Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi asal Cina, Huawei, berterima kasih atas kebijakan pembatasan teknologi Amerika Serikat (AS), dengan menyatakan langkah isolasi Washington justru bertindak sebagai katalis utama mempercepat kemandirian industri semikonduktor di dalam negeri.

Alih-alih mengeluh, Huawei justru berterima kasih kepada Washington karena larangan ekspor chip dinilai mempercepat perkembangan industri semikonduktor Cina.

Chairman Huawei Liang Hua mengatakan kontrol ekspor yang diberlakukan AS telah mendorong perusahaan-perusahaan Cina untuk meningkatkan investasi riset dan pengembangan (R&D), sekaligus membangun rantai pasok teknologi mereka sendiri secara mandiri.

"Pembatasan ekspor dari AS memaksa industri Cina makin mandiri pada inovasi dan pengembangan teknologi inti," kata Liang, dikutip dari Tom's Hardware, Sabtu (6/6/2026).

Sejak 2019, pemerintah AS secara bertahap memperketat akses Huawei dan perusahaan teknologi Cina lainnya terhadap berbagai teknologi strategis.

Pembatasan tersebut mencakup chip canggih, perangkat lunak desain semikonduktor, hingga peralatan manufaktur chip dari perusahaan-perusahaan Barat.

Akibat kebijakan pembatasan ketat tersebut, Huawei sempat kehilangan akses ke berbagai komponen penting untuk bisnis smartphone dan infrastrukturnya. Perusahaan juga tidak lagi dapat menggunakan layanan Google di perangkat Android yang dipasarkan secara global.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, Cina justru meningkatkan upaya secara masif untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Pemerintah maupun perusahaan swasta menggelontorkan investasi skala besar untuk mengembangkan chip, perangkat lunak, sistem operasi, hingga peralatan produksi semikonduktor buatan dalam negeri.

Menurut Liang, tekanan dari AS menjadi salah satu faktor utama mempercepat transformasi krusial tersebut.

Huawei sendiri menjadi salah satu contoh nyata dari keberhasilan strategi ketahanan tersebut. Setelah sempat terpukul akibat sanksi ekonomi AS, perusahaan kembali merilis smartphone premium dengan komponen chip buatan lokal dan mengembangkan ekosistem teknologi yang semakin mandiri.

Selain mengembangkan sistem operasi HarmonyOS secara berkelanjutan, Huawei juga memperluas penggunaan chip rancangan domestik untuk berbagai lini produknya.

Pernyataan dari petinggi Huawei muncul di tengah meningkatnya tensi persaingan teknologi antara AS dan Cina, terutama di bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI).

Pemerintah AS beralasan pembatasan ekspor diperlukan untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah teknologi canggih digunakan untuk kepentingan militer Cina.

Namun di sisi lain, sejumlah pihak menilai kebijakan unilateral tersebut justru mempercepat upaya Cina membangun industri teknologi yang lebih mandiri dan kompetitif di pasar global. Liang mengatakan industri semikonduktor Cina masih menghadapi berbagai tantangan besar ke depan.

Meski demikian, ia menilai kemampuan teknologi dalam negeri terus berkembang pesat dan semakin mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri.

Dengan kata lain, kebijakan yang awalnya ditujukan untuk membatasi kemajuan teknologi Cina kini dianggap Huawei sebagai salah satu pemicu utama kebangkitan industri chip domestik Negeri Tirai Bambu.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakstabilan global yang saat ini dipicu oleh konflik di kawasan Timur Tengah diyakini turut berdampak bagi industri elektronik.

Di tengah kondisi itu, setidaknya terdapat empat dampak utama yang perlu diwaspadai oleh pelaku industri elektronik.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menjelaskan dampakpertamaketidakstabilan geopolitik, seperti persaingan AS-China dan konflik regional adalah meningkatnya risiko pada rantai pasokan komponen elektronik, khususnya semikonduktor yang penting bagi kecerdasan buatan (AI).

Kedua, adanya risiko restrukturisasi dan pembatasan ekspor. Kebijakan pembatasan ekspor, seperti tindakan AS terhadap perusahaan China seperti Huawei, memperlambat perkembangan teknologi dari negara tersebut dan memaksa perusahaan global merestrukturisasi sumber bahan baku mereka.

Ketigaadanya inflasi biaya produksi. Konflik global, termasuk di Timur Tengah, memicu kenaikan harga energi dan bahan baku penting.

“Ini meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan dalam industri elektronik, otomotif, dan tekstil,” tambah Esther kepadaBisnis, Senin (6/4/2026).

Dampakkeempatadalah ketidakpastian perdagangan. Ketegangan geopolitik menciptakan lingkungan perdagangan digital yang tidak pasti, yang berisiko mengganggu aliran barang elektronik global.

Adapun dampakkelimaterbilang positif yakni peluang investasi baru. Rivalitas teknologi AS-China menyebabkan relokasi investasi, yang dipandang sebagai peluang bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menarik investor di sektor semikonduktor.

