Harta gono-gini atau harta bersama kerap menjadi persoalan ketika pasangan suami istri bercerai maupun saat salah satunya meninggal dunia. Namun, benarkah konsep harta gono-gini dikenal dalam syariat Islam?

Dalam literatur fikih klasik, istilah harta gono-gini tidak ditemukan secara eksplisit. Para ulama terdahulu lebih menekankan adanya pemisahan kepemilikan harta antara suami dan istri. Dengan kata lain, harta yang diperoleh suami tetap menjadi milik suami, sedangkan harta yang diperoleh istri tetap menjadi milik istri, kecuali ada akad atau kesepakatan lain yang dibenarkan syariat.

Pembahasan mengenai harta bersama merupakan persoalan yang relatif baru dalam kajian hukum Islam. Pada masa para ulama terdahulu, konsep pencarian nafkah secara bersama antara suami dan istri belum menjadi fenomena yang banyak dibahas, sehingga tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai harta gono-ginidalam kitab-kitab fikih klasik.

Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi, M.A., pernah menjelaskan bahwa istilah harta gono-gini bukan berasal dari ajaran Islam.

"Tidak ada istilah harta gono-gini. Istilah tersebut datang dari masyarakat dan tidak memiliki dasar secara khusus dalam syariat Islam," jelasnya dalam salah satu kajian.

Karena itu, dalam Islam kepemilikan harta tetap melekat kepada masing-masing pemiliknya.

Islam Menjaga Hak Kepemilikan Setiap Orang

Ustaz Muhammad Idris Lc, memaparkan, Syariat Islam memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Seseorang yang telah baligh dan cakap mengelola hartanya memiliki hak penuh atas harta tersebut.

Allah SWT berfirman:



"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (QS An-Nisa: 6)

" Ayat tersebut menunjukkan bahwa hak kepemilikan seseorang tidak dapat berpindah kepada orang lain tanpa kerelaan pemiliknya," ungkap dai alumni PP. Imam Bukhari Alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah, KSA tersebut.

Prinsip itu juga ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW:



"Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang milik saudaranya, baik untuk bercanda maupun sungguh-sungguh." (HR Abu Dawud)

Hadis ini berlaku umum, termasuk dalam hubungan suami istri.

Apakah Harta Suami Otomatis Menjadi Milik Istri?

Ikatan pernikahan tidak menjadikan seluruh harta suami otomatis menjadi milik istri. Begitu pula sebaliknya, harta istri tidak otomatis menjadi hak suami.

Meski demikian, Islam mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri. Setelah nafkah tersebut diberikan, maka harta itu sepenuhnya menjadi milik istri dan tidak boleh diambil kembali tanpa kerelaannya.

Allah SWT berfirman:



"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita... karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS An-Nisa: 34)

Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa nafkah yang dimaksud mencakup mahar, biaya hidup, dan seluruh tanggungan yang diwajibkan Allah kepada suami terhadap istrinya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam juga bersabda:



"Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menahan nafkah orang yang menjadi tanggungannya." (HR Muslim)

Karena itu, nafkah yang telah diberikan kepada istri menjadi hak penuh istri dan tidak boleh diambil kembali tanpa izinnya.

Bagaimana Pembagian Harta Saat Terjadi Perceraian?

Apabila terjadi perceraian atau salah satu pasangan meninggal dunia, langkah pertama yang dilakukan menurut prinsip syariat adalah mengembalikan setiap harta kepada pemiliknya masing-masing.

Jika terdapat rumah, kendaraan, usaha, saham, atau aset lain yang dibeli secara patungan, maka besaran kepemilikan masing-masing harus diketahui terlebih dahulu. Setelah hak setiap pihak dipisahkan, barulah sisa harta milik orang yang meninggal dibagikan kepada ahli waris sesuai hukum waris Islam.

Karena itu, para pasangan dianjurkan mencatat setiap bentuk kepemilikan bersama sejak awal, terutama jika membeli aset menggunakan dana dari kedua belah pihak. Pencatatan tersebut dapat menghindari perselisihan apabila di kemudian hari terjadi perceraian atau pembagian warisan.

Islam Mengutamakan Musyawarah

Apabila muncul perselisihan mengenai pembagian harta, Islam menganjurkan penyelesaian melalui musyawarah dan perdamaian.

Rasulullah SAW bersabda:



"Perdamaian di antara kaum muslimin diperbolehkan selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal." (HR Tirmidzi)

Musyawarah menjadi jalan terbaik selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan mampu menghadirkan keadilan bagi kedua belah pihak.

Kesimpulan

Dalam perspektif fikih, Islam tidak mengenal istilah harta gono-gini sebagaimana dipahami dalam hukum perdata modern. Syariat lebih menekankan prinsip kepemilikan individu, di mana harta suami dan istri tetap menjadi milik masing-masing, kecuali terdapat akad, hibah, atau kerja sama yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, setiap pasangan dianjurkan bersikap terbuka mengenai kepemilikan aset yang diperoleh selama pernikahan. Langkah tersebut dapat meminimalkan sengketa apabila suatu saat terjadi perceraian maupun pembagian warisan, sekaligus menjaga hak setiap pihak sesuai tuntunan syariat Islam.

Bisnis.com, JAKARTA - Deputi Monitoring dan Pencegahan KPK, Aminudin, mengatakan ada sejumlah manajemen BUMN yang belum melaporkan harta kekayaan ke KPK.

