Bisnis.com, JAKARTA— Rencana pemerintah memperkuat digitalisasi dan integrasi data bantuan sosial (bansos) dinilai perlu dilakukan secara bertahap melalui uji coba di sejumlah daerah sebelum diterapkan secara nasional.

Pakar Komunikasi Digital Firman Kurniawan mengatakan implementasi digitalisasi bansos sebaiknya diawali dengan pilot project di tiga klaster daerah yang memiliki tingkat kesiapan infrastruktur dan literasi digital yang berbeda. Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh.

“Jadi pakai pilot project dulu di beberapa daerah atau tiga klaster daerah yang baik jaringan internet maupun kesiapan orangnya cukup excellent, kemudian yang menengah, kemudian yang rendah. Nah ini penanganannya kan beda-beda untuk mengintegrasikan data,” kata Firman kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, penerapan secara bertahap juga menjadi ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi kelemahan sistem, termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola integrasi data antarinstansi.

Firman menilai model implementasi yang telah teruji akan memudahkan pemerintah menerapkan digitalisasi bansos secara nasional. Sebaliknya, penerapan serentak tanpa uji coba berisiko memunculkan berbagai persoalan, seperti yang pernah terjadi dalam pemutakhiran data penerima bantuan.

Dia mengingatkan penyaluran bansos merupakan kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, setiap perubahan sistem harus dilakukan secara hati-hati dengan memastikan kesiapan SDM sekaligus memetakan titik-titik lemah dalam proses integrasi data.

“Jadi saya pilot project dulu sambil juga menyiapkan SDM-nya melihat celah mana yang lemah dari aspek integrasian data ini,” katanya.

Di sisi lain, Firman menilai digitalisasi dan integrasi data pada dasarnya mampu meningkatkan akurasi penyaluran bansos. Menurutnya, sistem yang terintegrasi dapat mengurangi duplikasi data, mempermudah proses verifikasi, serta meningkatkan transparansi sehingga kesalahan sasaran penerima bantuan dapat ditekan.

Dia menjelaskan integrasi berbagai sumber data, seperti data kependudukan, BPJS, dan kementerian terkait, akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan. Dengan demikian, inclusion error maupun exclusion error dapat diminimalkan.

Sebelumnya, pemerintah mengakui program bantuan sosial yang selama ini berjalan masih banyak yang tidak tepat sasaran. Karena itu, pemerintah mempercepat penerapan digitalisasi dalam penyaluran bansos.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Hasil evaluasi menunjukkan masih tingginya tingkat ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.

“Cukup surprise, data yang disampaikan ke kami tingkat ketidak tepat sasarannya bansos di atas 40%,” kata Robben dalam sambutannya pada agenda Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Surabaya, Jumat (12/6/2026).

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 45% penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako tidak tepat sasaran. Kemudian, 43,17% program bantuan pendidikan tidak tepat sasaran. Adapun bantuan subsidi elpiji 3 kilogram tercatat memiliki tingkat ketidaktepatan sasaran sebesar 60,57%, sedangkan subsidi listrik mencapai 58,6%.

Robben mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar data penerima bantuan dipastikan akurat sebelum berbagai program bansos disalurkan. Menurutnya, persoalan utama selama ini terletak pada belum terintegrasinya data antarlembaga.

Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya mengatakan percepatan implementasi Perlinsos Digital dilakukan agar bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

“Sering kali bansos bukan karena pemerintah tidak mau membantu. Masalahnya, justru pada pendataan nama ada di KK atau tidak, ada warga yang masih terdaftar, tapi pindah tempat tinggalnya. Ada yang belum tercatat juga. Ada datanya belum diperbaharui bertahun-tahun,” kata Fifi.

Dia menjelaskan Kementerian Komdigi berperan sebagai penyedia platform integrasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dalam digitalisasi bansos.

“Kami istilahnya menyediakan jalan tol terkait dengan data. Jadi semua data yang ada di kementerian/lembaga itu semua bisa disatukan dan diakses secara mudah,” ujar Fifi.

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka bisa mengecek Desil dan melakukan update desil.

Penerima bansos PKH dan BPNT wajib melakukan update Desil agar tetap terdaftar menjadi penerima bantuan sosial. Adapun bansos ini berikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Kini pemerintah terus memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran pada 2026.

Pemerintah membuat sistem yakni pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok kesejahteraan atau desil. Semakin rendah angka desil, maka semakin diprioritaskan untuk menerima bansos. Karena itu, banyak warga yang sebelumnya menerima bantuan kini tidak lagi terdaftar akibat perubahan kategori desil.

Apa Itu Desil dalam DTSEN?

Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial. Pemerintah membaginya menjadi 10 kelompok, mulai dari masyarakat paling miskin hingga paling sejahtera.

Pada 2026, saat ini bansos diprioritaskan bagi masyarakat yang berada di desil 1 sampai desil 4. Sementara itu, masyarakat desil 5 ke atas dianggap memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan.

Berikut gambaran kategori desil:

• Desil 1: Sangat miskin
• Desil 2: Miskin
• Desil 3: Rentan miskin
• Desil 4: Hampir miskin
• Desil 5: Menengah bawah
• Desil 6: Menengah
• Desil 7: Menengah atas
• Desil 8: Mapan
• Desil 9: Kaya
• Desil 10: Sangat kaya

Jika seseorang berada pada desil 5 hingga 10, maka kemungkinan besar tidak lagi menerima PKH atau BPNT pada penyaluran 2026.

