15 berjalan tertib, aman, terukur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun kawasan Blok 15 GBK merupakan lahan yang menjadi lokasi berdirinya Hotel Sultan. PPKGBK hendak menata ulang area ini untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai area publik hijau.

Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil menggelar unjuk rasa sebagai respons atas kasus yang menimpa Andrie Yunus. Kegiatan tersebut berlangsung di gerbang Majapahit, tepatnya di area masuk Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat (17/4/2026),

Berdasarkan pantauan di lapangan, para peserta aksi mulai berdatangan sekitar pukul 10.03 WIB. Mereka langsung membentangkan spanduk di depan akses masuk lokasi.

Aksi sempat mendapat penghalangan dari petugas keamanan, mengingat titik aksi berada di jalur keluar-masuk kendaraan.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut. Salah satu poin utama adalah dorongan kepada pemerintah untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

"Kami juga meminta agar otoritas negara membentuk tim gabungan pencari fakta. Karena dalam kasus ini terdapat banyak sekali hambatan politik maupun hambatan yang bersifat legal formal," kata Dimas.

Dia menambahkan, selain menyuarakan tuntutan, pihaknya juga akan menyerahkan surat yang ditulis langsung oleh Andrie Yunus kepada Kementerian Sekretariat Negara.

"Jadi acara hari ini juga akan ada penyerahan surat dari Andrie Yunus dan juga surat dari kawan-kawan masyarakat sipil lainnya kepada Kementerian Sekretariat Negara," ucapnya.

Selanjutnya, Fatia Maulidiyanti dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) membacakan isi surat yang ditulis oleh Andrie Yunus di hadapan peserta aksi.

Usai pembacaan, massa diarahkan oleh petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) untuk memasuki area dan menyerahkan dokumen tersebut ke pihak Kementerian Sekretariat Negara.

Berikut isi surat yang ditulis oleh Andrie Yunus:

Jakarta, 17 April 2026

Kepada Yth.

Bapak Prabowo Subianto

Presiden Republik Indonesia

Lebih dari 30 hari berlalu, bagaimana perkembangan kasus saya?

Minggu 12 April 2026, menandai 30 hari peristiwa percobaan pembunuhan berencana terhadap diri saya melalui teror siraman air keras. Surat ini saya tulis karena saya nilai hingga saat ini belum ada kemajuan dari kemauan serius dalam penuntasan kasus ini.

Kolega saya di KontraS dan Taud selaku kuasa hukum saya telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan keadilan semartat-hormatnya mulai dari melakukan investigasi mandiri, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI, hingga mengajukan laporan tipe B ke Bareskrim Mabes Polri.

Investigasi Taud mengidentifikasi setidaknya terdapat 16 pelaku lapangan yang semakin menguatkan penolakan saya terhadap penyelesaian melalui peradilan militer. Dalam berbagai penyelesaian kasus yang mengorbankan masyarakat sipil seperti pada kasus penghilangan paksa, pembunuhan, penyiksaan, hingga KDRT oleh prajurit TNI melalui peradilan militer tidak pernah menemukan titik keadilan, akuntabilitas dan pertanggung-jawaban institusi secara menyeluruh sampai dengan komando teratas. Hal ini tentu hanya akan memperpanjang rekam jejak impunitas.

Berbagai pihak, termasuk Komisi III DPR-RI dalam RDPU, menekankan pentingnya penyelesaian kasus ini dengan mengedepankan kepentingan serta perspektif saya selaku korban. Untuk itu, penting dilakukan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk membawa kasus ini di peradilan umum guna membuka secara transparan dan akuntabel seluruh pihak yang terlibat sampai dengan lapisan aktor intelektualnya. Walaupun proses pengadilan militer akan berjalan, proses tersebut tidak pernah legitimate karena sedari awal tidak pernah ada transparansi informasi kepada publik terkait dengan hasil penyelidikan dan penyidikan di Puspom TNI.

