Depok (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Prof. Rifelly Dewi Astuti mengungkapkan pentingnya strategi adaptif sebagai pendekatan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi perubahanpasar yang semakin cepat, disruptif, dan penuh ketidakpastian.

Prof. Rifelly di Kampus UI Depok, Selasa menyoroti perkembangan teknologi digital yang mengubah cara nilai diciptakan, dikomunikasikan, dan dipertukarkan di pasar.

Ia juga menilai perilaku konsumen yang kini berubah signifikan, dari sekadar penerima nilai menjadi co-creator of value yang aktif membentuk pengalaman dan identitas merek.

Perubahan ini menuntut UMKM untuk menerapkan strategi pemasaran yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika pasar.

Menurutnya, UMKM di Indonesia memiliki karakteristik adaptif yang berbeda dibandingkan perusahaan besar. Dalam keterbatasan sumber daya, keputusan pemasaran UMKM kerap dilakukan secara fleksibel dengan mengandalkan intuisi, pengalaman, dan respons cepat terhadap perubahan pasar.

Pendekatan tersebut berkembang menjadi pemasaran entrepreneurial yang mengintegrasikan prinsip kewirausahaan dan aktivitas pemasaran untuk menciptakan nilai melalui inovasi dan pemanfaatan peluang secara kreatif.

Entrepreneurial diwujudkan melalui tujuh dimensi utama, yakni customer focus (fokus ke pelanggan), innovativeness (inovasi), value creation (cipta nilai), opportunity focus (fokus ke peluang), proactiveness (proaktif), calculated risk-taking (berani ambil risiko terukur), dan resource leveraging.

Orientasi pelanggan memungkinkan UMKM membangun hubungan personel dan memahamikebutuhan pelanggan secara lebih mendalam, sementara inovasi membantu UMKM tetap relevan di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Karena itu, keberlanjutan UMKM tidak hanya ditentukan kemampuan memperoleh keuntungan jangka pendek, melainkan juga kemampuan beradaptasi, bereaksi cepat terhadap krisis, dan memanfaatkan peluang yang muncul dari ketidakpastian.

Faktor kompetensi pemilik seperti literasikeuangan, jaringan sosial, kapasitas inovasi, dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi disebut memiliki peran penting dalam membangun ketahanan usaha.

“Pada akhirnya, kita harus menyadari dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini,keberhasilan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki sumber daya terbesar atau modal berlimpah, tetapi mereka yang paling adaptif, inovatif, dan paling dekat dengan pelanggannya. Inilah esensi pemasaran entrepreneurial, yang harus ditanamkan pada praktik bisnis sehari-hari terutama UMKM,” ujar Rifelly.

Rifelly menegaskan bahwa pemasaran entrepreneurial memandang keterbatasan bukan sebagai hambatan, melainkan sumber kreativitas yang mendorong UMKM untuk berinovasi, menciptakan solusi baru, dan menangkap peluang yang kerap terlewat oleh bisnis besar.

Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan kapabilitas kewirausahaan, dukungan kebijakan bagi inovasi dan jejaring UMKM, serta pembangunan pola pikir adaptif melalui pendidikan.

"Keberlanjutan UMKM tidak hanya menjaga usaha tetap bertahan, tetapi juga menjaga harapan, kesejahteraan, dan masa depan masyarakat Indonesia,” ujar Rifelly.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ketika opini audit hanya menjadi simbol keberhasilan, kita berisiko terjebak pada symbolic accountability, laporan terlihat baik, tetapi dampaknya tidak nyata

Depok (ANTARA) - Guru Besar Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)Prof. Dyah Setyaningrummenekankan akuntabilitas keuangan negara tidak cukup diukur hanya melalui kepatuhan administratif, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana kebijakan publik mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

"Audit pemerintahan perlu bertransformasi menuju pendekatan berbasis dampak (impact-based audit) agar mampu memperkuat tata kelola publik di Indonesia," kataDyah Setyaningrum di Kampus UI Depok, Senin.

Ia menjelaskan bahwa capaian nasional dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembanganyang signifikan, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mencapai sekitar 97 persen pada kementerian/lembaga dan 91 persen pada pemerintah daerah.

Namun demikian, tingginya capaian kepatuhan administratif tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik maupun kepercayaan masyarakat.

