Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng menjalin kerja sama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perbankan di Provinsi Aceh. Sinergi tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara stakeholder terkait, yang turut disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Kantor Gubernur Aceh pada Jumat (24/4/2026).

Dalam kesepakatan tersebut, Bank Jateng berkolaborasi dengan Bank Syariah Aceh untuk memperkuat sektor keuangan, yang diharapkan mampu memfasilitasi transaksi bisnis dan pembiayaan bagi para pelaku usaha dari kedua provinsi, sekaligus menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif.

Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widyatmoko menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan momentum penting bagi Bank Jateng untuk memperluas kemitraan strategis di luar Pulau Jawa. Menurutnya, Aceh memiliki potensi ekonomi yang luar biasa yang dapat disinergikan dengan kekuatan ekonomi Jawa Tengah.

"Kami memandang kolaborasi ini sebagai jembatan emas bagi pertumbuhan ekonomi kedua daerah. Bank Jateng berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan finansial yang optimal serta solusi perbankan yang inovatif guna mendukung geliat bisnis antara pelaku usaha Jawa Tengah dan Aceh," ujar Bambang dalam siaran pers, Senin (4/5/2026).

Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa sinergi antara Bank Jateng dan Bank Syariah Aceh akan berfokus pada penguatan kapasitas daerah serta mempermudah akses investasi.

Selain sektor keuangan, kerja sama ini juga melibatkan unit usaha strategis Jawa Tengah lainnya seperti PT Jateng Agro Berdikari (JTAB), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), dan PT Jateng Petro Energi (JPEN). Mereka akan berkolaborasi dengan PT Pembangunan Aceh (PT PEMA) untuk menggarap potensi di sektor energi dan industri berbasis potensi daerah.

Jakarta: Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama PT Sucofindo (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) menjalin kerja sama untuk memperkuat peran industri dalam negeri di sektor hulu minyak dan gas bumi di Aceh.

Kolaborasi ini difokuskan pada optimalisasi penggunaan produk dan jasa dalam negeri secara terukur dan transparan dalam kegiatan hulu migas. Langkah tersebut ditujukan agar aktivitas industri tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah dan nasional.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa aktivitas industri migas mampu memberikan nilai tambah yang lebih luas.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap aktivitas di sektor hulu migas tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri dalam negeri. Ketika penggunaan produk dan jasa lokal meningkat, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh pelaku usaha, tenaga kerja, hingga rantai pasok di daerah,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 April 2026.

Ia menyebut, peningkatan penggunaan produk dan jasa dalam negeri akan berdampak pada pelaku usaha, tenaga kerja, serta rantai pasok di daerah.

Kerja sama ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal di Aceh untuk terlibat lebih luas dalam rantai pasok industri migas. Peningkatan partisipasi tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk peningkatan kapasitas industri dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, dampak ekonomi diperkirakan meluas ke wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Utara, seiring keterkaitan rantai pasok dan distribusi industri di kawasan tersebut.

Kolaborasi ini juga diarahkan untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, sehingga pemerintah, pelaku industri, dan investor dapat melihat kontribusi sektor migas secara jelas terhadap perekonomian.

Ke depan, sinergi antara BPMA, Sucofindo, dan Surveyor Indonesia diharapkan menjadi model penguatan sektor energi sekaligus mendorong kemandirian industri nasional dan pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.

(KIE)

Banda Aceh: Kasatgaswil Aceh Safrizal ZA mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Aceh yang melibatkan sekitar 20 Ribu warga setempat sekitar lokasi kegiatan pembersihan dan pemulihan wilayah daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh.

"Melalui kegiatan Padat Karya Tunai ini yang dibayar per hari, warga terdampak bencana banjir dan longsor mendapat penghasilan dan lingkungannya menjadi bersih, jadi solusi ganda, percepatan pemulihan pascabencana sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat", kata Safrizal dalam keterangan persnya di Banda Aceh.