Oleh karena itu, Esther berharap pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem industri dalam negeri melalui peta jalan (roadmap) industrialisasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Harus dipetakan rantai pasoknya, mana yang masih kosong. Kalau misalnya dari US nggak bisangisiatau China nggak bisangisi, ya Korea misalnya atau Jepang, harus ada alternatifnya, sampai terbentuk ekosistemnya,” tutur Esther.

Dalam jangka panjang, penguatan riset dan pengembangan (R&D) juga dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Namun, Esther menekankan bahwa strategi tersebut tetap perlu disesuaikan dengan keunggulan kompetitif Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah mempertimbangkan aturan baru yang akan memperketat penjualan chip kecerdasan buatan (AI) ke seluruh dunia.

Jika aturan tersebut diterapkan, perusahaan seperti Nvidia Corp. dan Advanced Micro Devices Inc. (AMD) harus memperoleh izin dari pemerintah AS sebelum mengekspor chip AI ke negara mana pun.

Melansir laman Bloomberg pada Senin (9/3/2026) melalui rancangan regulasi tersebut, pemerintah AS berpotensi memiliki kendali yang lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur AI di berbagai negara.

Washington dapat menentukan negara mana yang dapat membeli chip AI dalam jumlah besar dan membangun pusat data untuk melatih maupun menjalankan model kecerdasan buatan.

Berdasarkan informasi dari sumber yang mengetahui pembahasan kebijakan ini, aturan yang sedang disusun akan mewajibkan perusahaan teknologi untuk meminta persetujuan dari Departemen Perdagangan AS untuk hampir seluruh pengiriman chip AI ke luar negeri.

Saat ini pembatasan ekspor chip AI baru diberlakukan untuk sekitar 40 negara. Chip AI merupakan komponen yang sangat penting dalam industri teknologi global. Perusahaan teknologi seperti OpenAI dan Alphabet membeli chip tersebut dalam jumlah besar untuk dipasang di pusat data yang menjalankan layanan kecerdasan buatan seperti ChatGPT dan Gemini.

Kabar mengenai rencana aturan ini sempat menekan saham perusahaan pembuat chip. Saham Nvidia dilaporkan turun hingga 1,9%, sementara saham AMD melemah sekitar 2,3% dalam perdagangan pada Kamis.

Pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan ingin mendorong penggunaan teknologi AI buatan Amerika Serikat di seluruh dunia. Namun rancangan aturan ini tidak dimaksudkan sebagai larangan ekspor chip Nvidia secara penuh. Pemerintah AS justru ingin menempatkan dirinya sebagai pihak yang mengontrol akses terhadap teknologi tersebut.

Artinya, perusahaan bahkan dalam beberapa kasus pemerintah negara pembeli harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah AS sebelum dapat membeli chip AI. Keputusan tersebut nantinya akan memengaruhi kemampuan suatu negara dalam membangun infrastruktur digital penting seperti pusat data AI, yang saat ini dipandang sebagai kunci bagi pertumbuhan ekonomi, daya saing perusahaan, hingga kepentingan pertahanan.

Dalam rancangan aturan tersebut, proses persetujuan akan bergantung pada jumlah chip yang ingin dibeli. Pengiriman dalam jumlah relatif kecil kemungkinan hanya akan melalui proses pemeriksaan sederhana. Namun untuk proyek yang lebih besar, perusahaan harus mendapatkan persetujuan awal sebelum mengajukan izin ekspor.

Untuk pembangunan pusat data AI berskala sangat besar misalnya jika satu perusahaan ingin menggunakan lebih dari 200.000 unit GPU Nvidia GB300 di satu negara pemerintah negara tersebut juga harus terlibat dalam proses persetujuan. Ekspor dalam jumlah besar kemungkinan hanya akan diberikan kepada negara sekutu yang memberikan jaminan keamanan tertentu serta melakukan investasi yang sepadan dalam pengembangan AI di Amerika Serikat.

Sebagai gambaran, skala penggunaan 200.000 GPU merupakan proyek yang sangat besar. Perusahaan asal Inggris, NScale, bahkan berencana menyediakan jumlah tersebut untuk Microsoft melalui beberapa lokasi pusat data di Amerika Serikat dan Eropa dalam salah satu kontrak infrastruktur AI terbesar yang pernah dibuat.

Meski demikian, rancangan aturan ini masih dalam tahap pembahasan dan belum final. Para pejabat dari berbagai lembaga pemerintah AS masih memberikan masukan sehingga isi kebijakan tersebut masih dapat berubah atau bahkan dibatalkan.

Langkah ini menjadi upaya terbaru pemerintah AS untuk menyusun strategi global terkait ekspor chip AI setelah sebelumnya membatalkan aturan serupa dari pemerintahan Presiden Joe Biden. Pemerintahan Trump menilai kebijakan sebelumnya terlalu rumit karena membatasi penjualan chip AI ke banyak negara dan menetapkan batas jumlah ekspor.