Dia menyampaikan, telah melayangkan surat kepada stakeholder BUMN terkait pemberian sanksi bagi manajemen yang tidak melaporkan harta kekayaan.

"Sampai dengan akhir Juni ini memang kita akui ada beberapa manajemen BUMN Pak ya, yang per 31 Maret itu belum melaporkan," katanya saat konferensi pers di Gedung C1 KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa untuk aparatur sipil negara (ASN), pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan.

Sementara itu, bagi pegawai di lingkungan BUMN, penerapan sanksi akan disesuaikan dengan ketentuan dan mekanisme internal yang berlaku di masing-masing BUMN.

Upaya peningkatan kepatuhan pelaporan merupakan bagian dari materi audiensi bedama COO Danantara Dony Oskaria. Lebih lanjut, Aminudin menuturkan pelaporan harta kekayaan juga berlaku bagi pejabat yang berstatus Warga Negara Asing (WNA).

Dia menegaskan hal sesuai ketentuan yang berlaku bahwa penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaan.

"Jadi untuk termasuk WNA, ya walaupun dia WNA tapi kan dia sekarang posisinya sebagai top management ya di BUMN dan kalau kita lihat di Undang-Undang 28, dia struktur ya, struktur di BUMN itu termasuk dalam kategori wajib lapor LHKPN. Tapi itu nanti masih terus kita diskusikan ya, karena kemarin kalau dari kami sendiri dari tim kami sudah melakukan bimtek ya pada direksi yang berstatus WNA," urainya.

Dalam kesempatan tersebut, Dony Oskaria memastikan akan mengontrol secara sendiri ketaatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan mengharapkan seluruh pelaporan tepat waktu karena tidak ada toleransi yang diberikan.

"Semua yang punya kewajiban harus melaporkan, wajib melaporkan. Ini nanti saya akan pimpin sendiri untuk proses komplay terhadap laporan ini dan yang tadi tidak spesifik juga kita satu per satu mengenai DSI, tetapi intinya adalah seluruh BUMN ke depannya setelah kita lakukan transformasi, kita berharap ke depannya seluruhnya tentu harus kita batasi koridornya supaya tidak terjadi potensi untuk adanya korupsii masa yang akan datang," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kekayaan keluarga tidak hanya berbicara tentang apa yang dimiliki hari ini, tetapi juga tentang apa yang ingin dijaga dan diteruskan pada masa depan.

Namun, proses meneruskan kekayaan keluarga tidak selalu sederhana. Semakin besar dan kompleks aset yang dimiliki, semakin penting pula perencanaan yang matang agar aset, nilai, dan harmoni keluarga dapat tetap terjaga.

Isu tersebut menjadi semakin relevan di tengah pertumbuhan kelompokhigh-net-worth individual(HNWI) secara global. Capgemini World Wealth Report 2026 mencatat, kekayaan HNWI global naik 8,7 persen pada 2025 hingga mencapai rekor 98,3 triliun dolar AS.

Populasi HNWI global juga meningkat 7,9 persen menjadi 25,3 juta orang pada akhir 2025. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan tidak lagi hanya berkaitan dengan akumulasi aset, tetapi juga dengan cara agar aset tersebut dapat dijaga dan diteruskan secara berkelanjutan.

Di Indonesia, isu perencanaan waris juga relevan bagi keluarga yang memiliki aset kompleks, termasuk aset bisnis. Bagi keluarga seperti ini, proses meneruskan kekayaan tidak hanya menyangkut pembagian harta, tetapi juga keberlanjutan usaha, kesiapan generasi penerus, dan nilai yang ingin diwariskan.

Meski begitu, PwC Family Business Survey 2025 Indonesia mencatat, baru 13 persen keluarga bisnis Indonesia yang memilikitestamentatau surat wasiat.

Padahal, dokumen dan perencanaan yang jelas dapat membantu keluarga memetakan arah pengelolaan aset, pembagian peran, serta nilai yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya.

Kondisi itu membuat perencanaan waris ataulegacy planningsemakin relevan, terutama bagi keluarga dengan aset kompleks.

Sebab, warisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga dengan upaya menjaga harmoni, kesinambungan aset, dan nilai keluarga lintas generasi.

BRI Private hadirkan mylegacy.id untuk perencanaan waris

Untuk membantu nasabah melakukan perencanaan waris keluarga secara terarah, BRI Private berkolaborasi denganmylegacy.id, menyediakan layanan konsultasi dan perencanaan waris yang dirancang khusus bagi nasabah BRI Private.

BRI Private merupakan layanan perbankan premium dari Bank BRI yang menghadirkan pengalaman perbankan eksklusif sesuai kebutuhan nasabah. Layanan ini mencakup solusi pengelolaan kekayaan, investasi, proteksi, serta pendampingan oleh Private Banker BRI yang berpengalaman dan tersertifikasi.

Melaluimylegacy.id, nasabah BRI Private dapat memperoleh akses konsultasi perencanaan waris bersama profesional di bidangnya.

Layanan ini dirancang untuk membantu nasabah merumuskan strategi transisi kekayaan yang personal dan komprehensif—mulai dari pemetaan aset, persiapan transfer kekayaan, hingga mitigasi risiko yang meminimalkan potensi konflik keluarga terkait pembagian aset di masa depan.