Sehubungan dengan itu, saya berharap negara tidak mengambil langkah yang justru akan mengaburkan proses penegakan hukum. Sebagai korban dari kekerasan prajurit militer, saya meminta Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk TGPF dan memastikan bahwa kasus ini semestinya diselesaikan di peradilan umum. Saya meminta Bapak memastikan proses penanganan perkara ini berjalan akuntabel dan tunduk pada prinsip due process of law, dengan menempatkan peradilan umum sebagai forum yang sah, kredibel, dan bersih dari konflik kepentingan.

Kasus ini bukan semata tentang diri saya, melainkan tentang komitmen negara dalam melindungi warganya dan menegakkan hukum secara adil.

Salam,

(Tanda Tangan)

ANDRIE YUNUS

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah mengajukan permohonan eksekusi atas lahan Hotel Sultan yang diduduki PT Indobuildco hari ini, Senin (9/2/2026). Namun, PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo selaku pengelola masih kukuh mempertahankan lahan yang telah dikuasai puluhan tahun tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan eksekusi yang akan dilakukan oleh pemerintah di Hotel Sultan adalah terkait pengalihan pengelolaan.

"[Hotel Sultan] Masih bisa beraktivitas dan kita sudah berkomunikasi beberapa waktu yang lalu dengan seluruh karyawan dan pihak pengelola," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (9/2/2026).

Langkah pemerintah ini dilakukan menyusul keluarnya izin pelaksanaan putusan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Izin tersebut menjadi basis hukum untuk menjalankan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst yang bersifat uitvoerbaar bij voorraad atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Sidang aanmaning atau sidang teguran pengosongan hotel yang berlokasi di Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) itu dijadwalkan dilaksanakan pada hari ini, Senin (9/2/2026). Prosedur ini merupakan bagian formal dari tahapan eksekusi.

Dengan diterbitkannya penetapan aanmaning, status PT Indobuildco secara hukum berubah menjadi termohon eksekusi yang wajib tunduk pada perintah pengadilan untuk menyerahkan aset secara sukarela.

Pengadilan nantinya akan memberikan jangka waktu selama 8 hari sesudah pelaksanaan aanmaning bagi Indobuildco untuk mengosongkan lahan eks-HGB Nomor 26 dan 27 tersebut.

Dalam laporannya, jika perusahaan tetap bersikeras menduduki lahan setelah tenggat waktu berakhir maka pengadilan memiliki diskresi penuh untuk melanjutkan ke tahap eksekusi riil atau pengosongan paksa.

Namun, kubu PT Indobuildco milik konglomerat Pontjo Sutowo menyatakan posisinya untuk tetap mempertahankan penguasaan lahan Hotel Sultan. Menurut Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva, status lahan Hotel Sultan masih dalam sengketa hukum yang belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Hamdan mengatakan, saat ini perkara terkait hak pengelolaan lahan tersebut masih dalam tahap upaya banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Pihaknya pun meminta PPKGBK untuk menghormati proses litigasi yang sedang berlangsung sebelum mengambil tindakan fisik di lapangan.

"Perkara ini masih proses upaya banding di PT Jakarta. Karena itu diminta kepada GBK untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Ada risiko kerugian negara yang cukup besar jika GBK memaksa untuk meminta pengosongan padahal proses peradilan dan upaya hukum sedang berjalan," ujar Hamdan Zoelva kepada Bisnis, Minggu (8/2/2026).

Hamdan menilai langkah PPKGBK yang mendesak pengosongan lahan merupakan tindakan prematur. Menurutnya, pemaksaan pengosongan di tengah proses hukum yang berjalan justru berpotensi menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi semua pihak.

Indobuildco turut menyinggung putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang sebelumnya membatalkan surat perintah pengosongan dari PPKGBK. Dalam pertimbangan hukumnya, Hamdan mengeklaim bahwa pengadilan menganggap tindakan sepihak otoritas GBK tersebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan.

