Cimahi (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Jawa Barat, memperkuat ekosistem industri ekonomi kreatif melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang ditopang oleh dominasi penduduk usia produktif dari total populasi.

Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, di Cimahi, Jumat, mengatakan bahwa dominasi penduduk dengan usia produktif pada 390,27 ribu orang menjadi modal utama dalam pengembangan sektor kreatif di wilayahnya.

“Penguatan ekosistem industri kreatif di Cimahi sangat ditopang oleh potensi SDM, di mana sekitar 67,3 persen penduduk kita berada pada usia produktif. Ini menjadi modal utama pengembangan sektor kreatif,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa pembangunan ekosistem industri kreatif di Kota Cimahi telah dilakukan sejak 2009 melalui penguatan sistem inovasi daerah yang menjadi fondasi pengembangan sektor kreatif, khususnya animasi dan media digital.

Menurut dia, salah satu infrastruktur utama yang dikembangkan adalah Baros Information Technology and Creative (BITC) yang diresmikan pada 2012 dan berfungsi sebagai pusat inkubasi, pelatihan, serta ruang kerja bersama bagi pelaku industri kreatif, termasuk sektor animasi.

“Sejak 2009 kami membangun fondasi ekosistem ini melalui sistem inovasi daerah. Fasilitas yang ada saat ini merupakan hasil pengembangan jangka panjang untuk mendukung industri kreatif,” ujarnya.

Dalam perkembangannya, BITC menjadi simpul ekosistem industri animasi di Cimahi yang melibatkan komunitas, studio kreatif, serta pelaku usaha berbasis teknologi digital.

Sekda menyebut Kota Cimahi saat ini memiliki empat subsektor unggulan ekonomi kreatif, yakni makanan dan minuman, kerajinan, tekstil dan produk tekstil, serta animasi dan media kreatif yang berkembang sebagai identitas daerah.

Sejumlah kajian juga mencatat ekosistem industri animasi Cimahi telah melahirkan lebih dari 20 hingga 30 studio kreatif aktif, dengan output produksi mencapai ribuan karya animasi dan konten digital yang dipasarkan melalui berbagai platform.

Selain itu, hasil pengembangan program inkubasi ekosistem kreatif juga mencatat nilai ekonomi sekitar Rp1,2 miliar dari satu program penguatan industri kreatif berbasis komunitas dan studio lokal.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya menjelaskan bahwa pemkot Cimahi juga mengembangkan berbagai program pelatihan, kompetisi, pameran, serta kolaborasi lintas komunitas untuk meningkatkan kapasitas SDM di sektor animasi dan industri kreatif.

“Penguatan ekosistem ini kami arahkan agar pelaku industri kreatif dapat lebih kompetitif dan memiliki akses pasar yang lebih luas,” tutupnya.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Cimahi bukan hanya menjadi tempat orang mencari kuliner atau berbelanja pakaian, tetapi juga menjadi tujuan untuk belajar dan mengenal industri animasi

Cimahi (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mendukung upaya pengembangan Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai pusat industri animasi nasional melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pelaku industri.

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay di Cimahi, Jumat, mengatakan Indonesia perlu mengembangkan kota-kota dengan identitas dan keunggulan sektoral yang kuat sehingga setiap daerah memiliki karakter ekonomi yang khas dan berdaya saing.

"Saya sangat setuju. Kita perlu membangun model seperti kota-kota khusus di negara lain. Cimahi harus bisa berkembang menjadi kota animasi," katanya dalam agenda Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional.

Menurut dia, pengembangan identitas daerah berbasis sektor unggulan dapat menciptakan daya tarik baru, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sehingga Cimahi berpeluang menjadi tujuan masyarakat untuk belajar, berkolaborasi, hingga mengembangkan karya kreatif.

Ia menambahkan minat generasi muda terhadap animasi terus meningkat, bahkan sudah terlihat sejak usia sekolah dasar (SD) dan menengah (SMA) sehingga diperlukan pusat-pusat pembelajaran dan pengembangan kreativitas.

