Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui serangkaian insentif dan relaksasi di sektor keuangan.

Salah satu kebijakan terbaru adalah rencana pemangkasan bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya berkisar 18%–24%.

Kebijakan yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Pemerintah memastikan perubahan hanya berlaku pada tingkat suku bunga, sementara persyaratan program tetap sama.

Plafon pembiayaan juga tidak berubah, yakni maksimal Rp15 juta per debitur, dengan implementasi yang ditargetkan dimulai setelah aturan pelaksana diterbitkan.

Dorongan tersebut hadir di tengah masih tingginya risiko pembiayaan di segmen UMKM. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) UMKM mencapai 4,68% pada Mei 2026, jauh di atas rata-rata NPL industri perbankan yang berada di level 2,17%.

Sepanjang Januari–Mei 2026, NPL UMKM juga konsisten berada di kisaran 4,6%–4,68%, mencerminkan tantangan kualitas kredit yang masih membayangi sektor tersebut.

Meski demikian, penyaluran kredit UMKM tetap menunjukkan pertumbuhan. Kredit untuk segmen usaha mikro meningkat dari Rp658,2 triliun pada April 2026 menjadi Rp664,7 triliun pada Mei 2026.

Sementara itu, kredit usaha kecil naik menjadi Rp509,9 triliun, sedangkan pembiayaan usaha menengah berada di level Rp334,8 triliun. Pemerintah berharap biaya pinjaman yang lebih rendah mampu mempercepat ekspansi pembiayaan dan mendorong lebih banyak pelaku usaha naik kelas.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bercerita bahwa dirinya kaget mengetahui kelompok masyarakat miskin harus membayar bunga kredit untuk usahanya hingga 24%. Bunga tersebut lebih tinggi dari bunga kredit yang diberikan kepada pengusaha besar.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVIII di Lampung pada Rabu (10/6/2026).

Prabowo awalnya menjelaskan bahwa HIPMI mestinya bisa menganalisis fakta bahwa Indonesia merupakan negara kaya, akan tetapi banyak rakyatnya yang hidup sangat susah.

"Masalahnya adalah menurut keyakinan saya bahwa kita telah meninggalkan sendi-sendi yang paling penting yaitu sendi rancang bangun bangsa," ujarnya.

Menurutnya, perekonomian Indonesia sebenarnya disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

"Namun, yang dibesarkan adalah konglomerasi. Saya kaget, saya memang bener disebut saya memang bukan ahli keuangan. Tapi saya kaget, waktu saya kampanye saya berurusan dengan ibu-ibu yang ikut super mikro Mekaar ya, mereka rata-rata bayar bunga itu 24%," ujar Prabowo.

Sementara, pengusaha-pengusaha besar meminjam uang dari bank mendapatkan bunga hanya 9%-10%.

"Bagaimana orang miskin bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar?," tanya Prabowo.

Alhasil, menurutnya kejanggalan-kejanggalan itu coba diluruskan. Prabowo meyakini bahwa Indonesia bisa melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang 1945.

Sebelumnya, dalam seremonial penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada bulan lalu (13/5/2026) di Kejagung RI, Prabowo pun menyinggung perihal mahalnya bunga kredit ultra mikro di PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Prabowo pun mengumpulkan deretan menterinya mulai dari Menteri Keuangan hingga CEO Danantara. Kemudian, Prabowo memerintahkan kepada Danantara untuk menurunkan bunga kredit usaha ultra mikro di PNM.

"Ini keputusan politik saya ambil. Bahwa bunga untuk PNM kredit keluarga prasejahtera dari 24% kita turunkan harus di bawah 9%," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah melaporkan rencana pengambilalihan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terus berlanjut dan telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya mengaku memang belum ada keputusan final. Kendati demikian, dia memastikan bahwa otoritas fiskal dan Danantara tengah menghitung secara matang untung-rugi dari aksi korporasi tersebut terhadap penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Masih dalam proses diskusi. Sudah dibawa, sudah dihitung terus. Saya sudah lapor juga ke Pak Presiden," ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Bendahara negara itu menyampaikan bahwa kepala negara memberikan lampu hijau bagi Kementerian Keuangan untuk terus mengkaji opsi tersebut, asalkan memberikan dampak positif bagi perekonomian.

