JAKARTA, KOMPAS.com – Perusahaan teknologi antariksa milik Elon Musk, SpaceX, untuk pertama kalinya membuka gambaran rinci kondisi keuangan internalnya ke publik menjelang penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO).

Perusahaan yang nantinya diperdagangkan dengan kode saham SPCX di bursa Nasdaq itu telah mengajukan prospektus IPO atau dokumen S-1 kepada Securities and Exchange Commission (SEC) menjelang agenda roadshow investor yang dilaporkan dimulai pada 5 Juni 2026.

Dokumen tersebut menjadi gambaran pertama bagi investor mengenai kinerja bisnis SpaceX, termasuk sumber pendapatan utama perusahaan, tantangan operasional, hingga arah ekspansi bisnis ke depan.

Dikutip dari Yahoo Finance, Kamis (21/5/2026), SpaceX sebelumnya telah mengajukan dokumen IPO secara rahasia kepada SEC pada April 2026 untuk mendapatkan masukan regulator terkait rencana pencatatan saham.

Perusahaan disebut membidik penghimpunan dana hingga 75 miliar dollar AS dengan valuasi mendekati 1,8 triliun dollar AS.

Jika terealisasi, nilai tersebut akan melampaui kapitalisasi pasar sejumlah perusahaan teknologi besar dunia, termasuk Tesla yang saat ini memiliki nilai pasar sekitar 1,4 triliun dollar AS.

Kinerja keuangan SpaceX mulai terbuka

Berdasarkan dokumen IPO, SpaceX membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 4,694 miliar dollar AS pada tiga bulan pertama 2026 atau periode yang berakhir pada 31 Maret 2026.

Namun perusahaan masih mencatat rugi operasional sebesar 1,943 miliar dollar AS.

Sementara itu, adjusted EBITDA SpaceX tercatat mencapai 1,127 miliar dollar AS.

Secara tahunan, sepanjang 2025, perusahaan membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 18,674 miliar dollar AS.

Meski pendapatan bertumbuh besar, SpaceX masih mencatat rugi operasional sebesar 2,589 miliar dollar AS.

Adapun adjusted EBITDA perusahaan pada 2025 mencapai 6,584 miliar dollar AS.

Dalam dokumen tersebut, SpaceX menyebut segmen Space dan Connectivity menjadi kontributor utama pendapatan konsolidasi perusahaan.

Starlink menjadi mesin utama pertumbuhan

Segmen Connectivity yang mayoritas ditopang layanan internet satelit Starlink menjadi bisnis paling menguntungkan SpaceX.

Pada kuartal I 2026, segmen tersebut membukukan pendapatan sebesar 3,257 miliar dollar AS.

Lini bisnis itu juga menghasilkan laba operasional 1,188 miliar dollar AS dan adjusted EBITDA sebesar 2,087 miliar dollar AS.

Sepanjang 2025, bisnis Connectivity menghasilkan pendapatan 11,387 miliar dollar AS.

Laba operasional unit tersebut mencapai 4,423 miliar dollar AS, sedangkan adjusted EBITDA tercatat 7,168 miliar dollar AS.

Kinerja tersebut menunjukkan pertumbuhan tahunan yang signifikan.

Pendapatan tumbuh 49,8 persen secara tahunan, laba operasional melonjak 120,4 persen, sementara adjusted EBITDA meningkat 86,2 persen.

SpaceX juga mengungkapkan bahwa hingga akhir Maret 2026, Starlink telah mengoperasikan lebih dari 9.600 satelit dan melayani sekitar 10,3 juta pelanggan.

Pertumbuhan layanan internet satelit itu kini menjadi faktor utama yang menopang profitabilitas perusahaan dan dinilai menjadi alasan kuat mengapa SpaceX memilih momentum IPO saat ini.

Bisnis peluncuran roket masih menanggung beban besar

Di luar Starlink, SpaceX juga menjalankan segmen Space yang mencakup bisnis peluncuran roket.

Pada kuartal I 2026, unit tersebut menghasilkan pendapatan 619 juta dollar AS.

