REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) mengoperasikan Command Center sebagai pusat kendali distribusi pupuk nasional untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan pupuk petani. Sistem ini memantau alur distribusi secara real time sejak produksi di pabrik hingga pupuk diterima petani di lapangan. Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira mengatakan, Command Center memperkuat digitalisasi distribusi agar penyaluran pupuk lebih cepat dan tepat sasaran.

“Distribusi pupuk bagian penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Melalui Command Center, Pupuk Indonesia membangun sistem distribusi yang terintegrasi, dari produksi, pemantauan stok, hingga pengawasan penyaluran, agar pupuk diterima petani lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Yehezkiel dalam acara PI Insight di Command Center Pupuk Indonesia, Graha Phonska, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).

Senior Vice President Distribusi Pupuk Indonesia Veronika Trisna Sukmawati mengatakan Command Center mengintegrasikan berbagai sistem digital distribusi dalam satu dashboard monitoring. Integrasi ini mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 yang menetapkan Pupuk Indonesia sebagai penanggung jawab utama penyaluran pupuk hingga tingkat Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS). “Melalui transformasi digital ini, Pupuk Indonesia membangun rantai pasok pupuk yang lebih efisien, terintegrasi, dan responsif dengan menghubungkan proses distribusi dari hulu hingga hilir,” kata Veronika.

Dalam operasionalnya, Command Center dilengkapi fitur pemantauan di setiap tahapan distribusi. Pada tahap produksi, sistem mampu memantau tingkat produktivitas seluruh pabrik Pupuk Indonesia Grup. Pada tahap distribusi, pelacakan kapal dan truk berbasis GPS memungkinkan perusahaan memantau pergerakan logistik sekaligus mendeteksi potensi hambatan maupun penyimpangan selama proses pengangkutan.

Veronika menjelaskan, sistem Distribution Planning and Control System (DPCS) digunakan untuk memantau kondisi stok pupuk di berbagai wilayah melalui indikator warna sebagai early warning system guna mendeteksi potensi kekurangan pasokan lebih dini. “Ketika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, kami dapat segera melakukan penyesuaian pasokan pupuk agar distribusi tetap berjalan lancar dan kebutuhan petani selalu terpenuhi,” kata Veronika.

Dengan pemantauan terintegrasi dari produksi hingga distribusi, Pupuk Indonesia menjaga ketersediaan stok pupuk nasional tetap aman. Hingga 19 Mei 2026, stok pupuk nasional tercatat mencapai 1,17 juta ton.

Senior Vice President Digitalisasi dan Data Science Pupuk Indonesia Yetty Endarwati mengatakan, aplikasi iPubers menjadi tahap akhir penyaluran pupuk subsidi kepada petani. Melalui aplikasi tersebut, petani cukup membawa KTP untuk menebus pupuk di PPTS sehingga proses distribusi menjadi lebih tertib dan tepat sasaran.

Menurut Yetty, iPubers terintegrasi langsung dengan Command Center dan menjadi sumber data utama pemantauan penyaluran pupuk subsidi secara real-time dengan rata-rata 2,5 juta transaksi penebusan setiap bulan. Data yang tercatat mencakup identitas penerima, jumlah pupuk, waktu transaksi, hingga lokasi penebusan sehingga distribusi lebih tertelusur dan akuntabel. “Aplikasi iPubers bukan sekadar tools penebusan, tetapi instrumen penting bagi Pupuk Indonesia untuk menjaga ekosistem distribusi pupuk subsidi secara end-to-end agar lebih transparan dan tepat sasaran,” kata Yetty.

VP Perencanaan Penjualan dan Penagihan PSO Anggy Fajar Maghfiroh mengatakan pengawasan distribusi pupuk subsidi juga dilakukan melalui monitoring langsung di lapangan yang melibatkan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta dinas terkait. “Pengawasan distribusi tidak hanya dilakukan melalui sistem digital, tetapi juga diperkuat melalui koordinasi dan monitoring langsung di lapangan agar penyaluran pupuk subsidi tetap berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” kata Anggy.

Anggy menambahkan integrasi pengawasan digital dan monitoring lapangan membantu distribusi pupuk subsidi menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan petani. Realisasi penebusan pupuk subsidi hingga 19 Mei 2026 mencapai 3,7 juta ton atau sekitar 34 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Panen petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah tembus hingga mencapai 10 ton per hektare. Tingginya produktivitas ini lantaran stok pupuk bersubsidi di wilayah ini mencukupi.