"Beliau [Prabowo] bilang, 'Ya hitung saja, kalau bagus, kenapa tidak'. Tapi itu kan opsi, bisa iya, bisa tidak," tambahnya menirukan arahan Prabowo.

Saat ini, sambungnya, komunikasi terus dilakukan bersama CEO BPI Danantara Rosan Roeslani. Fokus utama dari diskusi tersebut adalah mencari formula kebijakan yang paling optimal bagi tata kelola keuangan negara sekaligus efektivitas penyaluran kredit kerakyatan.

Rasionalisasi Anggaran Subsidi KUR

Wacana penarikan PNM, yang merupakan anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), ke bawah naungan Kemenkeu pertama kali dilontarkan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada awal Februari lalu.

Langkah ini dipicu oleh evaluasi Purbaya terhadap efektivitas kucuran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp40 triliun yang setiap tahunnya dialokasikan dari APBN kepada perbankan.

Dia menilai, hasil dari subsidi puluhan triliun rupiah yang ditugaskan kepada bank penyalur seperti BRI terkadang kurang terukur atau "tidak jelas".

Menurut kalkulasinya, jika Kemenkeu memiliki Special Mission Vehicle (SMV) penyalur kredit secara langsung seperti PNM maka akumulasi dana subsidi selama empat tahun yang mencapai Rp160 triliun sudah setara dengan modal satu bank skala kecil hingga menengah.

Dia meyakini perubahan tersebut akan membuat realisasi program pemerintah langsung ke nasabah menjadi jauh lebih tepat sasaran.

"Dan uang saya enggak hilang setiap tahun Rp40 triliun. Saya berpikir apakah saya bisa usahakan seperti itu," ujarnya kepada Komisi Keuangan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Guna memuluskan rencana tersebut, Purbaya bahkan sempat melontarkan sejumlah manuver, mulai dari opsi pertukaran (swap) aset antara PNM dengan SMV Kemenkeu di sektor panas bumi, PT Geo Dipa Energi (Persero), hingga ancaman menaikkan tarif pajak bagi BPI Danantara apabila menolak melepas PNM.

Kehati-hatian Danantara

Di sisi lain, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan saat ini pembicaraan dengan Purbaya masih bersifat informal. Kendati demikian, dia menyatakan bahwa perlunya analisis mendalam dan transparansi mengingat PNM merupakan bagian dari ekosistem PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang merupakan perusahaan terbuka.

“Kita perlu analisa secara total, apalagi kan PNM ini juga dimiliki oleh BRI yang mana itu juga public company. Jadi semua prosesnya harus kita jaga, harus proper, dan harus terbuka,” pungkas Rosan saat ditemui selepas acara CNA Summit 2026 di The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Rosan menambahkan bahwa Danantara sejatinya tetap terbuka terhadap berbagai kemungkinan yang ada. Namun, setiap langkah strategis disebut perlu menghormati hak-hak investor minoritas di pasar bursa.

“Pak Menteri baru bicara aja ke saya, baru menyampaikan itu pun sambil berjalan. Kita sih terbuka, kita lihat mana yang terbaik. Tapi kan presentasinya ke kami juga belum. Ini baru bincang-bincang saja,” tutur Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kredit UMKM pada Januari 2026 kembali mengalami kontraksi, bahkan turun lebih dalam dibanding bulan sebelumnya. Kontraksi kredit pada segmen ini utamanya dipicu oleh penurunan kredit modal kerja.

Dalam laporan Perkembangan Uang Beredar yang dirilis BI, penyaluran kredit kepada UMKM mencapai Rp1.482,8 triliun pada Januari 2026, atau mengalami kontraksi sebesar 0,5% secara tahunan (year on year/YoY). Pada Desember 2025, kredit UMKM tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,3% YoY.

