Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak kalangan intelektual yang tergabung dalam Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk menghadirkan inovasi dan pemikiran terkait kebijakan perumahan yang berpihak kepada masyarakat.

“PIKI kan intelektual, tentu saya harapkan pikiran-pikirannya menjadi solusi dan bisa membumi, artinya bisa digunakan, bermanfaat bagi rakyat Indonesia,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar, ketika dijumpai di sela-sela Kongres PIKI, Jakarta, Kamis.

Ara menyampaikan sejumlah terobosan kebijakan di sektor perumahan yang telah ia terapkan selama masa Kepresidenan Prabowo Subianto, yakni pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta PPN DTP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kemudian juga terobosan-terobosan, sehingga kuota rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah kan tahun kemarin dan tahun ini, itu (kuotanya) 350 ribu,” ucap Ara.

Selain itu, pemerintah juga menghadirkan berbagai inovasi kebijakan seperti program Kredit Program Perumahan (KPP) serta skema Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat.

Ara juga menyampaikan bahwa pemerintah meningkatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara signifikan pada 2026, dari 45 ribu menjadi 400 ribu unit rumah yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan prioritas pada daerah miskin yang didasarkan oleh data sehingga menjadi tepat sasaran.

Di tengah keterbatasan anggaran, Menteri PKP menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong terobosan melalui kolaborasi dengan sektor swasta, antara lain melalui skema FLPP swasta dan BSPS swasta untuk memperluas akses pembiayaan dan pembangunan rumah bagi masyarakat.

Peran kalangan intelektual juga dinilai penting untuk menghadirkan gagasan yang mampu memperkuat kebijakan tersebut.

“Jadi tentu pemikiran-pemikiran, ide-ide itu bisa dilakukan oleh teman-teman PIKI, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro negara, dan juga pro kepada dunia usaha untuk menggerakkan ekonomi,” kata Ara.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto hendak membuntuk Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R).

Fahri menjelaskan bahwa rencana pengembangan BP3R tersebut disampaikan Prabowo beberapa pekan lalu sebagai bentuk upaya percepatan pembangunan program 3 juta rumah pada tahun ini.

"Tentu itu yang membuat beliau memang menagih sehingga beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu lalu saya dipanggil untuk menjelaskan kenapa ini tidak bisa dipercepat," kata Fahri dalam agenda The Hud Institute di Tangerang, Rabu (14/1/2026).

Fahri lantas menjelaskan BP3R tersebut akan bertugas untuk mengintegarsikan kebijakan serta dampaknya terhadap supply dan demand perumahan bagi MBR.

"Badan Baru itu adalah mengintegrasikan kebijakan, supply dan demand kita, supaya seluruhnya ada dalam satu mekanisme social housing atau public housing yang komprehensif," imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Panangian Simanungkalit, memberi sinyal bahwa pembentukan BP3R berpeluang direalisasikan pada Triwulan I/2026. Bahkan, Presiden Prabowo disebut telah menetapkan kandidat yang akan memimpin badan tersebut.

“Sebelum Lebaran diharapkan sudah terbentuk. Kalau bisa dalam waktu dekat. Alasan Presiden membentuk BP3R karena janji pemerintah ada di sana,” ujar Panangian saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Panangian menjelaskan, BP3R nantinya akan bertugas mengeksekusi pembangunan perumahan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, termasuk menjalankan kebijakan hunian berimbang.

Kebijakan ini mewajibkan pengembang perumahan skala besar membangun hunian dengan komposisi satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana atau bersubsidi.

Pengembang dapat memenuhi kewajiban tersebut melalui pembangunan langsung atau dengan skema pembayaran tunai kepada pemerintah. Dalam struktur kelembagaan yang dirancang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berperan sebagai regulator, sementara BP3R menjadi pelaksana di lapangan.

“Nanti ada dua peran. Kementerian PKP sebagai pembuat kebijakan, BP3R sebagai eksekutor, termasuk menangani persoalan-persoalan utang pengembang yang bisa ditagih,” imbuh Panangian.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) memunculkan beragam respons dari pemangku kepentingan.

Di satu sisi, pemerintah menilai kehadiran lembaga khusus diperlukan untuk mempercepat realisasi program perumahan nasional. Di sisi lain, pelaku industri menilai pembentukan badan baru belum menjadi kebutuhan mendesak.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Panangian Simanungkalit, memberi sinyal bahwa pembentukan BP3R berpeluang direalisasikan pada Triwulan I/2026. Bahkan, Presiden Prabowo disebut telah menetapkan kandidat yang akan memimpin badan tersebut.

“Sebelum Lebaran diharapkan sudah terbentuk. Kalau bisa dalam waktu dekat. Alasan Presiden membentuk BP3R karena janji pemerintah ada di sana,” ujar Panangian saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Panangian menjelaskan, BP3R nantinya akan bertugas mengeksekusi pembangunan perumahan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, termasuk menjalankan kebijakan hunian berimbang. Kebijakan ini mewajibkan pengembang perumahan skala besar membangun hunian dengan komposisi satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana atau bersubsidi.

