JAKARTA - Saat ini lebih dari 53 juta anak terdaftar di sekolah di seluruh Indonesia. Namun di balik capaian tersebut, tantangan untuk memastikan setiap anak belajar di lingkungan yang aman dan setara masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Data PISA 2022 menunjukkan 25% murid perempuan dan 30% murid laki-laki melaporkan pernah menjadi korban perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Survei yang dilakukan Kemendikdasmen di tahun yang sama juga menunjukkan sekitar 36% peserta didik SD dan SMP berisiko mengalami perundungan, sementara 34% berisiko mengalami kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Berdasarkan laporan SIMFONI PPA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Dari 638 kasus di 2021, angka ini terus bertumbuh hingga mencapai 2.162 kasus di 2025. Proporsinya pun meningkat dari 2,5% menjadi lebih dari 6% dari seluruh kasus kekerasan yang dilaporkan secara nasional. Kasus Bocah 6 Tahun Dibully dan Disetrum ke Tiang Listrik hingga Koma, Cuma 1 Pelaku Ditahan Polisi

Untuk itu, PUSKAPA bersama Global Partnership for Education Knowledge and Innovation Exchange (GPE-KIX) dan International Development Research Centre (IDRC), Canada baru saja merampungkan studi bertajuk “Sekolah sebagai Garda Depan: Menguatkan Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah Indonesia”. Studi ini dilakukan sejak 2024 di enam sekolah yang berada di Aceh, Banten, dan Maluku.

Diseminasi hasil studi ini digelar di Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026 dalam gelar wicara. Menghadirkan pembuat kebijakan nasional dan daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan, guru, serta perwakilan sekolah untuk mendiskusikan berbagai tantangan dan praktik baik dalam membangun sekolah yang aman dan setara.

Bahwa sekolah seharusnya tak hanya memberikan pembelajaran akademis, tetapi juga ruang yang aman untuk anak berkembang optimal. “Kesejahteraan murid dalam belajar, kualitas lingkungan belajar, keamanan dari kekerasan adalah penyumbang terbesar dari keberhasilan belajar; kontributor terbesar dari kualitas hasil belajar yang dihasilkan,” kata Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen, Irsyad Zamjani.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya kolaborasi untuk menjadikan sekolah tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga melindungi, menghargai, dan menumbuhkan potensi yang terbaik dari setiap anak Indonesia.

Dalam paparan hasil studi, Kepala Peneliti PUSKAPA, Widi Sari mengungkapkan, kekerasan di sekolah adalah hal yang kompleks dan bisa dipengaruhi berbagai hal. Studi ini memetakannya dengan model sosioekologis, di mana ada empat lapisan yang saling terkait.

Mulai dari pengalaman dan perilaku murid secara individu, lingkungan dan praktik sekolah, struktur kelembagaan dan tata kelola, hingga konteks sosial, historis, dan budaya. Karena itu, pendekatan yang cocok di suatu sekolah di suatu daerah belum tentu cocok di sekolah dan daerah lain. Terlebih daerah tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti pernah mengalami konflik masa lalu.

Sejalan dengan temuan ini, Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN) Maluku Baihajar Tualeka mengatakan, kurikulum yang dibentuk di tingkat nasional tidak selalu bisa mengakomodasi nilai-nilai lokal. Karenanya penting untuk selalu berefleksi dan mengintegrasikan kearifan lokal yang sudah lebih dulu dikenal di setiap daerah. ”Di samping itu, kita juga harus membongkar budaya-budaya lokal yang melestarikan kekerasan, misalnya pendisiplinan melalui hukuman fisik,” ujarnya.

Dosen Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM, Dody Wibowo juga menekankan pentingnya memberikan peningkatan kapasitas dan layanan pemulihan bagi orang dewasa yang mendampingi anak-anak. Khususnya orang tua dan guru, karena mereka dapat mewariskan budaya kekerasan kepada anak. Pada daerah pascakonflik, dampaknya bahkan bisa terus terasa pada generasi yang tidak pernah mengalami masa konflik tersebut.

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Iwan Junaedi menuturkan, sekolah merupakan rumah kedua dari rumah yang sesungguhnya. Rumah bagi anak dan guru. Karena itu, Kemendikdasmen mempunyai program prioritas peningkatan kompetensi guru terkait dengan ini semua. ”Pak Menteri menghendaki agar semua guru paham dengan ke-BK-an. Mengapa? Karena pengembangan kompetensi anak itu oleh semua guru,” katanya.

Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Rini Handayani mengungkapkan adanya tantangan di lapangan. “Regulasi banyak yang sudah dikeluarkan untuk melindungi dan memenuhi hak anak Indonesia. Namun memang kita akui, regulasi ini belum sampai mendarat di masyarakat, terutama di tingkat grassroot (akar rumput),” tuturnya.

Ia memberikan contoh bahwa banyak yang masih tidak mengetahui keberadaan Layanan SAPA 129 untuk pelaporan kekerasan, meskipun sudah digaungkan melalui media nasional. Untuk itu, ia mengajak kita semua untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi dengan bahasa lokal yang lebih mudah dicerna. Rini juga menekankan pentingnya suara dan partisipasi anak dalam setiap lapisan penyusunan kebijakan, karena merekalah yang tahu dan mengalami secara langsung.

Menutup diskusi, Ketua SPPIK UPI Bandung, Hani Yulindrasari selaku moderator menyimpulkan, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bukan hanya tugas sekolah dan guru, tetapi juga membutuhkan ekosistem yang lebih luas. Kolaborasi multisektor, termasuk media, perlu dibangun. ”Regulasi tentu penting, tetapi perlu juga dipastikan bagaimana regulasi ini diimplementasikan dengan baik dan tepat, dengan fokus pada kesejahteraan anak dan juga pihak-pihak lain dalam ekosistem pendidikan,” tandasnya.

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap sejumlah persoalan yang paling banyak dialami tenaga medis, khususnya dokter . Perundungan sesama rekan sejawat jadi keluhan paling banyak yang masuk ke Kemenkes.

Hal itu diungkapkan Budi saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI. Raker membahas perlindungan dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

"Agak mengagetkan saya, ternyata paling banyak yang dikeluhkan oleh dokter adalah perundungan , yang masuk, ya," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Budi berkata, perundungan itu didapat dokter baik dari rekan maupun senior. Selain itu, ia juga membeberkan sejumlah keluhan lain yang masuk.

"Yang menarik adalah ada ancaman dari pasien kalau dia dituntut, ini yang kita mesti jaga dan kita mesti lindungi tenaga medis kesehatan yang benar. Ada ancaman fisik, ya belum tentu dari pasien, ini juga kita mesti jaga terutama di daerah konflik. Yang paling menarik, ada ancaman bullying dari sesama teman sejawat, dan ini tinggi," tutur Budi.

Budi mencontohkan, perundungan itu kerap terjadi bila dokter bertugas di daerah lain yang berbeda universitas atau fakultasnya. "Atau dia masuk mau kerja ada seniornya, ditekan. Dan itu adalah merupakan gangguan yang paling banyak yang kita secara sistematik pun harus melindungi, terutama bagi dokter-dokter muda dan dokter-dokter yang ditugaskan ke tempat lain," ucap Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Drama Korea, Teach You a Lesson, tayang di Netflix sejak 5 Juni 2026. Serial yang diadaptasi dari webtoon tersebut mengangkat isu kekerasan di lingkungan sekolah serta upaya melindungi hak guru di tengah meningkatnya kasus perundungan dan pelanggaran disiplin siswa.

Cerita berlatar Korea Selatan yang tengah menghadapi krisis di dunia pendidikan. Dalam kisahnya, guru digambarkan semakin kehilangan otoritas, sementara berbagai kasus perundungan, intimidasi, dan kekerasan antarsiswa terus terjadi tanpa penanganan yang efektif.

Untuk mengatasi situasi tersebut, pemerintah membentuk lembaga baru bernama Educational Rights Protection Bureau (ERBP) atau Biro Perlindungan Hak Pendidikan. Lembaga ini bertugas menangani berbagai kasus yang mengancam hak guru dan keamanan lingkungan sekolah.

Tokoh utama drama ini adalah Na Hwa-jin yang diperankan Kim Mu-yeol. Ia merupakan inspektur ERBP yang ditugaskan menangani sekolah-sekolah bermasalah. Dalam menjalankan tugasnya, Na Hwa-jin bekerja bersama Im Han-rim yang diperankan Jin Ki-joo serta Bong Geun-dae yang diperankan Pyo Jihoon atau yang lebih dikenal dengan P.O.