“Penyaluran kredit kepada UMKM pada Januari 2026 terkontraksi sebesar 0,5% YoY, setelah mencatat kontraksi sebesar 0,3% YoY pada bulan sebelumnya,” tulis BI dalam laporannya, Senin (23/2/2026).

Otoritas moneter mengungkapkan, kontraksi kredit UMKM pada Januari 2026 ini utamanya disebabkan oleh penurunan kredit modal kerja. Menilik jenis penggunaan, penyaluran kredit modal kerja mencapai Rp991,7 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 4,8% YoY, setelah pada Desember 2025 mengalami kontraksi sebesar 4,2% YoY.

Sebaliknya, penyaluran kredit investasi per Januari 2026 mencapai Rp491,1 triliun, tumbuh 9,5% YoY dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan kredit investasi pada Januari 2026 juga meningkat dibanding Desember 2025 yang sebesar 8,9% YoY.

Kemudian dari sisi skala usaha, BI mencatat bahwa skala usaha mikro mengalami pertumbuhan, sedangkan skala usaha kecil dan menengah mengalami kontraksi.

Pada Januari 2026, penyaluran kredit skala usaha mikro mencapai Rp663,0 triliun, tumbuh sebesar 0,1% YoY setelah pada Desember 2025 mengalami kontraksi sebesar 4,6% YoY.

“Sementara itu, kredit skala usaha kecil dan menengah terkontraksi masing-masing sebesar 1,0% YoY dan 1,1% YoY,” ungkap BI.

BI mengungkapkan, penyaluran kredit skala usaha kecil mencapai Rp488,1 triliun atau mengalami kontraksi 1,0% YoY setelah pada bulan sebelumnya mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,8% YoY.

Penyaluran kredit skala usaha menengah juga mengalami kontraksi sebesar 1,1% YoY pada Januari 2026. Kendati begitu, posisi ini lebih baik dibanding Desember 2025 yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,0% YoY. Adapun pada Januari 2025, total penyaluran kredit untuk skala usaha menengah mencapai Rp331,6 triliun.

Secara umum, kredit yang disalurkan perbankan pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp8.416,4 triliun, tumbuh 10,2% YoY. Realisasi itu meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2025 yang sebesar 9,3% YoY.

“Kredit yang disalurkan oleh perbankan pada Januari 2026 tumbuh lebih tinggi,” ungkap BI dalam laporannya.

Menurut jenis penggunaan, kredit modal kerja (KMK) pada Januari 2026 tumbuh sebesar 4,8% YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 4,4% YoY.

Pertumbuhan KMK yang lebih tinggi ini utamanya didorong oleh sektor listrik, gas, dan air bersih serta sektor konstruksi, yang masing-masing tumbuh 156,0% YoY dan 32,8% YoY. Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan Desember 2025 yang masing-masing tumbuh sebesar 136,1% YoY dan 24,9% YoY.

Kredit investasi (KI) juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 21,9% YoY pada Januari 2026, meningkat dibandingkan Desember 2025 yang sebesar 20,5% YoY. “Peningkatan tersebut terutama bersumber dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, serta sektor konstruksi,” jelas BI.

Selain itu, kredit konsumsi tumbuh sebesar 7,2% YoY pada Januari 2026. Realisasi itu meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,4% YoY.

Kenaikan kredit konsumsi utamanya didorong oleh pertumbuhan kredit multiguna sebesar 9,9% YoY yang meningkat dibandingkan pertumbuhan Desember 2025 sebesar 7,7% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA — Laba PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) berpeluang kembali pulih pada 2026 dengan ditopang akselerasi pertumbuhan kredit yang solid.

Sarah Jane Mahmud, Senior Industry Analyst Bloomberg Intelligence, menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit yang kuat sepanjang 2025 menjadi salah satu katalis bagi bank BUMN tersebut menghadapi 2026.

“Laba Bank Negara Indonesia diperkirakan akan pulih pada tahun 2026 berkat pertumbuhan pinjaman yang kuat setelah lonjakan 15,9% tahun lalu yang dipimpin oleh permintaan dari sektor korporasi,” tulisnya dalam laporan yang ditulis bersama Alison Hor, Senior Associate Analyst Bloomberg Intelligence, Selasa (3/2/2026).