Pengembang dapat memenuhi kewajiban tersebut melalui pembangunan langsung atau dengan skema pembayaran tunai kepada pemerintah. Dalam struktur kelembagaan yang dirancang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berperan sebagai regulator, sementara BP3R menjadi pelaksana di lapangan.

“Nanti ada dua peran. Kementerian PKP sebagai pembuat kebijakan, BP3R sebagai eksekutor, termasuk menangani persoalan-persoalan utang pengembang yang bisa ditagih,” imbuh Panangian.

Melalui kehadiran BP3R, Satgas Perumahan optimistis target pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat tercapai. Pemerintah disebut tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga kolaborasi pembiayaan dengan pengembang dan pelaku usaha.

Respons Pengembang

Di sisi lain, rencana pembentukan BP3R mendapat tanggapan kritis dari kalangan pengembang. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) menilai pembentukan lembaga baru belum menjadi urgensi utama dalam mengatasi backlog perumahan nasional.

Sekretaris Jenderal DPP REI, Raymond Arfandy, menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sejatinya telah memiliki struktur kelembagaan yang memadai, yakni melalui Kementerian PKP dan Satgas Perumahan.

“Pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan dalam hemat kami belum terlalu mendesak. Kita sudah memiliki Kementerian PKP maupun Satgas Perumahan,” ujar Raymond kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

Menurut Raymond, alih-alih menambah institusi baru, pemerintah sebaiknya lebih fokus pada terobosan kebijakan yang memperlancar sistem penyediaan rumah serta mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat.

“Jalan keluarnya bukan menambah institusi. Dengan kelembagaan yang ada, seharusnya dibuat terobosan dan konsep baru untuk sistem penyediaan dan pembelian rumah rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan besar-besaran pembangunan dan renovasi perumahan nasional melalui pembentukan lembaga khusus. Hal tersebut disampaikan Fahri usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara, Selasa (30/12/2025).

Fahri menyebut pesan Presiden sejalan dengan mandat sejumlah undang-undang yang mengamanatkan pembentukan lembaga khusus untuk menangani persoalan perumahan secara terintegrasi, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga manajemen hunian berbasis sosial.

“Intinya memang harus ada lembaga yang nanti mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, serta manajemen hunian yang berbasis hunian sosial,” ujar Fahri.

Dengan beragam pandangan tersebut, pembentukan BP3R menjadi agenda kebijakan yang masih menyisakan ruang perdebatan, terutama terkait urgensi, efektivitas, dan pembagian peran dengan institusi yang telah ada.

Kendala Penyerapan Rumah Subsidi

Pembentukan BP3R juga bertujuan untuk mengakselerasi program 3 Juta Rumah, termasuk perumahan subsidi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp29,2 triliun sepanjang 2025.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa realisasi tersebut hanya mencapai 82,9% dari total pagu yang disediakan sepanjang 2025 sebesar Rp34,64 triliun.

“Ini kontribusi APBN terhadap perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di sini bisa kita lihat realisasi program KPR FLPP sebesar Rp29,20 triliun,” jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Secara kuantitas, total unit yang tersalurkan sepanjang 2025 hanya sebesar 278.868 unit dari total kuota yang disediakan sebesar 350.000 unit.

Adapun sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur pembiayaan FLPP menjelaskan bahwa tidak maksimalnya serapan kuota tersebut terjadi akibat kendala pasokan.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa dari sisi pasar (demand), sebenarnya banyak masyarakat yang hendak memanfaatkan program rumah subsidi tersebut.

“Mengapa tidak tembus 300.000-an? Karena potensi supply-nya yang masih sulit. Demand sebenarnya tinggi, tetapi kemampuan supply untuk mendukung agar matching dengan permintaan itu yang masih menjadi tantangan,” jelas Heru.

Sementara itu, khusus pada 2026, BP Tapera membidik penyaluran rumah subsidi sebesar 285.000 unit.

“Target penyaluran dana FLPP tahun 2026 sebanyak 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana sebesar Rp37,1 triliun,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap hingga saat ini masih terdapat enam juta keluarga yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Wakil Menteri Perumaha dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa enam juta keluarga tersebut masuk kategori tinggal di hunian tidak layak karena buruknya sistem sanitasi yang dimiliki.

"Enam juta keluarga masih tinggal di rumah tidak layak akibat buruknya sanitasi,” kata Fahri dalam agenda Bisnis Indonesia Group (BIG) 40 Conference di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Sejalan dengan hal itu, Fahri menyebut prioritas pemerintah bukan hanya memastikan kepemilikan hunian bagi masyarakat, tetapi juga memperhatikan kualitas hunian dan sanitasi.

Pada saat yang sama, Fahri juga menekankan pentingnya kebijakan perumahan yang berbasis data nasional dan melibatkan koperasi serta pemanfaatan kearifan lokal, baik dari sisi material bangunan maupun konsep pembangunan yang ramah lingkungan.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai penggerak pembangunan sekaligus pilar penting dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.

