JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim merespons putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang memvonis dirinya 10 tahun penjara dalam kasus pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Menurut Nadiem, para hakim sebenarnya tahu dirinya tidak bersalah.

"Saya mendengarkan para hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun penjara, tidak bisa melihat saya ke ke mata saya langsung. Saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah," ujar Nadiem seusai sidang, Selasa (30/6/2026).

Diberitakan sebelumnya, majelis hakim memvonis bersalah Nadiem Makarim terkait kasus pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Nadiem pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun.

Majelis hakim menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan tersebut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah saat membacakan amar putusan, Selasa (30/6/2206).

Nadiem juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari penjara. Selain itu, Nadiem turut dijatuhi hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar subsider 5 tahun penjara.

JAKARTA - Mantan Direkrut SMP pada Ditjen PAUD Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2020-2021 Mulyatsyah divonis hukuman empat tahun dan enam bulan penjara. Majelis hakim menyatakan Mulyatsyah bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan CDM di Kemendikbudristek.

Amar putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (30/4/2026). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyatakan Mulyatsyah terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP sebagaimana dakwaan subsider.

"Menyatakan terdakwa Mulyatsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider," kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah.



Hakim juga menghukum Mulyatsyah membayar pidana denda sebesar Rp500 juta yang harus dibayar dalam satu bulan. Jika tidak dibayar, kekayaan atau pendapatan Mulyatsyah bisa disita dan dilelang untuk melunasi denda.

Adapun penyitaan dan pelelangan tidak cukup untuk memenuhi pidana denda, maka diganti dengan kurungan badan selama 120 hari. Selain pidana denda, hakim juga membebankan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp2,28 miliar subsider dua tahun penjara.

Adapun hukuman ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Mulyatsyah dihukum 6 tahun penjara. Sementara, pidana denda dan uang pengganti dikabulkan seluruhnya.

JAKARTA - Mantan Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih dihukum 4 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan CDM di Kemendikbudristek. Amar putusan dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyatakan Sri terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hakim menilai Sri tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, namun terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

"Menyatakan terdakwa Sri Wahyuningsih terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah, Kamis (30/4/2026).

Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 120 hari kurungan. Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut hukuman 6 tahun penjara.

"Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 120 hari," kata Purwanto.

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengungkapkan asal usul panggilan 'Mas Menteri' terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Nadiem saat menjadi saksi mahkota dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Momen tersebut terjadi saat Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah, hendak memulai pemeriksaan terhadap Nadiem. Hakim lebih dulu menyinggung panggilan 'Mas Menteri' yang kerap disematkan kepada Nadiem.

"Mas Menteri ya? Ini saya baru baca identitasnya ternyata ini alias Mas Menteri ya, ini Mas Menteri dari mana sampai ada panggilan Mas Menteri?" tanya Hakim.

Nadiem kemudian menjelaskan bahwa panggilan tersebut mulai populer ketika Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), menyapanya dengan sebutan tersebut. "Yang memulai memanggil saya Mas Menteri itu waktu itu Pak Presiden Jokowi. Setelah itu menjadi cukup viral," jawab Nadiem.

Hakim kemudian menanyakan apakah Nadiem merasa nyaman dengan panggilan tersebut saat menjabat sebagai menteri. "Untuk saudara cukup nyaman dipanggil Mas Menteri?" tanya hakim.

"Ya dulunya waktu sih waktu menteri sih nyaman, Yang Mulia," sambung Nadiem.

Suasana sidang sempat mencair ketika hakim menyinggung panggilan serupa yang juga populer untuk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. "Ada juga Mas Wapres soalnya kan," ucap hakim disambut tawa Nadiem dan pengunjung ruang sidang.

Hakim lalu kembali melanjutkan pertanyaan terkait penggunaan panggilan tersebut, sembari berkelakar soal dirinya yang bukan berasal dari Jawa.