Program itu ditujukan bagi nasabah BRI Private dan pengguna BRImo dengan Asset Under Management (AUM) sebesar Rp 15 miliar. Sasaran utamanya adalah nasabah HNWI, khususnya Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin merencanakan warisan keluarga secara lebih komprehensif.

Menjaga aset, nilai, dan harmoni keluarga

Melalui sinergi bersama mylegacy.id, BRI Private menegaskan bahwa Perencanaan Waris tidak sekadar berbicara tentang pembagian aset fisik. Proses strategis ini merupakan pilar utama dalam menjaga keberlanjutan kekayaan, nilai-nilai prinsip, visi, serta keharmonisan keluarga lintas generasi.

Didukung oleh pendampingan profesional, nasabah dapat memetakan kebutuhan spesifik keluarga, memahami berbagai opsi legal yang memenuhi kepatuhan hukum, serta menyusun strategi transisi kekayaan yang selaras dengan tujuan jangka panjang.

Perencanaan yang matang sejak dini akan membantu keluarga mengelola aset lebih optimal, sekaligus dapat mengurangi potensi konflik dan sengketa di masa depan.

Special Package Offer Konsultasi Waris oleh mylegacy.id

Sebagai nilai tambah eksklusif bagi nasabah BRI Private,mylegacy.idmenghadirkan Special Package Offer Konsultasi Waris. Melalui penawaran ini, nasabah dapat memperoleh akses konsultasi bersama profesional di bidangnya untuk membantu menyusun rencana transisi kekayaan keluarga yang terarah.

Konsultasi tersebut dapat menjadi langkah awal bagi nasabah untuk memahami kebutuhan keluarga, tujuan jangka panjang, struktur aset, serta strategi yang tepat untuk menjaga keberlanjutan kekayaan dan nilai-nilai keluarga.

BRI Private berkomitmen menjadi mitra tepercaya bagi nasabah dalam mengelola dan meneruskan kekayaan keluarga kepada generasi berikutnya.

Dengan dukunganmylegacy.id, proses Perencanaan Waris diharapkan dapat berjalan lebih terstruktur, terarah, serta memenuhi kepatuhan hukum yang berlaku sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga.

Program Special Package Offer Konsultasi Waris olehmylegacy.idini berlaku hingga 28 Februari 2027.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program kerja sama BRI Private dan mylegacy.id, nasabah dapat mengakses tautan resmi melaluibbri.id/mylegacyprivate26.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong wajib pajak untuk merepatriasi hartanya yang masih berada di luar negeri dengan memanfaatkan Patriot dan Merah Putih Bond.

Untuk diketahui, Patriot dan Merah Putih Bond adalah surat utang khusus yang diterbitkan Danantara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No.4/2026 tentang Perubahan atas UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dana investor yang diserap oleh obligasi Danantara ini akan diberikan perlindungan hukum dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Data dan informasi terkait juga dijamin tak menjadi dasar pengenaan pajak maupun bukti hukum di pengadilan.

Purbaya pun berpesan agar wajib pajak yang belum merepatriasi hartanya di luar negeri untuk segera memanfaatkan kesempatan ini. Dia hanya memastikan bahwa kebijakan ini tidak sama dengan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang sempat diterapkan pemerintahan sebelumnya.

"Jadi, kalau anda punya uang banyak, masuk ke situ cepat-cepat. Seperti saya bilang gitu kan, enam bulan saya kasih waktu masuk," terang Purbaya kepada wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Pada Mei 2026 lalu, Purbaya sempat menyampaikan soal tenggat waktu selama enam bulan bagi pemilik modal untuk merepatriasi modalnya yang masih disembunyikan atau diparkirkan di luar negeri. Wajib pajak yang abai dan tidak memanfaatkan momentum ini berpeluang ditindak oleh otoritas apabila hartanya terdeteksi di kemudian hari.

Purbaya memberikan jaminan perlindungan kepada investor Patriot dan Merah Putih Bond. Dana yang ditempatkan di dua surat utang khusus Danantara ini tak bakal diutak-atik.

"Uang yang dipakai untuk Patriot Bond, tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana gitu aja. Tetapi kalau dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar aja," terangnya.

Di sisi lain, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut aliran modal yang diserap oleh Patriot dan Merah Putih Bond bisa memperkaya fasilitas pembiayaan ekonomi di dalam negeri. Hal tersebut kendati adanya potensi pencucian uang yang menjadi perhatian berbagai kalangan.

"Dari pada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, ya memang ada loss sedikit. Tetapi, menurut saya sih, uangnya masuk ke ekonomi kita," kata Purbaya.

Untuk diketahui, penerbitan Patriot dan Merah Putih Bond menjadi salah satu dari 17 pembahasan yang masuk ke dalam revisi Omnibus Law Sektor Keuangan ini. Pemerintah dan DPR lalu sepakat untuk menyisipkan satu pasal yakni 50A yang khusus mengatur soal Patriot Bond.

Pada pasal 50A ayat (2), Danantara dapat menerbitkan surat utang dan surat utang khusus, mencakup Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Kemudian, pada ayat (4), UU tersebut mengatur pembelian oleh terhadap Patriot maupun Merah Putih Bond adalah transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional.

Investor sebagaimana dimaksud oleh butir ayat tersebut turut termasuk WP yang sudah mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

"Investor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dikutip dari pasal 50A ayat (9) UU P2SK, Senin (22/6/2026).

Di sisi lain, Negara turut menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan serta gugatan secara perdata.