Namun segmen itu masih mencatat rugi operasional sebesar 662 juta dollar AS.

Sementara kerugian adjusted EBITDA mencapai 351 juta dollar AS.

Sepanjang 2025, segmen Space menghasilkan pendapatan 4,086 miliar dollar AS.

Unit bisnis tersebut membukukan rugi operasional 657 juta dollar AS.

Namun adjusted EBITDA masih tercatat positif sebesar 653 juta dollar AS.

SpaceX juga mengungkapkan besarnya biaya pengembangan Starship, roket generasi terbaru yang dirancang untuk mengangkut kargo dalam jumlah besar sekaligus berpotensi menjadi wahana pendaratan di Bulan.

Perusahaan telah menggelontorkan lebih dari 15 miliar dollar AS untuk proyek Starship.

Nilai investasi itu bahkan melampaui anggaran awal yang sebelumnya direncanakan perusahaan.

Starship dijadwalkan menjalani misi uji terbang ke-12 pada pekan ini.

Bisnis AI menjadi sumber kerugian terbesar

Selain bisnis luar angkasa dan internet satelit, SpaceX kini juga mengembangkan bisnis kecerdasan buatan atau AI.

Segmen tersebut kini disebut SpaceXAI dan mencakup bisnis xAI.

Pada kuartal I 2026 saja, lini AI membukukan pendapatan sebesar 818 juta dollar AS.

Namun bisnis tersebut mencatat rugi operasional sangat besar, yakni mencapai 2,469 miliar dollar AS.

Kerugian adjusted EBITDA juga mencapai 609 juta dollar AS.

Secara tahunan, bisnis AI SpaceX membukukan kerugian hingga 6,355 miliar dollar AS sepanjang 2025.

Dokumen IPO menunjukkan bahwa rugi operasional perusahaan saat ini sebagian besar dipicu investasi besar pada pengembangan AI.

Sementara bisnis inti SpaceX sebelumnya, yakni Connectivity dan Space, sudah mampu menghasilkan keuntungan operasional dan EBITDA secara gabungan.

Kuartal I 2026 bahkan menunjukkan kerugian operasional semakin dalam seiring dampak konsolidasi penuh bisnis xAI.

IPO SpaceX dan ambisi besar Elon Musk

Sesuai aturan SEC, SpaceX wajib membuka prospektus publik setidaknya 15 hari sebelum roadshow investor dimulai.

Tahapan roadshow merupakan proses ketika perusahaan bersama penjamin emisi menawarkan saham kepada investor institusi besar dan perusahaan pialang.

Pada fase tersebut, harga IPO final biasanya mulai ditentukan sebelum saham resmi diperdagangkan di bursa.

Setelah alokasi saham kepada investor institusi selesai dilakukan, prospektus final diterbitkan dan saham mulai diperdagangkan sehari setelah harga IPO ditetapkan.

Bagi Elon Musk, IPO SpaceX menjadi salah satu tonggak penting dari ambisi panjang yang dibangun sejak perusahaan berdiri pada 2002.

Pada 2012, SpaceX mulai mengirimkan kargo menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional menggunakan roket buatannya.

Di balik cerita valuasi besar SpaceX, Starlink menjadi salah satu alasan utama yang menarik perhatian investor.

Layanan internet satelit yang mulai beroperasi pada 2019 tersebut kini menjadi sumber keuntungan terbesar perusahaan.

Di sisi lain, SpaceX bersama Tesla juga mengumumkan Terafab, perusahaan patungan yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh tahapan produksi semikonduktor dalam satu fasilitas.

Terafab akan mengembangkan dua jenis chip utama.

Pertama, prosesor edge inference untuk mendukung sistem full self-driving Tesla, robot humanoid Optimus, serta armada Robotaxi.

Kedua, chip berdaya tinggi yang dirancang untuk kebutuhan luar angkasa, termasuk mendukung satelit SpaceX, pusat data orbital, serta pengembangan AI.

Dana segar hasil IPO nantinya juga akan digunakan untuk mendukung pembangunan pusat data orbital yang menjadi salah satu prioritas Elon Musk.

