Melalui IPO ini, kami berharap dapat memperkuat posisi dan kapabilitas dalam mendukung pertumbuhan sektor transportasi

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan logistik PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA) resmi mencatatkan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) dengan harga saham naik 34,52 persen ke level Rp226 per saham dari harga penawaran hingga pukul 10.30 WIB, atau menembus Auto Reject Atas (ARA).

WBSA menjadi perusahaan pertama yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2026, dan meraih sambutan meriah dari investor dengan mencatatkan oversubscribe (kelebihan permintaan) sebanyak 386,86 kali.

Direktur Utama WBSA Edwin Wibowo di Main Hall BEI Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa peluang industri logistik nasional masih sangat besar, mengingat karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan serta tingginya aktivitas industri dan konsumsi domestik.

“Kondisi ini mendorong kebutuhan yang besar akan layanan logistik multimoda yang terintegrasi. Melalui IPO ini, kami berharap dapat memperkuat posisi dan kapabilitas dalam mendukung pertumbuhan sektor transportasi serta perekonomian Indonesia,” ujar Edwin.

Melalui strategi ekspansi terarah, model bisnis terintegrasi, serta dukungan infrastruktur dan adopsi teknologi, Edwin optimistis perseroan dapat menghadirkan pertumbuhan yang berkelanjutan, serta menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Perseroan meyakini bahwa pencatatan saham ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat struktur permodalan, mengakselerasi ekspansi usaha, serta memperkuat posisi pasar sebagai penyedia layanan logistik yang terintegrasi,” ujar Edwin.

Dalam aksi IPO, perseroan menawarkan sebanyak 1,8 miliar lembar saham baru atau setara dengan 20,75 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh, dam menetapkan harga senilai Rp168 per saham, sehingga berhasil menghimpun dana segar senilai Rp302,4 miliar.

Terkait penggunaan dana hasil IPO, seluruh dana hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan sekitar Rp215 miliar untuk mengambilalih saham PT Bermuda Inovasi Logistik sebanyak 191.250 lembar saham atau setara 99,99 persen dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh BIL dari PT Bermuda Nusantara Logistik (BNL).

Kemudian, sisa dana hasil IPO akan digunakan sebagai modal kerja perseroan, meliputi untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, menjaga likuiditas usaha, serta memperkuat kapasitas layanan logistik multimoda.

Dalam aksi korporasi ini, bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek yaitu PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT Semesta Indovest Sekuritas. Adapun, pihak penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.

Seusai melangsungkan IPO, struktur kepemilikan saham WBSA saat ini menjadi yaitu sebesar 79,01 persen dimiliki oleh Tiga Beruang Kalifornia Pte. Ltd (TBK), sebesar 0,24 persen dimiliki oleh PT Permata Gandaria Indah (PGI), dan sebesar 20,75 persen dimiliki oleh masyarakat/ publik.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT TASPEN (Persero) mengimbau seluruh peserta, mitra kerja, dan rekanan perusahaan tidak memberikan hadiah, bingkisan, maupun parsel dalam bentuk apa pun kepada jajaran insan TASPEN maupun anak perusahaan menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan mencegah konflik kepentingan.

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan penerapan ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah diimplementasikan perusahaan untuk memperkuat tata kelola dan integritas organisasi.

"Kami di TASPEN terus konsisten membangun budaya kerja yang profesional dan menjunjung tinggi integritas. Karena itu, kami meminta kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung semangat zero gratification dengan tidak memberikan bingkisan dalam bentuk apa pun menjelang Idul Fitri ini," ujar Henra dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan komitmen tersebut juga merupakan bagian dari implementasi ketentuan terbaru terkait pengendalian gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pelaporan gratifikasi.

Peraturan tersebut memperkuat mekanisme pelaporan serta pengendalian gratifikasi guna mendorong tata kelola yang lebih berintegritas dan akuntabel di lingkungan institusi.

TASPEN juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif menjaga lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel dengan melaporkan apabila menemukan adanya oknum yang meminta atau menerima hadiah atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan.

Laporan dapat disampaikan melalui mekanisme whistleblowing system (WBS) yang disediakan perusahaan, antara lain melalui email pengaduan@taspen.co.id, SMS atau WhatsApp 08111446666, serta laman wbs.taspen.co.id dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.

Sepanjang 2025, TASPEN telah melaksanakan berbagai inisiatif penguatan budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi, antara lain sosialisasi antikorupsi dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia, kegiatan Compliance Movie Day, sosialisasi budaya kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik di kantor pusat dan cabang, program e-learning integritas, serta kampanye digital internal yang menekankan prinsip 5 NO yakni No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality, dan No Conflict of Interest.

Melalui langkah tersebut, TASPEN berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Perusahaan juga menargetkan terwujudnya zero fraud di lingkungan kerja sebagai bagian dari penguatan budaya integritas sekaligus mempertegas peran TASPEN dalam pengelolaan jaminan sosial aparatur negara.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola dan budaya antikorupsi dalam puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Acara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini berlangsung di Bangsal Utama Kepatihan, kompleks Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta dengan mengusung tema 'Satukan Aksi, Basmi Korupsi'.

Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, menyampaikan bahwa Hakordia menjadi momentum untuk mengingatkan kembali seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya integritas dan transparansi, baik di sektor publik maupun korporasi.

"Hakordia bukan sekadar peringatan, tetapi upaya menyatukan pandangan bahwa korupsi adalah musuh bersama demi mewujudkan bangsa yang maju, adil, dan berintegritas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12).

Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan lembaga negara, pemerintah daerah, hingga perwakilan BUMN yang menyatakan dukungan terhadap agenda nasional pencegahan korupsi.

Putrama menambahkan bahwa integritas merupakan landasan utama bagi BNI untuk memastikan kepercayaan publik terhadap industri perbankan tetap terjaga.

"Mari kita jaga diri, ingatkan rekan kerja, dan menjaga nama baik BNI dengan selalu mengedepankan integritas dalam bekerja. Salam Integritas!" tegas dia.

Maka dari itu, BNI terus memperkuat langkah-langkah implementatif untuk memastikan budaya antikorupsi berjalan efektif di seluruh lini operasional.

Perseroan mengembangkan kebijakan anti-gratifikasi, anti-fraud, serta Whistleblowing System (WBS) yang dirancang untuk mendukung pengawasan internal.

"Kebijakan tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan membangun budaya pengendalian yang kuat di seluruh lini operasional," pungkas Putrama.

Di samping itu, BNI juga meningkatkan edukasi bagi pegawai melalui penyelarasan materi kampanye dari KPK, literasi mengenai pengendalian internal, serta penguatan prinsip segregation of duties di setiap unit kerja.

Seluruh manajemen dan pegawai di berbagai wilayah juga mengikuti kampanye integritas secara serentak sebagai bentuk komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi.

Melalui rangkaian inisiatif yang dijalankan, BNI menegaskan keseriusannya dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, dan menjaga kepercayaan masyarakat, sejalan dengan visi sebagai bank nasional unggul yang berdaya saing global.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi melalui pengembangan sistem digital iPubers, yang kini menjadi instrumen utama dalam memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas distribusi pupuk ke petani.

"Dengan digitalisasi, Pupuk Indonesia dapat melaksanakan perubahan tata kelola pupuk bersubsidi secara cepat dan akurat sehingga akses petani terhadap pupuk semakin mudah," ujar Direktur Manajemen Risiko Pupuk Indonesia, Ninis Kesuma Adriani dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12).

Dalam pelaksanaannya, iPubers memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran kepada petani yang berhak, meningkatkan transparansi di setiap tahap, serta mempercepat proses verifikasi dan penebusan pupuk di lapangan.

"Melalui iPubers, pemerintah dan Pupuk Indonesia dapat memantau data penyaluran kapan saja tanpa menunggu laporan manual. Semua informasi tercatat jelas, sehingga penyelewengan atau peredaran pupuk di luar sasaran dapat ditekan seminimal mungkin," jelas Ninis.

Ia menegaskan, keberadaan iPubers sekaligus meningkatkan kualitas layanan petani karena distribusi kini lebih cepat, terukur, dan mudah diawasi oleh seluruh pihak terkait.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Pupuk Indonesia terus melakukan peningkatan melalui digitalisasi untuk mengoptimalkan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Salah satunya dengan menciptakan Sistem Informasi Aplikasi Penilaian (SIAP) GCG, yang berfungsi mendukung pelaksanaan assessment dan self-assessment GCG secara lebih terstruktur dan transparan.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga menerapkan aplikasi Gratifikasi Online milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengelola seluruh bentuk penerimaan, penolakan, maupun pemberian gratifikasi di lingkungan perusahaan.

Pupuk Indonesia juga memiliki aplikasi Pengendalian Risiko (PRISMA) yang digunakan untuk memetakan, mengukur, dan mengelola risiko dalam proses bisnis dan transaksi perusahaan.

Upaya tersebut dilengkapi dengan penerapan Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 melalui aplikasi COMPOS (Compliance Management Online System).

Selanjutnya, Pupuk Indonesia turut memperkuat penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Pelaporan Harta Kekayaan Karyawan (e-LHKPN), serta program Pengelolaan Benturan Kepentingan (PIONIR) yang diwujudkan melalui penandatanganan pakta integritas tahunan sebagai bentuk komitmen terhadap Pedoman dan Perilaku Perusahaan.

Sebagai pelengkap, Pupuk Indonesia juga mengimplementasikan Whistleblowing System (WBS) yang terintegrasi dengan KPK dan didukung oleh kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan perlindungan pelapor serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

"Pupuk Indonesia selalu mendukung upaya Pemerintah dalam menyempurnakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dengan berkomitmen terhadap Governance dan Compliance di setiap lini bisnis sehingga terwujud ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan," ujarnya.