Safrizal menambahkan kegiatan Padat Karya Tunai berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum yang mengatur .dari aspek administrasi hingga teknik. Disebutkan kegiatan Padat Karya Tunai bukan hal baru di Aceh. Pada tsunami 2004 juga digelar kegiatan seperti ini dengan nama cash for work yang melibatkan korban gempa bumi dan tsunami untuk membersihkan lumpur tsunami dan sebagainya.

"Alhamdulillah kegiatan Padat Karya Tunai ini diadakan di belasan wilayah terdampak banjir dan longsor. Bekerjalah secara serius sehingga ada dampak hasilnya" ajak Safrizal.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Wida Nurfaida menjelaskan pada tahun anggaran 2026, kegiatan Padat Karya Tunai di Provinsi Aceh akan menyerap tenaga kerja sebanyak 20.394 jiwa dengan rincian untuk Sumber Daya Air (18.345 jiwa), Bina Marga (451 jiwa) dan Cipta Karya (1.598 jiwa)

“Saat ini, kegiatan Padat Karya Tunai yang sedang berjalan untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Aceh Tamiang,” jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Wida Nurfaida, Senin (9/2/2026) di Banda Aceh.

Wida menuturkan, pembukaan penerima padat karya Tunai telah dibuka sejak 4 Februari 2026 untuk kegiatan Padat Karya Tunai Penanganan Infrastruktur Cipta Karya Pascabencana Sumatera dengan lokasi pendaftaran di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Selatan.

“Persyaratan pendaftaran antara lain mengutamakan warga setempat, pria, sehat jasmani dan rohani serta menyertakan KTP/KK atau Surat Keterangan Domisili dari Pak Keuchik/Reje/Datuk,” ungkapnya.

"Kami dari Satgaswil PRR Aceh mengapresiasi diselenggarakannya program padat karya tunai ini oleh Kementerian PU, ini program konkret dalam ikhtiar percepatan rehab rekon yang diarahkan untuk pembersihan dan fungsionalisasi jalan lingkungan, pembersihan drainase, penanganan persampahan dan limbah serta pekerjaan air bersih" pungkas Kasatgaswil Aceh ini.

(SAW)

Bisnis.com, BANDA ACEH — Bencana hidrometeorologi di Aceh menimbulkan dampak luas terhadap warga dan fasilitas umum hingga akhir Januari 2026.

Pos Komando Tanggap Darurat mencatat jutaan orang terdampak dalam peristiwa ini. Data harian dirilis pada 29 Januari 2026 pukul 21.28 WIB. Sebanyak 670.826 kepala keluarga atau 2.584.067 orang dilaporkan terdampak bencana Sumatra yang mengakibatkan banjir dan longsor.

Korban meninggal dunia tercatat 562 orang, sementara luka berat 456 orang dan luka ringan mencapai 4.939 orang. Selain itu, sebanyak 29 orang dilaporkan hilang. Titik lokasi pengungsian tercatat 986 titik di berbagai wilayah Aceh.

Jumlah pengungsi mencapai 22.400 kepala keluarga atau 85.717 orang. Pemerintah juga mengerahkan 191 personel untuk mendukung upaya evakuasi.

Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas umum. Tercatat 227 unit perkantoran terdampak dan 641 unit tempat ibadah mengalami kerusakan.

Sektor pendidikan ikut terkena imbas dengan 1.204 sekolah serta 738 pondok pesantren dilaporkan terdampak. Fasilitas kesehatan juga mengalami kerusakan pada 146 unit rumah sakit dan puskesmas.

Gangguan infrastruktur cukup besar terlihat dari 2.507 titik jalan terputus. Selain itu, 599 unit jembatan juga dilaporkan terputus. Pos Komando mencatatkan bahwa bencana ini menyebabkan kerugian pada harta benda masyarakat tercatat signifikan. Sebanyak 218.085 unit rumah terdampak dalam bencana ini.

Di sektor pertanian dan peternakan, sebanyak 77.931 ekor hewan ternak terdampak. Kerusakan lahan meliputi 56.652 hektare sawah, 100.376 hektare kebun, serta 30.239 hektare tambak.

Rekapitulasi data ini menunjukkan besarnya dampak bencana hidrometeorologi di Aceh terhadap warga, infrastruktur, serta sektor ekonomi masyarakat.