Dalam keterangan tertulis PT Pupuk Indonesia, selain stok yang mencukupi, sistem distribusi yang semakin modern juga turun berpengaruh pada produktivitas lahan. Panen di Desa Mernek, Kecamatan Maos, Cilacap, mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 9,5-10 ton per hektar.

Capaian tersebut dinilai menjadi indikator bahwa distribusi pupuk subsidi yang lancar mampu mendukung produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Salah satu petani setempat, Tolkhah mengatakan, hasil panen musim ini tergolong sangat baik. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari ketersediaan pupuk yang selalu terpenuhi selama masa tanam.

"Hasil panen bagus karena pupuk selalu tersedia. Petani jadi lebih mudah dalam perawatan tanaman," kata Tolkhah.

Selain itu, penurunan harga pupuk subsidi sejak Oktober 2025 juga memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi biaya produksi.

"Selama masa tanam kemarin, kebutuhan Pupuk Urea sekitar 75 Kg per hektar dan Pupuk Ponska sekitar 300-400 Kg per hektar. Dengan adanya penurunan harga pupuk hingga 20 persen, sangat membantu para petani di sini," ujarnya.

Salah satu kunci keberhasilan distribusi pupuk bersubsidi ke petani adalah  Transformasi digital melalui aplikasi IPubers. Aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) ini memudahkan pemilik kios dalam melakukan pemesanan pupuk. Proses distribusi juga bisa dipantau secara secara real-time, sehingga transparansi dan efisiensi semakin meningkat.

Pemilik kios pupuk UD Berkah Azzam di Desa Mernek, Puji Riyani, mengaku sangat terbantu dengan kehadiran aplikasi tersebut. Sejak mulai digunakan pada April 2026, proses pemesanan pupuk menjadi jauh lebih praktis dan terkontrol.

"Sekarang pesan pupuk cukup lewat aplikasi IPubers. Kita bisa memantau status pemesanan sampai proses pengiriman. Dulu harus ke PUD atau lewat WhatsApp, tapi tidak bisa memantau pengirimannya," jelasnya.

Tak hanya mempermudah pemesanan, aplikasi IPubers juga memastikan distribusi pupuk berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Puji juga memastikan bahwa ketersediaan stok pupuk subsidi di kiosnya selalu terjaga. Sejak membuka usaha pada 2025, ia belum pernah mengalami kekurangan stok.

Kios miliknya melayani sembilan kelompok tani dengan kebutuhan pupuk yang cukup besar setiap musim tanam. Meski demikian, pasokan dari PT Pupuk Indonesia selalu datang tepat waktu ketika stok mulai menipis.

"Kami diwajibkan menjaga stok minimal lima ton. Jadi kebutuhan petani selalu tercukupi," jelasnya.

Selain itu, distribusi pupuk subsidi juga telah mengikuti sistem yang lebih tertib melalui pendataan petani dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Proses verifikasi kini semakin mudah karena dapat dilakukan melalui aplikasi IPubers hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Bisnis.com, GARUT - Pupuk Indonesia mengajak petani di Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi sejak awal tahun sebagai upaya bersama mempertahankan capaian swasembada pangan nasional di tahun 2026. Hal ini disampaikan Pupuk Indonesia dalam acara "Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi" di Garut, Kamis (8/1/2026).

Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia (Persero), Robby Setiabudi Madjid menjelaskan bahwa, Pemerintah telah melakukan perubahan signifikan pada tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi. Diantaranya, menyederhanakan birokrasi, sehingga pupuk bersubsidi sudah bisa ditebus sejak awal tahun. Berikutnya Harga Eceran Tertinggi (HET) juga di diskon 20 persen, dimana penurunan HET ini baru pertama kali dalam sejarah di Tanah Air.
"Pemerintah melakukan reformasi besar-besaran pada tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi selama dua tahun terakhir. Ini menjadi perwujudan dari keberpihakan Pemerintah terhadap petani," demikian dikatakan Robby di hadapan petani Garut.
Ia pun menambahkan, perbaikan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ini menjadi salah satu poin penting bagi terwujudnya swasembada pangan tahun 2025 yang telah diumumkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Perubahan ini menjadikan serapan pupuk bersubsidi tahun 2025 semakin optimal.
"Swasembada beras tidak dapat tercapai jika produktivitas petani tidak baik atau tidak meningkat. Produktivitas juga tidak akan bagus jika tanaman padi tidak diberi pemupukan berimbang. Sementara petani tidak akan bisa memupuk jika pupuknya tidak tersedia atau harga pupuknya tidak terjangkau," ujarnya.
Robby menambahkan, Pupuk Indonesia pun berkomitmen mendukung Pemerintah dalam meraih kembali swasembada pangan di tahun 2026, maupun di tahun-tahun berikutnya. Pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak total 9,84 juta ton, dengan rincian alokasi pupuk sektor pertanian sebesar 9,55 juta ton dan alokasi untuk sektor perikanan sebesar 239 ribu ton.
Komitmen tersebut dibuktikan dengan keberhasilan penebusan pupuk bersubsidi oleh petani di seluruh Indonesia pada tanggal 1 Januari 2026. Tepat setelah pergantian tahun pupuk sudah dapat ditebus melalui aplikasi iPubers dan Kartu Perbankan. Dengan total transaksi sektor pertanian sebesar 12.293 atau setara 2,05 juta ton melalui iPubers, 3.032 transaksi melalui Kartu Perbankan serta sebanyak 1 transaksi 50 Kilogram (Kg) dari sektor perikanan.
"Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) benar-benar kami wanti-wanti harus memberikan kepada petani sesuai haknya. Jangan sampai ada yang menjual pupuk diatas HET," tegas Robby.
Terakhir diungkapkannya, sebagai komitmen Pupuk Indonesia mensukseskan program swasembada pangan, pihaknya ingin berperan lebih. Tidak hanya memproduksi pupuk dan mendistribusikan pupuk, tapi juga hadir sebagai pendamping pertanian dari hulu hingga hilir.
"Pupuk Indonesia akan menjadi yang terdepan dalam menghadirkan inisiatif, layanan, aksi, dan relasi yang aman, nyata, dan inklusif untuk memperkuat petani sebagai pilar ketahanan pangan nasional," kata Robby.
Sementara di tempat yang sama, Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia (Persero), Irfan Ahmad Fauzi menambahkan, kegiatan di Garut ini merupakan agenda pertama Pupuk Indonesia terkait sosialisasi di tahun 2026. Ini menjadi komitmen Pupuk Indonesia untuk mendukung terwujudnya kembali swasembada pangan nasional di tahun 2026.
"Melihat tantangan dan kondisi dunia seperti saat ini, Bapak Presiden mencanangkan swasembada pangan di depan ini sangat tepat. Dunia bergejolak, ada perang, sehingga urusan pangan harus kita jaga dengan baik," ujar Irfan.
Ia menegaskan, Pupuk Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Support Pemerintah terhadap sektor pangan yang besar ini harus dioptimalkan dengan baik oleh Pupuk Indonesia.
Dia juga mengapresiasi atas kinerja Pupuk Indonesia dalam penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025. Selanjutnya juga mengapresiasi dukungan PUD dan PPTS karena telah memberikan kinerja terbaiknya dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.
Direktur Pupuk Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra menyampaikan pada tanggal 12 hingga 20 Januari 2026 dibuka penginputan RDKK sebagai deregulasi kebijakan pupuk terbaru. Sehingga tidak ada lagi petani yang memenuhi syarat, tapi tidak menerima pupuk bersubsidi.
"Jangan ada pengecualian, seluruh petani yang menggarap lahan maksimal 2 hektare, berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, termasuk LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Syarat kedua terdaftar di Poktan (Kelompok) yang kemudian diinput di SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian)," tandasnya.
Jekvy mengatakan, deregulasi yang dilakukan Pemerintah, merupakan upaya untuk memberikan kemudahan bagi petani dalam mengakses pupuk bersubsidi. Ia pun berharap seluruh petani memanfaatkan tahapan ini.
"Saat ini tidak boleh lagi ada kelangkaan pupuk. Kalau ada kelangkaan pupuk mungkin PUD belum menebus ke Pupuk Indonesia, atau PPTS belum mengambil di PUD, atau bisa jadi petani tersebut tidak memahami dia terdaftar di RDKK kios atau PPTS mana," ujar Jekvy.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi melalui pengembangan sistem digital iPubers, yang kini menjadi instrumen utama dalam memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas distribusi pupuk ke petani.

"Dengan digitalisasi, Pupuk Indonesia dapat melaksanakan perubahan tata kelola pupuk bersubsidi secara cepat dan akurat sehingga akses petani terhadap pupuk semakin mudah," ujar Direktur Manajemen Risiko Pupuk Indonesia, Ninis Kesuma Adriani dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12).

Dalam pelaksanaannya, iPubers memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran kepada petani yang berhak, meningkatkan transparansi di setiap tahap, serta mempercepat proses verifikasi dan penebusan pupuk di lapangan.