Musk meyakini pengembangan komputasi AI di luar angkasa berpotensi lebih murah dibandingkan di Bumi.

Di sisi kepemilikan saham, Musk dilaporkan masih menguasai sekitar 42 persen saham SpaceX sebelum potensi dilusi dari IPO.

Jika valuasi perusahaan mampu mencapai 1,6 triliun dollar AS, Musk berpotensi menjadi orang pertama di dunia dengan kekayaan menembus 1 triliun dollar AS.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Tren penipuan dan penyalahgunaan data keuangan kini tidak hanya datang dari pelaku kejahatan digital yang tidak dikenal.

Berbagai kasus terbaru justru memperlihatkan bahwa ancaman bisa muncul dari lingkungan terdekat seperti keluarga, kerabat, teman, bahkan pasangan. Situasi ini menandai perubahan penting dalam cara masyarakat menjaga keamanan finansial.

Selama ini, skor kredit sering dianggap hanya berkaitan dengan kedisiplinan membayar tagihan. Padahal, kondisi skor kredit juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang menjaga kerahasiaan identitas dan akses finansialnya. Ketika KTP, kode OTP, akun paylater, atau mobile banking dipinjamkan atas dasar rasa percaya, kasihan, atau sungkan, risiko kerusakan reputasi finansial ikut meningkat.

Jika identitas tersebut disalahgunakan dan berujung tunggakan, riwayat kredit pemilik data tercatat sebagai pihak yang bermasalah. Dampaknya bisa panjang seperti sulit mengajukan KPR, akses kredit terbatas, hingga hambatan mengurus pembiayaan di kemudian hari.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peningkatan kasus penipuan dan aktivitas keuangan ilegal sepanjang 2025. Pemerintah dan OJK sejak Agustus telah menggulirkan Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal untuk memperkuat perlindungan publik. Upaya ini kembali ditekankan dalam FGD Penguatan Pemberantasan Scam yang digelar Satgas PASTI pada Oktober lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebut pentingnya kolaborasi antara regulator, aparat penegak hukum, industri jasa keuangan, dan platform edukasi. Menurutnya, pendekatan terpadu dibutuhkan mengingat pola penipuan terus berevolusi.

Deteksi Aktivitas Tidak Wajar

Di tengah meningkatnya risiko kejahatan finansial, pemantauan skor kredit menjadi semakin relevan. Aplikasi seperti SkorKu memungkinkan pengguna melihat perubahan skor secara rutin, memeriksa riwayat kredit, dan mengenali indikasi awal bila ada aktivitas yang tidak pernah mereka ajukan.

SkorKu menegaskan menjaga skor kredit tidak cukup dengan membayar tepat waktu. Pemilik data harus memastikan identitasnya tidak mudah diakses atau dipinjamkan, termasuk larangan berbagi OTP, memfoto KTP secara sembarangan, atau memberikan izin penggunaan akun digital kepada pihak lain, sekalipun orang terdekat.

Head of Consumer Business CBI, Nora Asteria, menyebut penipuan kerap berhasil karena pelaku memanfaatkan kondisi emosional korban. “Rasa takut, panik, kasihan, bahkan euforia seperti iming-iming hadiah sering membuat orang lengah. Banyak yang tidak menyadari bahwa meminjamkan ponsel, akun, atau identitas pribadi berarti membuka pintu ke akses finansial yang sangat sensitif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa konsekuensi dari tindakan impulsif tersebut selalu kembali kepada pemilik data. Bila terjadi kredit macet, risiko finansial dan tanggung jawab hukum ditanggung oleh pemilik identitas, bukan pihak yang menggunakan datanya. Karenanya, literasi finansial perlu mencakup pemahaman baru tentang batas-batas privasi dalam keluarga dan pertemanan.

Proteksi Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Regulator

Meski pemerintah telah memperkuat perlindungan melalui Satgas PASTI, keamanan identitas tetap bergantung pada kewaspadaan individu. Skor kredit dan data pribadi kini dipandang sebagai aset berharga yang menentukan kepercayaan lembaga pemberi pinjaman.