"Masalahnya saya bukan orang Jawa, takut salah penggunaan. Tapi nyaman ya? Siapa tau nanti ketemu sama Mas Wapres, kan bisa panggil juga Mas Wapres kan," ujar Purwanto.

"Tapi ini untuk orang-orang terdekat aja ya yang manggil? Kalau orang-orang yang dekat? Atau seperti apa?" imbuh hakim.

"Oh enggak, banyak sekali. Driver-driver Gojek juga memanggil saya Mas Menteri," jawab Nadiem.

Di akhir percakapan ringan itu, hakim menyebut pertanyaan tersebut hanya sebagai pembuka agar suasana sidang tidak terlalu tegang. "Oke. Sedikit prolog ya biar ga terlalu tegang," tandas Hakim.

Dalam persidangan hari ini, Nadiem menjadi saksi mahkota untuk tiga terdakwa yakni Ibrahim Arief (mantan konsultan Kemendikbudristek); Sri Wahyuningsih (mantan Direktur SD Kemendikbudristek); dan Mulyatsyah (mantan Direktur SMP Kemendikbudristek) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

JAKARTA - Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto menyatakan masih terjadi kemahalan harga pengadaan Chromebook yang ditampilkan dalam e-katalog meski telah dipilih harga terbaik. Roni menyampaikan itu sebagai saksi sidang dugaan korupsi Chromebook Kemendikbudristek yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Hal ini dikarenakan adanya prosedur penetapan harga oleh para prinsipal dan pihak pemilik barang dalam hal ini Kemendikbudristek yang harus kontrol melalui kajian harga survei pasar dan pembentukan harga lainnya.

“Masih bisa terjadi kemahalan harga. Karena itulah, Kemendikbudristek yang harus melakukan pengawasan melalui kajian harga survei pasar dan pembentukan harga lainnya,” ujar Roni di persidangan.

“Persekongkolan dan monopoli akan menyebabkan pelanggaran etika prinsipal pengadaan,” tambahnya.

Menurut dia, LKPP tidak bisa mengatur harga di e-katalog yang diambil dari suggested retail price (SRP) prinsipal, karena harga tersebut merupakan kewenangan produsen selaku pemilik barang.

"LKPP tidak dilibatkan dalam pengaturan harga. Jadi penentuan SRP di pasar adalah kewenangan prinsipal dan selanjutnya mereka menyampaikan kepada kami," katanya.

Dalam proses penentuan dan penampilan harga di e-katalog telah melalui sejumlah proses. “Saat prakatalog, pokja pemilihan yang bertanggung jawab untuk memastikan SRP lebih rendah dari harga pasar,” ujarnya.

Selanjutnya, proses pengadaan atau pembelian berlangsung, pejabat pembuat komitmen (PPK) dari kementerian wajib mengecek SRP yang dicantumkan pada e-katalog. Karena pembelian dalam jumlah banyak, pihak PPK disarankan untuk melakukan negosiasi. Terlebih, harga yang tertera merupakan satuan tertinggi.

"Pada proses pengadaan atau pembelian, maka PPK wajib melakukan pengecekan. Betul tidak sih SRP ini masih sama atau ada yang lebih murah dari pasar,” ujar Roni.

TARAKAN - Guru hingga kepala sekolah di Kota Tarakan, Kalimantan Utara mengungkapkan kegagalan fungsi perangkat Chromebook bantuan era mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Perangkat itu dilaporkan mangkrak, rusak massal, dan tidak relevan dengan kebutuhan pembelajaran di lapangan.

Kepala SMP Nasional Plus Indo Tionghoa Tarakan Monica mengungkapkan sebanyak 11 unit perangkat dalam kondisi rusak dan hanya disimpan di gudang. Pihak sekolah mengaku terkendala prosedur perbaikan dan minimnya sosialisasi layanan purna jual.

"Unit hanya disimpan karena takut menyalahi prosedur aset. Kami tidak tahu ke mana harus melapor karena tidak ada kejelasan layanan purna jual," ujar Monica dikutip Senin (19/1/2026).

