Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) meyakini ada markup dalam pengadaan Chromebook dari Rp3 juta ke Rp6 juta.

JPU Parade Hutasoit menyoroti adanya narasi dari kubu Nadiem Makarim yang dianggap tidak berlandaskan pada fakta-fakta persidangan, seperti penghematan anggaran Rp3,9 triliun.

“Salah satu poin yang dikritisi adalah klaim Terdakwa mengenai keuntungan negara sebesar Rp3,9 triliun dari pengadaan ini,” ujar Parade di PN Tipikor, dikutip Rabu (3/6/2026).

Parade mengungkapkan fakta sebaliknya bahwa terdapat indikasi kemahalan harga yang di mana Chromebook dengan spesifikasi paling rendah yang seharusnya berharga sekitar Rp3 jutaan.

Namun, dalam pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek malah memiliki harga dua kali lipat atau dengan harga sekitar Rp6 jutaan per unit.

"Mungkin bisa rekan-rekan melihat harganya masih berkisaran sekitar Rp3 jutaan. Itu fakta persidangan. Sementara pengadaan tersebut harga satu Chromebook itu kan sekitar Rp6 jutaan," imbuhnya.

Selain itu, Parade juga mencatat adanya ketidakharmonisan dalam pernyataan Nadiem. Misalnya, Nadiem menyatakan bahwa dirinya tidak menyarankan pengadaan Chromebook. Di sisi lain, Nadiem juga menyatakan program Chromebook merupakan sesuatu yang menguntungkan untuk negara.

"Karena kalau kita lihat awalnya, awalnya dibuatnya program Chromebook menurut versi beliau, di satu sisi beliau mengatakan bukan beliau yang menyarankan, tapi di sisi lain beliau menyimpulkan bahwa Chromebook itu adalah sesuatu program yang menguntungkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Nadiem Makarim mengklaim pengadaan Chromebook telah menghemat anggaran Rp3,9 triliun. Menurutnya, angka penghematan anggaran negara itu jauh di atas kerugian kasus Chromebook yang ditudingkan kepada sejumlah terdakwa.

Dia menjelaskan, angka itu diperoleh dari estimasi biaya paket digitalisasi pendidikan. Sebagai perbandingan, paket laptop Windows mencapai Rp148 juta per sekolah.

Sementara, pengadaan paket pengadaan TIK dengan kombinasi Windows dan Chrome mencapai Rp98 juta. Dengan begitu, Nadiem merasa heran ketika dinyatakan bersalah karena memilih opsi murah.

"Majelis Hakim Yang Terhormat, kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis, secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya Rp 3,9 triliun," ujar Nadiem saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi terkait kasus korupsi Chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Supertone (SPC), Tedjokusumo Raymond mengungkap perubahan harga laptop berbasis Chromebook dari Rp3 juta menjadi Rp6,4 juta.

Hal tersebut Tedjo sampaikan saat dihadirkan dalam sidang kasus Chromebook di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2026).

Mulanya, Tedjo mengungkap harga pokok produksi (HPP) atau harga modal satu unit Chromebook perusahaannya mencapai Rp3 juta pada 2021.

Kemudian, jaksa mempertanyakan soal pertimbangan Tedjo dalam menetapkan harga satu unit Chromebook dari SPC menjadi Rp6 juta saat disampaikan ke Pokja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Tedjo pun menjelaskan bahwa penetapan harga tersebut sudah melalui beragam pertimbangan, termasuk survei ke beberapa toko daring. Menurutnya, harga tersebut sudah sesuai dengan harga pasaran.

"Kami ketemu dengan spek yang mirip-mirip sama speknya produk saya, itu kisaran harganya di Rp6 sampai Rp7 juta. Jadi kita putuskan untuk ambil yang Rp6 juta plus nanti CDM, karena CDM itu kurang lebih Rp480.000," ujar Tedjo.

