Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui serangkaian insentif dan relaksasi di sektor keuangan.

Salah satu kebijakan terbaru adalah rencana pemangkasan bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya berkisar 18%–24%.

Kebijakan yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Pemerintah memastikan perubahan hanya berlaku pada tingkat suku bunga, sementara persyaratan program tetap sama.

Plafon pembiayaan juga tidak berubah, yakni maksimal Rp15 juta per debitur, dengan implementasi yang ditargetkan dimulai setelah aturan pelaksana diterbitkan.

Dorongan tersebut hadir di tengah masih tingginya risiko pembiayaan di segmen UMKM. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) UMKM mencapai 4,68% pada Mei 2026, jauh di atas rata-rata NPL industri perbankan yang berada di level 2,17%.

Sepanjang Januari–Mei 2026, NPL UMKM juga konsisten berada di kisaran 4,6%–4,68%, mencerminkan tantangan kualitas kredit yang masih membayangi sektor tersebut.

Meski demikian, penyaluran kredit UMKM tetap menunjukkan pertumbuhan. Kredit untuk segmen usaha mikro meningkat dari Rp658,2 triliun pada April 2026 menjadi Rp664,7 triliun pada Mei 2026.

Sementara itu, kredit usaha kecil naik menjadi Rp509,9 triliun, sedangkan pembiayaan usaha menengah berada di level Rp334,8 triliun. Pemerintah berharap biaya pinjaman yang lebih rendah mampu mempercepat ekspansi pembiayaan dan mendorong lebih banyak pelaku usaha naik kelas.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan industri penjaminan tetap menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan prinsip kehati-hatian (prudent), meski ada rencana penurunan bunga kredit untuk pelaku usaha mikro menjadi 8 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, langkah prudent ini dapat dilakukan melalui penguatan underwriting, monitoring portofolio, serta penetapan pricing yang sesuai dengan profil risiko.

“Rencana penurunan bunga kredit mikro berpotensi memperluas akses pembiayaan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), namun industri tetap perlu menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan prinsip kehati-hatian,” kata Ogi dalam jawaban tertulis di Jakarta, Rabu.

Secara umum, OJK melihat bahwa kondisi ekonomi yang masih dinamis perlu diantisipasi oleh industri asuransi kredit dan penjaminan melalui penguatan manajemen risiko, underwriting, serta pemantauan kualitas portofolio secara lebih ketat.

“Karakteristik UMKM yang sebagian masih memiliki keterbatasan data historis memang menimbulkan tantangan dalam proses penilaian risiko. Namun demikian, UMKM tetap merupakan sektor strategis yang perlu didukung,” kata Ogi.

Oleh karena itu, OJK terus mendorong pemanfaatan data, termasuk akses SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), penguatan tata kelola, serta penerapan mekanisme risk sharing yang sehat agar pertumbuhan pembiayaan dan penjaminan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Ogi menambahkan bahwa target penyaluran KUR sebesar Rp320 triliun pada tahun ini juga memberikan peluang yang cukup besar bagi industri penjaminan untuk meningkatkan volume bisnis dan pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP).

Namun demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang memadai, terutama terkait potensi peningkatan klaim, konsentrasi risiko, dan kualitas kredit debitur.

Terkait profil risiko, Ogi mengatakan bahwa penjaminan produktif pada umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan segmen konsumtif karena sangat dipengaruhi oleh kinerja usaha dan kondisi ekonomi.

Meskipun terdapat kecenderungan sebagian perusahaan melakukan diversifikasi ke segmen konsumtif untuk menjaga kualitas portofolio, fokus utama industri tetap diarahkan pada dukungan terhadap sektor produktif dan UMKM sesuai peran strategis industri penjaminan.

Sebelumnya pada Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga dari program Permodalan Nasional Madani (PNM) diturunkan hingga di bawah 9 persen.

Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini justru membebani pelaku usaha mikro dengan bunga lebih tinggi dibanding pengusaha besar.

Selanjutnya, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menindaklanjuti penyesuaian suku bunga program PNM Mekaar menjadi 8 persen dengan menggelar rapat bersama jajaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta Direksi dan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani.

Pada Senin (22/6), Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penurunan suku bunga layanan pembiayaan PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) menjadi 8 persen akan segera ditindaklanjuti oleh Danantara Indonesia selaku holding BUMN.

“Alhamdulillah, ini tadi sudah diputuskan (suku bunga PNM Mekaar turun menjadi 8 persen) dan akan segera ditindaklanjuti oleh PNM bersama-sama dengan Danantara. Tinggal nanti sedang disiapkan payung hukumnya,” kata Maman Abdurrahman di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6).

Maman mengatakan bahwa pemerintah akan mensubsidi penurunan suku bunga pinjaman dari 18-25 persen menjadi 8 persen tersebut bagi sekitar 10-15 juta nasabah PNM Mekaar.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat bersama jajaran direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta direksi dan dewan komisaris PT Permodalan Nasional Madani, pada Senin (18/5/2026), guna menindaklanjuti penyesuaian suku bunga program PNM Mekaar menjadi delapan persen. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan akses pembiayaan bagi keluarga prasejahtera dan pelaku usaha ultra mikro semakin terjangkau dan tepat sasaran.

"Fokus pembahasan mencakup penguatan akses permodalan bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro dengan tetap menjaga keberlanjutan bisnis, kualitas pembiayaan, serta kesehatan ekosistem Ultra Mikro Holding," ujar Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Dony mengatakan penguatan program dilakukan agar manfaat pembiayaan tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hingga saat ini, kata Dony, PNM Mekaar telah melayani lebih dari 16,2 juta nasabah kelolaan, dengan seluruh nasabah merupakan perempuan pelaku usaha ultra mikro.

"Program tersebut dinilai menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan di berbagai daerah," kata Dony.

Dony menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan program pembiayaan ultra mikro agar dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dony menyebut penguatan pembiayaan ultra mikro harus mampu memperluas akses usaha masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

"BP BUMN dan Danantara mendukung penguatan program pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan," lanjut Dony.

Melalui sinergi antar-BUMN, Dony berharap program pembiayaan ultra mikro semakin mampu meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, memperluas akses ekonomi produktif, serta menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa ekonomi terjadi pada Rabu (13/5), mulai dari marketplace dilarang menaikkan biaya layanan sementara ini hingga dampak rebalancing indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia.

Berikut sejumlah berita ekonomi kemarin yang menarik dibaca kembali pada Kamis pagi ini.

1. Menteri UMKM larang sementara "marketplace" naikkan biaya layanan

Menteri UMKM Maman Abdurrahman melarang marketplace atau platform penjualan secara daring menaikkan biaya layanan sementara ini.

“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan, tidak boleh, sudah tegas itu,” kata Maman usai Kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Badung, Bali, Rabu.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Prabowo instruksikan agar suku bunga PNM di bawah 9 persen

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga dari program Permodalan Nasional Madani (PNM) diturunkan hingga di bawah 9 persen.

"Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen," kata Presiden Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Kemendag targetkan revisi aturan PMSE rampung pekan depan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) selesai pada pekan depan.

“Sekarang Kemendag sedang revisi Permendag Nomor 31 PMSE. Mudah-mudahan sekarang sudah finalisasi, mudah-mudahan minggu depan selesai,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso usai meninjau harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Menko Zulhas: Minyakita mahal di Papua-Maluku karena distribusi

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan tingginya harga minyak goreng rakyat bermerek Minyakita di Papua dan Maluku disebabkan kendala distribusi serta biaya transportasi.