Tidak hanya itu, data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.

Namun, UU P2SK menekankan bahwa perlindungan yang ditawarkan Negara ini hanya berlaku bagi pembelian Patriot dan Merah Putih Bond di pasar perdana alias pasar primer.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer," bunyi ayat (7).

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuktikan komitmen ketuntasan penegakan hukum dan transparansi pengelolaan barang sitaan negara secara konkret. Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kuntadi menyerahkan total uang tunai hasil pemulihan aset senilai lebih dari Rp1,22 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Langkah pengembalian dana berskala besar ke kas negara ini diambil guna menjawab langsung keraguan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas tata kelola barang rampasan perkara korupsi maupun tindak pidana lainnya. "Hari ini dilakukan adalah sebagai pelaksanaan atas eksekusi yang telah suatu putusan pengadilan,” tegas Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya, Senin (15/6/2026).

“Ini adalah bukti bahwa yang selama ini masyarakat selalu mempertanyakan benar enggak perkara itu telah selesaikan dengan tuntas. Dan ini adalah jawaban kepada masyarakat. Walaupun mohon izin, kalau kemarin-kemarin kita laksakan setelah mencicil lapor-lapor-lapor, tidak, kita kumpulkan bersama hari ini. Saya mencobanya, kita penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga," sambungnya.

Penyerahan dana jumbo tersebut ditopang oleh kesuksesan gelaran pelelangan bertajuk BPA Fair 2026 yang berlangsung secara terbuka pada 18 hingga 21 Mei 2026. Kepala BPA Kejagung Kuntadi, melaporkan bahwa agenda inovatif ini berhasil menarik animo luar biasa dari masyarakat sekaligus menepis stigma negatif mengenai ketertutupan proses lelang eksekusi pabean selama ini.

Data digital BPA menunjukkan tingkat keterjualan barang rampasan pada acara tersebut sukses memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah pelaksanaan lelang Kejaksaan karena menembus angka di atas 90 persen. “Dan itu juga terlihat dari tingginya animu masyarakat Yang mengikuti kegiatan pelelangan Termasuk juga tingkat keterjualan barang yang kami jual mencapai lebih dari 90% Dan ini tentunya menjadi angka yang tertinggi selama pelaksanaan pelelangan yang selama ini kita pelaksanakan," jelas Kuntadi.

Secara rinci, dari total dana eksekusi yang dihimpun tim kejaksaan, terdapat tiga klaster peruntukan uang tunai dan pengembalian korban yang dikoordinasikan langsung bersama Kemenkeu. Sumbangan PNBP dari Hasil BPA Fair 2026 dari total 308 item barang yang ditawarkan, sebanyak 300 item sempat dinyatakan terjual dengan nilai Rp997,73 miliar.

Namun, akibat adanya tiga pemenang lelang yang wanprestasi atau tidak melunasi pembayaran hingga batas waktu, jumlah barang yang sah terjual dikoreksi menjadi 291 item dengan nilai realisasi Rp997.315.904.000. Dari angka bersih lelang tersebut, setelah dikurangi porsi pengembalian, sisa dana yang diserahkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebesar Rp978.191.839.000.

Hasil Pelacakan Aset Terpidana Edi Tansil, Kejaksaan Agung melalui BPA juga mengonfirmasi keberhasilan penelusuran aset milik buronan kakap Edi Tansil. Penyerahan tunai dari klaster ini menyumbang uang sitaan tunai senilai Rp51.682.537.000 ke rekening negara. Di luar pos pendapatan negara, terdapat uang rampasan senilai Rp19.124.065.000 yang diserahkan kembali untuk didistribusikan kepada para korban kejahatan yang memenangkan gugatan perdata di pengadilan.

Selain menyerahkan tumpukan uang tunai, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan keberhasilan tim BPA dalam melacak dan menyita aset properti serta properti industri berskala besar milik terpidana Edi Tansil yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Banten dengan perkiraan nilai fisik mencapai puluhan miliar rupiah.

Aset-aset non-tunai yang ikut disita dan diproses pemulihannya meliputi:

1. Satu bidang tanah seluas 1.550 meter persegi berikut empat unit bangunan berupa bangunan villa yang berdiri di atasnya, berlokasi di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor.

2. Satu bidang tanah dengan luas total mencapai 26.403 meter persegi yang di atasnya berdiri pabrik aktif milik PT Rimba Subur Sejahtera, terletak di Telanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

3. Sebanyak 18 bidang tanah kosong yang letaknya teridentifikasi berada di kawasan Desa Argawana, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Serang.

JAKARTA - Elon Musk mencatat sejarah baru dalam dunia bisnis global setelah menjadi individu pertama yang memiliki kekayaan lebih dari USD1 triliun atau setara Rp18 kuadriliun. Lonjakan kekayaan tersebut didorong oleh melonjaknya valuasi SpaceX setelah saham perusahaan antariksa itu mencatat debut kuat di bursa saham Amerika Serikat.

"Elon Musk resmi menjadi kuadriliuner pertama di dunia setelah debut saham SpaceX, dengan nilai kepemilikannya di perusahaan tersebut mencapai hampir USD870 miliar," demikian laporan yang dikutip dari Yahoo Finance pada Senin (15/6/2026).