"Cimahi bukan hanya menjadi tempat orang mencari kuliner atau berbelanja pakaian, tetapi juga menjadi tujuan untuk belajar dan mengenal industri animasi," ujarnya.

Optimisme tersebut didukung oleh keberadaan pelaku industri animasi di Cimahi yang telah menunjukkan kemampuan bersaing hingga pasar internasional yang menjadi modal penting dalam membangun identitas kota berbasis ekonomi kreatif.

Salah satu pelaku industri animasi di Cimahi, Ayena Mandiri Sinema Studio, menyebut sekitar 20 persen pekerjaan yang dikerjakan perusahaan saat ini berasal dari pasar ekspor dengan melibatkan lebih dari 100 pekerja kreatif asal Kota Cimahi dalam kegiatan produksinya.

CEO Ayena Mandiri Sinema Studio Robby Ul Pratama mengatakan keberadaan industri animasi juga memberikan dampak terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.

"Sekitar 80 persen peserta program pelatihan kami berasal dari SMK dan banyak diantaranya berhasil mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Kami juga aktif melakukan akselerasi IP (Kekayaan Intelektual) lokal agar kreator daerah dapat berkembang," katanya.

Keterlibatan tenaga kerja lokal tersebut menunjukkan industri animasi tidak hanya menghasilkan karya kreatif, tetapi juga membuka peluang kerja bagi generasi muda di Jawa Barat yang menjadi salah satu pusat ekonomi kreatif yang terbesar di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor ekonomi kreatif menyerap 27,4 juta tenaga kerja pada 2025 atau sekitar 18,7 persen dari total tenaga kerja nasional dengan Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyerapan tenaga kerja ekonomi kreatif terbesar yakni mencapai 6,24 juta orang.

DPR menilai pengembangan Cimahi sebagai kota animasi dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Jawa Barat, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Cimahi: Upaya mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus dilakukan melalui berbagai kegiatan yang menggabungkan promosi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat.

Salah satunya melalui festival pasar rakyat yang menghadirkan puluhan pelaku UMKM lokal dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, minuman, hingga produk fesyen dan kerajinan tangan.

Presiden Direktur Kredit Pintar, Ronny Andi Kasim, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung pengembangan UMKM melalui pendekatan yang lebih inklusif.

Menurut dia, selain akses pembiayaan, pelaku usaha juga membutuhkan ruang untuk berkembang serta peningkatan literasi keuangan.

“Festival ini menjadi wadah untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan masyarakat sekaligus memberikan edukasi keuangan secara lebih ringan dan mudah dipahami,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 28 April 2026.

Dorong literasi keuangan lewat aktivitas interaktif

Festival yang berlangsung sejak pagi tersebut menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan eksposur produk, serta membangun jejaring bisnis.
Selain bazar UMKM, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai aktivitas hiburan dan edukasi, seperti permainan interaktif bertema literasi keuangan serta pembagian doorprize bagi pengunjung.

Head of Brand & Communications Kredit Pintar, Puji Sukaryadi, menambahkan bahwa kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Ia menyebutkan bahwa pinjaman daring dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk mendukung kebutuhan produktif, termasuk pengembangan usaha.

Head of Brand & Communications Kredit Pintar Puji Sukaryadi, menambahkan melalui Festival Pasar Rakyat ini, pihaknya ingin membangun pemahaman yang lebih positif tentang pinjaman daring sebagai solusi keuangan yang cepat, transparan, dan bertanggung jawab.

"Kami percaya, pinjaman daring tidak hanya membantu kebutuhan darurat, tetapi juga dapat mendukung aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat," jelas dia.

Penyaluran kredit

Kredit Pintar merupakan platform pinjaman daring yang berlisensi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hingga saat ini, aplikasi Kredit Pintar telah diunduh lebih dari 36 juta kali, dengan rating 4,3 di Google Play Store dan 4,4 di Apple App Store, serta lebih dari dua juta ulasan dari pengguna.