“Ketika opini audit hanya menjadi simbol keberhasilan, kita berisiko terjebak pada symbolic accountability, laporan terlihat baik, tetapi dampaknya tidak nyata,” ujar Dyah.

Lebih lanjut, Dyah mengatakan ada tiga persoalan utama dalam transformasi audit pemerintahan, yakni bagaimana menjembatani kesenjangan antara kepatuhan dan dampak, bagaimana memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan tanpa mengurangi independensi auditor, serta sejauh mana praktik audit nasional telah selaras dengan standar global.

Menurutnya, audit kinerja saat ini telah berkembang dari sekadar instrumen pengawasan menjadi alat strategis untuk menilai hasil dan dampak kebijakan publik. Berbasis kerangka Agency–Accountability–Theory of Change–Public Value, audit kinerja diarahkan untuk menelusuri keterkaitan antara input, proses, dan outcome sehingga kebijakan dapat dievaluasi secara lebih komprehensif.

Dyah juga menyoroti pentingnya pendekatan audit yang lebih terbuka dan kolaboratif. Keterlibatan masyarakat, media, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai dapat memperkayaanalisis serta memperkuat tindak lanjut rekomendasi audit.

Dalam konteks tersebut, kemampuan komunikasi auditor menjadi aspek penting agar hasil audit tidak berhenti sebagai formalitas administratif, tetapi mampu mendorong perubahan kebijakan secara nyata.

Meskipun Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat melalui Standar Pemeriksaan KeuanganNegara (SPKN), Dyah menilai orientasi audit kinerja masih perlu diperluas menuju
pengukuran dampak.

Ia mencontohkan praktik internasional seperti impact audit dan follow-up audit di Kanada dan Inggris yang memungkinkan rekomendasi audit dapat dipastikan menghasilkan perubahan kebijakan dan manfaat publik yang terukur.

Selain itu, integrasi aspek keberlanjutan dan risiko iklim atau environmental, social, and governance (ESG) juga dinilai menjadi agenda penting dalam pengembangan audit pemerintahan ke depan.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Dyah merekomendasikan sejumlah langkahstrategis, antara lain memperkuat posisi audit kinerja sebagai pilar utama akuntabilitas nasional, mengembangkan metodologi audit berbasis dampak, melembagakan keterlibatan pemangku kepentingan secara terarah, mengadopsi praktik terbaik global, serta memastikan tindak lanjut audit berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar pemenuhan administratif.

“Akuntabilitas publik harus melampaui kepatuhan menuju penciptaan nilai publik. Audit kinerja adalah jembatan dari audit of compliance menuju audit to impact,” kata Prof. Dyah.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kemandirian energi bangsa hanya dapat dicapai bila kita mampu mengembangkan teknologi baterai dengan bahan baku terbarukan yang berlimpah di Indonesia, sehingga aplikasinya berkelanjutan

Depok (ANTARA) - Guru Besar Tetap Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik UI (FTUI) dalam bidang Material Energi Baru dan Terbarukan,Prof. Bambang Priyono mengatakankemandirian energi tercapai bila mampu mengembangkan bahan terbarukan.

“Kemandirian energi bangsa hanya dapat dicapai bila kita mampu mengembangkan teknologi baterai dengan bahan baku terbarukan yang berlimpah di Indonesia, sehingga aplikasinya berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujar Prof. Bambang di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Senin.

Prof. Bambang menyoroti urgensi pengembangan teknologi penyimpanan energi sebagai solusi atas krisis energi, polusi udara, dan tantangan keberlanjutan.

Ia menekankan bahwa pemanfaatan energi terbarukan seperti matahari dan angin membutuhkan sistem penyimpanan yang efisien, di mana baterai litium-ion berperan penting sebagai teknologi battery energy storage (BES).

Sebagai bagian dari risetnya, Prof. Bambang menekankan pengembangan baterai sekunder litiumion, khususnya pada material anoda, katoda, dan upaya peningkatan performa dengan
memanfaatkan bahan baku terbarukan berupa biomassa.

Fokus ini mencerminkan arah penelitianyang konsisten dengan kebutuhan energi bersih Indonesia. Ia juga menggarap teknologi flashJoule untuk menghasilkan grafena multi-layer dari biomassa secara cepat dan ramah lingkungan,yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas elektroda baterai sekaligus membuka aplikasilebih luas.