Kondisi serupa terjadi di SDN 15 Tarakan. Guru IT sekolah, Risat membeberkan banyak unit mengalami kerusakan baterai hingga mati total. Tanpa adanya jalur pelaporan, perangkat tersebut kini hanya menjadi penghuni lemari sekolah.

Kritik terhadap efektivitas perangkat juga datang dari SDN 19 Tarakan. Guru IT Muh Asy Ari membeberkan bahwa banyak unit masih terbungkus plastik karena guru lebih memilih PC berbasis Windows.

Ia juga menyoroti harga pengadaan Chromebook yang dinilai tidak wajar jika dibandingkan dengan manfaatnya. "Guru lebih memilih PC Windows karena layar lebih besar. Harga Chromebook ini kami anggap terlalu mahal," tegas Asy Ari.

Bendahara SD Muhammadiyah 3 Al-Hilal Tarakan Mariana mengungkapkan perangkat hanya digunakan tiga bulan dalam setahun karena ketergantungan pada internet. Ia meminta pemerintah mengganti bantuan dengan laptop konvensional agar bisa digunakan secara luring (offline).

Kesaksian para tenaga pendidik ini memperkuat konstruksi perkara korupsi pengadaan Chromebook yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa adanya kerugian negara sebesar Rp2,18 triliun dalam proyek tersebut.

Jaksa menyebut pengadaan ini dipaksakan meskipun spesifikasi perangkat tidak sesuai dengan kondisi infrastruktur di daerah. Temuan di Tarakan mengenai kerusakan massal dan minimnya pemanfaatan alat menjadi bukti nyata adanya ketidaksesuaian antara anggaran triliunan rupiah dengan realitas manfaat di sekolah-sekolah.

Saat ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami aliran dana dan dugaan markup harga yang mengakibatkan ribuan laptop tersebut kini hanya menjadi limbah elektronik di berbagai daerah.

JAKARTA - Sejumlah tokoh publik hingga pengemudi ojek online (ojol) menghadiri sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi Nadiem Makarim Program Digitalisasi Pendidikan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Sejumlah driver ojol serta tokoh publik seperti Bambang Harymurti, Natalia Soebagjo, Prof. Dr. Etty Indriati, Prof. Dr. Winahyu Erwiningsih, DJ Donny, Christine Hakim, Jajang C. Noer, Mira Lesmana, Riri Riza, Shanty Harmayn juga turut hadir di lokasi persidangan untuk memberikan dukungan kepada Nadiem.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) serta penulis Buku Pola dan Akar Korupsi Etty Indriati mengaku sengaja dating dari Yogyakarta untuk memberikan dukungan ke Nadiem.

“Saya sengaja terbang dari Yogyakarta ke Jakarta sebagai bentuk dukungan pada Nadiem. Saya melihat kebijakan beliau yang inovatif dan progresif selama masa jabatannya, terutama digitalisasi yang sangat bermanfaat ketika pandemi Covid-19 dalam membantu proses belajar mengajar tetap berjalan. Saya berharap yang terbaik untuk Nadiem, dan saya yakin independensi Majelis Hakim dalam menimbang putusan secara adil, transparan sesuai hukum dan hati nurani.” ungkap Etty, Senin (5/1/2026).

Aktivis dan content creator Ramond Dony Adam atau yang lebih dikenal dengan nama DJ Donny juga terlihat hadir di lokasi persidangan.

“Saya sangat berharap semakin banyak fakta yang bisa dibuka oleh kuasa hukum Mas Nadiem agar semuanya jelas. Orang yang cuma mau kerja benar jangan dikriminalisasi. Kita sudah cukup melihat kasus Pak Tom, Ibu Ira ASDP, dan lainnya. Saya yakin Majelis Hakim independen untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, karena yang dipertanyakan saat ini bukan nasib satu orang tapi sistem hukum di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Mulyono, Mitra Driver pertama Gojek, bersama rombongan driver ojol turut hadir di lokasi persidangan memberikan dukungan solidaritas kepada Nadiem Makarim yang dinilai sangat berjasa menghidupi jutaan driver lewat aplikasi Gojek.