Di wilayah kota Bandung, total penyaluran pinjaman Kredit Pintar sepanjang Januari–Maret 2026 tercatat sebesar Rp93 miliar sedangkan di Kota Cimahi sebesar Rp8,9 miliar, dari total penyaluran di Jawa Barat yang mencapai Rp581 miliar.

Sepanjang 2025, Kredit Pintar menyalurkan pinjaman lebih dari Rp9,5 triliun. Sejak berdiri pada 2017, total akumulasi penyaluran telah mencapai lebih dari Rp63 triliun, mencerminkan kepercayaan masyarakat serta komitmen perusahaan dalam menghadirkan akses pembiayaan yang inklusif dan bertanggung jawab.

Melalui Festival Pasar Rakyat ini, Kredit Pintar berharap dapat terus membuka peluang dari ruang-ruang yang dekat dengan masyarakat. Di tengah semangat dan inspirasi para pelaku UMKM, tersirat bahwa naik level bukan sekadar impian, melainkan perjalanan yang bisa ditempuh bersama.

“Melalui inisiatif ini, Kredit Pintar menegaskan komitmennya untuk terus membuka akses, memperluas kesempatan, dan menjadi teman setia masyarakat Indonesia dalam melangkah menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera,” ujar Puji.

(KIE)

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap rencana penarikan pinjaman daerah Rp2 triliun muncul karena menerapkan kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor pada 2025.

Dedi Mulyadi menuturkan program pembebasan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat tahun lalu berhasil mendongkrak jumlah wajib pajak sebanyak 1,4 juta wajib pajak.

"Pembebasan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat justru sangat menguntungkan. Mampu meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor Provinsi Jawa Barat," katanya, dikutip pada Minggu (1/3/2026).

Sementara terkait rencana pinjaman pembangunan ke Bank BJB masih dalam tahap kajian dan analisis. Opsi pinjam itu muncul karena hak Pemprov Jabar dari pemerintah pusat terus tertahan.

Hak pertama, adanya tagihan dana bagi hasil (DBH) pajak dari pemerintah pusat untuk tahun 2023, 2024, dan 2025. Nilainya, diperkirakan hampir Rp1,5 triliun, dan yang sudah diakui lebih dari Rp 1 triliun.

Kemudian, kedua adalah penundaan dana bagi hasil pajak tahun 2026 senilai Rp 2,430 triliun.

"Ini sudah lebih dari Rp3 triliun sebenarnya keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertunda dari pemerintah pusat," katanya.

Meski fiskal tengah ketat, memastikan rencana pembangunan daerah tidak berubah. Sejumlah proyek strategis di antaranya pembangunan Jalan Puncak II dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp1 triliun tetap menjadi prioritas.

Kemudian underpass Cimahi sekitar Rp150 miliar, underpass Citayam, Kota Depok sekitar Rp170 miliar, serta jembatan layang Bulak Kapal, Kota Bekasi sekitar Rp270 miliar.

Dia menegaskan, jika pinjaman benar-benar dilakukan, masa pelunasannya dibatasi hanya selama masa kepemimpinannya. Agar tidak membebani pemerintahan selanjutnya.

"Andai kata pun terjadi pinjaman, pinjaman itu hanya berlaku saat saya memimpin. Jadi, pinjamannya dilunasi maksimal tahun 2030. Tidak akan membebani kepemimpinan pada periode berikut," pungkasnya.

Insiden keamanan pangan terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cimahi, Jawa Barat. Sebanyak 43 siswa dan guru dilaporkan mengalami gejala muntah usai mengonsumsi makanan yang dibagikan pada Rabu (25/2).

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangmekar 2 Nur Arif Putra Pratama menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan memastikan pihaknya bergerak cepat melakukan penanganan.

Ia mengatakan, begitu menerima laporan pihak SPPG langsung berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan dan memberikan penanganan medis kepada para siswa. Komunikasi juga dilakukan secara aktif kepada orang tua murid.