"Di PTUN Jakarta tindakan dan surat GBK yang meminta Indobuildco untuk mengosongkan areal Hotel Sultan telah dibatalkan oleh PTUN Jakarta karena dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum. GBK pun telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Karena itu sebaiknya bersabar menunggu proses hukum sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap," tegas Hamdan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap kelanjutan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3R). Badan tersebut dicanangkan dalam rangka mengakselerasi program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menjelaskan bahwa wacana pembentukan BP3R telah melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga. Saat ini, proses administrasi dan legalitas sedang dituntaskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk kemudian diserahkan kepada Sekretariat Negara.

"Diskusi antar kementerian sudah selesai dan tinggal di PAN-RB akan koordinasi dengan Sekretariat Negara [Setneg] untuk finalisasi BP3R ini," ujar Fahri di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Fahri menegaskan bahwa secara struktural, BP3R nantinya akan berada langsung di bawah komando Presiden, bukan di bawah kementerian teknis. Hal ini dimaksudkan agar badan tersebut memiliki kewenangan kuat dalam melakukan konsolidasi lahan dan mengintegrasikan berbagai program lintas sektoral.

Tugas krusial badan ini mencakup penyelesaian sengketa lahan serta penataan kawasan kumuh melalui Gerakan Indonesia Asri. Pemerintah membidik transformasi kawasan padat penduduk menjadi hunian vertikal yang lebih tertata tanpa menghilangkan nilai ekonomi dari lahan-lahan strategis di perkotaan.

"Kawasan kumuh itu kalau kita hitung skemanya, seperti kami sudah dibantu oleh ITB, itu sudah menghitung bahwa kawasan kumuh itu nilai ekonominya tinggi karena tanahnya mahal. Itu bisa kita pakai sebagai skema untuk menghilangkan kawasan kumuh di seluruh Indonesia. Semuanya akan digunakan karena itu kan ada renovasi, penataan kawasan, ada pembangunan rumah vertikal," tambahnya.

Melalui skema konsolidasi tanah dan pembangunan hunian vertikal, pemerintah optimistis dapat mempercepat penghapusan kawasan kumuh sekaligus meningkatkan suplai rumah bagi masyarakat.

Sebelumnya, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Panangian Simanungkalit, memberi sinyal bahwa pembentukan BP3R berpeluang direalisasikan pada Triwulan I/2026. Bahkan, Presiden Prabowo disebut telah menetapkan kandidat yang akan memimpin badan tersebut.

“Sebelum Lebaran diharapkan sudah terbentuk. Kalau bisa dalam waktu dekat. Alasan Presiden membentuk BP3R karena janji pemerintah ada di sana,” ujar Panangian saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Panangian menjelaskan, BP3R nantinya akan bertugas mengeksekusi pembangunan perumahan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, termasuk menjalankan kebijakan hunian berimbang. Kebijakan ini mewajibkan pengembang perumahan skala besar membangun hunian dengan komposisi satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana atau bersubsidi.

Pengembang dapat memenuhi kewajiban tersebut melalui pembangunan langsung atau dengan skema pembayaran tunai kepada pemerintah. Dalam struktur kelembagaan yang dirancang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berperan sebagai regulator, sementara BP3R menjadi pelaksana di lapangan.

“Nanti ada dua peran. Kementerian PKP sebagai pembuat kebijakan, BP3R sebagai eksekutor, termasuk menangani persoalan-persoalan utang pengembang yang bisa ditagih,” imbuh Panangian.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Daerah Sumatra Barat menyatakan belum membaca dan menerima Surat Keputusan (SK) Pencabutan Izin 28 Perusahaan yang diumumkan Menteri Sekretariat Negara Indonesia Prasetyo Hadi.

Hal tersebut membuat Pemda Sumbar belum bisa menindaklanjuti terkait perusahaan-perusahaan yang telah dirilis sebelumnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin mengakui telah mengetahui adanya kebijakan tersebut, namun untuk menindaklanjuti di daerah, dimana terdapat 6 perusahaan di antaranya ada di Sumbar. Tapi untuk menindaklanjuti itu, perlu adanya juknis yang dituangkan dalam SK.