Bisnis.com, LHOKSEUMAWE — Untuk pemulihan ekonomi dan menahan laju inflasi Aceh tahun ini diperlukan percepatan rehabilitasi sarana infrastruktur untuk melancarkan akses distribusi produk pertanian, perkebunan dan komoditas unggulan.

Pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan tingkagt inflasi di Aceh menghadapi tantangan berat pada tahun ini yang disebabkan oleh dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh pada November tahun lalu.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat sebanyak 16 hingga 18 kabupaten/kota di Aceh terdampak banjir dan longsor dengan wilayah terdampak paling parah meliputi Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat.

Menurut Prabu Dewanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Lhokseumawe, percepatan rehabilitasi sarana infrastruktur untuk akses distribusi komoditas itu diperlukan karena wilayah yang terkena bencana alam merupakan sebagian besar daerah penghasil produk pertanian, perkebunan, dan produk unggulan Aceh.

“Rehab infrastruktur itu, selain jalan dan jembatan juga infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi yang perlu diperbaiki karena dampak banjir. Perlu juga upaya segera penyiapan lahan agar siap tanam. Karena Presiden Prabowo sudah menginstruksikan dan menyediakan anggaran, maka perlu percepatan pelaksanaannya,” ujarnya kepada Bisnis, di Lhokmeumawe, Selasa (27/1/2026).

Dia menambahkan saat ini pemulihan sarana infrastruktur bersifat darurat sudah sudah berhasil dilakukan oleh pemerintah dengan bantuan TNI, berupakan akses jalan dan jembatan darurat.

Namun, lanjutnya, wilayah bencana di Aceh yang merupakan daerah penghasil pertanian dan komoditas unggulan itu harus dipulihkan secara permanen sehingga distribusi hasil panen perkebunan bisa dilakukan dengan lancer.

Prabu mengungkapkan sejumlah komoditas utama dari wilayah terdampak bencana itu, seperti padi, cabe, kopi, bawang dan hasil perkebunan yang berkaitan langsung dengan kelangsung ekonomi Aceh dan perkembangan angka inflasi.

“Jadi dari sisi inflasi ini juga berdampak besar, apalgi ini menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Bank Indonesia ingin terlibat lebih jauh bagaimana perdagangan bisa kembali pulih dan harga produk kebutuhan pokok kembali stabil pada tingkat harga yang wajar,” kata Kepala Bi Lhokseumawe itu lagi.

Terkait dengan hal ini, lanjutnya, himbauan dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf supaya tidak ada upaya di pasar untuk menaikan harga bahan pokok bisa dipatuhi oleh pelaku pasar sehingga gejolak inflasi bisa diredam.

Dia mengatakan Bank Indonesia berupaya melakukan kerjasama lintas terkait untuk memperjuangkan menjaga angka inflasi serta menggerakan transaksi perdagangan berjalan dengan wajar supaya ekonomi Aceh berjalan dengan baik.

Sementara itu, pemerintah pusat memutuskan untuk mengembalikan dana transfer 2026 ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, total dana TKD yang dikembalikan mencapai Rp 10,6 triliun.

Dari total dana tersebut, Rp 1,6 triliun dialokasikan untuk Aceh dengan 23 kabupaten/kota yang ada di sana. Sedangkan untuk Sumut mencapai Rp 6,3 triliun untuk Sumut dengan 33 kabupaten/kotanya, dan untuk Sumatra Barat sebesar Rp 2,7 triliun dengan 19 kabupaten/kotanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan darurat bencana hingga Rp60 triliun dalam APBN 2026. Dana ini dapat digunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat bencana.

Bisnis.com, MEDAN - PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PEMA menandatangani perjanjian untuk mengkaji pemanfaatan pasokan gas Mubadala di Aceh bersama PT Perusahaan Gas Negara (Tbk.) atau PGN.

Direktur Pengembangan Bisnis PT PEMA Naufal Natsir Mahmud mengatakan kerja sama ini menjadi dasar pengembangan industri hilir berbasis gas, pemetaan infrastruktur, serta identifikasi potensi industri bernilai tambah.