Cara Mengajukan Pembaruan Data DTSEN

Masyarakat dapat mengusulkan perubahan data melalui 3 jalur resmi yakni:

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos

Pemerintah menyediakan aplikasi resmi untuk pengajuan pembaruan data bansos.

Langkah-langkahnya:

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos”
2. Login atau buat akun baru
3. Pilih menu “Usulan”
4. Isi data terbaru sesuai kondisi saat ini
5. Unggah dokumen pendukung jika diperlukan
6. Kirim pengajuan
7. Tunggu proses verifikasi petugas lapangan

Pengajuan tidak langsung disetujui karena tetap harus melalui survei dan pengecekan data.

2. Melalui Website Resmi Kemensos

Masyarakat juga bisa mengecek status bansos melalui situs resmi Kemensos.

Caranya:

1. Buka laman resmi cek bansos
2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa
3. Isi nama lengkap sesuai KTP
4. Masukkan kode captcha
5. Klik tombol pencarian
6. Sistem akan menampilkan status penerima bansos

Website ini berguna untuk memastikan apakah nama masih terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.

3. Datang ke Kantor Desa atau Kelurahan

Bagi masyarakat yang kesulitan menggunakan aplikasi, pembaruan data juga bisa dilakukan secara langsung.

Tahapannya meliputi:

1. Mengajukan laporan perubahan kondisi ekonomi
2. Menyerahkan dokumen pendukung
3. Pendataan ulang oleh petugas
4. Survei lapangan
5. Pengiriman data ke sistem DTSEN pusat
6. Evaluasi dan pemeringkatan ulang

Cara ini sering menjadi pilihan masyarakat karena dapat menjelaskan kondisi secara langsung kepada petugas.

Kenapa Ada Warga yang Dicoret dari Penerima Bansos PKH dan BPNT?

Banyak masyarakat mengaku kondisi ekonominya masih sulit, tetapi namanya tidak lagi muncul sebagai penerima bansos. Hal ini biasanya terjadi karena data dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dinilai sudah meningkat.

Penilaian desil dilakukan berdasarkan berbagai indikator, seperti:

1. Penghasilan keluarga
2. Kondisi rumah
3. Kepemilikan kendaraan atau aset
4. Jenis pekerjaan
5. Tingkat pendidikan
6. Jumlah anggota keluarga
7. Keberadaan lansia, anak kecil, atau penyandang disabilitas
8. Akses listrik, air bersih, dan fasilitas dasar lainnya

Masalahnya, kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah sewaktu-waktu. Ada yang kehilangan pekerjaan, usaha menurun, atau penghasilan berkurang, tetapi perubahan tersebut belum tercatat dalam sistem. Akibatnya, data dianggap tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Apakah Desil Bisa Diubah?

Kategori desil sebenarnya tidak bisa diubah secara manual oleh masyarakat. Namun, posisi desil dapat berubah setelah dilakukan pembaruan dan verifikasi data sosial ekonomi.

Artinya, jika kondisi ekonomi menurun dan data terbaru sudah diverifikasi pemerintah, maka peluang masuk ke desil prioritas bansos tetap terbuka.

Karena itu, langkah terpenting bukan meminta perubahan desil secara langsung, melainkan memperbarui data DTSEN agar sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Berapa Lama Proses Perubahan Data?

Perubahan data bansos tidak berlangsung instan. Pemerintah perlu melakukan pengecekan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Secara umum, prosesnya meliputi:

1. Verifikasi administrasi
2. Validasi lapangan
3. Pencocokan data pusat dan daerah
4. Pemeringkatan ulang desil

Proses tersebut biasanya memakan waktu sekitar satu hingga tiga bulan, tergantung antrean dan hasil verifikasi lapangan.

Perlu dipahami juga bahwa pembaruan data tidak otomatis membuat seseorang langsung menerima bansos. Semua tetap bergantung pada hasil penilaian kesejahteraan terbaru dalam DTSEN.

Pemerintah menegaskan bahwa sistem DTSEN dibuat untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Karena itu, masyarakat diimbau rutin memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi selalu sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Jika terdapat perubahan pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, atau kondisi rumah tangga lainnya, masyarakat sebaiknya segera melaporkannya melalui jalur resmi.

Dengan data yang akurat, peluang mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan menjadi lebih besar, sekaligus mencegah bansos salah sasaran di 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada Juni 2026 ini, hanya masyarakat yang masuk desil tertentu yang bisa mendapatkan bansos dari pemerintah.

Sebagaimana diketahui, pemerintah kembali menyalurkan sejumlah program bantuan sosial (bansos) pada akhir Mei 2026 dan awal Juni 2026.

Proses pencairan dilakukan secara bertahap melalui bank Himbara, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta Kantor Pos untuk masyarakat yang belum memiliki akses layanan perbankan.

Di berbagai daerah, pencairan melalui Kantor Pos masih menjadi metode yang banyak digunakan karena dinilai lebih mudah menjangkau warga, terutama di wilayah terpencil.