Selain itu, persaingan teknologi dengan China juga menjadi faktor penting di balik kebijakan ini. Pemerintah AS selama ini berupaya membatasi kemampuan China dalam mengembangkan chip AI, termasuk melalui pembatasan ekspor peralatan pembuat semikonduktor.

Kerangka aturan global tersebut juga dapat memberi pemerintah AS visibilitas yang lebih besar terhadap aliran chip AI di seluruh dunia, sehingga lebih mudah mendeteksi potensi penyelundupan chip ke China. Dalam beberapa kasus, pemerintah AS bahkan dapat membatasi penggunaan chip tersebut oleh perusahaan China di luar negeri.

Di sisi lain, banyak negara sebenarnya tidak nyaman jika masa depan teknologi mereka bergantung pada keputusan pemerintah AS. Namun pilihan yang tersedia cukup terbatas.

Untuk membangun infrastruktur AI berskala besar, negara-negara tersebut pada dasarnya hanya dapat mengandalkan chip dari perusahaan Amerika seperti Nvidia atau dari perusahaan China seperti Huawei, yang hingga kini masih memiliki kapasitas produksi lebih kecil dan performa chip yang dinilai belum setara.

Bisnis.com, JAKARTA - Jepang menggalang dukungan G7 dan sekutu untuk merespons pembatasan ekspor mineral tanah jarang (rare earth mineral) oleh China yang dinilai mengancam rantai pasok global.

Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama mengatakan akan bertemu dengan para mitranya dari negara-negara demokrasi industri untuk membahas mineral kritis dalam kunjungannya ke Amerika Serikat yang dimulai pada Minggu.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dijadwalkan menggelar pertemuan dengan mitranya dari AS pada Kamis.

Di dalam negeri, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi juga akan menggelar pertemuan puncak dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pekan depan guna menegaskan kembali aliansi kedua negara, yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat di kawasan.

"Kesepakatan mendasar di antara negara-negara G7 adalah bahwa tidak dapat diterima jika suatu negara mengamankan monopoli melalui cara-cara nonpasar,” ujar Katayama kepada wartawan dikutip dari Bloomberg pada Jumat (9/1/2026), merujuk pada langkah China terkait mineral kritis.

Dia menambahkan, hal ini menimbulkan krisis bagi perekonomian global dan sangat bermasalah bagi keamanan ekonomi.

Ketegangan antara dua ekonomi terbesar di Asia tersebut terus meningkat, memperpanjang sengketa yang bermula pada awal November, ketika Takaichi melontarkan pernyataan yang mengisyaratkan Jepang dapat mengerahkan militernya jika China menggunakan kekuatan untuk merebut Taiwan.

Menyusul sejumlah langkah terbaru dari Beijing—mulai dari pembatasan ekspor baru yang berpotensi memengaruhi mineral tanah jarang hingga penyelidikan antidumping terhadap bahan utama pembuatan chip—Jepang tampak berupaya merangkul sekutu-sekutunya untuk memperkuat posisinya.

Sebelumnya pada Jumat, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara menyerukan agar pengiriman mineral tanah jarang dan pangan dapat berlangsung lancar, menyusul laporan bahwa Beijing menghambat perdagangan komoditas tersebut.

Kihara enggan mengomentari transaksi individual oleh perusahaan swasta, namun menegaskan pemerintah Jepang memantau perkembangan secara cermat dan akan mengambil langkah yang diperlukan.

“Saya meyakini perdagangan internasional mineral tanah jarang seharusnya berjalan lancar, dan hal ini sangat penting,” ujar Kihara dalam konferensi pers.

Dia menambahkan, langkah pengendalian ekspor China terhadap mineral tanah jarang dan material lainnya telah berlangsung selama beberapa waktu dan memberikan dampak serius terhadap rantai pasok global.

Menurut laporan Wall Street Journal, China disebut mulai menahan ekspor mineral tanah jarang dan magnet berbasis tanah jarang ke Jepang. Namun, sebuah perusahaan Jepang yang mengimpor mineral tanah jarang dari China belum menerima pemberitahuan mengenai penghentian proses aplikasi ekspor setidaknya sejak Kamis hingga Jumat siang, menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut.

Katayama menyatakan akan mengonfirmasi transaksi terkait dengan otoritas bea cukai Jepang.

Pekan ini, China mengumumkan pembatasan ekspor baru atas barang-barang penggunaan ganda (dual-use) yang berpotensi meningkatkan kemampuan militer Jepang. China juga meluncurkan penyelidikan antidumping terhadap produksi dichlorosilane Jepang, bahan penting dalam industri semikonduktor.

Jepang juga melayangkan protes atas pengerahan kapal pengeboran bergerak China di Laut China Timur.

Menurut Menteri Perdagangan Jepang Ryosei Akazawa, dampak dari pembatasan terbaru atas barang dual-use masih sulit dinilai karena detailnya belum sepenuhnya jelas.