"MoU [memorandum of understanding] untuk kajian bersama pemanfaatan pasokan gas Mubadala di Aceh guna mempercepat hilirisasi dan mendorong kebangkitan ekonomi daerah," ujar Naufal dilansir dari laman resmi PEMA, Senin (26/1/2026).

Dijelaskan Naufal, stabilitas suplai energi menjadi kunci utama untuk membangkitkan ekonomi Aceh, terlebih di tengah situasi pemulihan pascabencana.

PT PEMA memerlukan mitra strategis seperti PGN untuk membangun ekosistem gas di Aceh. Ini menjadi landasan sinergi PT PEMA dan PGN dalam percepatan hilirisasi gas. Sinergi ini diharapkan meningkatkan daya saing industri Aceh, menarik investasi, serta dapat memberi efek yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Aceh.

Adapun ruang lingkup kajian bersama PGN, dijelaskan Naufal, mencakup evaluasi potensi pasokan gas di Aceh saat ini hingga proyeksi masa depan, termasuk keterlibatan Blok Mubadala.

“PT PEMA akan melakukan studi mendalam untuk pengembangan beberapa tingkatan (tier), mulai dari proyek jangka pendek hingga jangka panjang," tambahnya.

Langkah ini tercatat sebagai inisiatif pertama sejak PT PEMA berdiri dalam mendorong hilirisasi gas secara terstruktur dan berkelanjutan. Kehadiran PGN di Aceh juga dinilainya sebagai babak baru bersama PT PEMA dalam pengembangan energi gas bumi di Aceh untuk pertama kali.

Lebih jauh, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Mirza Mahendra menyebut Aceh merupakan titik vital (key point) bagi ketahanan energi nasional. Pembangunan infrastruktur distribusi gas baik melalui pipa, CNG (compressed natural gas), atau LNG (liquefied natural gas) disebutnya perlu menjadi fokus.

"Kami memetakan kembali suplainya seperti apa, kemudian infrastruktur yang kita bangun nantinya, serta pemenuhan market,” kata Mirza.

Meski proses kajian dalam MoU antara PGN dengan PT PEMA berdurasi selama dua tahun, Mirza mendorong realisasinya dapat berjalan lebih cepat.

“Saya target, realisasinya semoga bisa tercapai di tahun pertama. Sehingga kita bisa tahu nanti nilai keekonomiannya,” tambahnya.

ACEH TAMIANG, KOMPAS.com - Deretan toko di Pasar Kuala Simpang, Aceh Tamiang tampak mulai berdenyut meski masih lemah setelah lebih dari 50 hari diterjang banjir bandang pada Rabu (14/1/2026).

Hari sudah terik saat kami melintas dalam perjalanan panjang Medan-Lhokseumawe, puluhan pedagang pasar itu sibuk mencari-cari barang dagangan yang masih bisa diselamatkan.

Beberapa orang duduk menggosok barang dagangan mereka dari lumpur sementara tujuh toko mereka belum sepenuhnya terbuka.

Nadi di sepanjang jalan Kuala Simpang maupun Jalan Medan-Aceh memang telah berdenyut setelah diterjang banjir hebat.

Namun tempat pusat perekonomian warga itu masih tampak berantakan: tumpukan lumpur bercampur sampah di tepian jalan, dinding pertokoan gelap bekas tertimpa lumpur berhari-hari.

Orang-orang pasar sibuk tetapi bukan berdagang. Mereka menyemprotkan air bertekanan tinggi, mengupas lumpur yang lengket di tempat mereka mencari nafkah.

Sebagian mengenakan sepatu boot, terpekur memandangi lorong di pintu lipat toko meraka yang nyaris sepenuhnya ditutup dan kotor karena lumpur.

Sementara tepian jalan berlumpur, debu pekat beterbangan saat mobil kami melintas. Pengendara motor melindungi organ pernapasannya menggunakan masker.

Beberapa kilometer dari Pasar Kuala Simpang, kami singgah di rumah pengungsian Muhammad Yani.