Selain segmen korporasi, pihaknya memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit BNI pada segmen usaha kecil dan berorientasi sosial, sejalan dengan mandat pemerintah, juga berpotensi meningkat pada tahun ini.

Para analis Bloomberg Intelligence itu pun memperkirakan bahwa pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) BBNI yang relatif stagnan pada 2025 berpotensi meningkat pada tahun ini. Hal itu ditopang oleh kuatnya permintaan korporasi, yang meningkat 17,5% pada 2025.

Dalam laporanBisnissebelumnya, BBNI meraup laba bersih tahun berjalan sebesar Rp20,11 triliun hingga Desember 2025. Raihan tersebut menyusut 7,15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY) sebesar Rp21,66 triliun.

Pada tahun lalu, berdasarkan laporan kinerja perseroan yang dipublikasikan, bank dengan logo 46 itu membukukan pendapatan bunga sebesar Rp69,39 triliun, meningkat 4,22% YoY dari tahun sebelumnya Rp66,58 triliun. Pada saat yang sama, beban bunga juga naik 11,33% YoY menjadi Rp29,06 triliun.

Dengan realisasi tersebut, pendapatan bunga bersih (NII) yang diperoleh BNI sepanjang 2025 mencapai Rp40,33 triliun, turun tipis 0,36% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp40,48 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai menggeliat. Hal ini didorong oleh pertumbuhan kredit skala kecil yang tumbuh sebesar 6,8% secara tahunan (year on year/YoY).

Berdasarkan laporan Perkembangan Uang Beredar yang dirilis BI, penyaluran kredit kepada UMKM mencapai Rp1.493,8 triliun, mengalami kontraksi sebesar 0,3% YoY. Kendati begitu, kondisi ini lebih baik dibandingkan kontraksi pada bulan lalu yang sebesar 0,7% YoY.

“Penyaluran kredit kepada UMKM pada November 2025 terkontraksi sebesar 0,3%YoY, lebih baik dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya,” ungkap BI dalam laporannya, Jumat (23/1/2026).

Otoritas moneter mengungkapkan, perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan kredit skala kecil. Pada Desember 2025, kredit skala kecil tumbuh 6,8% YoY menjadi Rp528,1 triliun, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tumbuh 5,9% YoY.

Usaha Skala Mikro Kontraksi

Kendati begitu, kredit UMKM pada skala mikro dan menengah masih mengalami kontraksi, meski lebih baik dibandingkan November 2025 yang masing-masing tumbuh 5,5% YoY dan 0,6% YoY. Pada Desember 2025, kredit UMKM pada skala mikro dan menengah masing-masing terkontraksi sebesar 4,6% YoY dan 2,0% YoY

Adapun menurut jenis penggunaan, kontraksi kredit UMKM pada Desember 2025 dipengaruhi oleh Kredit Modal Kerja sebesar 4,2% YoY, membaik dibanding November 2025 yang sebesar 4,1% YoY.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya mengungkapkan minat penyaluran kredit perbankan terus membaik, tecermin dari persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM.

Perry mengatakan, masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut menjadi alasan bank belum maksimal menyalurkan kredit ke segmen ini. “Kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut,” kata Perry dalam konferensi pers Hasil RDG Bulanan, Rabu (23/1/2026).

Tren Pembiayaan Turun

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya menyampaikan bahwa terdapat tren pertumbuhan pembiayaan yang cenderung melambat dalam kurun waktu setahun terakhir.

Menurutnya, kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global dan nasional, adanya perubahan pola konsumsi masyarakat sebagai dampak dari tekanan daya beli pada masyarakat kelas menengah ke bawah, risiko kredit UMKM yang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya, dan proses pemulihan dari dampak pandemi Covid-19 yang relatif lebih lambat dibandingkan korporasi.

Kendati begitu, Dian menyebut bahwa perbankan masih cukup optimistis terhadap pertumbuhan kredit UMKM, tecermin dari kredit UMKM yang masih diproyeksikan tumbuh positif pada akhir 2026.