Mekanisme ini juga bertujuan memastikan bantuan diterima langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Meski demikian, bansos tidak diberikan kepada seluruh masyarakat. Pemerintah menetapkan prioritas bagi kelompok tertentu, khususnya warga miskin dan rentan yang telah melalui proses verifikasi data sosial terbaru.

Kelompok Desil Prioritas Penerima Bansos

Dalam sistem DTSEN, masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil. Pada penyaluran bansos Mei 2026, bantuan umumnya diprioritaskan untuk:

• Desil 1 (kelompok masyarakat paling miskin)
• Desil 2 (kelompok rentan miskin)
• Sebagian Desil 3, sesuai hasil verifikasi pemerintah daerah

Sementara itu, masyarakat di luar kategori tersebut berpeluang tidak menerima bansos apabila dinilai sudah memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik atau belum memenuhi persyaratan administrasi terbaru.

Cara Mencairkan Bansos Lanjut Halaman 2...

Cara Mencairkan Bansos Juni 2026

Cara Mencairkan Bansos di Kantor Pos

Penerima wajib membawa dokumen berikut saat pencairan:

• KTP asli
• Kartu Keluarga (KK)
• Surat undangan pencairan
• Setelah tiba di Kantor Pos, penerima akan menjalani proses verifikasi data sebelum bantuan diberikan secara tunai.

Alur pencairannya meliputi:

• Datang sesuai jadwal undangan
• Mengambil nomor antrean
• Verifikasi dokumen
• Validasi data penerima
• Penerimaan bantuan tunai
• Penandatanganan bukti penerimaan
• Untuk lansia atau penerima yang sakit, bantuan dalam kondisi tertentu dapat diantar langsung oleh petugas.

Cara Cek Status Penerima Bansos Lewat HP

Masyarakat juga dapat mengecek status penerimaan bansos secara online melalui situs resmi Kemensos dengan langkah berikut:

• Buka situs cek bansos Kemensos
• Masukkan data wilayah sesuai KTP
• Ketik nama lengkap penerima
• Isi kode captcha
• Klik tombol pencarian data
• Sistem nantinya akan menampilkan status apakah terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak.

Penyebab Bansos Belum Cair

Tidak sedikit penerima yang mengalami keterlambatan pencairan bantuan. Hal tersebut biasanya dipengaruhi beberapa faktor seperti:

• Proses validasi data
• Kendala rekening KKS
• Perbedaan data administrasi
• Tahapan penyaluran yang belum masuk wilayah tertentu
• Jika bantuan belum masuk, masyarakat disarankan menunggu hingga beberapa hari kerja sebelum melapor ke pendamping sosial atau perangkat desa setempat.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk rutin memantau informasi resmi terkait bansos serta memastikan data kependudukan tetap aktif dan sesuai agar proses pencairan berjalan lancar.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang resmi memulai langkah akselerasi transformasi perlindungan sosial melalui penguatan kapasitas agen digitalisasi bantuan sosial (bansos).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan lebih presisi serta menekan potensi inefisiensi anggaran.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, menjelaskan Sumedang terpilih masuk dalam Wilayah II nasional bersama Kabupaten Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Ciamis untuk pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi bansos berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

“Bansos tepat sasaran dapat memberikan penghematan anggaran negara serta pengentasan kemiskinan menjadi lebih tepat. Adapun reformasi data dapat dilakukan melalui sensus ekonomi dan pemutakhiran DTSEN dengan digitalisasi pendaftaran/pensasaran serta digitalisasi penyaluran,” ujarnya.

Tuti memaparkan program ini merupakan bagian dari transformasi digital sistem pemerintahan demi mempermudah pelayanan publik.

Ke depan, masyarakat diharapkan dapat mendaftar secara mandiri melalui portal Perlinsos dengan dukungan autentikasi Digital ID atau biometrik.

Meski mendorong kemandirian digital, pemerintah tetap menyiapkan skema pendampingan bagi kelompok masyarakat rentan yang memiliki keterbatasan akses teknologi.

“Bagi masyarakat yang layak namun terhalang keterbatasan, seperti tidak memiliki gawai, lansia, disabilitas, dan lainnya, akan dibantu oleh pendamping yang disebut agen. Dengan sistem ini, pengajuan bansos disederhanakan menjadi tiga tahap: pertama registrasi dan pengusulan, kedua verifikasi dan validasi, ketiga penyaluran bantuan sosial,” terangnya.

Adapun implementasi DPI di Sumedang telah diperkuat secara regulasi melalui pembentukan Tim Koordinasi Digitalisasi Perlindungan Sosial berdasarkan SK Bupati Nomor 400/KEP.224-HUK/2026. Sebanyak 187 peserta yang terdiri dari ASN, PPPK PKH, TKSK, fasilitator Puskesos, hingga penyuluh pertanian disiapkan menjadi garda terdepan dalam proses ini.

Tuti berharap melalui bimbingan teknis ini, para agen mampu mengawal digitalisasi bansos agar lebih akuntabel dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap kegiatan Bimtek/ToT ini dapat memberikan kemanfaatan bagi kemajuan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumedang dan yang paling utama adalah terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, dicirikan dengan Bantuan Sosial yang lebih tepat sasaran sesuai dengan Sumedang Membumi kadeuleu, karampa, karasa,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) pada 2026 melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dampaknya, jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami perubahan status, mulai dari penambahan penerima baru hingga pencoretan penerima lama yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat.

Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan proses pembaruan data dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, masyarakat diminta rutin mengecek status bansos secara berkala melalui kanal resmi pemerintah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan perubahan data penerima bansos merupakan hal yang wajar karena DTSEN terus diperbarui setiap triwulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada triwulan II 2026, Kemensos mencatat terdapat lebih dari 470 ribu KPM baru yang mulai menerima bantuan sosial. Di sisi lain, sejumlah penerima lama juga dicoret dari daftar penerima bansos karena hasil verifikasi terbaru menunjukkan mereka tidak lagi memenuhi kriteria.

Menurut Gus Ipul, sebagian besar penerima memang masih tetap menerima bantuan seperti sebelumnya. Namun pemerintah terus melakukan evaluasi agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Pemutakhiran data tersebut dilakukan bersama pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta lebih dari 70 ribu operator data desa di seluruh Indonesia. Data hasil pembaruan kemudian dimasukkan ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang terhubung langsung dengan DTSEN dan data kependudukan Dukcapil.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan data DTSEN triwulan II 2026 kini mencakup sekitar 289 juta penduduk yang telah direkonsiliasi dengan data Dukcapil.

Selain memperbarui data penerima, pemerintah juga melakukan penyesuaian kriteria bansos. Untuk program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan kini diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4, yakni kategori sangat miskin hingga rentan miskin.

Sementara kelompok desil 5 yang sebelumnya masih menerima BPNT kini mulai dikeluarkan dari prioritas penerima bantuan.

Kenapa nama penerima bansos bisa hilang?

Ada beberapa alasan yang membuat nama penerima bansos tidak lagi terdaftar dalam sistem Kemensos, di antaranya:

1. Kondisi ekonomi keluarga dinilai sudah membaik
2. Data kependudukan tidak valid atau tidak sesuai
3. Penerima bantuan tercatat meninggal dunia
4. Alamat domisili berbeda dengan hasil verifikasi lapangan
5. Terjadi duplikasi data penerima bansos
6. Tidak lagi masuk kategori desil prioritas penerima bantuan
7. Terindikasi menerima bantuan tidak tepat sasaran

Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi berkala terhadap penerima bansos untuk memastikan bantuan tidak disalahgunakan.

Cara cek status penerima bansos 2026

Masyarakat kini dapat mengecek status bansos secara online melalui website resmi Kemensos maupun aplikasi “Cek Bansos”.

Cek bansos melalui website Kemensos

1. Buka laman resmi cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan data wilayah sesuai KTP
3. Ketik nama lengkap penerima
4. Isi kode captcha
5. Klik tombol “Cari Data”

Cek bansos melalui aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store
2. Login atau registrasi akun baru
3. Masukkan data sesuai KTP
4. Pilih menu “Cek Bansos”
5. Klik “Cari Data”

Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan status penerima bansos beserta jenis bantuan yang diterima apabila nama terdaftar dalam DTSEN.

Melalui layanan tersebut, masyarakat juga dapat mengecek berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bansos sembako, hingga bantuan sosial lain yang tercatat dalam sistem Kemensos.

Untuk PKH 2026, besaran bantuan yang diterima berbeda-beda tergantung kategori penerima. Bantuan diberikan kepada ibu hamil, anak sekolah, lansia, hingga penyandang disabilitas berat dengan nominal mulai ratusan ribu rupiah per tahap pencairan.

Sementara BPNT disalurkan dalam bentuk saldo elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong atau agen resmi penyalur.

Penyaluran bansos sendiri dilakukan melalui dua jalur, yakni bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta PT Pos Indonesia untuk wilayah tertentu atau kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Apabila nama tidak lagi muncul dalam sistem bansos, masyarakat dapat melakukan pengecekan ulang data kependudukan atau melapor ke perangkat desa, kelurahan, maupun dinas sosial setempat apabila merasa masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

Pemerintah menegaskan proses pemutakhiran data bansos akan terus dilakukan secara berkala agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan diterima masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, masyarakat diimbau hanya mengakses informasi bansos melalui kanal resmi pemerintah dan menghindari informasi hoaks yang beredar di media sosial.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk menyinkronkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemerintah melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran. Instruksi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) usai melaporkan perkembangan program pemberdayaan masyarakat kepada Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, dikutip Rabu (13/5/2026).

Cak Imin memaparkan kepada awak media bahwa Presiden menaruh perhatian besar terhadap efektivitas penyaluran bansos, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. “Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal sosial ekonomi agar seluruh bantuan dan program pemerintah tepat sasaran. Sebanyak 88 kabupaten/kota juga menjadi prioritas percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem,” ujar Cak Imin.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus konsentrasi lintas kementerian dan lembaga.

Selain penguatan integrasi data bansos, pemerintah juga akan mengarahkan subsidi energi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Cak Imin optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai melalui sinergi antarkementerian dan lembaga serta penguatan program perlindungan sosial berbasis data yang akurat. “Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0 persen,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Program bantuan sosial (bansos) di 2026 mengalami perubahan penting. Pemerintah kini menggunakan sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Skema ini membuat penyaluran bansos lebih terukur karena berbasis data kesejahteraan yang dibagi dalam 10 kelompok atau desil.