Warga Terban, Karang Baru, Aceh Tamiang itu menyewa rumah yang sudah kosong selama 15 tahun di dataran yang lebih tinggi.

Yani menjelaskan, kondisi Pasar Kuala Simpang sudah jauh lebih membaik. Sebelum pertokoan itu bisa dibuka, lumpur menutup jalanan setinggi lutut pria dewasa.

"Instruksi Pak Bupati (Pasar Kuala Simpang) itu kan pusat ekonomi sama jalan utama," kata Yani.

Setelah lumpur di jalanan Kuala Simpang dikeruk, para pedagang baru bisa mendorong lumpur dan kotoran dari dalam toko mereka keluar.

"Kalau tidak, dia tidak tahu membuangnya ke mana," tutur Yani.

Baru Sawit yang Mulai Pulih

Menurut Yani, hampir seluruh sektor perekonomian di Kuala Simpang belum kembali pulih.

Perkebunan hortikultura tidak begitu banyak di sekitar tempat tinggal Yani, sementara pasar belum berdenyut normal.

Yani menuturkan, baru sektor perkebunan sawit milik perusahaan maupun perkebunan masyarakat yang mulai beraktivitas normal.

Meskipun kawasan perkebunan sempat terendam banjir, tetapi tandan-tandan buah sawit masih bisa dipanen.

"Lahan perkebunan (sawit) masyarakat itu kategorinya pulih lah. Walaupun tidak utuh, masih banyak juga lumpur-lumpur di dalamnya," ujar Yani.

"Kalau (sektor) yang lain kayaknya belum pulih menurut saya," lanjut Yani.

Dalam perjalanan, saat rombongan kami memasuki Aceh memang dijumpai truk hilir mudik dengan muatan penuh tandan-tandan sawit.

Beberapa cerobong yang menjulang di antara pucuk-pucuk perkebunan sawit juga mengepul, melepaskan asap hitam ke udara.

Sementara itu, banyak masyarakat Aceh yang masih tinggal di tenda pengungsian.

Berbahan terpal dan alas seadanya, hunian darurat itu berjajar di tepian jalan, di depan masjid, dan halaman markas militer, ditimpa debu lumpur kering dari jalanan yang digilas kendaraan.

Anak-anak berhamburan di tepian jalan, bermain dan menyantap jajanan di sebungkus plastik.

Aceh Tamiang memang membaik, tetapi belum pulih.

Mendagri Minta Warga Dapat BLT

Persoalan pasar itu menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pemulihan Bencana yang dibentuk pemerintah bersama pimpinan DPR RI, Sabtu (10/1/2026).

Dalam rapat itu, Tito mengusulkan agar korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (Bansos) Kementerian Sosial.

Ia menyarankan, bantuan sosial itu disalurkan dalam bentuk yang tunai atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Untuk memperkuat daya beli. Kenapa? Ini nanti ada hubungannya dengan ekonomi," ujar Tito.

Menurut Tito, Menteri Perdagangan Budi Samtoso dan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman telah terjun ke lapangan untuk menghidupkan kembali pasar-pasar serta warung di Sumatera pasca banjir bandang.

Namun, meskipun telah beroperasi hanya sedikit masyarakat yang datang untuk berbelanja.

"Tetapi yang belinya seperti sebelah kanan itu, kami datang langsung ke lapangan bertiga dengan Pak Menkes, Menteri UMKM, yang belinya dari pagi cuma dua orang, Pak. Akhirnya busuk, kira-kira begitu," tutur Tito.

Dengan BLT dari pemerintah, Tito berharap korban bencana seperti di Aceh memiliki daya beli dan membelanjakan uangnya ke pasar.

Skema ini diharapkan bisa membuat ekonomi di lokasi terdampak bisa kembali hidup.

"Kalau mereka diberikan bantuan BLT, itu otomatis mereka punya daya beli, dan ini akan terjadi putaran uang," ujar Tito.

Setelah selesai bercakap dengan Yani, perjalanan kami berlanjut menggilas aspal ratusan kilometer ke Kota Lhokseumawe.