"Kita memiliki potensi luar biasa dalam mencapai kemandirian energi bangsa, sehingga dalam pengembangan riset flash-graphene ini, kerja sama antar peneliti dan industri yang memiliki kepakaran dalam pemanfaatan material maju ini akan semakin meningkat dan bisa mewujudkan hasil-hasil penelitian yang impactful untuk bangsa kita,” jelasnya.

Selain itu, Prof. Bambang mulai mengembangkan penelitian baterai sodium-ion yang memilikiprospek besar karena bahan bakunya sangat berlimpah di Indonesia.

Langkah ini memperluas cakupan risetnya dari litium-ion menuju alternatif lain yang lebih berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam transisi energi bersih. Konsistensi dan relevansi penelitian inilah yang mengantarkan dirinya dikukuhkan sebagai Guru Besar UI di bidang Material Energi Baru dan Terbarukan.

Prof. Bambang juga menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa sebagai negara kepulauan tropis dengan garis pantai terpanjang di dunia.

Potensi energi terbarukan dari sinar matahari dan angin sangat besar, namun sifatnya yang intermiten menuntut adanya teknologi penyimpanan energi yang handal.

Baterai litium-ion dengan efisiensi coulombic (Coulombic Efficiency/CE) rata-rata 95 persen dan masa pakai lebih dari 8 tahun menjadi solusi yang
semakin ekonomis.

“Dengan riset yang tepat, kita dapat memanfaatkan biomassa lokal sebagai material baterai, sehingga tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor bahan tambang, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi sumber daya alam Indonesia,” tegasnya.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Nama Pratiwi Sudarmono tercatat dalam sejarah sebagai astronot wanita pertama di Asia yang berasal dari Indonesia. Meski batal terbang ke luar angkasa , kiprahnya dalam dunia sains, khususnya mikrobiologi, menjadikannya sosok inspiratif bagi generasi muda dan ilmuwan Indonesia.

Lahir di Bandung pada 31 Juli 1952, Pratiwi Sudarmono dikenal sebagai ilmuwan yang mendedikasikan hidupnya pada penelitian dan pendidikan. Ia berkarier di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), sekaligus mengajar berbagai jenjang pendidikan, mulai dari S1, S2, dokter spesialis hingga S3.

Fokus Penelitian Penyakit Tropis

Sebagai peneliti, dikutip dari YouTube SINDONEWS, Pratiwi bercerita ia mengkaji bidang mikrobiologi yang berkaitan erat dengan penyakit menular di negara tropis seperti Indonesia. Penelitiannya berfokus pada penyakit demam tifoid (tipes) dan tuberkulosis, dua penyakit yang hingga kini masih menjadi masalah kesehatan serius di masyarakat.

Menurutnya, tingginya kasus tipes berkaitan erat dengan kualitas air bersih yang masih kurang memadai, sementara tuberkulosis menjadi penyakit infeksi yang kompleks dan membutuhkan penanganan serius. Melalui risetnya, ia berupaya mencari solusi berupa pengembangan diagnostik, obat, hingga vaksin.

Ketertarikannya pada biologi molekuler muncul saat ilmu tersebut berkembang pesat pada era 1970–1980-an. Ia melihat bahwa pendekatan molekuler mampu memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap mikroorganisme dan penyakit.

Pilih Laboratorium daripada Praktik Klinis

Meski menempuh pendidikan kedokteran, Pratiwi memutuskan tidak berkarier sebagai dokter klinis. Ia menilai banyak persoalan kesehatan tidak dapat diselesaikan hanya melalui praktik medis, melainkan membutuhkan penelitian di laboratorium.

“Masalah penyakit harus diselesaikan dari hulunya, seperti menemukan obat, vaksin, dan metode diagnosis,” menjadi prinsip yang mendorongnya fokus di bidang penelitian.

Riwayat Pendidikan dan Karier Akademik

Pratiwi Sudarmono menempuh pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri, yaitu:

S1 Pendidikan Dokter Universitas Indonesia

S2 Kedokteran Universitas Indonesia

S3 Biologi Molekuler di Osaka University, Jepang

Dalam perjalanan kariernya, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan di Universitas Indonesia serta aktif sebagai pengajar dan peneliti.