Dia menambahkan, pembatasan China terhadap ekspor mineral tanah jarang—yang digunakan dalam berbagai produk seperti kendaraan dan elektronik—telah diberlakukan sejak April tahun lalu dan memengaruhi sejumlah industri di Jepang, sehingga sebagian perusahaan menyesuaikan produksi.

“Kami saat ini tengah menelaah dampaknya terhadap perekonomian Jepang. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara tegas dan tenang, setelah mempertimbangkan situasi secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang," ujar Akazawa pada Jumat.

Sementara itu, Takaichi dijadwalkan bertemu Presiden Korea Selatan Lee pada Selasa dan Rabu di prefektur asal perdana menteri, yang akan disusul dengan kunjungan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni ke Jepang pada 15–17 Januari.

Kihara menambahkan, pentingnya hubungan Jepang–Korea Selatan serta kerja sama Jepang–Korea Selatan–Amerika Serikat telah meningkat secara signifikan.

“Kedua pemerintah sepakat untuk menjalin komunikasi yang erat, termasuk melalui diplomasi shuttle, guna memastikan perkembangan hubungan Jepang–Korea Selatan yang stabil dan berorientasi ke depan. Kami berharap kunjungan ini menjadi momentum penting," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Jepang memprotes keputusan China yang memberlakukan pembatasan ekspor terhadap barang-barang yang dikirim ke Jepang dan berpotensi digunakan untuk kepentingan militer.

Langkah tersebut menjadi eskalasi ketegangan diplomatik terbaru antara kedua negara yang berkaitan dengan isu Taiwan.

Melansir Bloomberg pada Rabu (7/1/2026), Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Masaaki Kanai, menyampaikan protes resmi dan menuntut pencabutan kebijakan tersebut kepada Wakil Kepala Perwakilan China di Tokyo, Shi Yong, hanya beberapa jam setelah pengumuman disampaikan pada Selasa (6/1/2026).

Kanai menegaskan kebijakan China tersebut sama sekali tidak dapat diterima dan sangat disesalkan, serta menyimpang jauh dari praktik internasional yang berlaku.

Pada Selasa, Kementerian Perdagangan China menyatakan seluruh barang dual-use yang memiliki potensi penggunaan militer dilarang diekspor ke Jepang dengan segera.

Selain itu, Beijing juga mempertimbangkan pengetatan proses perizinan ekspor untuk sejumlah produk terkait logam tanah jarang kategori menengah dan berat.

Langkah perdagangan itu muncul di tengah kebuntuan diplomatik menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada awal November lalu, yang mengisyaratkan Tokyo dapat mengerahkan militer jika China menggunakan kekuatan untuk merebut Taiwan.

Pernyataan tersebut memicu kemarahan Beijing, yang menuntut agar Takaichi menarik ucapannya. Namun, Takaichi menolak dan menegaskan posisi Jepang terkait Taiwan tidak berubah.

Sejak itu, China telah membatasi arus pariwisata ke Jepang, melayangkan protes di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta meningkatkan aktivitas manuver militernya.

Dampak ekonomi dari pembatasan terbaru terhadap barang dual-use tersebut belum sepenuhnya jelas, namun berpotensi menekan pasokan logam tanah jarang.

Logam tanah jarang merupakan bahan baku penting bagi peralatan militer, termasuk magnet berkekuatan tinggi yang digunakan dalam sistem pemandu rudal dan motor pesawat tempur.

Pembatasan pasokan logam tanah jarang selama ini kerap disebut sebagai salah satu instrumen tekanan strategis Beijing terhadap Tokyo, terutama setelah China memanfaatkan dominasinya di sektor tersebut tahun lalu untuk merespons tarif impor Amerika Serikat.

Berdasarkan data Japan Organization for Metals and Energy Security, Jepang masih bergantung pada China untuk sekitar 70% impor logam tanah jarangnya pada 2024.

Ketergantungan tersebut mengingatkan pada sengketa wilayah pada 2010. Kala itu, China menggunakan pasokan logam tanah jarang sebagai alat tekanan terhadap Jepang, yang mengganggu industri manufaktur Negeri Sakura.

Pernyataan China terkait kontrol ekspor dinilai sengaja disampaikan secara ambigu.

Perang Psikologis

Analis Teneo, James Brady dan Gabriel Wildau, dalam catatan risetnya menjelaskan, dengan memicu kekhawatiran di Jepang mengenai ketersediaan input industri strategis dari China, pengumuman tersebut memberikan tekanan langsung kepada Takaichi agar bersedia memberikan konsesi.

Daftar kontrol ekspor barang dual-use China mencakup lebih dari 800 item, mulai dari bahan kimia, elektronik, sensor, hingga peralatan dan teknologi yang digunakan di sektor pelayaran dan dirgantara.

“Apakah dampaknya akan tetap terbatas atau berkembang menjadi lebih signifikan akan sangat bergantung pada bagaimana aturan ini ditegakkan. Namun, kerangka kelembagaannya jelas memberi ruang bagi tekanan yang berarti jika Beijing memilih untuk menggunakannya,” ujar peneliti senior Institute of Geoeconomics Tokyo, Kenichi Doi.