Status baru ini diraih dalam sehari pada hari pertama saham SpaceX resmi melantai di bursa saham Nasdaq, Jumat (12/6) lalu. Saham SpaceX dengan kode perdagangan SPCX dibuka pada harga USD150 per saham dan ditutup menguat lebih dari 19% ke level USD160,95 pada perdagangan perdana di Nasdaq. Pada sesi berikutnya, saham masih bertahan di kisaran USD158 per lembar sehingga mendorong valuasi perusahaan mencapai sekitar USD2,2 triliun.

Musk diketahui menguasai sekitar 42% saham SpaceX melalui struktur saham ganda yang memberinya sekitar 82% hak suara. Dengan valuasi terbaru tersebut, nilai kepemilikannya di perusahaan antariksa itu diperkirakan mencapai USD869,4 miliar.

Selain SpaceX, sumber utama kekayaan Musk berasal dari Tesla. Berdasarkan dokumen regulator terbaru, Musk memiliki sekitar 717 juta saham Tesla. Dengan harga saham perusahaan kendaraan listrik itu berada di kisaran USD388 per lembar, nilai kepemilikannya mencapai sekitar USD278,2 miliar.

Jika digabungkan, nilai kepemilikan Musk di SpaceX dan Tesla telah mencapai sekitar USD1,147 triliun. Jumlah tersebut belum memperhitungkan aset lain yang dimilikinya melalui Neuralink, The Boring Company, xAI, maupun berbagai investasi pribadi lainnya.

Kenaikan valuasi SpaceX dalam beberapa tahun terakhir ditopang oleh pertumbuhan layanan internet satelit Starlink yang kini memiliki jutaan pelanggan berbayar di berbagai negara. Bisnis tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan utama perusahaan sekaligus meningkatkan optimisme investor terhadap prospek jangka panjang SpaceX.

Meski masih mencatat kerugian tahunan akibat besarnya investasi pada pengembangan roket generasi terbaru Starship serta ekspansi kecerdasan buatan melalui xAI, pasar tetap memberikan penilaian tinggi terhadap potensi pertumbuhan perusahaan. Belanja modal juga meningkat untuk pembangunan pusat data berskala besar, termasuk proyek Colossus dan Colossus II.

Kepercayaan investor tercermin dari tingginya minat terhadap saham SpaceX yang berhasil membukukan penggalangan dana IPO terbesar dalam sejarah dengan nilai mencapai USD75 miliar. Nilai tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Saudi Aramco sebesar USD29,4 miliar pada 2019 dan Alibaba sebesar USD21,4 miliar pada 2014.

Pencapaian tersebut semakin mengukuhkan posisi Musk sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di sektor teknologi, transportasi antariksa, dan kecerdasan buatan. Dengan valuasi SpaceX dan Tesla yang terus meningkat, kekayaan Musk kini berada jauh di atas para miliarder dunia lainnya, menandai babak baru dalam sejarah akumulasi kekayaan global yang didorong oleh inovasi teknologi berskala besar.

JAKARTA - Kekayaan dan kekuasaan telah lama berjalan beriringan dalam sejarah kepemimpinan Amerika Serikat (AS). Sejumlah presiden memasuki Gedung Putih dengan kekayaan besar yang diwariskan keluarga, sementara sebagian lainnya membangun kekayaan setelah meninggalkan jabatan.

Dikutip dari Stars Insider, Presiden AS ke-45 dan ke-47, Donald Trump, menempati posisi teratas sebagai presiden terkaya dalam sejarah negara tersebut dengan estimasi kekayaan bersih mencapai USD6,1 miliar per Maret 2026.

Trump lahir dari keluarga berada dan mewarisi sedikitnya USD413 juta dari ayahnya, Fred Trump. Kekayaannya terus bertambah setelah mengambil alih bisnis properti keluarga, meski selama masa kepresidenannya ia kerap menghadapi kontroversi terkait potensi konflik kepentingan bisnis dan penolakan untuk membuka laporan pajaknya kepada publik.

Di posisi kedua terdapat Presiden ke-35 Amerika Serikat, John F. Kennedy, dengan puncak kekayaan mencapai USD1,1 miliar saat menjabat pada periode 1961–1963. Sebagian besar kekayaan Kennedy berasal dari warisan ayahnya, Joe Kennedy, yang membangun kerajaan bisnis melalui sektor perbankan dan investasi. Istrinya, Jacqueline Kennedy, juga berasal dari keluarga kaya yang memiliki bisnis minyak.

Presiden pertama AS, George Washington, menempati urutan ketiga dengan kekayaan puncak sekitar USD587 juta. Sebagian besar hartanya berasal dari perkebunan Mount Vernon yang diwariskan oleh saudara tirinya, ditambah pendapatan sebagai jenderal dan presiden. Pada 1789, gaji kepresidenannya mencapai USD25.000 atau sekitar dua persen dari total anggaran federal saat itu.

Thomas Jefferson berada di posisi keempat dengan kekayaan puncak USD236,8 juta. Presiden ketiga AS itu mewarisi sekitar 3.000 acre lahan di Virginia dan kemudian menambah kepemilikannya melalui pembelian tanah. Namun, pendapatan pertanian yang tidak stabil serta gaya hidup mewah membuatnya meninggalkan utang besar ketika meninggal dunia.

Posisi berikutnya ditempati Theodore Roosevelt dengan kekayaan sekitar USD139,7 juta. Meski mewarisi dana perwalian dalam jumlah besar, Roosevelt lebih banyak mengabdikan hidupnya untuk pelayanan publik dan mengalami kerugian besar akibat investasi peternakan di wilayah Dakota.