Sepanjang 10 episode, tim ERBP menangani berbagai kasus mulai dari perundungan, penyalahgunaan kekuasaan oleh siswa, hingga konflik yang melibatkan tenaga pendidik. Mereka berupaya memulihkan ketertiban sekolah sekaligus memberikan perlindungan kepada korban.

Selain menyajikan adegan aksi, Teach You a Lesson juga menyoroti isu hak pendidikan, perlindungan guru, dan tantangan yang dihadapi sistem pendidikan modern dalam menghadapi kasus kekerasan di lingkungan sekolah.

JAKARTA - Bocah berinisial MWP (6) diduga menjadi korban perundungan ditambah mengalami insiden tersengat listrik di Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Peristiwa berawal ketika MWP meminta izin kepada orang tuanya untuk bermain di taman yang tidak jauh dari rumah pada Minggu, 7 Juni 2026.

Beberapa waktu kemudian, keluarga menerima kabar korban mengalami luka di bagian belakang kepala dan luka lecet pada kedua kaki.

Dari informasi diperoleh, korban berinteraksi dengan dua orang yang usianya lebih tua berkisar 13 tahun dan 18 tahun. Dalam video dan informasi beredar di media sosial, korban sempat dibawa ke sebuah tiang penerangan taman sebelum akhirnya mengalami sengatan listrik yang diduga berasal dari instalasi tiang tersebut.

Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis di RSCM dan mengalami kondisi kritis selama beberapa jam. Keluarga menyebut pascakejadian korban mengalami trauma menjadi takut bertemu orang lain dan sering mengeluhkan rasa sakit.

Mengetahui korban perundungan dan tersengat listrik, Kantor Aghasar Law Firm memberikan pendampingan hukum secara probono kepada MWP pada Kamis, 11 Juni 2026. Pada hari yang sama, ibu korban memberikan kuasa kepada tim hukum untuk melakukan advokasi dan pendampingan selama proses hukum berlangsung.

Kuasa hukum korban, Irfan Aghasar mengatakan seluruh proses penanganan perkara harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak mengingat korban masih berusia 6 tahun dan diketahui memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas. "Seluruh proses hukum harus mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak,” ujar Irfan, Sabtu (13/6/2026).

Negara wajib memastikan hak-hak anak korban terlindungi secara maksimal, termasuk hak atas pemulihan fisik dan psikologis.

Menurut dia, penyelidikan tidak boleh hanya berfokus pada penyebab langsung korban tersengat listrik. Aparat penegak hukum juga perlu mendalami dugaan adanya rangkaian tindakan perundungan, pemalakan, atau bentuk kekerasan lain yang mungkin terjadi sebelum peristiwa.

"Jika benar terdapat dugaan perundungan maupun pemalakan yang berlangsung berulang sebelum kejadian, maka hal tersebut perlu ditelusuri secara mendalam karena dapat menjadi petunjuk penting mengenai motif dan rangkaian peristiwa yang terjadi," ungkapnya.

Selain aspek pidana, kuasa hukum juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis bagi korban mengingat dampak trauma yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengungkap secara utuh kronologi kejadian, termasuk menelusuri seluruh fakta dan bukti yang berkaitan dengan dugaan perundungan terhadap korban.

Dalam perkembangan terbarunya, kedua bocah yang menjadi pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana berdasarkan UU Perlindungan Anak. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas kasus tersebut dijadwalkan akan dikirimkan ke pihak kejaksaan per Senin, 15 Juni 2026.

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan dua anak berinisial ALR (17) dan RM (13) sebagai ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dalam kasus dugaan kekerasan terhadap seorang bocah berkebutuhan khusus (autis) berinisial MWP (6) di kawasan RPTRA Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Video kasus perundungan atau bully tersebut viral di media sosial.

Adapun kedua ABH tersebut diproses berdasarkan Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur larangan melakukan kekerasan terhadap anak.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold E.P. Hutagalung, mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penyelidikan secara menyeluruh setelah menerima laporan dari orang tua korban pada 9 Juni 2026. "Perkara ini kami tangani secara profesional dan mengedepankan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, kedua anak yang diduga terlibat telah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Reynold, Jumat (12/6/2026).