SkorKu hadir sebagai alat bantu pemantauan mandiri agar masyarakat dapat menjaga reputasi finansialnya secara berkelanjutan. Dengan memahami jejak kredit dan perubahannya, pengguna bisa mengetahui posisi finansialnya sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan identitas lebih dini.

Keamanan data keuangan kini bukan sekadar urusan teknis, tetapi berkaitan dengan masa depan seseorang. Dalam era maraknya penipuan digital dan penyalahgunaan identitas, menjaga nama baik finansial menjadi bentuk tanggung jawab pribadi.

Skor kredit mencerminkan perjalanan seseorang dalam mengelola utang dan membangun kepercayaan. Sejalan dengan pesan SkorKu, Your Score. Your Story. Your Next Step., riwayat kredit yang sehat membantu masyarakat merencanakan langkah finansial berikutnya dengan lebih aman dan matang.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan untuk memperluas cakupan perolehan data rekening keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Rekening keuangan yang akan ditambahkan melalui PMK baru itu di antaranya terkait Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies).

Penggodokan RPMK terbaru ini terungkap dalam pengumuman nomor PENG-3/PJ/2025. RPMK Ini akan mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami umumkan pokok pengaturan baru dari Amended CRS yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak itu, Jumat (14/11/2025).

Sebagai informasi, perluasan cakupan perolehan data rekening ini mempertimbangkan adanya amandemen terhadap implementasi perjanjian internasional oleh OECD terkait Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters dan Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement 2015.

Selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Lalu, pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi: penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; hingga penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi yang dilaporkan juga meliputi informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person). Lalu, terkait dengan informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equity interest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement).

Adapula terkait informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru, hingga informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Termasuk di antaranya informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud. Sebagaimana penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) juga menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Diatur pula tentang penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

"Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak tertanggal 22 Oktober 2025 itu.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengumumkan rencana perluasan cakupan perolehan data rekening keuangan, yang kini termasuk Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies).

Perluasan cakupan perolehan data rekening ini mempertimbangkan adanya amandemen terhadap implementasi perjanjian internasional oleh OECD terkait Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters dan Multilateral Competent Authority Agreement on AEOI CRS (CRS MCAA/Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement) 2015.

Amanademen terhadap CRS oleh OECD, yang selanjutnya disebut Amended CRS juga telah disepakati oleh Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak selaku Competent Authority Indonesia menandatangani Addendum to the CRS MCAA pada 19 November 2024. Addendum itu berisi komitmen Indonesia bersama negara/yurisdiksi penandatangan lainnya untuk mengimplementasikan AEOI CRS berdasarkan Amended CRS mulai tahun data 2026 yang akan dipertukarkan di tahun 2027.

Oleh sebab itu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam pengumuman nomor PENG-3/PJ/2025 mengungkapkan akan adanya penambahan cakupan rekening keuangan yang dilaporkan sesuai dengan Amended CRS, melalui penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang akan kembali mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami umumkan pokok pengaturan baru dari Amended CRS yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak itu, Jumat (14/11/2025).

Selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Lalu, pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi: penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; hingga penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi yang dilaporkan juga meliputi informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person). Lalu, terkait dengan informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equity interest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement).

Adapula terkait informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru, hingga informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Termasuk di antaranya informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud. Sebagaimana penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) juga menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Diatur pula tentang penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

"Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak tertanggal 22 Oktober 2025 itu.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan, sumber data dana mengendap pemerintah daerah di perbankan, yang sebelumnya sempat menjadi polemik antara pemerintah pusat dan daerah seluruhnya bersumber dari pasokan data Bank Pembangunan Daerah atau BPD.

Data kas pemda yang hanya bersemayam di perbankan dan belum terbelanjakan itulah yang ia sampaikan langsung kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

"Kalau data rekening pemda di BPD ya kami terima dari BPD dan itu yang kami sampaikan, dan itu sama data pemerintah daerah, uangnya pemda di BPDitu reportnya ke kami dan itu juga kami sampaikan kepada Kementerian Keuanga," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Sebagaimana diketahui, Polemik data dana mengendap pemerintah daerah atau pemda yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dengan yang tersimpan di kas masing-masing daerah beberapa waktu lalu memang sudah menemukan titik terang, setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sumber masalahnya.