Andrew Jackson berada di peringkat keenam dengan kekayaan USD132,6 juta. Berbeda dengan banyak pendahulunya, Jackson tidak lahir dari keluarga kaya dan membangun karier sebagai pengacara. Kekayaannya meningkat pesat setelah menikahi Rachel Jackson yang berasal dari keluarga berada dan mewariskan aset besar kepadanya.

Presiden ke-42 AS, Bill Clinton, menempati posisi ketujuh dengan kekayaan sekitar USD120 juta. Sebagian besar hartanya diperoleh setelah meninggalkan Gedung Putih melalui penjualan autobiografi, honor pidato, dan jasa konsultasi. Mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton juga turut menyumbang kekayaan keluarga melalui berbagai aktivitas profesionalnya.

James Madison dan Lyndon B. Johnson masing-masing mencatatkan kekayaan puncak sebesar USD113,3 juta dan USD109,3 juta. Madison berasal dari keluarga pemilik lahan yang kaya, namun menghadapi kesulitan keuangan di masa tua. Sementara Johnson memperoleh sebagian besar pendapatan keluarganya dari kepemilikan stasiun radio milik istrinya, Lady Bird Johnson.

Melengkapi daftar 10 besar adalah Herbert Hoover dengan kekayaan sekitar USD83 juta. Presiden ke-31 AS itu merupakan contoh tokoh yang membangun kekayaannya sendiri. Sebelum terjun ke dunia politik, Hoover berkarier sebagai insinyur pertambangan, menulis buku teknik pertambangan, dan memiliki sejumlah tambang perak di Myanmar yang menjadi sumber utama kekayaannya.

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tercatat memiliki kekayaan Rp9.022.400.000. Hal itu sebagaimana ia cantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ia laporkan pada 14 Maret 2025 periodik awal menjabat.

Harta tersebut terdiri dari dua tanah dan bangunan yang berada di Bogor dengan total nilai Rp5.900.000.000. Dadan juga mencantumkan beberapa kendaraan bermotor, yakni Mazda CX-5 Rp675.000.000, Honda HR-V 2024 Rp330.000.000, dan Mazda CX-3 2023 Rp395.000.000.

Kekayaan lainnya berupa harta bergerak lainnya Rp322.400.000, kas dan setara kas Rp1.400.000.000. Dalam laporan tersebut ia tidak memiliki hutang. Dengan demikian, harta Dadan Hindayana mencapai Rp5.900.000.000.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil Ketuanya Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola makan bergizi gratis (MBG) pada BGN tahun 2025-2026.

Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah adanya dua alat bukti yang cukup.

“Tim penyidik pada Jampidsus telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi yaitu atas nama saksi atas nama DH selaku Kepala BGN periode 2025-2026, saudara SS selaku wakil kepala BGN, sdr LV selaku wakil kepala BGN,” kata Syarief dalam konferensi pers, Rabu (3/6/2026).

“Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, saudara DH, SS, LV sebagai saksi dan berdasarkan alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala BGN, saudara SS dan LV sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola makan bergizi gratis (MBG) pada BGN tahun 2025-2026,” ujar dia.

JAKARTA - Keluarga Trump dikenal sebagai salah satu dinasti bisnis paling berpengaruh di dunia dengan gaya hidup mewah yang kerap menjadi sorotan publik. Kekayaan miliaran dolar yang dimiliki tidak hanya diakumulasi, tetapi juga dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari investasi hingga gaya hidup eksklusif.

"Kekayaan Presiden Donald Trump diperkirakan mencapai USD6,5 miliar, sementara anggota keluarga lainnya juga memiliki kekayaan signifikan," berdasarkan laporan Forbes dikutip, Rabu (3/6/2026).

Sumber kekayaan keluarga ini berasal dari bisnis properti, investasi, serta berbagai usaha yang telah dibangun selama puluhan tahun. Mereka juga terus memperluas portofolio melalui berbagai sektor strategis untuk menjaga nilai aset tetap tinggi.

Salah satu pengeluaran terbesar keluarga Trump adalah investasi di sektor properti mewah. Mereka memiliki berbagai aset prestisius seperti Trump Tower di New York dan Mar-a-Lago di Florida, yang terus ditingkatkan melalui renovasi bernilai tinggi.

Selain itu, Ivanka Trump bersama suaminya Jared Kushner menginvestasikan lebih dari USD1 miliar untuk mengembangkan Pulau Sazan di Albania menjadi resor mewah kelas dunia.

Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga Trump juga dikenal menggunakan jet pribadi, termasuk pesawat Boeing 757 yang dijuluki "Trump Force One" dengan biaya pembelian mencapai USD100 juta serta biaya operasional yang sangat tinggi.

Gaya hidup mewah juga tercermin dari pilihan fesyen dan aksesori. Melania Trump kerap mengenakan busana desainer, sementara Donald Trump dikenal menggunakan setelan merek premium seperti Brioni. Koleksi jam tangan mewah dan perhiasan bernilai tinggi juga menjadi bagian dari gaya hidup mereka.

Di sektor rekreasi, keluarga ini memiliki berbagai lapangan golf eksklusif dengan nilai mencapai ratusan juta dolar. Mereka juga kerap melakukan perjalanan ke destinasi eksotis dengan fasilitas kelas atas, termasuk penggunaan yacht pribadi dan akomodasi mewah.

