Bisnis.com, BATAM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi terhadap potensi dampak sosial politik dari keberadaan pengungsi luar negeri di Indonesia, seiring meningkatnya dinamika dan kompleksitas penanganan pengungsi di daerah.

Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Aang Witarsa Rofink, menyampaikan, jumlah pengungsi luar negeri di Indonesia saat ini mencapai 12.060 orang, berdasarkan data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Menurutnya, isu pengungsi ini ke depan berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak dikelola secara komprehensif.

"Tidak hanya soal penentuan lokasi penampungan, tetapi juga terkait daya hidup, aktivitas pengungsi, hingga potensi konflik sosial,” kata Aang dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Daerah di Batam, Rabu (28/1/2026).

Dia menilai, beberapa kejadian aksi unjuk rasa pengungsi di sejumlah daerah menjadi sinyal perlunya evaluasi kebijakan, termasuk revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Menurutnya, regulasi tersebut perlu menyesuaikan dinamika terbaru, seperti pengungsi mandiri, batas waktu penampungan, hingga penguatan aspek penegakan hukum dan pengawasan wilayah perairan.

“Indonesia bukan negara tujuan, melainkan negara transit. Namun, aspek kemanusiaan tetap harus berjalan beriringan dengan kepentingan menjaga stabilitas sosial politik dan keamanan nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Batam menyatakan terus memperkuat layanan dasar bagi pengungsi luar negeri, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mengatakan saat ini sebanyak 67 anak pengungsi telah mengakses pendidikan formal di berbagai jenjang sekolah di Batam, sementara 38 anak lainnya mengikuti program persiapan sekolah.

“Pemenuhan hak dasar anak pengungsi menjadi perhatian kami. Bahkan, anak pengungsi berkebutuhan khusus telah difasilitasi mengakses pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa,” kata Firmansyah.

Saat ini, Batam menangani 359 pengungsi luar negeri yang didampingi oleh International Organization for Migration (IOM) dan ditempatkan di dua lokasi penampungan sementara, yakni Hotel Kolekta Lubuk Baja dan Akomodasi Non-Detensi Sekupang.

Mayoritas pengungsi berasal dari Afghanistan sebanyak 227 jiwa, disusul Sudan 84 jiwa, Somalia 20 jiwa, serta negara lainnya.

Selain pendidikan, Pemko Batam juga memperkuat layanan kesehatan bagi pengungsi melalui kolaborasi Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan mitra terkait. Layanan tersebut mencakup edukasi kesehatan, skrining dasar, layanan kesehatan mental dan psikososial, serta rujukan medis sesuai kebutuhan.

Firmansyah menegaskan, sebagai wilayah perbatasan dan kawasan strategis nasional, Batam membutuhkan dukungan kebijakan lintas sektor dan pemerintah pusat agar penanganan pengungsi dapat berjalan seimbang antara prinsip kemanusiaan dan menjaga ketertiban sosial.

“Koordinasi terus kami perkuat agar keberadaan pengungsi tidak menimbulkan gesekan sosial, sekaligus memastikan hak-hak dasar mereka tetap terpenuhi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai tujuan relokasi pabrik dalam beberapa waktu terakhir. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jateng yang lebih murah menjadi salah satu faktor pendorong fenomena tersebut.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menjelaskan bahwa relokasi pabrik banyak terjadi di wilayah Jawa Barat, tepatnya koridor industri seperti Bekasi menuju kawasan lain seperti Batang, Jawa Tengah.

“Jadi ini banyak dipengaruhi selain tadi masalah tinggi rendahnya upah dan khususnya berhubungan dengan produktivitas manusianya,” kata Sanny dalam temu media di kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Selain itu, dia menyebut bahwa kawasan Jawa Tengah, dalam hal ini tenaga kerja setempat, relatif lebih menjamin adanya stabilitas sosial dan politik. Apabila loyalitas karyawan tinggi, Sanny menilai produktivitas perusahaan dapat meningkat.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melihat bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

Presiden KSPN Ristadi memaparkan bahwakawasan Jawa Tengah dipilih perusahaan tersebut mengingat upah minimum yang relatif rendah pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

“Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Adapun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berancang-ancang mengumumkan UMK pada 15 Desember 2025, didahului oleh pengumuman upah minimum provinsi (UMP) sepekan sebelumnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menyampaikan bahwa pihaknya tengah menunggu kebijakan resmi pemerintah, kendati draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan tanggal tersebut.

“Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Berikut daftar UMK Jateng 2025:

1. Kota Semarang: Rp3.454.827
2. Kabupaten Demak: Rp2.940.716
3. Kabupaten Kendal: Rp2.783.455
4. Kabupaten Semarang: Rp2.750.136
5. Kabupaten Kudus: Rp2.680.485
6. Kabupaten Cilacap: Rp2.640.248
7. Kabupaten Jepara: Rp2.610.224
8. Kota Pekalongan: Rp2.545.138
9. Kabupaten Batang: Rp2.534.383
10. Kota Salatiga: Rp2.533.583
11. Kabupaten Pekalongan: Rp2.486.653
12. Kabupaten Magelang: Rp2.467.488
13. Kabupaten Karanganyar: Rp2.437.110
14. Kota Surakarta (Solo): Rp2.416.560
15. Kabupaten Boyolali: Rp2.396.598
16. Kabupaten Klaten: Rp2.389.820
17. Kota Tegal: Rp2.376.683
18. Kabupaten Sukoharjo: Rp2.359.488
19. Kabupaten Banyumas: Rp2.338.410
20. Kabupaten Purbalingga: Rp2.338.283
21. Kabupaten Tegal: Rp2.333.586
22. Kabupaten Pati: Rp2.332.350
23. Kabupaten Wonosobo: Rp2.299.521
24. Kabupaten Pemalang: Rp2.296.140
25. Kota Magelang: Rp2.281.230
26. Kabupaten Purworejo: Rp2.265.937
27. Kabupaten Kebumen: Rp2.259.873
28. Kabupaten Grobogan: Rp2.254.090
29. Kabupaten Temanggung: Rp2.246.850
30. Kabupaten Brebes: Rp2.239.801
31. Kabupaten Blora: Rp2.238.430
32. Kabupaten Rembang: Rp2.236.168
33. Kabupaten Sragen: Rp2.182.200
34. Kabupaten Wonogiri: Rp2.180.587
35. Kabupaten Banjarnegara: Rp2.170.475