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 7 Juni 2026, sekitar pukul 18.30 WIB di RPTRA Taman Kramat Pulo, Jalan Kramat Pulo Gang 20, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Kedua ABH mengejar korban dan membawanya ke area tiang lampu taman.

Penyidik mengungkap, salah satu ABH memegang kedua tangan korban sementara ABH lainnya memegang kedua kaki korban. Korban kemudian diangkat dan kedua kakinya dimasukkan ke bagian tiang lampu sebelum digesekkan ke badan tiang dan diangkat turun beberapa kali hingga korban terjatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri atau koma.

Korban kemudian dibawa keluarganya ke sejumlah rumah sakit hingga akhirnya menjalani perawatan di RSCM karena diduga mengalami sengatan listrik. Setelah mendapatkan perawatan intensif, kondisi korban kini telah membaik dan diperbolehkan pulang.

Kasat PPA-PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia Shinta, mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, menyita barang bukti berupa pakaian korban, pakaian para pelaku, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. "Dari hasil pemeriksaan, para ABH mengaku tidak mengetahui bahwa tiang lampu tersebut memiliki aliran listrik. Namun perbuatan yang mengakibatkan korban mengalami luka dan harus menjalani perawatan tetap menjadi dasar proses hukum. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk segera dikoordinasikan dengan Jaksa Penuntut Umum," ujar Rita.

Rita menuturkan, pelaku ALR (17 tahun 11 bulan) akan dilakukan penahanan karena telah memenuhi syarat usia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan RM (13) tidak dapat ditahan dan dikembalikan kepada orang tuanya dengan kewajiban wajib lapor selama proses penyidikan berlangsung.

"Hak-hak korban dan ABH tetap kami penuhi. Kami juga berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, pekerja sosial, serta pihak kejaksaan agar proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

BALI - Seorang siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17, Tabanan, Bali, Gede Bagus Abimanyu memanfaatkan kesempatan untuk bisa curhat ke Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan Prabowo, dirinya mengaku sering diejek saat duduk di Sekolah Dasar (SD) dan berharap bisa menghentikan praktik bullying di sekolah.

Curhatan itu disampaikan Gede Bagus di tengah kegiatan Presiden Prabowo meninjau langsung SRMP 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026). “Saya adalah anak dari seorang penatu, saya dari kecil sudah ditinggal oleh ayah saya, ibu saya merawat saya sendirian dan ia selalu mengajarkan saya untuk selalu jujur, semangat dan pantang nyerah,” kata Gede Bagus di hadapan Prabowo.

“Saya saat masih sekolah dasar, sering mendapatkan ejekan dari teman-teman, karena saya anak yang pendiam dan tidak terlalu suka berkumpul dengan teman-teman,” sambungnya.



Ia mengaku dirinya hampir putus asa karena aksi perundungan dan sempat tidak masuk sekolah beberapa hari. Namun, katanya, ibunya terus memberikan dukungan untuk semangat belajar.

“Dulu, saya pernah hampir putus asa dan tidak masuk sekolah beberapa hari. Tapi ibu saya memberikan saya dukungan sampai saya memiliki semangat kembali untuk belajar,” ujarnya.

Bagus mengatakan dirinya melawan rasa trauma sejak berkenalan dengan teman-teman baru di SRMP 17. Dia kini ditunjuk sebagai anggota dari organisasi sekolah Anti-Bullying.

“Saya harap dengan gelar ini saya dapat untuk mencegah bullying di sekolah dan dapat menjaga teman-teman saya agar tidak merasakan hal yang saya rasakan dahulu,” ungkapnya.

“Saya ingin menyampaikan bahwa, sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo. Dia mengaku, merasa terbantu dengan adanya progam tersebut.

“Untuk Bapak Presiden, saya berterima kasih atas program Sekolah Rakyat ini. Keluarga kami jadi, saya merasa sangat terbantu dengan program ini. Saya tidak tahu harus berkata apalagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” jelasnya.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) memperkuat sekolah aman dan nyaman di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, Kemendikdasmen pun menggandeng Pemerintah Australia.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti melakukan penandatanganan lembar komitmen dengan pemerintah Australia yang diwakili Wakil Dubes Gita Kamath dalam acara penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di sekolah Mitra Inovasi yang berada di 5 provinsi dan 20 kota dan penyerahan buku “Ketika Sekolah Melindungi” di Artotel Senayan, Selasa (2/6/2026).