Dalam pengumuman resminya, juru bicara Kementerian Perdagangan China secara eksplisit mengaitkan kebijakan tersebut dengan pernyataan Takaichi.

“Pemimpin Jepang baru-baru ini menyampaikan pernyataan keliru terkait Taiwan yang mengisyaratkan kemungkinan intervensi militer di Selat Taiwan. Pernyataan itu berniat buruk dan membawa konsekuensi yang sangat merugikan," kata juru bicara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana menurunkan tarif impor terhadap barang-barang China dan membahas chip AI Blackwell milik Nvidia dengan Presiden Xi Jinping dalam upaya meredakan ketegangan perdagangan kedua negara.

Trump dijadwalkan akan bertemu dengan Xi pada Kamis (30/10/2025) besok di Korea Selatan.

“Saya berencana menurunkan tarif itu karena saya percaya mereka (China) akan membantu kami dalam penanganan masalah fentanyl,” ujar Trump sebagaimana dikutip dari Bloomberg pada Rabu (29/10/2025) kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One dalam perjalanan menuju Korea Selatan.

Trump menambahkan, dirinya berharap Beijing akan mengambil langkah konkret dan bekerja sama langsung untuk mengatasi ekspor bahan kimia prekursor yang digunakan dalam produksi fentanyl.

Namun, dia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai besaran penurunan tarif tersebut.

Sebelumnya, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Trump mempertimbangkan pemangkasan tarif dari 20% menjadi 10% terhadap barang-barang China sebagai bagian dari upaya penanganan krisis fentanyl.

Selain itu, Trump juga mengisyaratkan kesediaan untuk memberikan akses kepada China terhadap chip AI Nvidia seri Blackwell sebagai bagian dari kesepakatan dagang—langkah yang dinilai sebagai konsesi besar dan berpotensi memicu perdebatan di kalangan politisi Washington yang fokus pada isu keamanan nasional.

“Kami akan membahas Blackwell,” kata Trump, menyebut chip tersebut sebagai produk super canggih dan jauh lebih maju dibandingkan teknologi negara lain.

Dia mengungkapkan CEO Nvidia, Jensen Huang, baru-baru ini menunjukkan versi chip tersebut kepadanya di Oval Office.

Sebelumnya, Huang mengatakan dalam sebuah acara di Washington bahwa Nvidia belum mengajukan izin ke pemerintah AS untuk menjual chip AI Blackwell di China, karena otoritas Beijing telah melarang pengiriman produk tersebut ke pasar domestik.

Menurutnya, Nvidia telah mengecualikan China dari proyeksi penjualan perusahaan, dan pangsa pasarnya di negara tersebut kini turun menjadi nol, meski Trump sempat melonggarkan aturan ekspor untuk chip AI yang kurang canggih dengan imbalan 15% dari nilai penjualan bagi pemerintah AS.

“Presiden telah memberi kami izin untuk mengekspor ke China, tetapi China sendiri yang memblokir pengiriman itu. Mereka sangat jelas menyatakan tidak ingin Nvidia hadir di sana saat ini," ujar Huang.

China disebut berharap pengurangan tarif dapat meringankan beban ekspor ke AS. Pemangkasan tarif fentanyl menjadi separuh akan menurunkan rata-rata tarif atas sebagian besar impor China ke sekitar 45%, dan meningkatkan daya saing produk China dibandingkan dengan mitra dagang AS lain yang menikmati tarif lebih rendah.

Pejabat AS dan China dilaporkan telah mencapai kerangka kesepakatan di Malaysia pada akhir pekan lalu, yang menjadi dasar bagi Trump dan Xi untuk memfinalisasi perjanjian dagang guna menghapus sebagian besar tarif, biaya, dan pembatasan ekspor yang diberlakukan dalam beberapa pekan terakhir.

Berdasarkan kesepakatan awal tersebut, tarif terhadap barang-barang China kemungkinan tetap stabil, sementara Beijing akan menunda selama satu tahun rencana pembatasan ekspor logam tanah jarang.

Trump sebelumnya berencana menaikkan tarif hingga 100% mulai 1 November jika kesepakatan dengan Xi tidak tercapai.

Sebagai bagian dari kesepakatan, China juga diperkirakan akan melakukan pembelian besar-besaran kedelai dari AS. Di sisi lain, Washington akan menunda penerapan pembatasan ekspor perangkat lunak yang dapat menghambat akses China terhadap berbagai teknologi canggih.

Kedua negara juga disebut akan menyepakati pengurangan biaya pengiriman serta menyetujui penjualan operasi AS dari aplikasi video pendek TikTok milik ByteDance Ltd. kepada konsorsium yang difasilitasi pemerintahan Trump.

Bisnis.com, JAKARTA - Hubungan dagang AS-China kembali tegang sepekan jelang pertemuan kedua pemimpinnya, Donald Trump dan Xi Jinping, yang dipicu oleh langkah Beijing memperluas pembatasan ekspor logam tanah jarang.