Melalui sistem tersebut, hanya masyarakat dalam kategori desil 1 hingga desil 4 yang diprioritaskan untuk menerima bansos reguler seperti PKH dan BPNT. Artinya, kelompok di atasnya tidak lagi masuk dalam daftar penerima utama.

Desil yang Tidak Lagi Mendapat Bansos 2026

Dalam kebijakan terbaru, masyarakat yang berada di desil 5 hingga desil 10 tidak termasuk prioritas penerima bansos. Berikut rinciannya:

1. Desil 5: Kelompok menengah bawah yang relatif stabil
2. Desil 6: Masyarakat kelas menengah
3. Desil 7: Menengah atas
4. Desil 8: Kelompok mapan
5. Desil 9: Kategori kaya
6. Desil 10: Sangat kaya

Kelompok ini dinilai sudah memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup, sehingga bantuan difokuskan kepada mereka yang berada di kondisi ekonomi paling rentan.

Alasan Seseorang Tidak Masuk Penerima Bansos

Penentuan posisi desil dilakukan berdasarkan sejumlah indikator sosial ekonomi. Data yang dihimpun mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti:

1. Pendapatan keluarga
2. Kondisi tempat tinggal
3. Kepemilikan aset
4. Tingkat pendidikan
5. Jenis pekerjaan
6. Jumlah tanggungan
7. Kondisi anggota keluarga (lansia, anak, atau penyandang disabilitas)

Seluruh data tersebut diolah dalam sistem DTSEN untuk menghasilkan pemeringkatan yang lebih objektif. Meski begitu, masih ada kemungkinan ketidaksesuaian data di lapangan, terutama jika kondisi ekonomi seseorang berubah namun belum tercatat dalam sistem.

Apakah Status Desil Bisa Diubah?

Status desil tidak dapat diubah secara langsung oleh masyarakat. Perubahan hanya bisa terjadi jika data diperbarui dan diverifikasi ulang oleh pemerintah. Artinya, kunci utamanya ada pada pembaruan data yang valid dan sesuai kondisi terbaru.

Jika merasa seharusnya masuk sebagai penerima bansos, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan:

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos”
2. Login atau buat akun baru
3. Pilih menu “Usulan Pembaruan”
4. Isi data terbaru dengan lengkap
5. Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi

2. Melalui Website Resmi

1. Akses laman cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan data wilayah dan nama
3. Cek status penerimaan bansos

3. Datang ke Kantor Desa atau Kelurahan

1. Ajukan pembaruan data DTSEN
2. Petugas akan mencatat dan melakukan survei lapangan
3. Data kemudian diproses untuk pemeringkatan ulang

Berapa Lama Proses Pembaruan Data?

Proses verifikasi biasanya memakan waktu hingga sekitar tiga bulan. Setelah itu, data akan dievaluasi dan bisa berdampak pada perubahan posisi desil. Namun perlu diingat, pembaruan data tidak otomatis membuat seseorang langsung menjadi penerima bansos. Dengan penerapan DTSEN, pemerintah berupaya memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Meski kelompok di luar desil 1–4 tidak lagi diprioritaskan, peluang untuk masuk kembali tetap ada selama data yang tercatat sesuai kondisi nyata.

Karena itu, penting bagi masyarakat untuk rutin memperbarui data sosial ekonominya agar tetap akurat. Sistem berbasis data ini diharapkan mampu menciptakan penyaluran bansos yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi kasus meninggalnya siswa SMK di Samarinda, Kalimantan Timur. Gus Ipul menekankan perlunya pembenahan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.

Menurut Gus Ipul, pemerintah menyadari masih adanya persoalan dalam distribusi bansos di lapangan. “Jadi memang kita selama ini menyadari ada bansos yang tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (5/5/2026).

Gus Ipul menjelaskan, pemerintah telah memiliki instrumen untuk memperbaiki persoalan tersebut melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang diterbitkan melalui Instruksi Presiden. Data tersebut menjadi acuan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.

“Maka itulah kemudian Presiden menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, yaitu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai alat ukur kita untuk melihat apakah keluarga tersebut layak atau tidak layak menerima bansos,” jelasnya.

Gus Ipul mengakui, dari hasil pengukuran yang dilakukan masih ditemukan kesalahan dalam penyaluran bansos, baik berupa inclusion error maupun exclusion error. Artinya, ada warga yang berhak namun tidak menerima bantuan, sementara yang tidak berhak justru mendapatkannya.

“Berdasarkan pengukuran baru sejak tahun 2025, kita temukan banyak sekali keluarga-keluarga yang sebenarnya berhak menerima bansos malah justru tidak terima. Tapi mereka yang sebenarnya harusnya menerima bansos ternyata malah justru tidak terima, yang terima yang mestinya tidak berhak terima malah justru terima,” paparnya.