"Program 3 Juta Rumah yang menjadi arahan Presiden dirancang sebagai kebijakan masif berbasis data untuk menjawab persoalan backlog perumahan dan kualitas hunian masyarakat di seluruh Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Indonesia memiliki 93.554.082 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, backlog kepemilikan rumah mencapai 12.573.383 KK, sedangkan backlog kualitas yakni rumah yang tidak layak huni mencapai 16.597.839 KK.

Kemudian, berdasarkan pemetaan backlog per wilayah, kawasan urban mencatat backlog kualitas sebanyak 2,10 juta keluarga dan backlog kepemilikan mencapai 4,56 juta keluarga.

Adapun, wilayah pesisir memiliki backlog kualitas yang lebih tinggi, yakni 5,22 juta keluarga, dengan backlog kepemilikan sebanyak 2,60 juta keluarga. Angka tersebut menggambarkan persoalan kelayakan hunian masih lebih dominan di kawasan pesisir dibandingkan kawasan perkotaan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, pada pagi ini, Rabu (22/10/2025).

Dari pantauan CNBC Indonesia, Mahendra hadir pada pukul 10:30 WIB. Mahendra didamping oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

Tidak diketahui persis topik yang akan dibahas. Namun, minggu lalu, Purbaya sudah menyampaikan bahwa dirinya akan bertemu dengan Mahendra minggu ini.

Adapun, Purbaya menuturkan dirinya akan membahas mengenai data nasabah kredit macet di bawah Rp 1 juta yang dipegang OJK. Hal ini terkait dengan rencana rencana kebijakan penghapusan kredit macet di bawah Rp 1 juta bagi para calon pembeli rumah KPR dari kalangan MBR.

Namun, Purbaya memberikan sinyal tidak akan melakukan kebijakan ini mengingat permasalahan data yang belum jelas. Pasalnya, pertemuan dengan komisioner BP Tapera pada awal pekan ini, ternyata data 110.000 calon pembeli rumah yang selama ini disebut terhambat karena kredit macet yang tercatat SLIK tak sesuai kenyataan.

"Kan tadinya saya janjikan kalau mereka clear, Kamis saya akan ke OJK minta itu diclearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa, enggak sebanyak itu, enggak ada 110.000," kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, kemarin (21/10/2025).

"Bahkan yang agak clear dari BTN hanya mungkin 3.000. Dan itu pun enggak di bawah Rp 1 juta (kredit macetnya). Yang di bawah 1 juta lebih sedikit lagi," tegasnya.

Bahkan, Purbaya menduga, jumlah nasabah di bawah yang memiliki tunggakan kredit macet di bawah Rp 1 juta dan terhambat SLIK sebetulnya lebih sedikit lagi. Ia menganggap, jumlahnya hanya kisaran 100 orang.

"Jadi saya pikir saya simpulkan yang dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya clearkan namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara (Menteri PKP)," tutur Purbaya.

Oleh sebab itu, Purbaya menilai cara menghapus data nasabah dengan kredit macet di bawah Rp 1 juta tidak akan menyelesaikan masalah permintaan rumah yang disebut-sebut terhambat karena catatan di SLIK OJK.

Jakarta, CNBC Indonesia - Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu backlog perumahan kembali mencuat ke permukaan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkap bahwa hampir 10 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah.

"Jumlah backlog sebanyak 9,9 juta keluarga belum punya rumah, lalu 26 juta tinggal di perumahan yang tidak layak huni," ujar AHY dalam capaian 1 tahun capaian Kemenko infrastruktur, Selasa (21/10/2025).

AHY menekankan bahwa persoalan hunian bukan hanya soal ketersediaan rumah, tetapi juga erat kaitannya dengan kebijakan tata ruang yang makin kompleks, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk.

"Masalah mendasar adalah tata ruang, karena makin terbatasnya ruang, apalagi di perkotaan yang makin padat penduduk," lanjutnya.

Pemerintah menghadapi dilema dalam menyelaraskan pembangunan perumahan dengan kebutuhan lainnya, seperti pertumbuhan industri dan ketahanan pangan. Banyak wilayah yang semula produktif sebagai kawasan pertanian dan perkebunan kini terancam tergusur oleh proyek-proyek properti dan kawasan industri.

"Kebutuhan industri dan perkembangan ekonomi daerah sering membuat kita terbentur dengan kepentingan untuk menjaga lahan agar tetap produktif sebagai kawasan pertanian, perkebunan. Kalau semua terkonversi ke area bisnis dan perumahan maka lahannya makin berkurang, padahal kita ingin ketahanan pangan, ada paradoks yang dilematis," kata AHY.

Dalam catatan CNBC Indonesia, backlog perumahan merupakan isu tahunan yang belum terselesaikan secara signifikan oleh pemerintah sebelumnya. Pemerintah Prabowo-Gibran mengusung misi besar pembangunan rumah rakyat melalui program 3 juta rumah, namun persoalan ketersediaan lahan dan sinkronisasi tata ruang masih menjadi tantangan besar.

Saat ini, program perumahan rakyat tengah difokuskan pada sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar pembangunan tidak hanya cepat, tapi juga terintegrasi dengan akses infrastruktur dasar seperti transportasi, air bersih, dan sanitasi.