"Kami memberikan informasi dengan baik kepada orang tua dengan tidak membuat mereka panik dan melakukan penjelasan gizi lalu permohonan minta maaf," ujar Nur pada Kamis (26/2) melansir keterangan resmi Badan Gizi Nasional (BGN).

Menu MBG yang dibagikan saat kejadian meliputi onigiri, telur rebus, sari gandum, kurma, biskuit Regal, dan susu.

Hingga Rabu malam, tercatat 43 orang menjalani pemeriksaan medis di sejumlah rumah sakit di Cimahi. Gejala yang dialami berupa muntah lebih dari dua hingga tiga kali. Namun, tidak ada laporan kondisi berat maupun kritis.

Sampel makanan yang diduga menjadi penyebab insiden telah diamankan untuk diperiksa di laboratorium. Nur menyatakan pihaknya juga telah melaporkan kronologi kejadian kepada Badan Gizi Nasional dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian apabila diperlukan langkah pengamanan lebih lanjut.

Nur memastikan proses produksi makanan telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP). Berdasarkan laporannya, bahan baku diterima pada 24 Februari 2026 pukul 07.00 WIB dan langsung diperiksa kualitasnya oleh ahli gizi sebelum disimpan dalam mesin pendingin.

Proses persiapan dilakukan pukul 12.30 WIB dengan menerapkan enam langkah cuci tangan, penggunaan alat pelindung diri (APD) lengkap, serta pencucian bahan menggunakan air mengalir.

Selanjutnya, ayam direbus pukul 13.30 WIB untuk diolah menjadi ayam suwir, nasi dimasak pukul 16.00 WIB, dan pencetakan onigiri dilakukan pukul 20.30 WIB oleh relawan yang disebut dalam kondisi sehat.

Distribusi makanan dilakukan pukul 06.50 WIB dan dikonsumsi sekitar pukul 12.00 WIB. Seluruh proses disebut berada dalam pengawasan kepala SPPG dan staf.

"Saat ini, investigasi penyebab penurunan kualitas makanan masih dilakukan bersama Dinas Kesehatan dan Keliling," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dari Bandung hingga Tasikmalaya, berikut jadwal buka puasa di Jawa Barat hari ini 21 Februari 2026

Bandung

IMSAK04:28
SUBUH04:38
TERBIT05:47
DUHA06:19
ZUHUR12:07
ASAR15:15
MAGRIB18:19
ISYA'19:25

Bekasi

IMSAK04:31
SUBUH04:41
TERBIT05:54
DUHA06:22
ZUHUR12:09
ASAR15:18
MAGRIB18:17
ISYA'19:27

Bogor

IMSAK04:32
SUBUH04:42
TERBIT05:51
DUHA06:22
ZUHUR12:10
ASAR15:18
MAGRIB18:22
ISYA'19:28

Cimahi

IMSAK04:28
SUBUH04:38
TERBIT05:48
DUHA06:19
ZUHUR12:07
ASAR15:15
MAGRIB18:19
ISYA'19:25

Cirebon

IMSAK04:24
SUBUH04:34
TERBIT05:48
DUHA06:15
ZUHUR12:03
ASAR15:11
MAGRIB18:11
ISYA'19:21

Depok

IMSAK04:32
SUBUH04:42
TERBIT05:55
DUHA06:23
ZUHUR12:10
ASAR15:19
MAGRIB18:18
ISYA'19:28

Sukabumi

IMSAK04:31
SUBUH04:41
TERBIT05:50
DUHA06:22
ZUHUR12:09
ASAR15:17
MAGRIB18:22
ISYA'19:28

Tasikmalaya

IMSAK04:25
SUBUH04:35
TERBIT05:49
DUHA06:16
ZUHUR12:04
ASAR15:12
MAGRIB18:13
ISYA'19:23

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mayor Jenderal TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai direktur utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031 menggantikan Ali Ghufron Mukti.