Lihat video: Siswa Akhiri Hidup Akibat Tekanan Ekonomi, Mensesneg, Cak Imin, hingga Mensos Buka Suara



Gus Ipul menyebut, temuan tersebut menjadi masukan penting yang juga disampaikan melalui berbagai kanal, termasuk Ombudsman, DPR, hingga laporan masyarakat. Pemerintah, kata dia, kini menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan dan pemutakhiran data.

“Maka itu saya sangat berterima kasih justru ya masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat yang lewat aplikasi, lewat command center, maupun juga lewat DPR dan lewat Ombudsman,” ucapnya.

Gus Ipul optimistis perbaikan data dan digitalisasi bansos dapat meminimalkan kesalahan penyaluran ke depan. “Saya yakin ke depan kalau ini konsisten kita lakukan ya, inklusinya akan terus diperkecil, exclusion error-nya akan terus diperkecil. Apalagi sekarang sesuai arahan bapak presiden kita ada yang namanya digitalisasi bansos. Ini juga akan memperkecil kesalahan,” tandasnya.

Diketahui, kasus ini bermula dari kisah memilukan seorang siswa yatim di SMK Negeri 4 Samarinda, Mandala Rizky Saputra (16), yang meninggal dunia setelah mengalami pembengkakan pada kaki diduga akibat penggunaan sepatu yang tidak sesuai ukuran.

Bisnis.com, JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) seperti PKH dan BPNT tetap bisa dicairkan meskipun masyarakat tidak memiliki rekening bank. Kementerian Sosial menyediakan penyaluran lewat kantor pos agar bantuan tetap bisa diterima masyarakat secara langsung.

Penyaluran bantuan melalui jaringan PT Pos Indonesia diprioritaskan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum memiliki rekening bank, serta mereka yang tinggal di wilayah dengan akses layanan perbankan yang masih terbatas.

Namun, masih banyak KPM yang gagal mencairkan bansos karena tidak memahami prosedur atau syarat yang berlaku. Berikut panduan lengkap yang bisa diikuti untuk mencairkan bansos melalui kantor pos

Siapa Saja yang Bisa Mencairkan Bansos di Kantor Pos?

Tidak semua penerima bisa langsung datang dan mengambil bansos. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

• Terdaftar sebagai penerima bantuan sosial resmi
• Menerima surat undangan pencairan
• Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan
• Memiliki identitas resmi seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK)
• Tidak menerima bantuan sejenis dari program lain secara bersamaan

Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, biasanya pencairan tidak dapat dilakukan.

Syarat Mencairkan Bansos di Kantor Pos

Untuk dapat mencairkan bansos melalui kantor pos, pastikan penerima sudah menyiapkan dokumen berikut:

• KTP asli
• Kartu Keluarga (KK)
• Surat undangan pencairan bansos
• Dokumen pendukung lain (jika diminta)

Pastikan semua data sesuai, karena petugas akan melakukan verifikasi sebelum bantuan diberikan.

Cara Mencairkan Bansos di Kantor Pos

Berikut langkah-langkah untuk mencairkan bansos di kantor pos tanpa rekening bank:

1. Datang ke kantor pos sesuai jadwal yang tertera di undangan
2. Ambil nomor antrean dan tunggu giliran
3. Serahkan KTP, KK, dan surat undangan kepada petugas
4. Petugas akan melakukan verifikasi data
5. Jika data sesuai, bantuan akan langsung diberikan

Perlu diperhatikan, pencairan umumnya tidak dapat diwakilkan kecuali mengikuti prosedur resmi yang ditentukan. Selain itu, datang di luar jadwal yang ditetapkan juga berpotensi membuat bantuan tidak bisa dicairkan.

Jika Tidak Mendapat Undangan, Harus Bagaimana?

Jika Anda merasa berhak menerima bansos tetapi tidak mendapatkan undangan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, seperti mengecek status penerima secara online menggunakan NIK, menghubungi RT/RW atau perangkat desa setempat, serta menunggu pembaruan data dari pemerintah.

Perlu dipahami bahwa pencairan bansos hanya dapat dilakukan apabila nama penerima terdaftar secara resmi dalam data penerima.

Bisnis.com, JAKARTA - Program bantuan sosial (bansos) tetap menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok rentan. Namun, mulai 2026, terdapat penyesuaian penting dalam mekanisme penyalurannya. Salah satunya adalah penggunaan sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penentuan penerima bantuan.

Melalui sistem ini, pemerintah mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 tingkat kesejahteraan yang disebut desil. Pembagian ini membuat penyaluran bansos lebih terarah dan berbasis data, bukan sekadar penilaian subjektif.

Desil yang Tidak Mendapat Bansos di 2026

Dalam kebijakan terbaru, bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya diberikan kepada masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4. Artinya, kelompok berikut tidak lagi menjadi prioritas penerima bansos:

• Desil 5: Masyarakat menengah bawah yang relatif stabil
• Desil 6: Masyarakat kelas menengah
• Desil 7: Menengah atas
• Desil 8: Masyarakat mapan
• Desil 9: Kelompok kaya
• Desil 10: Kelompok sangat kaya

Kelompok desil 5–10 dianggap sudah memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik sehingga tidak lagi masuk dalam kategori prioritas bantuan pemerintah.

Kenapa Desil Tidak Terdaftar sebagai Penerima Bansos?