“Kita di sini solidaritas. Kita pejuang aspal ingat Mas Nadiem yang dulu buka jalan bikin kita bisa jadi punya nafkah dari Gojek. Bisa kerja, bisa makan, nyekolahin anak, pokoknya dapur ngebul terus untuk keluarga. Buat kita Mas Nadiem insyaallah orang baik. Kita cuma pengen hukum adil, jangan sampai salah orang,” kata Mulyono.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) menyampaikan di persidangan yakni sejumlah momen eks Mendikbudristek Nadiem Makarim yang ngotot menggunakan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan.

Hal tersebut disampaikan jaksa saat membaca dakwaan terhadap Nadiem Makarim di PN Tipikor Jakarta Pusat (Jakpus) pada Senin (5/1/2026).

Mulanya, Tenaga Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam menindaklanjuti arahan Nadiem Makarim soal penggunaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan.

Pertemuan itu dilakukan Ibam dengan pihak Google dan pihak terkait lainnya untuk membahas harga dan spesifikasi teknis Chromebook.

Setelah pertemuan tersebut, Ibam bersama tim Wartek melakukan paparan di depan Nadiem Makarim Engineering Update dari Chromebook. Dalam pertemuan di Gedung A Kemendikbud, Ibam mengakui bahwa Chromebook memiliki keterbatasan koneksi dan kompatibilitas untuk aplikasi-aplikasi Kemendikbud RI.

Ibam juga menyatakan bahwa Personal Computer (PC) berbasis Windows OS tetap dibutuhkan oleh sekolah-sekolah. Meskipun terdapat keterbatasan itu, Nadiem tetap optimistis dengan pengadaan Chromebook.

"Atas pemaparan Ibrahim Arief alias Ibam tersebut, terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyatakan 'YOU MUST TRUST THE GIANT'," ujar jaksa.

Go Ahead With Chromebook

Selain itu, jaksa juga mengungkap sikap optimisme Nadiem terhadap Chromebook. Momen ini terjadi saat rapat untuk asesmen dan pembelajaran tim Paudasmen hingga tim Wartek menggunakan sistem operasi Chrome pada (5/5/2020).

Selanjutnya, Nadiem mengundang para terdakwa, Fiona Handayani, Anindito Aditomo alias Nino, Hamid Muhammad, dan Totok Suprayitno untuk menghadiri rapat via Zoom pada (6/5/2020).

Namun, rapat itu dinilai jaksa tidak lazim karena bersifat bersifat tertutup dan rahasia. Dalam rapat itu, peserta rapat juga diminta menggunakan headset atau berada di ruangan tertutup yang tidak didengar oleh orang lain.

Bahkan, peserta rapat tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dengan posisi video dalam keadaan off kecuali Ibrahim Arief alias Ibam.

Dalam rapat itu, Ibam menyampaikan presentasi keunggulan Chromebook dengan sistem operasi Chrome termasuk Chrome Device Management (CDM) /Chrome Education Upgrade lebih unggul dari sistem operasi Windows dalam Single Digital Platform.

"Kemudian terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyatakan 'GO AHEAD WITH CHROMEBOOK'," ujae jaksa.

Padahal, menurut jaksa pemilihan Chromebook dengan sistem operasi Chrome untuk Program Digitalisasi Pendidikan tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan.

Selanjutnya, Chrome Device Management (CDM) atau Chrome Education Upgrade yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia serta selain itu pernah gagal saat di tahun 2018.

Sekadar informasi, dalam kasus ini Nadiem Makarim dkk telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun. Kerugian negara itu diperoleh dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun serta pengadaan Chrome Device Management (CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp621 miliar.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.