Menurut Abdul Mu’ti, pihaknya memang menerapkan paradigma baru dalam pendekatan pendidikannya yang dituangkan dalam Permendikdasmen No. 6/2026 dan Kepmendidaksmen No. 17/2026. Yakni, mindful, meaningful, dan joyful.

"Kami lebih menerima semua murid dengan sepenuhnya keadaan mereka,’’ kata Mu’ti menerangkan filosofinya.

Selain itu, karakter baik di basis pendidikan dasar dan menengah juga harus meaningful dan joyful.

’’Kami lebih mengartikan dengan menggembirakan. Bukan dengan lucu. Juga aspek humanis, inklusif, dan partisipatif. Juga tidak content-heavy, tapi how weel mereka,’’ tambahnya.

Abdul Mu’ti juga tak lupa mengucapkan terima kasih khususnya kepada pemerintah Australia. Yang melalui Program Inovasi, melakukan diseminasi modul dan implementasi perilaku baik di sekolah-sekolah yang menjadi mitranya.

Di sisi lain, Gita Kamath juga menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus bersinergi dengan Kemendikdasmen terkait program ini. "Kami percaya bahwa peningkatan kemampuan belajar siswa juga dihasilkan dari lingkungan yang aman dan nyaman,’" tandasnya.

Penerapan program di setiap sekolah dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing. Namun seluruh pendekatan tetap berfokus pada pencegahan perundungan dan penguatan karakter.

SDN Sedatigede 2 Sidoarjo menjalankan program Sahabat yang melibatkan orang tua. Pendekatan tersebut disesuaikan dengan kondisi keluarga siswa yang memiliki keterbatasan waktu.

“Kami menerapkan program Sahabat. Intinya, menerapkan program berkelakuan baik kepada siswa dengan pendekatan yang berbeda,’’ kata Faizatul Fitriyah, staf pengajar SDN Sedatigede 2.

Ia mengatakan, program ini dirancang untuk melibatkan peran orang tua, secara kualitatif. Selain itu juga disesuaikan dengan kebutuhan rata-rata murid di sana yang memiliki orang tua sibuk dan tak punya banyak waktu dengan anaknya.

Sementara SDN Pucang 1 Sidoarjo mengedepankan penguatan karakter melalui kunjungan rumah. “Pada intinya, kami kerap home visit,” kata Rizki Tri, staf pengajar SDN Pucang 1.

Ia mencontohkan, pernah menangani kasus bullying dengan mendatangi rumah baik pelaku maupun korban, untuk berkoordinasi dengan orang tuanya. Semua dipaparkan, tanpa ada judgement.

“Sehingga orang tua juga bisa ikut membantu menyelesaikan masalah ini. Hasilnya, kasus itu berakhir dengan baik, di mana pelaku menyesal dan korban juga menjadi lebih asertif,” kata Riski.

Meski berbeda-beda, output yang dihasilkan di semua sekolah seperti di Tarakan, Tuban, dan Sidoarjo sama. Sehingga, peserta didik merasa terlindungi, aman, nyaman, dan lebih percaya diri, serta tahu yang harus dilakukan dan bersikap.

“Seperti ada siswa yang tidak sengaja ketumpahan air gara-gara kecerobohan anaknya. Alih-alih marah, dia malah berkata “Tidak apa-apa, bu. Nanti bisa kering sendiri,” kata Mila Syakrina, Guru SDN 06 Tarakan.

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Anti Bullying Sedunia, Sekolah Yehonala menyelenggarakan rangkaian kegiatan edukatif yang melibatkan siswa, orang tua, serta berbagai instansi terkait sebagai bentuk komitmen nyata dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK dengan menghadirkan narasumber dari berbagai pihak yang kompeten di bidangnya. Hal ini sejalan dengan komitmen sekolah untuk tidak mentolerir segala bentuk bullying serta memastikan setiap penanganan dilakukan secara tepat, objektif, dan bertanggung jawab.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyuluhan untuk siswa SD yang dibawakan oleh Satbinmas Polresta Barelang pada pukul 08.30–09.30 WIB di lapangan sekolah. Dalam sesi ini, siswa diajak memahami pentingnya saling menghargai melalui pendekatan yang interaktif.