Penentuan desil dilakukan berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi, antara lain:

1. Pendapatan keluarga
2. Kondisi rumah dan fasilitas dasar
3. Kepemilikan aset
4. Tingkat pendidikan
5. Jenis pekerjaan
6. Jumlah tanggungan keluarga
7. Kondisi anggota keluarga (lansia, anak, disabilitas)

Data ini dihimpun dari berbagai instansi dan diolah dalam DTSEN sehingga menghasilkan peringkat kesejahteraan yang lebih objektif. Namun, dalam praktiknya, masih ada masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini bisa terjadi karena perubahan kondisi ekonomi yang belum ter-update di sistem.

Apakah Desil Bisa Diubah?

Perlu dipahami, desil tidak bisa diubah secara langsung oleh masyarakat. Perubahan hanya bisa terjadi jika data dalam DTSEN diperbarui dan diverifikasi ulang. Jadi, jika Anda merasa seharusnya masuk kategori penerima bansos, yang perlu dilakukan adalah memperbarui data, bukan mengubah desil secara manual.

Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan:

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store
2. Login atau daftar akun baru
3. Pilih menu “Usulan Pembaruan”
4. Isi data sesuai kondisi terbaru
5. Kirim pengajuan
6. Tunggu proses verifikasi lapangan oleh petugas

2. Melalui Website Resmi

1. Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan data wilayah dan nama lengkap
3. Lihat status dan informasi bansos

3. Datang Langsung ke Kantor Desa/Kelurahan

1. Ajukan pembaruan data DTSEN
2. Petugas akan mencatat laporan
3. Dilanjutkan dengan survei lapangan
4. Data dikirim untuk proses pemeringkatan ulang
5. Berapa Lama Proses Perubahan Data?
6. Proses verifikasi dan pembaruan biasanya memakan waktu hingga 3 bulan
7. Setelah itu, data akan dievaluasi dan bisa memengaruhi posisi desil
8. Perubahan tidak selalu langsung membuat seseorang menjadi penerima bansos

Dengan diterapkannya sistem desil berbasis DTSEN, penyaluran bansos di 2026 semakin diarahkan agar tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kelompok di luar desil 1 hingga 4 memang tidak lagi menjadi prioritas, namun peluang untuk kembali masuk sebagai penerima tetap terbuka selama data yang tercatat sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memastikan data sosial ekonominya selalu diperbarui dan valid. Proses verifikasi yang transparan dan berbasis data ini diharapkan mampu menciptakan sistem bantuan sosial yang lebih adil, akurat, dan berkelanjutan.

FAQ

1. Desil berapa yang berhak menerima bansos?

Pada 2026, bantuan sosial umumnya diprioritaskan untuk masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga rentan.

2. Bagaimana cara mengetahui berada di desil berapa?

Pengecekan bisa dilakukan melalui situs resmi Kemensos, aplikasi “Cek Bansos”, atau dengan meminta bantuan ke kantor desa/kelurahan setempat.

3. Apakah status desil bisa berubah?

Bisa. Status desil dapat berubah jika ada pembaruan data sosial ekonomi yang telah diverifikasi oleh petugas dan diproses dalam sistem DTSEN.

4. Apa yang harus dilakukan jika data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya?

Masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui aplikasi “Cek Bansos” atau langsung ke kantor desa/kelurahan agar dilakukan verifikasi ulang.

5. Berapa lama proses pembaruan data hingga perubahan desil?

Prosesnya bervariasi, tetapi umumnya membutuhkan waktu beberapa minggu hingga sekitar tiga bulan, tergantung pada proses verifikasi dan pemutakhiran data.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Kantor Pos masih menjadi salah satu skema andalan pemerintah untuk menjangkau masyarakat luas, terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum memiliki akses perbankan. Skema ini dinilai efektif karena mampu menjangkau hingga wilayah terpencil dan memastikan bantuan diterima langsung oleh penerima yang berhak.

Melalui jaringan luas PT Pos Indonesia, pencairan bansos dilakukan secara bertahap menggunakan sistem undangan resmi. Penerima akan mendapatkan jadwal dan lokasi pencairan, baik di Kantor Pos, balai desa, maupun kantor kelurahan.

Skema Pencairan Bansos di Kantor Pos

Secara umum, pencairan bansos lewat Kantor Pos mengikuti alur berikut:

1. Pendataan dan Penetapan Penerima
   Pemerintah menetapkan daftar penerima bansos berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2. Distribusi Undangan
   Penerima akan mendapatkan surat undangan resmi berisi jadwal dan lokasi pencairan.
3. Pencairan Bertahap
   Proses pencairan dilakukan secara bertahap untuk menghindari antrean panjang dan memastikan kelancaran distribusi.
4. Verifikasi Data di Lokasi
   Petugas akan mencocokkan identitas penerima dengan data di sistem sebelum bantuan disalurkan.
5. Penyerahan Dana Tunai
   Setelah verifikasi berhasil, bantuan diberikan secara langsung dan tunai kepada penerima.

jenis BLT yang Bisa Dicairkan di Kantor Pos

Beberapa jenis bantuan yang umumnya bisa dicairkan melalui Kantor Pos antara lain:

1. BLT Kesra: Bantuan tunai dengan nominal tertentu sesuai kebijakan pemerintah
2. Bantuan Sosial Khusus: Bantuan tambahan dalam kondisi tertentu (darurat/khusus daerah)
3. PKH & BPNT (Khusus): Sebagian pencairan dilakukan di Kantor Pos untuk penerima tanpa rekening bank

Syarat Umum Pencairan

Agar proses berjalan lancar, penerima wajib membawa:

• Surat undangan resmi
• KTP asli
• Kartu Keluarga (KK) asli
• Dokumen tambahan (jika ada)

Pastikan datang sesuai jadwal agar tidak tertunda atau mengalami kendala saat pencairan.