Dia juga menegaskan bahwa semua produsen yang produknya terdaftar di e-katalog perlu menandatangani surat pernyataan soal penetapan harga tidak boleh lebih tinggi daripada harga pasaran.

Selang setahun, produsen kembali berkonsolidasi dengan LKPP dan menetapkan harga Chromebook pada 2022 dijual dengan harga Rp5,5 juta per unit.

"[Dari konsolidasi] akhirnya ada kesepakatan harga terbaiknya itu di angka kalau enggak salah Rp 5,5 juta," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Supertone atau SPC menjadi salah satu pihak yang diuntungkan dalam perkara ini.

Berdasarkan dakwaan jaksa, SPC dinilai telah diuntungkan sebesar Rp44,9 miliar dalam kasus Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

JAKARTA - Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto menyatakan masih terjadi kemahalan harga pengadaan Chromebook yang ditampilkan dalam e-katalog meski telah dipilih harga terbaik. Roni menyampaikan itu sebagai saksi sidang dugaan korupsi Chromebook Kemendikbudristek yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Hal ini dikarenakan adanya prosedur penetapan harga oleh para prinsipal dan pihak pemilik barang dalam hal ini Kemendikbudristek yang harus kontrol melalui kajian harga survei pasar dan pembentukan harga lainnya.

“Masih bisa terjadi kemahalan harga. Karena itulah, Kemendikbudristek yang harus melakukan pengawasan melalui kajian harga survei pasar dan pembentukan harga lainnya,” ujar Roni di persidangan.

“Persekongkolan dan monopoli akan menyebabkan pelanggaran etika prinsipal pengadaan,” tambahnya.

Menurut dia, LKPP tidak bisa mengatur harga di e-katalog yang diambil dari suggested retail price (SRP) prinsipal, karena harga tersebut merupakan kewenangan produsen selaku pemilik barang.

"LKPP tidak dilibatkan dalam pengaturan harga. Jadi penentuan SRP di pasar adalah kewenangan prinsipal dan selanjutnya mereka menyampaikan kepada kami," katanya.

Dalam proses penentuan dan penampilan harga di e-katalog telah melalui sejumlah proses. “Saat prakatalog, pokja pemilihan yang bertanggung jawab untuk memastikan SRP lebih rendah dari harga pasar,” ujarnya.

Selanjutnya, proses pengadaan atau pembelian berlangsung, pejabat pembuat komitmen (PPK) dari kementerian wajib mengecek SRP yang dicantumkan pada e-katalog. Karena pembelian dalam jumlah banyak, pihak PPK disarankan untuk melakukan negosiasi. Terlebih, harga yang tertera merupakan satuan tertinggi.

"Pada proses pengadaan atau pembelian, maka PPK wajib melakukan pengecekan. Betul tidak sih SRP ini masih sama atau ada yang lebih murah dari pasar,” ujar Roni.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang perkara dugaan korupsi Chromebook atas terdakwa Nadiem Makarim masih terus bergulir dengan agenda pemeriksaan saksi.

Paling anyar sejumlah pihak terkait teknis seperti eks Pejabat PPK, LKPP hingga pihak vendor dihadirkan dalam sidang yang digelar pada Senin (10/2/2026).

Nah, berikut fakta sidang yang terungkap dalam sidang tersebut:

Indikasi Monopoli Pengadaan

Jaksa penuntut umum (JPU), Roy Riadi mengatakan berdasarkan fakta persidangan itu terdapat indikasi kuat adanya praktik monopoli yang dilakukan sejak awal proses pengadaan.

Dalam sidang tersebut, terungkap bahwa pihak kementerian telah mengundang pabrikan tertentu yang memiliki spesifikasi Chrome OS untuk memastikan kesanggupan produksi sebelum pengadaan resmi dimulai.

Selain itu, ditemukan fakta bahwa pada tahun 2020 hingga 2021, penentuan harga barang sepenuhnya dilakukan oleh pihak kementerian dan prinsipal tanpa melibatkan pihak LKPP.