Selain konsumsi, keluarga Trump juga mengalokasikan dana besar untuk investasi, seperti saham, obligasi, dan private equity. Investasi ini berisiko tinggi namun berpotensi memberikan imbal hasil besar, sekaligus memperkuat posisi keuangan mereka.

Pengeluaran lainnya mencakup pendidikan di institusi elit, koleksi seni bernilai jutaan dolar, kendaraan mewah seperti Rolls-Royce dan Lamborghini, serta sistem keamanan pribadi berteknologi tinggi.

Keluarga Trump juga aktif dalam kegiatan bisnis media, penyelenggaraan acara besar, serta pendanaan kampanye politik yang membutuhkan biaya signifikan. Di sisi lain, mereka tetap melakukan kegiatan filantropi, meskipun sering mendapat sorotan publik.

Secara keseluruhan, pola pengeluaran keluarga Trump mencerminkan kombinasi antara strategi investasi jangka panjang dan gaya hidup ultra-mewah, yang menjadikan mereka tetap relevan dalam lanskap bisnis dan sosial global.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada 10 Zulhijah 1447 H atau 27 Mei 2026, umat Islam menggelar perayaan ritual kurban. Tampaknya agak berbeda dengan perayaan Iduladha tahun lalu. Tahun ini ibadah penyembelihan hewan kurban digelar di tengah bangsa ini menghadapi ujian berat tekanan ekonomi domestik.

Beratnya tekanan ekonomi ditandai dengan dua indikator utama yaitu laju pelemahan rupiah yang makin dalam di pasar valuta asing serta ambruknya indeks harga saham gabungan (IHSG) di pasar modal.

Penyembelihan hewan kurban (al-udhhiyyah) seperti, kambing, domba, sapi/kerbau pada hari Iduladha, dan ditambah 3 hari tasyrik, merupakan inti ibadah kurban. Setiap hewan yang disembelih menuntut ‘pengorbanan’ harta. Misalnya kambing seharga Rp3 jutaan dan sapi seharga Rp22 jutaan.

Hal itu berarti berkurban identik dengan 'berkorban'. Sebab, pekurban (shohibul-qurban) hanya memperoleh sebagian kecil manfaat daging kurban dibandingkan ‘pengorbanan’ uang untuk pengadaan hewan kurban tersebut. Interpretasinya, dalam setiap penyembelihan hewan kurban terdapat nilai-nilai luhur pengorbanan.

Oleh karena itu, ibadah kurban di masa bangsa menghadapi masalah berat tersebut diharapkan menjadi spirit dan motivasi para pemangku kepentingan, terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk ‘berkorban’ menyingkirkan gengsi sektoral kelembagaan.

Keempat lembaga tersebut diharapkan bersatu padu menguatkan sinergi dan kolaborasi untuk menyelamatkan rupiah dari keterpurukan. Tak ketinggalan, segenap warga bangsa turut serta meringankan beban negara, misalnya tidak melakukan aksi borong dolar AS secara berlebihan demi cuan hasil spekulasi, kecuali untuk kepentingan lindung nilai (hedging).

Pemerintah sebagai aktor utama ‘aksi’ penyelamatan rupiah dituntut ‘berkurban’ menekan belanja pemerintah yang dinilai tidak produktif, dan menciptakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang maki melebar.

Sebab, kerap kali untuk mengatasi defisit fiskal tersebut dengan jalan yang paling mudah dan pragmatis, yakni menambah utang pemerintah. Padahal utang pemerintah hingga akhir Maret 2026 sudah menembus Rp9.920,42 triliun, dengan bunga pinjaman mencapai Rp599,4 triliun.

Sementara itu, utang yang segera jatuh tempo mencapai Rp833,96 triliun, angka ini meningkat sebesar 8,6% dari proyeksi 2025. Berarti beban bunga tersebut mencapai 16,7% dari total belanja negara. Kondisi ini mengindikasikan tingginya tekanan terhadap fiskal domestik.

PENGORBANAN

Bercermin dari spirit berkurban tersebut, diharapkan bisa membangkitkan kesadaran para pemangku kepentingan. Semua kekuatan lembaga negara yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berjibaku menahan laju depresiasi rupiah yang sangat mengkhawatirkan.

KSSK dituntut mengorbankan segenap sumber daya yang dimiliki demi secepatnya menyelamatkan rupiah dari tekanan yang makin berat. Setidaknya terdapat sejumlah ragam pengorbanan yang bisa dilakukan secara simultan.

Pertama, pemerintah dituntut berkorban menekan anggaran kebijakan populis, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa/kelurahan (Kopdeskel) merah putih yang menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah. Namun, multiplier effect-nya tidak siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nyaris semua lembaga rating global seperti MSCI, Moody’s, Fitch, S&P mereviu Indonesia sebagai negara yang menghadapi kerentanan perekonomian, karena kebijakan dan program pemerintah yang dinilai kurang produktif.

Demikian pula program Kopdeskel Merah Putih yang banyak pihak menilai terburu-buru. Hal ini lantaran ribuan bangunan (fisik) yang harus selesai tahun ini. Sementara di sisi permodalan, dan kesiapan beroperasi belum cukup terukur.

Kedua, berkorban untuk berbagi beban (burden sharing). Pemerintah dan BI berkonsolidasi dalam berbagi beban utang dan bunganya untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai penerbit SBN, dan BI yang menyerap SBN tersebut. Sebaiknya transaksi burden sharing di lakukan di pasar sekunder, dan tidak dilakukan berulang kali.