Kegiatan ditutup dengan simbolisasi cap jempol pada banner berbentuk pohon sebagai representasi bahwa setiap kebaikan yang dilakukan akan tumbuh dan berdampak positif bagi lingkungan sekitar.

Selanjutnya, pada pukul 10.00–11.00 WIB, Sekolah Yehonala mengadakan seminar bagi orang tua siswa SD yang menghadirkan BPMP Kepulauan Riau. Seminar ini bertujuan meningkatkan pemahaman orang tua mengenai peran penting keluarga dalam mencegah dan menangani bullying sejak dini.

Kegiatan berlanjut dengan penyuluhan untuk siswa SMP pada pukul 11.00–12.00 WIB yang disampaikan oleh DP3AP2KB Unit PPA. Dalam sesi ini, siswa tidak hanya mendapatkan edukasi, tetapi juga diajak berkomitmen melalui penandatanganan banner sebagai bentuk deklarasi bersama #yehopledge #antibullying #SekolahAmanDanNyaman.

Pada sesi terakhir, penyuluhan untuk siswa SMA/SMK dilaksanakan pada pukul 14.00–15.00 WIB yang juga diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan saling menghargai.

Melalui kegiatan ini, Sekolah Yehonala ingin menegaskan bahwa upaya pencegahan bullying tidak hanya dilakukan melalui kebijakan, tetapi juga melalui edukasi, kolaborasi, dan keterlibatan aktif seluruh pihak, termasuk siswa, orang tua, dan instansi terkait.

“Setiap anak berhak merasa aman, nyaman, didengar, dan dilindungi. Pencegahan bullying harus dimulai dari kesadaran bersama—baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun pergaulan sehari-hari,” ujar Cevy Amelia, selaku psikolog sekaligus narasumber dalam kegiatan tersebut.

Melanjutkan hal tersebut, komitmen terhadap penanganan yang tepat dan bertanggung jawab juga ditegaskan oleh narasumber lainnya.

“Karena itu, kami tidak mentolerir segala bentuk perundungan, dan berkomitmen untuk memastikan setiap proses penanganan dan pendampingan dilakukan secara tepat, objektif, serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi siswa,” ujar Anggi Heru M., M.I.Kom., Trainer dari BPMP Provinsi Kepulauan Riau, Kemendikdasmen.

Sekolah Yehonala juga terus memperkuat sistem pencegahan dan perlindungan siswa melalui berbagai upaya, termasuk edukasi berkelanjutan, pendampingan, serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait.

Sekolah Yehonala mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan pendidikan yang positif, saling menghargai, serta mendukung perkembangan anak secara optimal.

MALANG - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong generasi muda untuk memanfaatkan ruang digital secara positif, kreatif, dan bertanggung jawab. Sekaligus juga meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pelindungan anak di ruang digital.

Dorongan Kemkomdigi itu sejalan dengan pandangan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang Tri Joko saat menghadiri ajang CommuniAction yang diselenggarakan Direktorat Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi di Malang, Jawa Timur.

“Digitalisasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda,” kata Tri Joko dikutip Jumat (13/2/2026).

Tri Joko menjelaskan berbagai kasus seperti perundungan (bullying), penyebaran konten negatif, hingga pelanggaran UU ITE kerap berawal dari aktivitas di media sosial yang tidak disaring dengan baik. Pasal 27 UU ITE telah diatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten bermuatan negatif, termasuk konten asusila, perjudian, kekerasan, maupun perundungan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi pidana. Tri mewanti-wanti agar mahasiswa berhati-hati dalam mengunggah, membagikan, atau meneruskan informasi. “Saring terlebih dahulu sebelum membagikan, karena banyak perkara yang ditangani kejaksaan berawal dari konten di media sosial,” kata Tri.

Sementara itu, Child Protection Specialist UNICEF Naning Puji Julianingsih menyoroti tingginya intensitas interaksi anak dengan internet. Rata-rata anak mengakses internet selama 5,4 jam per hari, dan 70% di antaranya memiliki lebih dari satu akun media sosial.