Penetapan kepemimpinan baru BPJS Kesehatan dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan. Masa jabatan direksi berlaku selama lima tahun.

"Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan pengangkatan Dewan Pengawas serta Direksi BPJS Kesehatan periode 2026-2031 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/P Tahun 2026," demikian keterangan resmi BPJS Kesehatan, Kamis (19/2).

Lantas, siapa dan bagaimana rekam jejak Prihati Pujowaskito?

Prihati Pujowaskito merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan kardiologi intervensi yang sebagian besar kariernya dihabiskan di lingkungan kesehatan militer.

Ia lahir di Solo pada 29 Maret 1967 dan pernah berkarier sebagai perwira tinggi TNI dengan pangkat Mayor Jenderal.

Ia menempuh pendidikan militer melalui Sepamilsuk ABRI III pada 1990, Sussarcabkes pada 1998, serta Selapakes pada 2007.

Sementara itu, pendidikan kedokteran dijalani di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan lulus pada 1994, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Airlangga yang diselesaikan pada 2007.

Selain itu, Prihati juga menempuh pendidikan Magister Manajemen Rumah Sakit (MMRS) pada 2015 dan meraih gelar Doktor Hukum Kesehatan pada 2021. Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di Madiun dan Sukoharjo, yakni di SDN Kartoharjo VI Madiun, SMPN 4 Madiun, dan SMAN Kartasura Sukoharjo.

Karier militernya dimulai melalui jalur perwira karier TNI pada 1990. Selama periode 1990-2000, ia bertugas sebagai dokter di satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Setelah itu, ia melanjutkan karier di lingkungan kesehatan militer, termasuk bertugas di Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Puskesad) sebagai dokter spesialis jantung di RS TNI AD Dustira Cimahi.

Dalam perjalanan kariernya, Prihati dipercaya mengemban sejumlah jabatan strategis di bidang kesehatan militer. Ia pernah menjabat Kepala Departemen Jantung di RS Dustira Cimahi serta RSPAD Gatot Soebroto pada periode 2018-2021. Ia juga menjadi dosen Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi.

Kariernya berlanjut sebagai Direktur Pengawasan Medik RSPAD Gatot Soebroto pada 2021-2023. Jabatan terakhirnya sebelum ditunjuk sebagai direktur utama BPJS Kesehatan adalah Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan RI periode 2023-2025. Ia resmi memasuki masa purna tugas dari TNI pada Februari 2025.

Penunjukan Prihati sebagai direktur utama BPJS Kesehatan disebut pemerintah sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pengangkatan direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam struktur BPJS, dewan pengawas bertugas mengawasi kebijakan dan kinerja direksi serta pengelolaan Dana Jaminan Sosial, sementara direksi bertanggung jawab menjalankan operasional lembaga agar peserta memperoleh manfaat sesuai haknya.

"Dewan pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS, termasuk pengawasan kebijakan dan kinerja direksi serta pengelolaan Dana Jaminan Sosial," bunyi keterangan resmi BPJS Kesehatan.

Cimahi (ANTARA) - Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat memastikan anggaran pembangunan fisik underpass Jalan Gatot Subroto, Kota Cimahi, telah dialokasikan sebesar sekitar Rp100 miliar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Agung Wahyudi dalam keterangannya di Cimahi, Selasa, menyebut pengerjaan konstruksi proyek tersebut direncanakan berlangsung selama 10 bulan dengan target penyelesaian pada akhir 2026.

“Pekerjaan fisik diharapkan sudah dapat dimulai pada bulan Maret, dengan catatan kesiapan lahan menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan pembangunan dan ditargetkan selesai akhir 2026,” katanya.

Meski demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya pergeseran waktu penyelesaian hingga 2027 apabila proses kesiapan lahan, administrasi, serta penyelesaian persoalan sosial membutuhkan waktu lebih panjang dari yang direncanakan.