Sepanjang jalan, kecuali dataran yang cukup tinggi, kami mendapati pemandangan yang mirip: perkampungan masih berantakan, tenda-tenda pengungsian, dan harapan pulihnya kehidupan.

Ulurkan tanganmu membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di situasi seperti ini, sekecil apa pun bentuk dukungan dapat menjadi harapan baru bagi para korban. Salurkan donasi kamu sekarang dengan klik di sini

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan seluruh Jalur Nasional Lintas Tengah Aceh yang terdampak bencana akan kembali tersambung sepenuhnya pada Jumat, 9 Januari 2026.

Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan penanganan terus dilakukan mengingat gangguan pada akses jalan dan jembatan berdampak langsung pada distribusi bantuan kemanusiaan dan aktivitas ekonomi.

"Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti," ujar Dody dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (8/1/2026).

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh Kementerian PU, Heri Yugiantoro, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih terus mempercepat proses penanganan darurat pada sejumlah titik yang akses jalan belum sepenuhnya tersambung.

"Masih terdapat ruas di wilayah Aceh Tengah yang belum sepenuhnya tersambung dan sedang kami tangani. Hari ini sudah terbuka, tetapi masih dibutuhkan peralihan lagi sehingga layak untuk kendaraan roda 4. Laporan dari lapangan 9 Januari 2026 sudah fungsional," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian PU hingga 7 Januari 2026, mayoritas ruas strategis di lintas tengah Aceh sebenarnya telah kembali terhubung secara fungsional. Penanganan dilakukan melalui perbaikan permanen maupun skema darurat, termasuk pemasangan Jembatan Bailey dan pengalihan ke jalur alternatif.

Adapun sejumlah ruas utama yang telah kembali terhubung meliputi:

- Ruas Kota Bireuen – Batas Bireuen/Bener Meriah

- Ruas Batas Aceh Tengah/Nagan Raya – Lhok Seumot – Jeuram

- Ruas Genting Gerbang – Celala – Batas Aceh Tengah/Nagan Raya

- Ruas Batas Aceh Tengah/Gayo Lues – Blangkejeren

- Ruas Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara – Kota Kutacane

- Ruas Kota Kutacane – Batas Provinsi Sumatera Utara

Meskipun demikian, pemerintah masih melakukan akselerasi pada Ruas Blangkejeren – Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara yang sempat kembali tertutup longsor pada awal Januari ini. Ruas tersebut ditargetkan dapat dilalui kembali secara fungsional pada esok hari.

Selain pembersihan longsor, pengujian beban (load test) juga tengah dilakukan pada Jembatan Bailey di Ruas Batas Aceh Tengah/Nagan Raya – Lhok Seumot – Jeuram.

Langkah percepatan ini diharapkan dapat segera menormalkan arus transportasi darat yang menjadi jalur utama pasokan komoditas dan mobilitas antarprovinsi dari Aceh menuju Sumatera Utara maupun sebaliknya.

Bisnis.com, MEDAN – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) jaminan hidup (jadup) setara Rp450.000 per jiwa per bulan bagi masyarakat terdampak banjir Aceh.

Menurut Fadhlullah bantuan BLT Jadup sangat dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Dana ini terutama untuk korban bencana yang masih bertahan di pengungsian disebutnya menjadi prioritas.

“Bantuan jaminan hidup sebesar Rp450.000 per bulan tersebut harus diprioritaskan bagi para korban yang saat ini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian,” kata Fadhlullah dilansir dari laman resmi Diskominfo Aceh, Rabu (7/1/2026).

Disampaikan Fadhlullah, BLT jadup akan diberikan kepada masing-masing kepala keluarga selama tiga bulan. Besaran bantuan akan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga dengan rincian Rp15.000 per orang per hari.

Dia menilai bantuan jadup yang nantinya diberikan Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI akan sangat krusial untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat di tengah kondisi sulit pascabencana.

Percepatan penyaluran jadup disebutnya dapat membantu korban bencana memenuhi kebutuhan pokok harian.