Perjalanan Menjadi Astronot NASA

Dalam sebuah penggalan wawancara yang dikutip dari YouTube SINDOnews, Pratiwi menceritakan kesempatan langka yang datang ketika Amerika Serikat mengundang Indonesia untuk berpartisipasi dalam misi luar angkasa terkait peluncuran satelit Palapa menggunakan pesawat ulang-alik Challenger milik NASA .

Pemerintah Indonesia kemudian mencari kandidat yang tidak hanya sekadar menjadi penumpang, tetapi juga mampu melakukan penelitian ilmiah. Saat itu Indonesia mengajukan proposal penelitian bertajuk Indonesian Space Experiment yang berfokus pada mikroorganisme.

Dari sekitar 50 universitas yang ikut serta dan ratusan kandidat, ia berhasil lolos seleksi bersama sekitar 20 peserta lainnya dan menjalani serangkaian uji kelayakan di NASA. Dari total 207 pendaftar, Pratiwi akhirnya terpilih untuk menjalankan penelitian tersebut di luar angkasa.

Namun, tragedi terjadi pada 28 Januari 1986 ketika pesawat ulang-alik Challenger mengalami kecelakaan fatal yang menewaskan seluruh awak. Misi yang semula dijadwalkan untuk Pratiwi pun dibatalkan.

Meski gagal terbang, ia tetap melanjutkan penelitiannya di NASA pada periode 1985–1987 sebelum kembali mengabdi di Indonesia.

Prestasi dan Penghargaan

Dedikasi Pratiwi Sudarmono di bidang ilmu pengetahuan telah membuahkan berbagai penghargaan, dikutip dari Instagram @ieltspresso, di antaranya:

Peneliti Terbaik Universitas Indonesia (1988)

Penghargaan Widya Prasara dari Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia (1985)

Guru Besar Kehormatan Ilmu Mikrobiologi FKUI

Penghargaan Inspiring Women in STEM (2019)

Selain itu, ia juga pernah berkesempatan bertemu dan berfoto bersama Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, saat kunjungannya ke Jakarta.

Depok (ANTARA) - Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI)Prof. Dony Abdul Chalid mengatakanliterasi keuangan menjadi kunci penting untuk membantu masyarakat memahami sekaligus menghindari dampak negatif perkembangan inovasi di sektor keuangan.

"Inovasi keuangan selama ini identik dengan hal positif. Perkembangan ini mendorong sistem keuangan menjadi lebih efisien, mempercepat perputaran uang, memperkuat peran lembaga keuangan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan," kataDony Abdul Chalid di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa inovasi keuangan juga dapat memicu risiko serius jikatidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai.

Salah satu contohnya, adalah krisis keuangan global pada 2008, yang dipicu antara lain oleh rendahnya kehati-hatian dan munculnya moral hazarddalam pengembangan instrumen keuangan.Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kemajuan disektor keuangan harus diikuti dengan kesiapan masyarakat dalam memahaminya.

“Perkembangan teknologi seperti digitalisasi, blockchain, dan kecerdasan buatan telah mengubahcara masyarakat mengambil keputusan keuangan. Kini, seseorang bisa mengakses berbagai produkkeuangan dengan mudah tanpa perantara. Di satu sisi hal ini memudahkan, tetapi di sisi lainmeningkatkan risiko kesalahan, karena keputusan sangat bergantung pada kemampuan individudalam memahami informasi,” ujar Prof. Dony.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti perubahan perilaku masyarakat—terutama generasimuda yang semakin dipengaruhi tren seperti Fear of Missing Out (FOMO)— serta menurunnya
kepercayaan terhadap lembaga keuangan tradisional. Kondisi ini berpotensi mendorong keputusan investasi yang tidak rasional dan berisiko tinggi.

Dalam konteks ini, literasi keuangan menjadi sangat penting karena bukan hanya soal memahamiproduk keuangan, melainkan juga kemampuan mengelola keuangan, bersikap rasional, serta
memiliki orientasi jangka panjang demi kesejahteraan finansial. Untuk itu, peningkatan literasi keuangan harus menjadi prioritas bersama.

Pemerintah, lembaga pendidikan, dan institusikeuangan perlu berperan aktif dalam membangun kemampuan masyarakat agar lebih siapmenghadapi sistem keuangan yang semakin kompleks dan digital, katanya.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Guru Besar Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Gun Gun Heryanto menyebut realitas politik di Indonesia saat ini tidak lagi terbentuk dalam lembaga formal, tapi juga bisa melalui interaksi simbolik di dalam ruang digital. Hal ini menjadi bagian yang ditekankan dari orasi ilmiah Gun Gun dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar.