Dia juga menjelaskan bahwa sejumlah tahapan awal saat ini masih terus berjalan, termasuk penyusunan dokumen lingkungan yang menjadi salah satu prasyarat sebelum pekerjaan fisik dimulai untuk pembangunan underpass Gatot Subroto.

Sementara itu, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto merupakan bagian dari dukungan daerah terhadap program strategis nasional, khususnya pengoperasian Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

“Pembangunan underpass Gatot Subroto ini merupakan implementasi amanat peraturan perundang-undangan di bidang transportasi guna meningkatkan keselamatan dan efisiensi sistem transportasi perkotaan,” ungkapnya.

Adapun tujuan utama pembangunan terowongan tersebut meliputi peningkatan keselamatan lalu lintas dengan menghilangkan potensi kecelakaan di perlintasan sebidang serta penguraian kemacetan yang kerap terjadi akibat frekuensi perjalanan kereta api termasuk Kereta Feeder KCJB.

Pembangunan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu tempuh, terutama untuk mendukung akses layanan kesehatan menuju Rumah Sakit Dustira serta optimalisasi kinerja transportasi jalan dan kereta api melalui pemisahan jalur yang aman dan efisien.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah meresmikan SMA Taruna Nusantara Terintegrasi di Pagak, Kabupaten Malang Jawa Timur, hari ini, Selasa (13/1/2026).

SMA Taruna Nusantara itu telah dibangun sejak November 2023. Luas tanah yang dijadikan tempat SMA Taruna Nusantara Malang itu mencapai 29,6 hektar. Adapun, jumlah kelas di SMA Taruna Nusantara Malang mencapai 30 dengan jumlah siswa 706.

Dalam peresmiannya, Prabowo mengatakan sekolah seperti SMA Taruna Nusantara sangat penting. SMA Taruna Nusantara yang didirikan sejak 1990 di Magelang pun telah menghasilkan alumni-alumni yang berkiprah sebagai pemimpin nasional.

"Kita di sini benar-benar mencetak kader-kader yang patriotik. Kader-kader yang cinta Tanah Air. Kader-kader yang bertanggung jawab. Disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di semua bidang," ujar Prabowo dalam peresmian SMA Taruna Nusantara Terintegrasi di Pagak, Kabupaten Malang Jawa Timur, hari ini, Selasa (13/1/2026).

Prabowo sendiri menargetkan untuk menghadirkan 6 SMA Taruna Nusantara pada 2026. Selain di Malang dan Magelang, telah terdapat SMA Taruna Nusantara di Cimahi. Kemudian, rencananya akan dibangun juga SMA Taruna Nusantara di IKN, Sumatera Selatan hingga Sulawesi Tenggara.

Dilansir dari situs resmi SMA Taruna Nusantara, ide pembuatan sekolah menengah atas berbasis semi-militer itu dicetuskan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal LB Moerdani, pada 20 Mei 1985 lalu.

Ide itu lalu diteruskan dengan menandatangani nota kesepakatan antara TNI dan Taman Siswa, guna mendirikan lembaga bernama Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN). Tarun Nusantara lalu diresmikan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI) Jenderal Try Sutrisno pada 1990.

Belakangan, Prabowo banyak memilih lulusan SMA Taruna Nusantara untuk menjadi pejabat di pemerintahannya. Baik dari level menteri hingga pejabat eselon.

Beberapa di antaranya adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono hingga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) secara resmi menetapkan UMP 2026 sebesar Rp2.317.601 per bulan pada Rabu (24/12). Angka tersebut naik Rp126.363 atau sekitar 5,77 persen dari UMP 2025, Rp2.191.238.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan penetapan UMP dilakukan dengan mengambil posisi moderat. Perhitungan dilakukan berdasarkan formula yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga hasilnya diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.

"Kalau dalam pandangan saya ideal, tapi kalau dalam pandangan pengusaha pasti dianggap terlalu mahal. Kalau pandangan pekerja pasti dianggap terlalu murah, kan itu biasa," ucap Dedi dalam konferensi pers di kantornya.