Ketegangan yang telah lama membara memuncak pada awal Oktober, setelah Beijing memperluas pembatasan ekspor logam tanah jarang (rare earth) sebagai respons terhadap keputusan AS menambah daftar perusahaan yang dilarang membeli teknologi asal Negeri Paman Sam.

Langkah China memperketat kendali atas mineral penting, termasuk di luar wilayahnya, dinilai sebagai ekspansi besar terhadap instrumen kebijakan perdagangannya dan menunjukkan niat Beijing untuk memanfaatkan dominasinya dalam rantai pasok global.

China, yang memproduksi lebih dari 90% pasokan logam tanah jarang dunia, merancang pembatasan tersebut dengan meniru aturan AS yang sebelumnya membatasi ekspor produk semikonduktor ke negara Asia tersebut.

“Ini merupakan perluasan besar dari yurisdiksi ekstrateritorial. Bahasanya sangat eksplisit, secara khusus menargetkan sejumlah chip," ujar Cory Combs, analis di lembaga konsultasi Trivium China dikutip dari Reuters, Kamis (23/10/2025).

Menurut dua sumber yang mengetahui pembahasan internal, pemerintahan Trump terkejut oleh langkah balasan China. Sumber lain menyebut pejabat AS kini tengah menanyakan dampak kebijakan itu terhadap perusahaan-perusahaan Amerika.

Para analis menilai, meski Beijing berupaya menggambarkan kebijakan ekspornya bersifat terbatas, kerangka aturan tersebut telah disiapkan lama dan kemungkinan besar akan tetap diterapkan.

Washington menuduh Beijing melancarkan perang ekonomi, sementara Trump memperingatkan pertemuan puncak dengan Xi bisa saja batal. Kedua pihak pun saling menuding sebagai penyebab eskalasi mendadak hubungan bilateral.

Padahal, hanya beberapa pekan sebelumnya Trump sempat memuji adanya kemajuan dalam pembahasan sejumlah isu — mulai dari perdagangan dan aplikasi TikTok hingga penyelundupan fentanyl dan perang di Ukraina — setelah pembicaraan di Madrid dan panggilan telepon dengan Xi pada September lalu.

Para analis menilai, sekalipun pertemuan antara Trump dan Presiden Xi Jinping tetap berlangsung, keyakinan masing-masing pihak bahwa mereka berada di posisi lebih kuat — ditambah sikap Beijing yang semakin tegas — membuat kemungkinan tercapainya kesepakatan hanya terbatas pada sejumlah isu kecil.

“China menilai negosiasi saja tidak cukup dan langkah tandingan yang efektif terhadap AS diperlukan untuk mencegah tekanan lebih lanjut,” kata Wu Xinbo, Direktur Pusat Kajian Amerika di Universitas Fudan, Shanghai.

Wu menambahkan, langkah terbaru China mencerminkan perubahan pendekatan dalam negosiasi ekonomi dan perdagangan dengan AS selama masa jabatan kedua Trump.

Trump Ancam Tarif 100%

Trump menegaskan masih berencana bertemu Xi di Korea Selatan pada akhir Oktober, di sela-sela pertemuan APEC, dan berharap dapat mencapai kesepakatan. Namun, dia kembali mengancam akan memberlakukan tarif hingga 100% jika pembicaraan gagal.

Sebagai upaya terakhir meredam ketegangan, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng dijadwalkan bertemu di Malaysia dalam beberapa hari ke depan.

Pertemuan tersebut mengikuti serangkaian negosiasi keras di berbagai ibu kota Eropa — mulai dari Jenewa hingga Stockholm — yang mencakup isu perdagangan, fentanyl, akses pasar, dan komitmen ekonomi. Kedua pihak saling menuding gagal menepati janji setelah pembicaraan itu.

Seorang sumber yang memahami kebijakan Gedung Putih menyebut para pejabat senior Trump memandang langkah China terhadap ekspor logam tanah jarang sebagai perang ekonomi terbuka.

“Potensi eskalasinya sangat serius. “Tidak ada solusi cepat seperti jeda 90 hari yang pernah dilakukan sebelumnya," ujar sumber tersebut.

Sama-sama Percaya Diri

Michael Hart, Presiden Kamar Dagang AS di China, mengatakan salah satu tantangan utama adalah keyakinan masing-masing pihak bahwa kedua negara memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

“Pejabat China merasa percaya diri terhadap perekonomian mereka dan melihat AS sedang dilanda kekacauan ekonomi dan politik. Karena itu, mereka merasa berada di posisi yang kuat,” ujarnya.

Namun, di sisi lain, pejabat AS justru merasa yakin kondisi ekonomi mereka lebih solid dan menilai ekonomi China sedang melemah.

Ketidakselarasan kebijakan AS terhadap China disebut semakin memperumit upaya meredakan ketegangan, di tengah kombinasi langkah hukuman dan pelonggaran terbatas terhadap ekspor chip serta kesepakatan aplikasi media sosial TikTok.