Dalam rapat virtual bersama Pemerintah Pusat pada Selasa (6/1/2026), Wagub Aceh juga mengusulkan skema bantuan komprehensif bagi masyarakat terdampak bencana.

Bagi kepala keluarga yang rumahnya rusak berat atau hilang, diusulkan untuk menerima bantuan tunai sebesar Rp8 juta. Bantuan itu akan digunakan untuk mengisi perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, serta Rp5 juta sisanya sebagai modal pemulihan ekonomi.

Sementara bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, diusulkan untuk mendapat santunan duka sebesar Rp15 juta tunai yang akan diserahkan langsung kepada ahli waris korban yang meninggal dunia.

Menanggapi usulan Pemerintah Aceh, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyatakan akan segera melakukan kajian.

Dia menegaskan akurasi data menjadi kunci utama dalam pendistribusian bantuan.

“Kami akan pelajari terlebih dahulu. Pastinya, bantuan akan disalurkan dengan skema by name by address untuk memastikan semuanya tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Saifullah.

Bisnis.com, MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah menilai nominal bantuan dari pemerintah untuk pembangunan rumah rusak berat akibat bencana belum sesuai dengan standar hunian layak di Aceh.

Sebelumnya, pemerintah memberi bantuan biaya Rp60 juta untuk pembangunan rumah yang rusak berat akibat bencana. Sedangkan rumah rusak sedang Rp30 juta dan rusak ringan diberi Rp15 juta per unit.

Fadhlullah menilai besaran itu belum cukup untuk membangun rumah layak huni sesuai standar di Aceh yang ditaksir sekitar Rp98 juta per unit.

Wagub Aceh pun meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan nilai bantuan rumah layak huni bagi warga terdampak banjir dengan kategori rusak berat menjadi Rp98 juta per unit.

"Kami memohon agar bantuan rumah layak huni bagi warga yang rumahnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi Rp98 juta. Ini sesuai standar bangunan layak huni Pemerintah Aceh," kata Fadhlullah dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dikutip dari laman resmi Pemerintah Aceh, Senin (29/12/2025).

Selain perumahan, Wagub Aceh juga meminta percepatan penanganan dampak banjir pada sektor produktif masyarakat.

Dia menyoroti perlunya segera dilakukan pemulihan lahan sawah, tambak, hingga perkebunan yang merupakan mata pencaharian masyarakat.

Termasuk pemulihan kawasan permukiman warga yang terbenam oleh lumpur agar aktivitas perekonomian masyarakat kembali berjalan, terutama jelang bulan Ramadan.

Merespons permintaan Wagub Aceh, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh tak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Pratikno menyebut Pemerintah Pusat juga memikirkan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

"Kita perlu juga memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh kembali. Jika situasi di lapangan belum memungkinkan, status kedaruratan bisa diperpanjang," kata Pratikno.

Ditekankan Pratikno, pendataan menjadi kunci utama penanganan bencana. Dia menegaskan akan mengawal kebijakan lintas kementerian dan lembaga di Jakarta agar bantuan tepat sasaran.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangan pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Senin (29/12/2025) menjelaskan 2 skema dari pemerintah bagi warga terdampak bencana dengan rumah rusak berat.

Tito menyebut pemerintah memberi pilihan bagi warga dengan rumah rusak berat yakni menempati hunian sementara yang disediakan atau menerima bantuan biaya bagi yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga.

Adapun untuk yang rumahnya rusak ringan akan diberikan biaya dukungan sebanyak Rp15 juta, sedangkan kategori rusak menengah (sedang) mendapat Rp30 juta.

"Yang rusak berat, itu nanti akan disiapkan hunian sementara. Ada juga yang mungkin mendapatkan biaya bantuan, ingin di rumah keluarganya. Ada pilihan," kata Tito.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra menjelang akhir tahun.

Pratikno menjelaskan, dari sisi pemulihan aktivitas ekonomi, khususnya pasar tradisional, terdapat ratusan pasar yang terdampak bencana. Di Provinsi Aceh, sebanyak 112 pasar tradisional terdampak, dan hingga saat ini 18 pasar telah sepenuhnya kembali beroperasi.