Lihat video: Komdigi Kebut Aturan Pembatasan Medsos untuk Anak



Karena itu, pihaknya juga sangat mengapresiasi kegiatan CommuniAction dengan fokus pada tema pelindungan anak. Apalagi lewat segmentasi perserta generasi muda, diharapkan turut menjadi agen pelindungan anak di dunia digital. "Literasi digital penting agar konten yang dibuat tetap bertanggung jawab sesuai aturan," kata Naning.

Masih di ajang CommuniAction seri Malang, praktisi public relations, Reza A. Maulana, mengingatkan partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor krusial dalam mewujudkan pelindungan anak di ruang digital, seperti diamanatkan dalam PP Tunas. Kehadiran PP Tunas menjadi fondasi yang penting, mengingat tingginya angka kasus pornografi anak yang mencapai 5,5 juta kasus.

"Pendampingan terhadap anak serta tanggung jawab dari platform digital juga diperlukan supaya anak-anak benar-benar terlindungi di ruang digital," ujarnya.

Di sisi lain, kreator konten Hari Obbie mengimbau masyarakat untuk mewaspadai perundungan siber serta tidak asal mengejar popularitas saat membuat konten di media digital. Cara itu bisa terhindar dari konsekuensi hukum jika melanggar karena membuat konten yang tidak bertanggung jawab.

“Masyarakat harus peduli dengan konten yang dibuat dan jangan asal mengejar viral. Itulah pentingnya produksi konten yang bertanggung jawab,” kata Hari.

Tenaga Ahli Ditjen KPM Kemkomdigi Dwi Santoso atau Anto Motulz menegaskan pembuatan konten berbasis kecerdasan buatan (AI) harus tetap berpegang pada etika serta tanggung jawab kepada publik. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi AI tidak lantas menghilangkan kewajiban moral kreator untuk menjaga kualitas dan orisinalitas karya.

“AI memang mempermudah kerja termasuk pembuat konten kreator, namun harus tetap memperhatikan proses pembuatannya,” kata Motulz.

Motulz mendorong para kreator muda untuk tidak sekadar mengejar popularitas, tetapi juga menghadirkan nilai guna melalui kontennya. Salah satunya dengan mengangkat potensi lokal sebagai bahan utama dalam produksi konten digital. “Ceritakan potensi daerah serta tips yang produktif sehingga dapat memberikan inspirasi,” ujarnya.

Direktur Informasi Publik, Nursodik Gunarjo saat membuka CommuniAction seri Malangan mengatakan kegiatan ini dirancang untuk memperkuat komunikasi publik terkait perlindungan anak berbasis data, responsif, dan berdampak di tengah dinamika isu digital yang terus berkembang.

“Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat peran Komdigi sebagai penghubung dan penggerak dalam memfasilitasi peningkatan kualitas komunikasi publik antar-kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, hingga generasi muda,” tandas Nursodik.

KALBAR - Detasemen Khusus (Densus 88) Antiteror Polri mengungkap bahwa siswa SMP Negeri Sungai Raya Kalimantan Barat yang melempar bom molotov ke sekolah terinspirasi aksi kekerasan di luar negeri. Juru Bicara Densus 88 Kombes Mayndra Eka Wardhana menyebut hal itu diketahui dari adanya tulisan nama-nama pelaku aksi kekerasan ekstrem pada tas milik pelaku.

"Nama-nama yang tertera adalah pelaku penembakan massal dan sering dijadikan referensi di komunitas ekstrem online," kata Mayndra kepada awak media dikutip, Rabu (11/2/2026).

Dia mencontohkan beberapa nama yang ditulis yakni Stephen Paddock yang melakukan penembakan massal Las Vegas 2017. Ia menyebut aksi itu menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat.

Kemudian Adam Peter Lanza pelaku penembakan Sandy Hook Elementary School di tahun 2012 yang menewaskan anak-anak usia sekolah dasar dan guru. "Sering dijadikan simbol ekstrem kekerasan nihilistik," ujarnya.

Selanjutnya Seung-Hui Cho yang merupakan pelaku penembakan Virginia Tech 2007. Mayndra menyebut kasus ini menjadi yang banyak dianalisis dalam studi tentang lone wolf dan alienasi sosial.

Keempat, Salvador Ramos yakni pelaku penembakan Uvalde, Texas di 2022 yang menargetkan sekolah dasar. Kelima, Luca Traini yakni pelaku penembakan bermotif rasial di Macerata, Italia di 2018 yang berafiliasi dengan ideologi ekstrem kanan.