“Orang-orang yang saya temui di Washington mengatakan kebijakan pemerintahan Trump terhadap China cukup keras. Namun mereka juga mengakui, Presiden Trump sendiri terkadang lebih fleksibel dan pragmatis,” kata Hart.

Meski kedua pihak bersiap melanjutkan pembicaraan, Washington dan Beijing juga mulai memperluas strategi diversifikasi ekonomi serta menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan satu sama lain.

Pada awal pekan ini, Trump menandatangani pakta mineral strategis dengan Australia guna mengimbangi peran dominan China di sektor tersebut. Di sisi lain, AS juga tengah mempertimbangkan kebijakan baru untuk membatasi ekspor produk berbasis perangkat lunak.

Pejabat AS juga menyatakan pemerintah sedang menyiapkan tarif sektoral tambahan yang mencakup industri semikonduktor, farmasi, dan sektor strategis lainnya.

Sebaliknya, China diperkirakan dapat mengambil langkah balasan dengan memperketat penerapan aturan ekspor logam tanah jarang, meluncurkan penyelidikan antimonopoli terhadap perusahaan AS, atau meningkatkan tarif seperti yang dilakukan pada April lalu.

Di tengah ketidakpercayaan yang kian dalam, sebagian pejabat AS menilai skenario paling optimistis adalah kesepakatan lanjutan dari Phase One Deal tahun 2020. Kesepakatan yang mencakup pembelian kedelai atau produk pertanian lain dinilai lebih mudah dicapai.

“Skenario terbaik adalah langkah-langkah membangun kepercayaan dan arahan untuk melanjutkan negosiasi kesepakatan baru yang bisa diluncurkan pada paruh pertama tahun depan,” ujar Peter Harrell, mantan pejabat ekonomi internasional di pemerintahan Biden.

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa saham Amerika Serikat (AS) atau Wall Street ditutup melemah pada Rabu (22/10/2025) waktu setempat setelah laporan keuangan Netflix yang mengecewakan dan rencana pembatasan ekspor AS ke China kembali menekan sentimen pasar.

Melansir Reuters pada Kamis (23/10/2025), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 334,33 poin atau 0,71% menjadi 46.590,41, S&P 500 melemah 35,95 poin atau 0,53% ke 6.699,40, sementara Nasdaq Composite terkoreksi 213,27 poin atau 0,93% ke 22.740,40.

Sektor industri mencatat pelemahan terdalam di antara 11 sektor utama S&P 500, sedangkan sektor energi justru menorehkan kenaikan tertinggi. Volume perdagangan mencapai 24,76 miliar saham, lebih tinggi dari rata-rata 20,60 miliar saham dalam 20 hari terakhir.

Pelemahan terjadi setelah laporan bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan pembatasan ekspor baru terhadap produk-produk buatan China yang melibatkan perangkat lunak asal AS.

Langkah ini disebut sebagai balasan atas kebijakan Beijing yang membatasi ekspor logam tanah jarang (rare earth), dan berpotensi memperburuk ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut.

Presiden AS Donald Trump pada Selasa (21/10/2025) menyebut dirinya optimistis akan memiliki pertemuan yang sangat sukses dengan Presiden China Xi Jinping, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pertemuan di Korea Selatan akhir bulan ini bisa batal terlaksana.

“Perselisihan dagang antara Washington dan Beijing kemungkinan akan terus berlanjut hingga pertemuan potensial antara Trump dan Xi,” ujar Tom Hainlin, analis Investasi Nasional di U.S. Bank Wealth Management, Minneapolis.

Selain itu, dia mengatakan beberapa perusahaan teknologi juga melaporkan kinerja keuangan yang mengecewakan. Dia menambahkan musim laporan keuangan sejauh ini sebenarnya cukup solid.

“Pasar saham masih tidak jauh dari level tertingginya sepanjang masa, jadi kami tidak menyarankan investor untuk mengubah strategi hanya karena pelemahan satu hari," katanya.

Saham Netflix anjlok 10,1% setelah laba kuartalan perusahaan streaming itu tidak memenuhi ekspektasi analis, memicu kekhawatiran terkait valuasi saham yang dinilai sudah terlalu tinggi.

Sementara itu, Texas Instruments mencatat proyeksi pendapatan dan laba di bawah ekspektasi, sehingga saham produsen chip tersebut merosot 5,6%.

Adapun Tesla, salah satu dari “Magnificent Seven” atau kelompok saham teknologi besar terkait kecerdasan buatan (AI), membukukan pendapatan kuartal III yang melampaui perkiraan pasar berkat lonjakan penjualan mobil listrik menjelang berakhirnya insentif pajak. Namun sahamnya tetap turun tipis 0,5% dalam perdagangan setelah jam bursa.

Hingga pekan ini, sekitar 86% perusahaan di indeks S&P 500 yang telah merilis laporan keuangan berhasil melampaui ekspektasi pasar. Analis memperkirakan pertumbuhan laba kuartal III secara agregat mencapai 9,3% secara tahunan, meningkat dari proyeksi 8,8% pada awal Oktober, menurut data LSEG terbaru.