Sementara itu, di Sumatra Utara terdapat 47 pasar terdampak, dengan 46 pasar sudah beroperasi dan satu pasar lainnya masih dalam proses percepatan pemulihan.

“Di Sumatra Barat, tiga pasar telah mulai beroperasi, sedangkan satu pasar masih dalam tahap percepatan pemulihan,” ucapnya dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (29/12/2025).

Selain ekonomi, dia mengatakan sektor pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah. Pratikno menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran akan kembali dimulai pada 5 Januari 2026.

Namun, tercatat sebanyak 3.700 sekolah terdampak bencana, dengan sekitar 3.100 sekolah mengalami kerusakan berat.

“Pemerintah telah mempersiapkan agar proses belajar mengajar tetap bisa berlangsung pada 5 Januari 2026. Saat ini masih ada 587 sekolah dalam proses pembersihan dan ditargetkan selesai pada 4 Januari,” ujarnya.

Kendati demikian, Pratikno mengakui masih terdapat sejumlah sekolah yang harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tenda darurat. Tercatat sebanyak 54 sekolah masih akan menggunakan tenda sebagai ruang belajar sementara.

Terkait penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak, Pratikno menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) terus berjalan. Hingga 28 Desember 2025, pembangunan huntara di tiga provinsi telah dimulai dan sebagian sudah selesai.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 450 unit huntara dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah, sementara 600 unit lainnya dibangun melalui dukungan Danantara beserta jajaran BUMN.

Pemerintah, lanjut Pratikno, berkomitmen untuk terus mempercepat proses pemulihan di seluruh sektor agar masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas secara normal secepat mungkin.

“Total unit hunian sementara yang telah selesai dibangun mencapai 1.050 unit,” tandas Pratikno.

IDXChannel– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menerima kunjungan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Jakarta pada Kamis (25/12/2025).

Pertemuan ini fokus membahas langkah strategis percepatan pemulihan ekonomi Aceh menyusul musibah bencana alam yang melanda wilayah tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan duka cita mendalam serta menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat untuk mendampingi masyarakat Aceh agar segera bangkit dari dampak bencana.

Airlangga mengungkapkan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan relaksasi keuangan bagi para pelaku usaha kecil yang menjadi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Salah satu kebijakan yang telah disiapkan adalah relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk penghapusan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga bagi debitur KUR yang terdampak langsung bencana," ujar Airlangga dikutip dari unggahan resminya.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi debitur eksisting yang kehilangan tempat usaha atau sarana produksinya akibat kerusakan parah sehingga tidak lagi mampu melanjutkan aktivitas ekonomi.

Selain penghapusan kewajiban bagi korban terdampak langsung, Kemenko Perekonomian juga memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha di Aceh melalui berbagai stimulus pemulihan, antara lain perpanjangan tenor dengan penambahan jangka waktu pinjaman agar cicilan lebih ringan, masa tenggang (Grace Period) atau kelonggaran waktu mulai pembayaran kembali dan penyesuaian suku bunga dengan evaluasi bunga agar sesuai dengan kemampuan pemulihan pelaku usaha.

"Dalam fase percepatan pemulihan, berbagai stimulus tambahan turut diberikan agar para pelaku usaha dapat kembali bangkit secara bertahap," kata Airlangga.

Selain aspek permodalan, Airlangga menyebutkan bahwa Kemenko Perekonomian bersama asosiasi pengusaha telah bergerak menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Aceh. Agenda selanjutnya adalah mempercepat perbaikan fasilitas publik yang rusak.

Airlangga menekankan bahwa infrastruktur publik adalah fondasi utama untuk menggerakkan kembali kehidupan masyarakat Aceh. Ia berjanji pemerintah akan terus hadir dan melakukan pengawasan agar bantuan tersalurkan secara merata.

“Pemerintah akan terus berupaya hadir, bekerja, dan mendampingi masyarakat hingga masa pemulihan benar-benar terwujud,” tuturnya.

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan stabilitas ekonomi Aceh tetap terjaga pasca-bencana menuju tahun 2026.


(kunthi fahmar sandy)