Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menawarkan sejumlah insentif agar para pengusaha bisa mematuhi aturan baru wajib parkir devisa hasil eksporsumber daya alam (DHE SDA) selama 12 bulan di bank Himbara.

Untuk diketahui, pemerintah telah menyelesaikan rancangan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 yang sebelumnya mewajibkan parkir DHE SDA sebesar 100% selama 12 bulan di perbankan nasional. Nantinya, beleid baru akan mewajibkan DHE SDA itu terpusat di bank BUMN saja.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyerahkan draf revisi PP No.8/2025 ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera diundangkan.

Febrio mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan agar devisa valas hasil ekspor SDA itu berputar di dalam negeri. Dia merujuk kepada pasal 3 UUD 1945 yang pada dasarnya mengatur bahwa kekayaan alam digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran masyarakat.

Menurutnya, sekitar delapan bulan penerapan PP No.8/2025, beleid itu belum efektif meningkatkan suplai valas di dalam negeri. Sebab, masih banyak eksportir yang mengonversikan valasnya ke rupiah dan membawanya ke luar negeri.

Padahal, Febrio memandang permintaan untuk kredit berdenominasi valas cukup tinggi di dalam negeri. "Yang sering terjadi adalah dikonversi ke rupiah lalu kemudian banyak yang akhirnya keluar ke luar negeri. Nah itu yang kami enggak mau, kami ingin [valasnya] lebih banyak di Indonesia," tuturnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Dia menyebut Kemenkeu akan memberikan instrumen imbal hasil (yield) agar para eksportir mematuhi aturan yang rencananya berlaku per 1 Januari 2026 itu.

Selain bank Himbara kini sudah menawarkan bunga yang kompetitif, terang Febrio, Kemenkeu akan menerbitkan instrumen SBN valas domestik. Dia menyebut SBN itu akan memiliki bunga yang juga kompetitif seperti yang diterbitkan di luar negeri.

"Kalau Pak Minto [Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko] itu issue [menerbitkan] misalnya yang [SBN] 5 tahun global valas, nanti bunganya akan mirip dengan apa yang kami issue secara domestik. Nah itu sangat kompetitif secara internasional. Kalau tabungan atau dana pihak ketiga valas yang hasil dari DHE ingin ditaruh di dalam negeri itu sangat kompetitif. Nah ini akan kami siapkan instrumennya ke depan," paparnya.

Menurut mantan ekonom Universitas Indonesia (UI) itu, penerbitan SBN valas domestik guna menarik dana hasil ekspor itu sejalan dengan upaya pendalaman pasar uang. Namun demikian, penerbitan instrumen investasi valas yang diterbitkan di dalam negeri itu akan sesuai dengan permintaan.

Adapun mengenai tingkat konversi DHE SDA, Febrio menyebut nantinya eksportir hanya boleh mengonversi 50% devisa valasnya ke rupiah. Sebelumnya, pada PP No.8/2025, tingkat konversi yang diatur adalah 100%. Dia memandang porsi 50% yang diperbolehkan untuk dikonversi itu bukan nilai yang kecil.

Apalagi, dia mencatat bahwa total nilai ekspor dari Indonesia setahun bisa mencapai US$270 miliar. Sebesar 60% dari nilai ekspor itu berbentuk DHE, sedangkan sisanya tidak terikat.

Mengenai pemberlakuannya, setelah PP diundangkan, maka kewajiban memarkirkan DHE SDA di bank himbara akan dimulai pada ekspor Januari 2026. Namun, Peraih gelar Ph.D dari University of Kansas itu memastikan bakal memberikan pelonggaran waktu kepada importir untuk mengalihkan rekening penampungan DHE ke bank himbara.

"Misalnya, yang di existing PP itu kalau untuk ekspor Januari kami bilang harus langsung reksusnya di bank himbara, akan tetapi sesuai dengan terms of payment mereka, mereka masih punya waktu sampai bulan ketiga untuk memasukkan 100%-nya ke dalam reksusnya mereka. Jadi ini kami juga honor best practice-nya mereka juga," tutur Febrio.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) angkat bicara ihwal rencana pemerintah mewajibkan penempatan dana Devisa Hasil Ekspor dari Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Executive Vice President (EVP) Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F. Haryn menyampaikan BCA memiliki likuiditas valas yang memadai, didukung oleh berbagai sumber, baik berasal dari individu, ritel, korporasi, maupun rekening khusus DHE. Kendati begitu, porsi DHE di BCA sendiri relatif rendah dibandingkan sumber-sumber lainnya.

“Porsi DHE relatif rendah dibandingkan sumber-sumber lainnya,” kata Hera kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Kendati porsi DHE di bank swasta terbesar di Indonesia ini relatif rendah, perseroan memastikan tetap mencermati rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Pada prinsipnya, lanjut Hera, BCA senantiasa selaras dengan kebijakan pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan. Dia juga memastikan BCA senantiasa menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas valas dengan kredit valas.

Untuk diketahui, pemerintah akan merombak Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Revisi beleid tersebut akan segera diundangkan dalam dua pekan mendatang.

Dalam catatan Bisnis, revisi aturan tersebut dilakukan usai Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi atas pelaksanaannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan salah satu perubahan pokok dalam revisi tersebut adalah kewajiban penempatan devisa ekspor hanya pada bank anggota Himbara.

Kebijakan ini diambil untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

Selama penerapan PP sebelumnya, Purbaya menuturkan bahwa sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarkannya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

“Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Simpan Pinjam (LPS) itu memastikan, tujuan utama revisi bukan semata mengalihkan penempatan devisa ke Himbara, tetapi memastikan suplai dolar di dalam negeri meningkat. Purbaya juga tidak khawatir revisi kebijakan tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank swasta.

Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat perbaikan aturan karena PP sebelumnya hampir gagal mencapai target menambah pasokan dolar. “Kan selama ini hampir gagal kan? Kalau sudah gagal, kita diemin apa enggak?” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah alias PP No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap peningkatan cadangan devisa.

Isu ini sejatinya bukan sesuatu yang baru. Apalagi, kalau merunut ke belakang, proses revisi kebijakan penempatan DHE ke dalam negeri telah terjadi berulang kali dan dinilai tidak efektif.

Pelaporan dan pembuatan faktur yang lebih rendah alias under reporting serta under invoicing oleh eksportir ditengarai menjadi sebab pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) belum efektif.

Kalau merujuk data Bank Indonesia (BI), posisi cadev sampai dengan September 2025 turun ke US$148,7 miliar atau lebih rendah dari September 2024 yakni US$149,9 miliar.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Falianty menilai bahwa kondisi tersebut bukan karena efektivitas PP No.8/2025, namun lebih kepada implementasinya. Dia menduga ada under reporting hingga under invoicing oleh eksportir.

"Perlu dicari penyebabnya, kemungkinan ada under reporting. Biasanya dalam kajian-kajian itu DHE SDA-nya belum efektif itu peraturannya karena ada under invoicing ekspornya. Eksportir tidak melaporkan yang sebenarnya," ujar Telisa kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Oleh sebab itu, Telisa menilai perlu ada penegakan hukum terhadap dugaan praktik tersebut. Bahkan, dia menduga pelaporan saat ini terpaut jauh hingga 70% dari yang seharusnya.

"Nah ini kan menjadi kebocoran sehingga meskipun persentase DHE-nya naik, penerimaan DHE-nya tidak naik signifikan karena under reporting tadi," ucap Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Moneter itu.

Di sisi lain, Telisa menilai aturan itu masih butuh waktu untuk sosialisasi hingga penerapannya. Apalagi, umurnya juga baru tujuh bulan. Tidak hanya itu, dia memandang bahwa ada perlambatan dari sisi kinerja ekspor. Konsekuensinya, devisa dari hasil ekspor pun akan turun setelah sebelumnya ada dugaan under reporting.

"Jadi belum tentu kita simpulkan bahwa peraturannya yang tidak efektif, tetapi pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan dari sisi makro dan internasional trade-nya juga," pungkas Telisa.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto belakangan ini kerap mengevaluasi DHE SDA pada rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. PP No.8/2025 itu mengatur eksportir wajib menempatkan DHE SDA yang mereka peroleh 100% selama 12 bulan di dalam negeri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang hadir di beberapa ratas itu, menyebut pemerintah berpeluang untuk merevisi PP DHE SDA. "Saya enggak boleh ngebocorin, itu biar saja Pak Presiden nanti. PP ya, mungkin PP akan direvisi tetapi belum final kelihatannya," ungkap Purbaya kepada wartawan usai sidang kabinet paripurna satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto belum puas dengan implementasi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% selama 12 bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025.

Sejak penerapannya pada Maret 2025, Kepala Negara menilai dampaknya belum optimal kepada cadangan devisa (cadev).

Hal itu menjadi salah satu pembahasan pada rapat terbatas (ratas) Kabinet Merah Putih di rumah pribadi Presiden, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang turut hadir di rapat tersebut, menyebut aturan yang berlaku sejak kuartal I/2025 itu belum banyak berdampak ke cadev.

"Kelihatannya hasilnya belum betuk-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita," terangnya saat ditemui wartawan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut ratas kemarin malam khusus membahas soal sistem keuangan dan perbankan nasional. Salah satunya adalah evaluasi PP No.8/2025 terkait dengan DHE SDA.

Menurut Prasetyo, pemerintah menyoroti bahwa pemberlakukan PP itu belum berdampak besar kepada cadev. Per akhir September 2025, Bank Indonesia (BI) melaporkan cadev sebesar US$148,7 miliar. Jumlahnya mengalami penurunan dalam tiga bulan berturut-turut yakni pada Juni, Juli dan Agustus 2025.

"Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini," terangnya kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (12/10/2025) malam.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan bahwa pemerintah melihat ada beberapa hal yang diduga menyebabkan cadev belum optimal. Untuk itu, pemerintah akan memelajari ulang penerapan DHE SDA itu.

"Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali," ungkapnya.

Bisnis sudah mencoba mengonfirmasi hal tersebut ke Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso. Namun belum ada respons yang diberikan hingga berita ini dinaikkan.

Sebelumnya, pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2025, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut penerapan DHE SDA pada Maret lalu cukup efektif. Hal itu, terangnya, ditunjukkan dengan tingkat konversi dolar AS mencapai 87%.

Menurut Destry, hal itu menunjukkan bahwa eksportir sudah lebih banyak membawa uangnya yang berdenominasi dolar dan dikonversi ke rupiah sejak penerapan PP itu.

"Kami juga merasakan di pasar di mana suplai dolarnya sudah semakin membaik," katanya, Rabu (17/9/2025).

Destry memerinci bahwa penempatan pada instrumen SVBI untuk dolar terus mengalami peningkatan ke level US$4,4 miliar. Sementara itu, untuk SUVBI, juga sudah berada di level US$522 juta.

Adapun local currency transacton (LCT), sambungnya, sudah mencapai US$16,4 miliar pada Agustus 2025 atau lebih tinggi dari sepanjang 2024 sebesar US$12,55 miliar.

"Jadi kita masih ada waktu September, Oktober, November, Desember, empat bulan di mana peluang LCT naik akan semakin besra sehingga ini menyebabkan mata uang yang berada di market lebih balance," terangnya.