“Berbagai program dan kebijakan dari Pemerintah diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kepada debitur UMKM yang memiliki prospek usaha baik untuk melakukan ekspansi,” ujar Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) mengungkap pelaku usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM) sektor konveksi masih menghadapi tantangan besar dalam hal permodalan.

Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman mengatakan program kredit usaha rakyat (KUR) dan Kredit Investasi Permanen Kecil (KIPK) yang disediakan pemerintah tidak dapat dinikmati oleh banyak pelaku usaha kecil menengah karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan.

“Banyak di antara kami yang tidak memiliki agunan yang cukup, tidak memiliki catatan keuangan yang rapi, dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola usaha yang besar,” kata Nandi dalam keterangan tertulis, Minggu (28/12/2025).

Pihaknya meminta pemerintah untuk menciptakan program permodalan yang tepat sasaran. Apalagi, banyak IKM yang sudah gulung tikar semenjak Covid-19 dan kalah saing dari impor ilegal.

Menurut Nandi, saat ini pasar sudah didukung pemerintah untuk domestik, maka dari itu pelaku sudah pasti butuh modal dan SDM yang berdaya saing.

“Banyak di antara kami yang memiliki ide dan potensi untuk mengembangkan usaha. Namun terhambat oleh kurangnya modal,” tuturnya.

Pelaku usaha kecil dan menengah mengaku tidak ingin menjadi beban bagi pemerintah, tapi IKM konveksi masih membutuhkan bantuan untuk dapat mandiri.

“Teman-teman dari Asosiasi IPKB saat ini masih mencari cara agar segi permodalan bisa didapatkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mendesak pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil menengah, sehingga kami dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing kami di pasar global.

“Kami berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi kami dan memberikan solusi yang tepat. Kami siap untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan industri tekstil dan konveksi di Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran kredit UMKM pada Oktober 2025 tercatat mengalami kontraksi atau minus sebesar 0,1% secara tahunan (year-on-year/YoY), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 0,2% yoy.

Merujuk data analisis uang beredar Bank Indonesia pada Oktober 2025, pelemahan ini terutama berasal dari kredit skala mikro dan menengah yang masing-masing menyusut 4,3% yoy dan 1,4% yoy, meski kredit usaha skala kecil masih tumbuh 6,4% yoy.

Di sisi lain, secara keseluruhan kredit perbankan tetap tumbuh positif. Total kredit pada Oktober 2025 mencapai Rp8.106,8 triliun, tumbuh 6,9% yoy, sedikit melambat dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 7,2% yoy. Pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit korporasi yang naik 10,2% yoy serta kredit perorangan yang tumbuh 3,0% yoy.

Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Modal Kerja (KMK) tercatat tumbuh 2,1% yoy atau melambat dari 2,9% yoy pada September 2025.

"Pertumbuhan KMK terutama masih disokong sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian," tulis Bank Indonesia dalam laporan tersebut, Jumat (21/11/2025).

Kredit Investasi (KI) tumbuh kuat sebesar 15,0% yoy, meningkat dari 14,4% yoy pada bulan sebelumnya. Pendorong utama segmen ini berasal dari sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor listrik, gas, dan air bersih.

Adapun Kredit Konsumsi (KK) tumbuh 6,9% yoy, sedikit melambat dari 7,3% yoy pada September 2025. Pertumbuhan konsumsi terutama dikontribusi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan kredit multiguna.

Kredit properti juga menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 5% yoy, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tumbuh 4,3% yoy. Segmen real estate mencatat pertumbuhan tertinggi yakni 7,7% yoy.

Kendati sebagian besar segmen kredit tetap tumbuh positif, kontraksi di kredit UMKM menunjukkan tekanan terhadap pembiayaan sektor produktif berskala kecil dan menengah.

Berdasarkan jenis penggunaan, kontraksi kredit UMKM pada Oktober 2025 terutama dipengaruhi pelemahan pada Kredit Modal Kerja yang turun 1,4% yoy.