“Saya tidak tahu apakah sudah ada SK atau tidak. Kalau ada, harusnya SK Pencabutan Izin 28 Perusahaan itu sampai ke tiga provinsi yang terdampak bencana yakni Aceh, Sumatra Utara, dan termasuk ke Sumbar. Tapi khusus di Sumbar, belum kami terima SK nya sampai saat ini, saya tidak tahu di provinsi lainnya seperti apa,” katanya, Selasa (27/1/2026).

Dia menyampaikan adapun status total lahan yang ada di Sumbar ikut dicabut izinnya luasnya mencapai 191.038 hektar dari 6 perusahaan. Adapun 6 perusahaan yang ada di Sumbar yang diumumkan dicabut izinnya itu tersebut adalah PT Minas Pagai Lumber dengan luas lahan 78.000 hektar, PT Biomass Andalan Energi 19.875 hektare, PT Bukit Raya Mudisa 28.617 hektare, PT Dhara Silva Lestari 15.357 hektare, PT Sukses Jaya Wood 1.584 hektare, dan PT Salaki Summa Sejahtera 47.705 hektare.

Ferdinal bilang untuk menindaklanjuti keputusan itu, perlu ada juknis lebih lanjut oleh pemerintah pusat, yang kemudian dapat dipedoman bagi pemerintah daerah saat turun ke lapangan di 6 perusahaan yang ada di Sumbar tersebut. Hal ini dikarenakan, apabila penutupan izin usaha disampaikan pemerintah pusat, harus diiringi dengan mengeluarkan SK.

“Nah, bagaimana status lahan dari 28 perusahaan atau 6 perusahaan diantaranya yang ada di Sumbar itu selanjutnya, kami di daerah belum bisa mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Apakah jadi lahan milik negara, atau seperti apa?” tegasnya.

Dia khawatir, apabila tidak ada SK lebih lanjut terkait pencabutan 28 izin perusahaan dimaksud, akan muncul anggapan dari masyarakat sekitar perusahaan tersebut, melakukan semacam penjarahan, karena masyarakat menganggap, apabila izin sudah dicabut, lahan jadi milik negara bukan milik perusahaan.

“Padahal kondisi perusahaan-perusahaan itu seperti yang disampaikan pemerintah masih beroperasi. Bisa saja pihak perusahaan menangkap masyarakat yang melakukan penjarahan, karena alasan mereka bisa saja tidak ada SK dari pemerintah. Jadi, bagaimana nasib lebih lanjut perusahan dimaksud, harus ada SK dulu,” ucap dia.

Selain itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar, Yudhi Ichsan mengaku telah mengetahui keputusan dari Presiden Prabowo terkait pencabutan izin yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (20/1) malam lalu.

Berdasarkan data Mensesneg RI, enam perusahaan yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran di Sumbar ini, setelah adanya proses audit yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di wilayah Sumatra, pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumbar.

Terkait 6 perusahaan tersebut, Yudhi mengatakan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan ESDM dan Dinas Kehutanan provinsi. Soal bagaimana status total lahan yang luasnya 191.038 hektare dari 6 perusahaan yang dicabut izinnya itu, belum diketahui.

“Apakah akan kembali ke negara, atau kembali sebagai pemilik pribadi apabila memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Kami masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat,” tegasnya belum lama ini.

Selain itu, Yudhi juga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, alasan kenapa 6 perusahaan dimaksud sedari awal malah mendapat izin, dan ternyata kini dikemudian hari harus dicabut izinnya.

"Saya belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Karena soal kewenangan izin, berubah-berubah dari beberapa tahun. Ada yang kewenangan pemerintah kabupaten dan kota serta ada juga di provinsi, kemudian di pemerintah pusat. Nanti ada pula jenis izinnya, ternyata ada di pusat kewenangannya," ucap dia.

Sebelumnya dalam siaran pers Kantor Staf Presiden, Mensesneg Prasetyo menyampaikan bahwa langkah pencabutan izin perusahaan tersebut, merupakan bagian dari komitmen pemerintah, dimana Presiden Prabowo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satgas PKH.

Lalu telah ada hasil audit Satgas PKH yang dilaporkan ke Presiden Prabowo, dan presiden menyatakan kegiatan 28 perusahaan itu telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK.