Terakhir, Mayndra menyebut siswa tersebut juga menuliskan nama Tarrant yang merujuk pada pelaku serangan teror di Christchurch di Selandia Baru pada 2019.

Selain itu, kata dia, pelaku juga turut menuliskan TCC yang merujuk pada singkatan True Crime Community (TCC) atau komunitas kekerasan ekstrem.

"Serta #ZERO DAY yang sering dipakai dalam subkultur kekerasan ekstrem dan merujuk pada hari eksekusi serangan. Juga terkait dengan narasi film “Zero Day” tentang penembakan sekolah," pungkasnya.

KALBAR - Siswa SMPN 3 Sungai Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) diduga melempar bom molotov ke sekolahnya. Peristiwa itu diduga lantaran terduga memiliki motif balas dendam akibat rasa dendam karena di bully.

"Yang bersangkutan merupakan korban perundungan dan memiliki keinginan untuk melakukan balas dendam kepada rekan-rekan yang kerap kali melakukan perundungan terhadapnya," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, Rabu (4/2/2026).

Selain masalah perundungan, Mayndra menyebut, pelemparan molotov tersebut juga diduga kuat berlatar belakang munculnya permasalahan di internal keluarga siswa itu. "Juga diduga kuat menghadapi masalah keluarga," ujarnya.

Mayndra menyatakan, dalam aksi tersebut, ditemukan sejumlah barang bukti di antaranya, lima buah gas portable yang bagian sampingnya direkatkan petasan, paku dan pisau. Lalu, enam buah botol berisi bahan bakar minyak dan sumbu kain atau bom molotov. Dan, satu bilah pisau.

Densus 88 dalam hal ini mendampingi Polda Kalbar dalam melakukan penanganan kasus tersebut mulai dari proses pemetaan hingga pemenuhan alat bukti. "Adapun leading sektor penangganan kasus tersebut adalah Polda Kalimantan Barat," ucapnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar angkat suara mengenai kasus bullying atau perundungan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren (ponpes). Menurutnya, ponpes acapkali dijadikan sebagai objek semata dalam kasus perundungan.

Sebagai informasi, salah satu santri di bawah umur membakar gedung asrama putra Dayah (Pesantren) Babul Maghfirah pimpinan Tgk. Masrul Aidi di Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, Provinsi NAD karena sering menerima tindakan perundungan dari beberapa temannya.

"Sebetulnya kalau bullying itu ya aslinya bukan dari pondok pesantren, cuma pondok pesantrennya kadang-kadang jadi objek, tapi sehebat apapun pesantren jadi target dan jadi objek, tetapi masyarakat juga akan menilai. Sekarang buktinya bahwa walaupun begitu, pondok pesantren sekarang ini peminatnya semakin bertambah," ucap Nasaruddin di Surabaya, dikutip Kamis (27/11/2025).

Nasaruddin juga mengklaim, bahwa sekolah-sekolah umum saat ini tengah mengalami krisis peserta didik, sepi peminat, bahkan hingga tutup. Dirinya pun menyatakan bahwa jumlah peserta didik di madrasah atau pesantren semakin meningkat dari tahun ke tahun.

"Dan sebaliknya juga pendidikan umum sekarang ini banyak yang gulung, banyak yang krisis murid. Mereka itu lari ke madrasah, lari ke pondok. Itu kan urusannya masyarakat ya kan. Karena itu masyarakat itu menilai anak saya nanti di masa depan seperti apa. Jadi, kami punya data di Kementerian Agama bahwa peminat untuk masuk di madrasah itu semakin meningkat dari tahun ke tahun," ucapnya.

Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga menyebut, saat ini masyarakat lebih memilih untuk menyekolahkan buah hatinya ke madrasah atau pesantren. Isu-isu yang menerpa sekolah madrasah ataupun pondok pesantren, sebut Nasaruddin, tidak menurunkan minat masyarakat untuk memasukkan anak mereka ke lembaga pendidikan berbasis keagamaan itu.

"Berarti masyarakat ini kan punya choice-nya sendiri kan. Kenapa mereka masuk ke madrasah, kenapa mereka masuk ke pondok pesantren, walaupun ada isu macam-macam ya, mereka kan sangat objektif juga melihat," pungkasnya.