“Kondisi tersebut berdampak pada mahalnya harga pengadaan, sehingga pada tahun 2022 pemerintah sempat melakukan upaya konsolidasi pengadaan untuk menekan harga agar lebih kompetitif,” ujar JPU Roy Riadi.

Adapun, upaya konsolidasi ini terhambat lantaran prinsipal menolak untuk memberikan transparansi mengenai rincian pembentukan harga yang sebenarnya dengan dalih rahasia perusahaan.

"Akibatnya, harga tetap bertahan tinggi dan tidak mencerminkan prinsip efisiensi keuangan negara," pungkasnya.

Pengadaan e-Katalog

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto memastikan pengadaan e-katalog tidak boleh lebih mahal dari harga pasar.

Roni menegaskan bahwa penentuan harga melalui LKPP menggunakan metode suggested retail price (SRP). Pada intinya, metode SRP itu memastikan agar harga jual barang yang masuk ke e-katalog atau pemerintah tidak boleh lebih mahal dibandingkan dengan harga di pasaran.

“Artinya, LKPP melakukan memastikan, satu, harganya di dalam dokumen pemilihan saya memastikan kepada teman-teman, harga itu tidak boleh lebih mahal kalau mereka jual kepada pemerintah,” ujar Roni.

Dia menambahkan, LKPP bakal meminta produsen untuk menyesuaikan harga barang, apabila harga yang ditawarkan oleh prinsipal lebih mahal dibandingkan dengan harga pasar.

Lebih jauh, Roni menegaskan bahwa LKPP juga melakukan pengecekkan atau perbandingan untuk memastikan harga barang yang ditawarkan tidak sesuai.

"Misalkan direct menawarkan lebih mahal kepada pemerintah, turunkan," pungkasnya.

Dalam hal ini, eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku lega atas kesaksian LKPP karena mengindikasikan bahwa tidak ada kemahalan harga dalam proses pengadaan pada e-katalog.

"Artinya prosedurnya sudah dilalui untuk memastikan tidak ada kemahalan harga. Apapun produk dalam e-katalog yang dibeli, secara regulasi artinya tidak kemahalan harga," ujar Nadiem.

Perlu diketahui, salah satu kerugian negara yang didakwakan kepada Nadiem Makarim dkk berasal dari kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun.

Selain itu, jaksa juga menyatakan kerugian negara berasal pengadaan Chrome Device Management (CDM) yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp621 miliar. Alhasil, total kerugian negara mencapai Rp2,1 triliun.

Harga Chromebook

Direktur Utama PT Zyrexindo Mandiri Buana, Timothy Siddik buka-bukaan harga produksi hingga harga jual laptop Chromebook merek Zyrex.

Awalnya, Timothy enggan mengemukakan harga produksi Chromebook buatan Zyrex karena merupakan rahasia perusahaan. Namun, Timothy memutuskan untuk mengungkap harga produksi laptop buatan Zyrex seharga Rp3,7 juta per unit.

"Saya di Chromebook tanpa Chrome Device Management, sesudah PPN pada saat itu 10%, kurang lebih di Rp3,7 juta," ujar Timothy.

Dia mengemukakan, Rp3,7 juta itu merupakan harga pada 2021. Namun, harga itu masih dinilai dari materialnya saja merupakan belum ditambah dengan biaya lainnya.

Timothy pun menyampaikan bahwa produsen biasanya mengambil margin sesuai dengan standar industri mencapai 15% hingga 18%. Dengan begitu, harga jual kepada distributor mencapai Rp4,05 juta.

"Saya jual di 2021 ke distributor itu di Rp4.050.000," imbuhnya.