Dia mengangkat sebuah tajuk ''Konvergensi Simbolik Dalam Komunikasi Politik Digital Kontemporer: Pendekatan Tindakan Komunikatif Untuk Menguatkan Ruang Publik Baru di Era Cyberdemocracy'. “Saya melihat dalam Riset saya itu fenomena konvergensi simbolik. Di mana, ada kesadaran berbagi yang ditautkan lewat narasi dan communication privacy management di ruang digital,” kata Gun Gun usai pengukuhan Guru Besar di Auditorium Harun Nasution, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa ruang digital telah bertransformasi menjadi kanal artikulasi pikiran dan tindakan politik yang sangat kuat. Hal ini terkadang memunculkan fenomena konvergensi simbolik. Denomena ini ada ketika kesadaran kolektif masyarakat terbangun melalui narasi dan simbol yang dibagikan secara masif di media sosial.

Contoh nyata dari fenomena ini diantaranya, kasus Arab Spring di Timur Tengah hingga Umbrella Movement di Hong Kong. Media sosial menjadi artikulator gerakan ekstraparlementer.

Bahkan, kata dia, di Indonesia sendiri fenomena ini semakin nyata. Gerakan digital tidak lagi sekadar stimulan, melainkan telah mewujud menjadi tindakan komunikatif mayarakat.

"Contohnya seperti dalam kasus Affan Kurniawan, kasus Peringatan Darurat waktu merespons revisi Undang-Undang Pilkada, kemudian saat menolak kenaikan PPN menjadi 12%, bahkan 17+8. Ini contoh-contoh dari gerakan di media sosial, itu sekarang tidak bisa diabaikan," ujarnya.

Meski begitu, ia juga memberikan catatan kritis bahwa ruang digital memiliki sisi gelap yang perlu diwaspadai, seperti lahirnya bubble politik (gelembung informasi), hoaks, ujaran kebencian, hingga praktik doxing.

Menghadapi tantangan tersebut, Gun Gun memandang bahwa diperlukan dialog rasional yang berkelanjutan berbasis literasi. Ia menyoroti pentingnya peran diseminator, publicist, hingga hacktivist untuk mengarahkan energi digital guna memperkuat peradaban demokrasi, bukan justru merusaknya.

"Contohnya dalam diskusi-diskusi dihidupkan lagi nalar kritis, kemudian kebiasaan untuk mengkomparasikan sumber-sumber informasi, terlebih di masyarakat kita yang lebih mayoritas masyarakat ya itu lebih banyak general public atau masyarakat awam, yang mudah terpapar oleh paparan negatif seperti misalnya ekstremisme, atau mungkin juga hoaks atau mungkin juga hate speech," tuturnya.

Karena itu, menurut Gun Gun, dibutuhkan kesadaran partisipatoris dan tanggung jawab sosial. Penggunaan media sosial diharapkan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan publik (sense of public).

"Saya dalam orasi tadi menyebut perlunya tindakan komunikatif, refleksi, sekaligus nalar kritis supaya kemudian terhindar dari perilaku kolektif," ucap Gun Gun.

Dalam kesempatan ini, Gun Gun membedakan antara perilaku kolektif dan gerakan sosial. Menurutnya, perilaku kolektif seringkali hanya didasari oleh ketertularan emosi, sementara gerakan sosial yang sejati harus bertumpu pada kesadaran.

“Contohnya misalnya gerakan sosial untuk melakukan kritik, melakukan gerakan ekstraparlementer, gerakan sosial untuk melakukan perubahan mendasar atau fundamental," tutur Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

JAKARTA - Guru Besar Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto menilai usulan kepala daerah dipilih melalui DPRD merupakan bagian dari kemunduran demokrasi di Indonesia. Jika usulan ini direalisasikan, bukan tak mungkin akan menimbulkan gerakan sosial ekstraparlementer yang kuat.

Gun Gun menyatakan bahwa Indonesia telah mengambil satu langkah maju dengan menerapkan demokrasi secara langsung pasca reformasi 1998. “Sekarang jangan sampai ada keinginan untuk setback. Demokrasi mutar balik. Yaitu kembalinya pemilu ke DPRD. Pilkada ke DPRD," kata Gun Gun usai pengukuhannya sebagai Guru Besar di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Oleh karenanya, ia memandang bahwa demokrasi yang sekarang sudah berjalan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sebenarnya sudah berjalan di jalur yang tepat. Gun Gun tak ingin, masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada langsung justru dijadikan dasar untuk mengganti mekanismenya.