Menurut Dedi, perbedaan pandangan tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat pemerintah berada di posisi penyeimbang antara kepentingan dunia usaha dan kesejahteraan pekerja.

Pada kesempatan yang sama, Pemprov Jabar juga mengumumkan besaran UMK 2026 di wilayahnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menjelaskan bahwa keputusan UMK 2026 sepenuhnya mengacu pada rekomendasi dari masing-masing pemerintah daerah.

"Kalau di kabupaten kota sesuai dengan rekomendasi dari bupati wali kota. Ya kalau arahan Pak Gubernur seperti itu. Rekomendasi tidak ada yang diubah," kata Kim.

Terkait Kota Depok yang sebelumnya mengajukan tiga opsi besaran UMK, Kim memastikan bahwa Pemprov Jabar memilih rekomendasi resmi dari Pemerintah Kota Depok, bukan dari usulan serikat pekerja maupun asosiasi pengusaha.

"Nah, itu nanti diambil ya karena kalau di SP (Serikat Pekerja) itu kan cenderung tinggi, kemudian APINDO pasti rendah. Jadi kita ambil usulan dari pemerintah. Hanya Depok saja yang tiga angka, yang lainnya satu angka," jelas Kim.

Berdasarkan data usulan UMK yang telah ditetapkan, UMK Kota Bekasi 2026 merupakan yang tertinggi mencapai Rp5,99 juta.

Sementara, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran termasuk wilayah dengan UMK paling kecil dengan masing-masing Rp2,36 juta dan Rp2,35 juta.

"Sebenarnya kalau dari UMK-nya kenaikan yang paling kecil itu, Banjar termasuk tiga ter terbawah sama Pangandaran," jelas dia.

Berikut daftar UMK 2026 di seluruh kabupaten dan kota se-Jabar:

1. Kota Bekasi: Rp5.992.931,932. Kabupaten Karawang: Rp5.886.852,343. Kabupaten Bekasi: Rp5.938.8854. Kabupaten Purwakarta: Rp5.052.8565. Kabupaten Subang: Rp3.737.4826. Kota Depok: Rp5.522.6627. Kota Bogor: Rp5.437.2038. Kabupaten Bogor: Rp5.161.7699. Kabupaten Sukabumi: Rp3.893.20110. Kabupaten Cianjur: Rp3.338.359,1811. Kota Sukabumi: Rp3.192.80712. Kota Bandung: Rp4.737.67813. Kota Cimahi: Rp4.090.56814. Kabupaten Bandung Barat: Rp3.990.42815. Kabupaten Sumedang: Rp3.949.855,3616. Kabupaten Bandung: Rp3.972.20217. Kabupaten Indramayu: Rp2.910.25418. Kota Cirebon: Rp2.878.64619. Kabupaten Cirebon: Rp2.880.797,8620. Kabupaten Majalengka: Rp2.595.36821. Kabupaten Kuningan: Rp2.369.379,2722. Kota Tasikmalaya: Rp2.980.33623. Kabupaten Tasikmalaya: Rp2.871.87424. Kabupaten Garut: Rp2.472.22725. Kabupaten Ciamis: Rp2.373.643,4626. Kabupaten Pangandaran: Rp2.351.25027. Kota Banjar: Rp2.361.777,09

Bisnis.com, BANDUNG-- Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi memastikan stok dan ketersediaan pangan aman menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Selain stok, Pemkot juga menjamin tidak adanya gejolak harga yang signifikan, di mana situasi harga komoditas dilaporkan masih stabil dan wajar.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, Tita Mariam, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan pasokan pangan di pasaran.

"Untuk ketersediaan pangan jelang akhir tahun ini kami pastikan aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Cimahi," kata Tita Mariam baru-baru ini.