“Valuasi tinggi hanya bisa dipertahankan jika perusahaan mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Sejauh ini sebagian besar berhasil. Namun bagi yang gagal, investor tampak kehilangan kesabaran," ujar Hainlin.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal siap berdamai dengan China untuk meredakan ketegangan dagang, namun menilai pembatasan ekspor terbaru Beijing menjadi hambatan utama bagi negosiasi.

Wakil Presiden JD Vance menyerukan agar China memilih jalur yang rasional di tengah memanasnya pertikaian dagang antara dua ekonomi terbesar dunia. Dia menegaskan AS memiliki posisi tawar yang lebih kuat jika konflik dagang ini berlangsung lebih lama.

Dalam unggahannya di platform Truth Social, Trump memberikan sinyal kemungkinan jalan keluar bagi Presiden China Xi Jinping, sambil menebar ancaman halus bahwa perang dagang penuh akan merugikan China sendiri.

“Jangan khawatir tentang China, semuanya akan baik-baik saja! Presiden Xi yang sangat saya hormati hanya sedang mengalami momen sulit. Diaa tidak ingin depresiasi bagi negaranya, dan saya pun tidak. AS ingin membantu China, bukan melukainya!” tulis Trump dikutip dari Bloomberg, Senin (13/10/2025)

Pernyataan Trump dan Vance itu menunjukkan Washington berusaha menekan Beijing untuk membatalkan langkah dagangnya yang terbaru, sekaligus menenangkan pasar keuangan yang terguncang akibat kekhawatiran akan eskalasi balasan tarif.

Saham, minyak, dan aset kripto anjlok pada Jumat (10/10/2025) pekan lalu setelah Trump mengancam akan merespons pembatasan ekspor tanah jarang dan langkah dagang lain yang diumumkan Beijing. Vance menilai situasi tersebut masih dalam tahap negosiasi.

Vance mengatakan, hal ini akan menjadi proses yang rumit dan sangat tergantung pada bagaimana China merespons.

"Jika mereka bertindak agresif, saya jamin Presiden AS memiliki lebih banyak kartu daripada Republik Rakyat China. Namun, jika mereka mau bersikap rasional, kami pun akan demikian," ujar Vance kepada Fox News dalam program Sunday Morning Futures.

Kementerian Perdagangan China sebelumnya pada Minggu (12/10/2025) menyerukan agar AS berhenti mengancam dengan kenaikan tarif dan kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan isu-isu dagang yang tertunda.

Ketegangan antara kedua negara meningkat dalam sepekan terakhir setelah Beijing mengumumkan kebijakan baru pembatasan ekspor sejumlah komoditas strategis, meski sebagian kebijakan itu baru akan berlaku mulai November.

“Sudah sangat jelas bahwa tindakan sepihak China tidak akan ditoleransi,” ujar Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dalam wawancara di The Sunday Briefing di Fox News.

Trump sebelumnya mengumumkan bahwa AS akan memberlakukan tarif 100% terhadap produk China serta membatasi ekspor perangkat lunak strategis mulai 1 November. Dia juga mengisyaratkan kemungkinan penghentian pengiriman suku cadang pesawat ke China, namun menyebut tanggal tersebut juga disiapkan sebagai batas waktu negosiasi.

“Kita lihat saja nanti. Itulah sebabnya saya menetapkan tanggal 1 November—kita akan lihat apa yang terjadi,” kata Trump.

Greer menilai penetapan jadwal itu memberi harapan bahwa gejolak pasar dapat mereda dalam waktu dekat.

“Kekhawatiran pasar saat ini wajar, tetapi langkah-langkah itu belum diterapkan. Semoga dalam pekan ini pasar mulai tenang,” ujarnya.

Vance menambahkan Trump masih menghargai hubungan baiknya dengan Xi Jinping, namun menegaskan bahwa hubungan itu bisa terancam jika China terus menutup akses global terhadap komoditas vital yang diproduksinya.

“Kami memiliki banyak daya tawar, dan kami berharap tidak perlu menggunakannya,” kata Vance.

Sementara itu, Greer mengutip pernyataan Kementerian Perdagangan China yang menegaskan bahwa pembatasan ekspor tidak sama dengan larangan penuh.

“Jelas bahwa China kini menyadari telah melampaui batas yang bisa diterima,” ujarnya.

Kedua negara sempat menaikkan tarif secara agresif pada awal tahun hingga mencapai rata-rata 125% di kedua sisi sebelum mencapai kesepakatan untuk menurunkannya ke level saat ini—tarif China sebesar 10% untuk produk AS dan tarif gabungan AS sebesar 30% terhadap impor dari China di luar tarif yang sudah berlaku sebelumnya.

“Kita akan segera tahu apakah China benar-benar ingin memulai perang dagang atau memilih bersikap rasional. Saya berharap mereka memilih jalur yang masuk akal,” tutup Vance.