"Melalui iPubers, pemerintah dan Pupuk Indonesia dapat memantau data penyaluran kapan saja tanpa menunggu laporan manual. Semua informasi tercatat jelas, sehingga penyelewengan atau peredaran pupuk di luar sasaran dapat ditekan seminimal mungkin," jelas Ninis.

Ia menegaskan, keberadaan iPubers sekaligus meningkatkan kualitas layanan petani karena distribusi kini lebih cepat, terukur, dan mudah diawasi oleh seluruh pihak terkait.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Pupuk Indonesia terus melakukan peningkatan melalui digitalisasi untuk mengoptimalkan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Salah satunya dengan menciptakan Sistem Informasi Aplikasi Penilaian (SIAP) GCG, yang berfungsi mendukung pelaksanaan assessment dan self-assessment GCG secara lebih terstruktur dan transparan.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga menerapkan aplikasi Gratifikasi Online milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengelola seluruh bentuk penerimaan, penolakan, maupun pemberian gratifikasi di lingkungan perusahaan.

Pupuk Indonesia juga memiliki aplikasi Pengendalian Risiko (PRISMA) yang digunakan untuk memetakan, mengukur, dan mengelola risiko dalam proses bisnis dan transaksi perusahaan.

Upaya tersebut dilengkapi dengan penerapan Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 melalui aplikasi COMPOS (Compliance Management Online System).

Selanjutnya, Pupuk Indonesia turut memperkuat penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Pelaporan Harta Kekayaan Karyawan (e-LHKPN), serta program Pengelolaan Benturan Kepentingan (PIONIR) yang diwujudkan melalui penandatanganan pakta integritas tahunan sebagai bentuk komitmen terhadap Pedoman dan Perilaku Perusahaan.

Sebagai pelengkap, Pupuk Indonesia juga mengimplementasikan Whistleblowing System (WBS) yang terintegrasi dengan KPK dan didukung oleh kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan perlindungan pelapor serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

"Pupuk Indonesia selalu mendukung upaya Pemerintah dalam menyempurnakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dengan berkomitmen terhadap Governance dan Compliance di setiap lini bisnis sehingga terwujud ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan," ujarnya.

PT Pupuk Indonesia (Persero) terus mempercepat transformasi digital sebagai langkah strategis meningkatkan efisiensi produksi, memperluas jangkauan distribusi, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI), big data, hingga pertanian presisi kini menjadi fondasi perusahaan dalam menjawab tantangan industri pupuk modern.

Menurut Rahmad, Pupuk Indonesia saat ini telah mengoperasikan teknologi berbasis sensor dan machine learning untuk memaksimalkan proses produksi. Sebanyak 32.000 sensor dipasang pada 48 pabrik untuk mendeteksi anomali secara dini dan menghasilkan big data yang kemudian dianalisis oleh AI.

"Segala hal harus beradaptasi dengan teknologi, termasuk dunia pertanian dan industri pupuk. Prediksi berbasis data inilah yang meningkatkan efisiensi dan keandalan produksi kami," ujarnya, Jumat (21/11).

Digitalisasi juga diperluas pada sistem distribusi. Melalui aplikasi iPubers, penyaluran pupuk bersubsidi kini dapat dipantau secara real time dengan verifikasi KTP. Platform tersebut telah digunakan puluhan ribu kios resmi sehingga meningkatkan transparansi dan memperluas akses distribusi ke berbagai wilayah.

Sepanjang 2023, berbagai inovasi perusahaan berhasil mencatatkan nilai ekonomi sebesar Rp1,3 triliun dan berkontribusi pada laba bersih Pupuk Indonesia yang mencapai Rp6,25 triliun.Dalam mendukung praktik pertanian modern, Pupuk Indonesia mengembangkan dua platform kunci, yaitu Agrosolution dan PreciX.

Agrosolution merupakan ekosistem pertanian berkelanjutan dari hulu hingga hilir dengan melibatkan perbankan, asuransi, hingga offtaker untuk mendorong produktivitas.

Sementara itu, PreciX menawarkan teknologi pertanian presisi berbasis data dan drone untuk memantau kondisi tanaman serta memberikan rekomendasi pemupukan yang lebih tepat.

Untuk memperkuat budaya inovasi internal, perusahaan meluncurkan Pupuk Indonesia Innovation Award (PIIA) 2025 yang mengusung tema Minecraft: "Mine the Mind, Craft the Change".

Melalui program ini, Rahmad mengajak seluruh insan perusahaan terus melahirkan ide-ide kreatif guna mempercepat transformasi dan menghadirkan perubahan positif bagi industri.

Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia (Persero), Robby Setiabudi Madjid, menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. Hal ini didukung keunggulan geografis serta upaya pemerintah dan sektor swasta dalam memperkuat ekosistem pertanian nasional.

"Indonesia dianugerahi tanah yang subur dan iklim tropis sehingga petani dapat menanam serta panen sepanjang tahun. Jika keunggulan ini didukung penyempurnaan unsur usaha tani, maka kita bisa melakukan lompatan besar dalam ketahanan pangan," ujar Robby dalam dialog Indonesia Lumbung Pangan Dunia dari Hulu ke Hilir dikutip Senin (20/10).

Menurutnya, berbagai program pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kemenko Bidang Pangan sudah mengarah ke sana, mulai dari penyediaan bibit unggul, perbaikan irigasi, peningkatan kualitas SDM pertanian, hingga penambahan luas tanam. Di sisi lain, Pupuk Indonesia berperan menjaga pasokan pupuk agar tersedia dan terjangkau bagi petani.

"Kalau ngomong masalah pupuk, kata kuncinya itu hanya dua yang penting, ketersediaan dan keterjangkauan. Kenapa ketersediaan pupuk menjadi sangat penting? Karena sesuai penelitian, 62% kontribusi dari hasil produksi pangan jagung dan padi itu, 62% itu disupport atau dikontribusi dari sistem pemupukan yang berimbang," ujarnya.

Subsidi Jadi Penyangga

Robby menekankan pentingnya keterjangkauan pupuk. Berdasarkan hasil riset Pupuk Indonesia, kenaikan harga pupuk sebesar Rp1.000 per kilogram bisa membuat petani mengurangi dosis pemupukan hingga 14%.

"Akibatnya, produksi jagung dan padi bisa. Dampaknya sangat signifikan," ujarnya.

Untuk mengantisipasi fluktuasi harga, pemerintah menerapkan dua instrumen kebijakan strategis. Pertama, subsidi harga pupuk di hilir sehingga petani bisa membeli di bawah harga pasar. Kedua, pemberian harga gas bumi tertentu untuk industri pupuk agar biaya produksi tetap terkendali.

"Sekitar 70% biaya produksi pupuk berasal dari gas bumi. Syukurlah seluruh kebutuhan gas untuk fasilitas produksi kami masih dipasok dari sumber dalam negeri, sehingga tidak terpapar risiko geopolitik global," tambah Robby.

Distribusi Lebih Singkat dan Transparan

Perubahan besar juga terjadi di sisi distribusi. Melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025, pemerintah memangkas jalur distribusi pupuk dari empat lini menjadi langsung ke titik serah. Hal ini, menurut Robby, membuat penyaluran lebih cepat dan efisien.

"Dulu ada 145 regulasi yang harus dilalui sebelum pupuk sampai ke petani. Sekarang hanya ada satu aturan turunan, Permentan Nomor 5 Tahun 2025. Produsen bisa langsung menyalurkan ke titik serah. Tidak ada lagi cerita pupuk langka," katanya.

Pupuk Indonesia kini mengoperasikan 48 pabrik di lima lokasi, didukung 12 kapal, 6.150 armada darat, dan lebih dari 500 gudang di seluruh kabupaten. Perusahaan menyalurkan pupuk hingga 26 ribu titik serah, diperkuat dengan digitalisasi melalui aplikasi iPubers.

"Dengan iPubers, petani yang terdaftar bisa memesan pupuk secara digital, dan data serapan langsung masuk ke Kementerian Pertanian secara real time. Per kemarin, serapan pupuk sudah lebih dari 6 juta ton, dan kami proyeksikan menembus 8,2 juta ton hingga akhir tahun, tertinggi dalam tiga tahun terakhir," jelas Robby.

Ketegasan di Titik Serah

Pupuk Indonesia juga mengambil langkah tegas terhadap penyimpangan distribusi. Robby menegaskan, Pupuk Indonesia tidak segan tindak tegas apabila ada kios terbukti melanggar

"Semua hal yang bisa mengganggu tujuan akhir kita, yaitu ketahanan pangan, harus ditindak tegas. Reformasi distribusi pupuk ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal integritas," tegasnya.

Robby menutup dengan optimisme, bahwa kolaborasi pemerintah dan dunia usaha akan mengantarkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan pangan global.

"Dengan dukungan regulasi yang berpihak, distribusi yang efisien, serta komitmen menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk, kami yakin cita-cita ketahanan pangan nasional akan tercapai," pungkasnya.