Tita menjelaskan, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pihaknya intensif melakukan pemantauan dan pengawasan ketersediaan komoditas di pasaran. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak terjadi kekurangan stok, apalagi sampai menyebabkan kelangkaan pangan di tengah masyarakat.

"Kami pantau terus karena memang kan pangan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai kan ada laporan kelangkaan dan sebagainya. Tapi kami pastikan lagi sejauh ini aman dan cukup," ujar Tita.

Tita mengakui bahwa kebutuhan pangan di Kota Cimahi, termasuk untuk komoditas beras dan sayuran, masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ini terjadi karena Cimahi, yang hanya terbagi atas tiga kecamatan dan 15 kelurahan, bukanlah wilayah penghasil pangan utama.

"Kalau untuk pasokan pangan tentunya kita masih mengandalkan dari luar daerah termasuk beras. kami berkolaborasi dengan komoditas-komoditas daerah sekitar," ujarnya.

Untuk menyiasati keterbatasan lahan, inovasi di bidang pertanian dinilai sangat penting. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan kelompok tani agar program pertanian di lahan terbatas dapat terealisasi.

"Dengan inovasi di bidang pertanian ini, kami berharap dapat memberikan manfaat ekonomi bagi petani sekaligus mengurangi dampak inflasi di Kota Cimahi," katanya.

Cimahi, CNBC Indonesia - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut jadi salah satu sumber permasalahan sampah di Kota Cimahi, Jawa Barat. Hal ini diungkap oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Chanifah Listyarini, saat konferensi pers pada acara Press Tour Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sentiong, Cimahi, Kamis (13/11/2025).

Sampah sisa makanan MBG turut berkontribusi menambah jumlah sampah organik di Kota Cimahi.

"Memang dari komposisi sampah dari rumah tangga, termasuk restoran, kami juga sekarang punya masalah dengan sampah dari MBG," kata Chanifah.

"MBG itu juga luar biasa, tapi ini karena program nasional, jadi yang tadinya kami gak mau ngurusin, akhirnya kami harus ngurusin, karena sampah organiknya itu," lanjutnya.

Karena itu, ujarnya, dengan adanya TPST yang dikhususkan untuk mengolah sampah organik yakni di TPST Lebak Saat, pengolahan sampah organik di Kota Cimahi dapat dikelola dengan baik.

Apalagi, pengolahan sampah organik di TPST Lebak Saat juga dapat menghasilkan produk turunan baru seperti bibit maggot untuk pakan ternak dan fertilisasi pupuk.

"Tetapi kami masih bersyukur, karena dibangunkan TPST lain, yaitu Lebak Saat, untuk menangani sampah organik, dengan mengembangkan BSF (Black Solid Waste).

"Nah, dari pengolahan sampah itu, nanti ada lalat hitam, yang akhirnya nanti akan menghasilkan maggot. Dari maggot ini nanti akan banyak produk turunan, yang bisa kita berikan, bisa untuk pakan ikan, bisa untuk pakan ayam, bisa untuk pertenangan, ataupun dikeringkan. Dengan dikeringkan ini juga bisa jadi pupuk nantinya," jelasnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi kini memiliki dua TPST yang berbeda fungsi tetapi saling terintegrasi. Adapun TPST tersebut yakni TPST Sentiong dan TPST Lebak Saat. Keduanya pun memiliki kapasitas pengolahan sampah hingga 50 ton per hari.

Untuk TPST Sentiong yang memiliki luas 2.901 meter persegi, dapat memberi manfaat bagi 14.285 kepala keluarga. Adapun hasil olahan sampah di sini yakni, biomass, fluff, dan material daur ulang dengan nilai ekonomi tinggi.

Adapun TPST Sentiong dibangun melalui Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities (ISWMP) tahun anggaran 2023-2024. Pembangunan senilai Rp33,9 miliar ini, didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Bank Dunia (World Bank).

Foto: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sentiong, Cimahi. (CNBC Indonesia/Chandra Dwi) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sentiong, Cimahi. (CNBC Indonesia/Chandra Dwi)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]