Setelah itu, Timothy mengungkap pihaknya memasukan laptop Chromebook buatannya itu ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Total, harga tayang laptop Zyrex pada e-katalog memiliki harga tayang pada kisaran Rp6,7 juta - Rp6,9 juta. Timothy menegaskan bahwa harga tersebut tidak jauh berbeda dari suggested retail price (SRP) yang diwajibkan oleh LKPP.

Namun, Timothy menyatakan tidak mengetahui khusus harga pasaran yang dijual oleh reseller. Sebab, hal tersebut ditentukan oleh kewenangan distributor.

"E-katalog pada saat itu kita masukin di 6, sekian juta," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Zyrexindo Mandiri Buana, Timothy Siddik buka-bukaan harga produksi hingga harga jual laptop Chromebook merek Zyrex.

Hal tersebut disampaikan Timothy saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Chromebook atas terdakwa Nadiem Makarim di PN Tipikor, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Awalnya, Timothy enggan mengemukakan harga produksi Chromebook buatan Zyrek karena merupakan rahasia perusahaan. Namun, Timothy memutuskan untuk mengungkap harga produksi laptop buatan Zyrex seharga Rp3,7 juta per unit.

"Saya di Chromebook tanpa Chrome Device Management, sesudah PPN pada saat itu 10%, kurang lebih di Rp3,7 juta," ujar Timothy.

Dia mengemukakan, Rp3,7 juta itu merupakan harga pada 2021. Namun, harga itu masih dinilai dari materialnya saja merupakan belum ditambah dengan biaya lainnya.

Timothy pun menyampaikan bahwa produsen biasanya mengambil margin sesuai dengan standar industri mencapai 15% hingga 18%. Dengan begitu, harga jual kepada distributor mencapai Rp4,05 juta.

"Saya jual di 2021 ke distributor itu di Rp4.050.000," imbuhnya.

Setelah itu, Timothy mengungkap pihaknya memasukan laptop Chromebook buatannya itu ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Total, harga tayang laptop Zyrex pada e-katalog memiliki harga tayang pada kisaran Rp6,7 juta - Rp6,9 juta. Timothy menegaskan bahwa harga tersebut tidak jauh berbeda dari suggested retail price (SRP) yang diwajibkan oleh LKPP.

Namun, Timothy menyatakan tidak mengetahui khusus harga pasaran yang dijual oleh reseller. Sebab, hal tersebut ditentukan oleh kewenangan distributor.

"E-katalog pada saat itu kita masukin di 6, sekian juta," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merugikan negara Rp2,1 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Jaksa, Roy Riady dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat (16/12/2025). Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku tenaga konsultan.

JPU menjelaskan kerugian negara berasal dari hasil hitung akumulasi dari mark up harga Chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 (1,5 triliun). Kemudian dalam pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat senilai USD44.054.426 atau setara sekitar Rp 621.387.678.730,00 (621 miliar).

"Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,56triliun berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 sampai dengan 2022 Nomor PE.03.03/SR/SP-920/D6/02/2025 tanggal 04 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia," kata Roy Riady saat membacakan dakwaan.

Jaksa menyatakan para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, di mana Sri bersama-sama dengan Nadiem, Ibrahim, Mulyatsyah, dan Jurist Tan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.

Para terdakwa membuat kajian dan analisa kebutuhan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan)

"Bahwa terdakwa Sri bersama-sama dengan Nadiem dan Jurist Tan menyusun harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 direktorat SD tanpa dilengkapi survei dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pada tahun 2021 dan tahun 2022," ujar Jaksa.

Jaksa mendakwa Sri bersama dengan Nadiem, Jurist Tan melakukan pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbud melalui e-Katalog maupun aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 tanpa melalui evaluasi harga melaksanakan pengadaan laptop Chromebook dan tidak didukung dengan referensi harga.

Jaksa menyampaikan bahwa terdapat 25 pihak yang terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satunya Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Adapun seharusnya Nadiem hadir dalam persidangan, namun dirinya absen karena masih sakit.