PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi melalui pengembangan sistem digital iPubers, yang kini menjadi instrumen utama dalam memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas distribusi pupuk ke petani.

"Dengan digitalisasi, Pupuk Indonesia dapat melaksanakan perubahan tata kelola pupuk bersubsidi secara cepat dan akurat sehingga akses petani terhadap pupuk semakin mudah," ujar Direktur Manajemen Risiko Pupuk Indonesia, Ninis Kesuma Adriani dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12).

Dalam pelaksanaannya, iPubers memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran kepada petani yang berhak, meningkatkan transparansi di setiap tahap, serta mempercepat proses verifikasi dan penebusan pupuk di lapangan.

"Melalui iPubers, pemerintah dan Pupuk Indonesia dapat memantau data penyaluran kapan saja tanpa menunggu laporan manual. Semua informasi tercatat jelas, sehingga penyelewengan atau peredaran pupuk di luar sasaran dapat ditekan seminimal mungkin," jelas Ninis.

Ia menegaskan, keberadaan iPubers sekaligus meningkatkan kualitas layanan petani karena distribusi kini lebih cepat, terukur, dan mudah diawasi oleh seluruh pihak terkait.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Pupuk Indonesia terus melakukan peningkatan melalui digitalisasi untuk mengoptimalkan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Salah satunya dengan menciptakan Sistem Informasi Aplikasi Penilaian (SIAP) GCG, yang berfungsi mendukung pelaksanaan assessment dan self-assessment GCG secara lebih terstruktur dan transparan.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga menerapkan aplikasi Gratifikasi Online milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengelola seluruh bentuk penerimaan, penolakan, maupun pemberian gratifikasi di lingkungan perusahaan.

Pupuk Indonesia juga memiliki aplikasi Pengendalian Risiko (PRISMA) yang digunakan untuk memetakan, mengukur, dan mengelola risiko dalam proses bisnis dan transaksi perusahaan.

Upaya tersebut dilengkapi dengan penerapan Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 melalui aplikasi COMPOS (Compliance Management Online System).

Selanjutnya, Pupuk Indonesia turut memperkuat penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Pelaporan Harta Kekayaan Karyawan (e-LHKPN), serta program Pengelolaan Benturan Kepentingan (PIONIR) yang diwujudkan melalui penandatanganan pakta integritas tahunan sebagai bentuk komitmen terhadap Pedoman dan Perilaku Perusahaan.

Sebagai pelengkap, Pupuk Indonesia juga mengimplementasikan Whistleblowing System (WBS) yang terintegrasi dengan KPK dan didukung oleh kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan perlindungan pelapor serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

"Pupuk Indonesia selalu mendukung upaya Pemerintah dalam menyempurnakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dengan berkomitmen terhadap Governance dan Compliance di setiap lini bisnis sehingga terwujud ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan," ujarnya.

PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali meraih predikat Most Trusted Company dalam ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Awarding Indonesia Trusted Company 2025 yang digelar di Jakarta, baru-baru ini.

Pengakuan tersebut diberikan setelah perusahaan dinilai berhasil mengoptimalkan digitalisasi dalam implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Direktur Manajemen Risiko Pupuk Indonesia, Ninis Kesuma Adriani, menjelaskan bahwa Perpres 6/2025 membawa perubahan besar pada sistem penyaluran pupuk bersubsidi. Pemerintah juga menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga 20 persen, yang menjadi langkah bersejarah dalam kebijakan subsidi.

"Dengan digitalisasi, Pupuk Indonesia sebagai operator regulasi dapat melaksanakan perubahan-perubahan tata kelola pupuk bersubsidi dengan cepat dan akurat, sehingga petani semakin mudah mendapatkan akses pupuk bersubsidi," ujar Ninis, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12).

Ia menambahkan, perubahan tersebut membuat pupuk bersubsidi sudah dapat ditebus sejak 1 Januari, sementara penyesuaian HET yang berlaku per 22 Oktober 2025 membuat petani memperoleh pupuk dengan harga lebih murah.

Salah satu inovasi digital yang menjadi fondasi implementasi Perpres 6/2025 adalah aplikasi iPubers, yang dirancang untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi.

Platform ini mencatat, memantau, dan mengatur distribusi pupuk secara nasional secara real time tanpa bergantung pada pencatatan manual, sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi petani.

Menurut Ninis, iPubers terbukti memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran, mempercepat verifikasi, dan memudahkan proses penebusan. Sistem ini juga membantu pemerintah dan perusahaan menjaga akurasi data stok serta menekan potensi penyelewengan.

"Pemerintah dan Pupuk Indonesia juga dapat memantau data penyaluran kapan saja tanpa harus menunggu laporan manual. Semua informasi tercatat jelas, sehingga praktik penyelewengan atau peredaran pupuk bersubsidi di luar sasaran juga dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan iPubers, distribusi pupuk subsidi menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mudah diawasi oleh seluruh pihak terkait," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Pupuk Indonesia terus melakukan peningkatan melalui digitalisasi untuk mengoptimalkan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Salah satunya dengan menciptakan Sistem Informasi Aplikasi Penilaian (SIAP) GCG, yang berfungsi mendukung pelaksanaan assessment dan self-assessment GCG secara lebih terstruktur dan transparan.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga menerapkan aplikasi Gratifikasi Online milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengelola seluruh bentuk penerimaan, penolakan, maupun pemberian gratifikasi di lingkungan perusahaan.

Pupuk Indonesia juga memiliki aplikasi Pengendalian Risiko (PRISMA) yang digunakan untuk memetakan, mengukur, dan mengelola risiko dalam proses bisnis dan transaksi perusahaan. Upaya tersebut dilengkapi dengan penerapan Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 melalui aplikasi COMPOS (Compliance Management Online System).