Langkah Pencairan Bansos di Kantor Pos

Berikut tahapan yang perlu dilakukan:

1. Pastikan terdaftar sebagai penerima bansos
2. Siapkan seluruh dokumen persyaratan
3. Datang ke lokasi sesuai jadwal (disarankan lebih awal)
4. Ambil nomor antrean
5. Serahkan dokumen untuk proses verifikasi
6. Tunggu hingga data dinyatakan valid
7. Terima bantuan secara tunai
8. Tanda tangan bukti penerimaan

Proses verifikasi menjadi tahap paling krusial karena menentukan apakah bantuan bisa langsung dicairkan atau tidak.

Jika Tidak Bisa Datang Langsung

Bagi penerima yang berhalangan hadir, bisa diwakilkan oleh anggota keluarga dalam satu KK, wajib membawa dokumen lengkap dan surat kuasa (jika diperlukan) Dalam kondisi tertentu (sakit/lansia), bantuan bisa diantar langsung oleh petugas
Pemerintah terus memperkuat peran Kantor Pos sebagai mitra strategis dalam penyaluran bansos. Dengan sistem distribusi yang semakin diperbaiki dan pengawasan yang ketat, diharapkan bantuan dapat tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos) tahun 2026. Hasilnya, sekitar 25 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) baru disiapkan masuk dalam penyaluran triwulan II, sementara 11 ribu KPM lainnya dicoret karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.

Dilansir dari Antaranews.com, Rabu (15/4/2026), Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, penambahan dan pengurangan ini merupakan hasil pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

“Pembaruan data dilakukan secara berkala untuk meningkatkan akurasi dan memastikan bansos tepat sasaran,” ujarnya usai pertemuan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.

Dari hasil pembaruan DTSEN terbaru, tercatat sebanyak 25.665 keluarga masuk dalam kelompok desil 1–4, yakni kategori masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Kelompok ini berasal dari proses verifikasi terhadap 77.014 keluarga yang sebelumnya belum memiliki klasifikasi ekonomi. Setelah dilakukan pemutakhiran:

• 27.176 keluarga berhasil diklasifikasi
• 25.665 keluarga masuk kategori layak (desil 1–4)
• 1.511 keluarga masuk kategori tidak layak (desil 5–10)

Dengan masuknya 25 ribu lebih KPM baru ini, pemerintah berharap penyaluran bansos pada triwulan II 2026 semakin tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Penyebab 11 Ribu KPM Dicoret dari Data Penerima Bansos

Di sisi lain, pemerintah juga mencatat sebanyak 11.014 KPM dikeluarkan dari daftar penerima bansos. Penghapusan ini dilakukan karena mereka tergolong inclusion error, yaitu penerima bantuan yang sebenarnya berada di luar kelompok sasaran. Secara ekonomi, mereka masuk kategori desil 5 ke atas, sehingga dianggap sudah tidak memenuhi syarat menerima bansos.

Meski jumlahnya relatif kecil sekitar 0,06% dari total 18,15 juta penerima bansos pada triwulan I 2026 langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan akurasi data. Pemutakhiran data ini tidak menghentikan penyaluran bansos. Sejumlah program tetap berjalan pada April 2026, antara lain:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
   Menyasar sekitar 10 juta KPM dengan total anggaran Rp28,7 triliun.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
   Diberikan kepada sekitar 18,3 juta KPM sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 per tiga bulan.
3. Bantuan pangan (beras dan minyak goreng)
   Disalurkan melalui Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga.
4. Program Indonesia Pintar (PIP)
   Bantuan pendidikan mulai dari Rp450.000 hingga Rp1,8 juta per tahun.

Dengan adanya pembaruan data, distribusi bansos diharapkan lebih tepat sasaran, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya belum terdaftar.

Cara Cek Penerima Bansos 2026

Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos secara mandiri melalui:

1. Situs resmi:

• Buka cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan data wilayah dan nama sesuai KTP
• Isi kode captcha
• Klik “Cari Data”

2. Aplikasi Cek Bansos:

• Unduh di Play Store atau App Store
• Daftar dan lengkapi data
• Unggah KTP dan swafoto
• Login dan cek status di menu profil

Pemerintah menegaskan bahwa data penerima bansos bersifat dinamis dan akan terus diperbarui secara berkala. Penambahan sekitar 25 ribu KPM baru sekaligus pencoretan 11 ribu penerima yang tergolong inclusion error menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

Dengan pemutakhiran DTSEN 2026 ini, diharapkan penyaluran bansos ke depan semakin akurat, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus meminimalkan potensi salah sasaran dalam distribusi bantuan.