“(Minyakita) yang mahal itu di Maluku dan Papua. Apa artinya? Artinya (ada pengaruh harga dari sisi) transportasi,” kata Zulhas saat meninjau harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. OJK respons MSCI mengeluarkan 18 saham RI dari indeks global

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons keluarnya 18 saham Indonesia dari indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) sebagai konsekuensi jangka pendek dari reformasi integritas dan transparansi pasar modal Indonesia.

“Konsekuensi balancing dari MSCI yang diumumkan hari ini tentu ini jadi bagian dari konsekuensi jangka pendek dari proses reformasi integritas yang kita hadirkan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi di Jakarta, Rabu.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto meminta CEO Danantara Rosan Roeslani untuk memberikan keringanan bunga kredit bagi pelaku usaha ultra mikro hingga di bawah 9%.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam seremonial penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Rabu (13/5/2026) di Kejagung RI.

Menurut Prabowo, suku bunga di program kredit PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yakni PNM Mekaar bagi pelaku usaha ultra mikro terlampau tinggi. Dia menjelaskan bahwa kredit yang disalurkan hingga Rp10 juta bagi pelaku usaha ultra mikro bisa mencapai 24%.

Padahal, menurutnya, pengusaha-pengusaha besar hanya dikenakan bunga sekitar 9% oleh lembaga keuangan.

Untuk itu, Prabowo mengumpulkan deretan menterinya mulai dari Menteri Keuangan hingga CEO Danantara. Kemudian, Prabowo memerintahkan kepada Danantara untuk menurunkan bunga kredit usaha ultra mikro di PNM.

"Ini keputusan politik saya ambil. Bahwa bunga untuk PNM kredit keluarga prasejahtera dari 24% kita turunkan harus di bawah 9%," ujarnya.

Prabowo pun menanyakan kesiapan instruksinya itu kepada CEO Danantara Rosan. Kemudian, Rosan menyanggupi instruksinya itu.

"Masa orang miskin bayar bunga lebih besar dari orang kaya. Terus menerus, kita akan pelajari, di mana sistem kita yang lemah, di mana kita harus perbaiki," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga dari program Permodalan Nasional Madani (PNM) diturunkan hingga di bawah 9 persen.

"Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen," kata Presiden Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini justru membebani pelaku usaha mikro dengan bunga lebih tinggi dibanding pengusaha besar.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyebut pengusaha besar ada yang mendapat bunga sekitar 9-10 persen. Sedangkan pelaku usaha mikro justru mendapat bunga hingga 24 persen.

"Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham," katanya.

Presiden bahkan meminta agar skema bunga baru dapat ditekan hingga di bawah angka 9 persen. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menanggung beban pembiayaan lebih berat dibanding kelompok ekonomi atas.

"Kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya," imbuh Presiden Prabowo.

Pengelolaan PNM sendiri diusulkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

PNM merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang kini menjadi anggota Danantara Indonesia.

Kemenkeu berencana untuk menjadikan PNM sebagai anak usaha di salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Rencana akuisisi PNM tersebut diajukan sebagai salah satu solusi untuk memperlancar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar diturunkan hingga di bawah 9 persen.

Perintah ini disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu (13/5/2026).

“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” kata Presiden.

Prabowo bahkan meminta agar skema bunga baru dapat ditekan hingga di bawah angka 9 persen. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menanggung beban pembiayaan lebih berat dibanding kelompok ekonomi atas.

“Terus menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya,” kataPresiden.

Selain kebijakan penurunan bunga kredit, Presiden juga menekankan pentingnya reformasi regulasi dan percepatan perizinan usaha. Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat investasi dan kegiatan usaha.

“Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun,” katanya.

Tidak hanya itu, Presiden turut meminta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, untuk membentuk satuan tugas khusus deregulasi guna menyederhanakan berbagai aturan yang dinilai tumpang tindih.

Presiden menegaskan bahwa pengusaha yang bekerja secara benar harus diberikan dukungan penuh agar mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian nasional.

“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh, di Indonesia, sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali,” katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)