Menteri Pras menegaskan bahwa pemerintah akan terus konsisten dan berkomitmen menertibkan seluruh usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Nasib Hutan Mentawai

Selain itu, keputusan mencabut 28 izin perusahaan setelah menerima hasil audit Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di wilayah Sumatra pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, telah menyelamatkan hutan di Kepulauan Mentawai.

Ketua Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) Rifai mengatakan dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, ternyata terdapat 3 perusahaan yang selama ini telah beroperasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni PT Minas Pagai Lumber (MPL), PT Biomass Andalan Energi (BAE), dan PT Salaki Summa Sejahtera (SSS).

“Kami mengapresiasi langkah tegas pemerintah dalam mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) ini. Keputusan ini kami menaruh harapan, dengan berhentinya kegiatan 3 perusahaan di Mentawai ini, hutan Mentawai pun bisa diselamatkan dari kepunahan,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (21/1) lalu.

Pengumuman pencabutan izin 28 perusahaan ini telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pada Selasa 20 Januari 2026 malam di Jakarta, yang mencakup pencabutan izin di wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh.

Dengan adanya kebijakan Prabowo ini, turut mengakhiri dominasi panjang eksploitasi hutan, terutama oleh PT MPL yang telah beroperasi hampir setengah abad (sejak 1970-an) dengan luas konsesi mencapai 78.000 hektar.

“Selain MPL, SSS juga sudah beroperasi sejak lama, yakni pada 2004 dengan luas 47.605 hektar. Sementara BAE diterbitkan izinnya pada 2018, dengan luas 19.875 hektar. Kami mengapresiasi pencabutan ini, keputusan ini yang sudah lama ditunggu,” tegasnya.

Meski mengapresiasi, Rifai mengharapkan keputusan pencabutan ini tidak hanya respon sesaat atas kejadian bencana. Tetapi harus menjadi awal pembaharuan tata kelola hutan di Kepulauan Mentawai, sesuai dengan kondisi Mentawai sebagai kepulauan yang didominasi oleh pulau-pulau kecil yang sangat rentan oleh aktivitas yang eksploitatif.

Oleh karena itu, YCMM menekankan bahwa pencabutan izin ini harus menjadi awal dari pembangunan Mentawai yang berkelanjutan. Dimana usai adanya keputusan pencabutan ini harus ditindaklanjuti yaitu pemerintah menghentikan secara permanen pemberian PBPH PT. Sumber Permata Sipora dan PT. Landarmil Putra Wijaya demi menjaga daya dukung lingkungan pulau-pulau kecil di Mentawai.

“Kami meminta supaya kedepannya pemerintah untuk tidak lagi menerbitkan izin PBPH baru di Mentawai,” ucapnya.

Kemudian, YCM meminta Pemprov Sumbar dna Pemkab Kepulauan Mentawai menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Hutan Mentawai yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai pulau-pulau kecil.

Selanjutnya Pemkab Kepulauan Mentawai diharapkan untuk mengalokasikan program dan anggaran yang cukup untuk mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat, sebagai syarat sebagai syarat pengajuan Hutan Adat ke tingkat nasional, guna memastikan hutan kembali dikelola oleh masyarakat lokal sesuai kearifan setempat.

“Kami juga meminta kepada Satgas PKH, Dinas Kehutanan Sumbar dan jajaran Polres Kepulauan Mentawai untuk melakukan pengawasan guna memastikan ketiga perusahaan tersebut tidak melakukan aktivitas perusahaan pasca-pencabutan izin ini,” pinta dia.

Rifai juga mengajak semua pihak untuk mendukung masyarakat adat Mentawai memperkuat praktik pengelolaan hutan sesuai dengan adat, budaya dan kearifan lokal, yang terbukti mampu mewujudkan bisa menjadi model pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

“Saatnya hutan Mentawai dikelola dengan kearifan lokal yang menjaga air, tanah, dan budaya kita, sekaligus memberikan kesejahteraan nyata bagi masyarakat lokal, bukan bagi segelintir pemilik modal," tutupnya.