"Bukan kemudian harus jadi satu legitimasi untuk mengembalikan pada skup kecil di mana kuasa itu dipergilirkan dari oleh untuk sedikit orang. Bayangkan kalau itu dipilih oleh DPRD," ujarnya.

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengungkapkan tiga pilar penting dalam demokrasi elektoral diantaranya; Representativeness, competitiveness, dan citizenship. "Jadi kalau tiga hal ini hilang representativeness, citizenship, competitiveness maka sebenarnya ada yang disebut dengan demokrasi di titik nadirnya," tutur dia.

Untuk itu, Gun Gun meminta agar usulan mengembalikan pilkada dipilih DPRD harus dikaji ulang. Menurut dia, jika usulan ini terus bergulir, bukan tak mungkin suara-suara kritis masyarakat akan terus berkembang baik secara langsung maupun di media sosial.

Bahkan, jika suprastruktur dalam hal ini legislatif dan eksekutif abai dengan suara-suara kritis tersebut, tentu akan berpotensi terciptanya gerakan sosial ekstraparlementer. "Kan pengalaman di waktu-waktu kemarin seperti Agustus 2025 kita bisa melihat bagaimana gerakan ekstraparlementer itu bukan hanya ada di lapangan, tetapi itu resiprokal dengan apa yang terjadi di media sosial," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah alias PP No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap peningkatan cadangan devisa.

Isu ini sejatinya bukan sesuatu yang baru. Apalagi, kalau merunut ke belakang, proses revisi kebijakan penempatan DHE ke dalam negeri telah terjadi berulang kali dan dinilai tidak efektif.

Pelaporan dan pembuatan faktur yang lebih rendah alias under reporting serta under invoicing oleh eksportir ditengarai menjadi sebab pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) belum efektif.

Kalau merujuk data Bank Indonesia (BI), posisi cadev sampai dengan September 2025 turun ke US$148,7 miliar atau lebih rendah dari September 2024 yakni US$149,9 miliar.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Falianty menilai bahwa kondisi tersebut bukan karena efektivitas PP No.8/2025, namun lebih kepada implementasinya. Dia menduga ada under reporting hingga under invoicing oleh eksportir.

"Perlu dicari penyebabnya, kemungkinan ada under reporting. Biasanya dalam kajian-kajian itu DHE SDA-nya belum efektif itu peraturannya karena ada under invoicing ekspornya. Eksportir tidak melaporkan yang sebenarnya," ujar Telisa kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Oleh sebab itu, Telisa menilai perlu ada penegakan hukum terhadap dugaan praktik tersebut. Bahkan, dia menduga pelaporan saat ini terpaut jauh hingga 70% dari yang seharusnya.

"Nah ini kan menjadi kebocoran sehingga meskipun persentase DHE-nya naik, penerimaan DHE-nya tidak naik signifikan karena under reporting tadi," ucap Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Moneter itu.

Di sisi lain, Telisa menilai aturan itu masih butuh waktu untuk sosialisasi hingga penerapannya. Apalagi, umurnya juga baru tujuh bulan. Tidak hanya itu, dia memandang bahwa ada perlambatan dari sisi kinerja ekspor. Konsekuensinya, devisa dari hasil ekspor pun akan turun setelah sebelumnya ada dugaan under reporting.

"Jadi belum tentu kita simpulkan bahwa peraturannya yang tidak efektif, tetapi pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan dari sisi makro dan internasional trade-nya juga," pungkas Telisa.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto belakangan ini kerap mengevaluasi DHE SDA pada rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. PP No.8/2025 itu mengatur eksportir wajib menempatkan DHE SDA yang mereka peroleh 100% selama 12 bulan di dalam negeri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang hadir di beberapa ratas itu, menyebut pemerintah berpeluang untuk merevisi PP DHE SDA. "Saya enggak boleh ngebocorin, itu biar saja Pak Presiden nanti. PP ya, mungkin PP akan direvisi tetapi belum final kelihatannya," ungkap Purbaya kepada wartawan usai sidang kabinet paripurna satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).