Ketiga, korporasi (eksportir) berkorban tidak menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di sektor keuangan luar negeri seperti, AS, Singapura, Swiss. Melainkan meletakkan DHE di perbankan Himbara, terutama DHE sumber daya alam (SDA).

Dalam hal itu eksportir SDA wajib menempatkan DHE di bank Himbara minimal dalam jangka waktu 12 bulan, dan minimal mengonversi 50% ke rupiah dari total DHE. Sehingga diharapkan dengan peraturan pemerintah ini cadangan devisa negara mencukupi untk menahan laju depresiasi rupiah.

Keempat, warga bangsa berkorban tidak menempatkan kekayaan likuidnya di sektor keuangan luar negeri. Hal ini mengingat pada kuartal I/2026 pos investasi lainnya mengalami defisit US$7,80 miliar atau setara Rp138,29 triliun (asumsi kurs Rp17.730 per dolar AS). Pos investasi lainnya itu berupa simpanan, pinjaman, kredit perdagangan, uang muka, serta aset dan kewajiban keuangan lain antara Indonesia dan luar negeri. Hal ini mengonfirmasikan, banyak warga RI yang menaruh uang di luar negeri.

Kelima, BI berkorban tidak hanya sekedar operasi pasar yang menguras devisa negara, tetapi dituntut pula menciptakan instrumen kebijakan baru yang mampu membuat rupiah kembali perkasa.

JAKARTA - Deretan aset mewah milik suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, mencuri perhatian publik dalam gelaran Badan Pemulihan Aset (BPA) Fair 2026. Mobil-mobil kelas atas tersebut telah disita negara dan tengah dijual secara lelang.

Berdasarkan pantauan di lokasi, pameran yang berlangsung pada 18 hingga 21 Mei 2026 ini memperlihatkan secara transparan hasil sitaan negara dari berbagai kasus besar.

Namun, tak dipungkiri, "bintang utama" dalam pameran kali ini adalah koleksi kendaraan milik Harvey Moeis yang terseret kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah.

Lantas, apa saja koleksi kendaraan mewah sang pengusaha yang kini berada di bawah pengawasan Kejagung tersebut?

Dari barcode yang terpasang di beberapa kendaraan, pengunjung bisa melihat langsung unit-unit berharga fantastis tersebut.

Adapun kendaraan mewah milik suami Sandra Dewi tersebut yang akan dilelang diantaranya:

1. Mini Cooper S Countryman F60 merah

2. Toyota Vellfire 2.5G putih

3. Toyota Alphard 2.4 2WD AT hitam

4. Lexus RX300 Luxury putih

5. Mercedes-Benz E 250 CGI AT hitam.

Meski sudah dipamerkan, mobil-mobil ini ternyata belum bisa dibawa pulang dalam waktu dekat. Petugas di lokasi menyebutkan bahwa status kendaraan-kendaraan tersebut masih dalam tahap persiapan administrasi.



"Yang ini masih coming soon, belum dilelang sekarang ini," ujar salah satu petugas penjaga di Kantor BPA Kejaksaan Agung, Ragunan, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan BPA Fair 2026 ini digelar bukan sekadar pameran, melainkan sebagai bentuk transparansi Kejaksaan Agung dalam mengelola barang rampasan negara.

Selain mobil mewah Harvey Moeis, masyarakat juga bisa melihat berbagai aset lain mulai dari properti, barang elektronik, hingga aset bernilai ekonomi lainnya yang siap dikembalikan ke kas negara.



Bagi pemburu mobil mewah dengan harga miring, nampaknya harus sedikit bersabar. Pasalnya, koleksi mentereng milik Harvey Moeis ini diprediksi baru akan masuk meja lelang setelah seluruh proses administrasi rampung.

JAKARTA - Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) meraup angka fantastis dalam gelaran BPA Fair 2026. Total nilai hasil lelang aset rampasan negara dalam ajang ini pun menembus angka fantastis, yakni hampir Rp1 triliun.

Kepala BPA Kejaksaan Agung Kuntadi, mengungkapkan bahwa angka ini naik jika dibandingkan dengan kegiatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya. "Pencapaian ini memperlihatkan peningkatan hasil lelang sebesar 481 persen dari pencapaian lelang tahun 2022. Ini adalah hasil kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," ujar Kuntadi saat menutup BPA Fair 2026 di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan.

Menariknya, sebuah motor gede (moge) jenis Harley-Davidson Royal Glide menjadi primadona dan memicu persaingan sengit antarpeserta lelang. Kuntadi menyebutkan unit tersebut mencatatkan kenaikan harga paling tinggi sekaligus jumlah peminat terbanyak sepanjang acara.



"Aset terjual dengan persentase kenaikan harga tertinggi adalah sepeda motor Harley-Davidson Royal Glide sebesar 930,86 persen. Peminatnya mencapai 349 bidang (peserta)," kata Kuntadi.

Berikut data keberhasilan BPA Fair 2026:

- Total Aset Dilelang: 308 unit.

- Total Aset Terjual: 300 unit (88,64% tingkat keberhasilan).

- Total Nilai Limit: Rp922,26 miliar.

- Total Hasil Lelang Akhir: Rp997,47 miliar.

- Jumlah Peserta: 1.700 orang dengan 1.900 lebih pengunjung.