Masalah yang sempat membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi BI hingga BPK dan berpolemik dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu ternyata bermuara dari salahnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam melakukan input data kas pemda hingga masalah selisih waktu pencatatan.

"Bank daerahnya meng-inputnya salah," kata Tito di Jakarta International Convention Center, Jumat (31/10/2025).

Khusus untuk perbedaan waktu pencatatan, Tito mengatakan, itu memang sebagaimana yang terjadi di kas mengendap Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Saat dicatat oleh perbankan, periode waktunya untuk tahun berjalan hingga terekam senilai Rp 4,1 triliun akhir September 2025 sebagaimana catatan di BI, plus adanya data BLUD.

Namun, kata Tito, saat dilakukan pengecekan langsung ke kas per akhir kuartal III-2025, dananya sudah berkurang sesuai catatan Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu yang senilai Rp 2,38 triliun.

"Jadi otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan sebagian. Sama dengan dari Bapak Menkeu menyampaikan Rp 2,3 triliun dari informasi dari BI, bank sentral. Itu timingnya Agustus, September. Sementara yang di data yang di Kemendagri Rp 2,15 triliun karena Rp 18 triliun sudah terpakai oleh daerah-daerah ini," ucap Tito.

Adapun untuk data BPD yang salah input, Tito katakan terjadi untuk daerah Pemkot Banjarbaru oleh Bank Kalsel. BPD itu ia sebut memasukkan data kas Pemkot Banjarbaru Rp 5,16 triliun. Padahal, kapasitas fiskalnya hanya sekitar Rp 1,6 triliun.

"Rupanya peng-inputnya yaitu BPD Bank Kalsel, meng-input Rp 5,1 triliun itu simpanannya provinsi, dimasukkan sebagai simpanannya, dilaporkan sebagai simpanannya Kota Banjarbaru. Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjarbaru," paparnya.

Kasus serupa terjadi untuk Pemkab Kepulauan Talaud yang tercatat memiliki dana menganggur di perbankan senilai Rp 2,6 triliun. Setelah ia cek, kapasitas APBD nya hanya senilai Rp 800 miliar sehingga ada selisih besar dengan yang tercatat di bank.

Dari hasil pengecekan ini, ternyata pihak BPD Bank Kalteng kata dia salah memasukkan kode daerah Pemkab Kepulauan Talaud dengan Pemkab Barito Utara ke sistem Bank Indonesia (BI).

"Ini salah input, jadi yang punya uang Rp 2,6 triliun itulah Kabupaten Barito Utara. Itu daerah yang kaya dengan batu bara dan lain-lain. Nah dimasukkan datanya, kodenya, rekeningnya Talaud. Sehingga terbaca punya Talaud, Selawusi Utara, Rp 2,6 triliun," ucap Tito.

Tito mengaku juga sudah mengonfirmasi hal ini ke Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Kata dia, saldo kas pemkab itu malah hanya tersisa Rp 62 miliar.

"Waktu saya ke Manado, lucu juga bupatinya. Ketika saya tanya Pak Bupati, itu betul punya Rp 2,6 triliun? meskipun saya tahu, kami sudah ngecek duluan, sisanya Rp 62 miliar, dia bukan menyalahkan, malah bilang tolonglah bapak, kalau bisa Rp 2,6 triliun itu bisa masuk ke kami, bisa jadi kami punya uang kami beneran, jadi salah input," tegas Tito.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 telah menegaskan pentingnya akurasi data dalam pengelolaan uang. Ia mengakui, permasalahan data memang telah membuat banyak pemda protes ketika ditunjukkan data tentang dana mengendap.

"Data adalah hal yang paling penting. Ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat," tegasnya.

"Tapi, kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali. Pak Askolani (Dirjen Perimbangan Keuangan) ini yang menjalankan hal itu sehingga kredibilitas kita bisa dijaga," papar Purbaya.

(arj/arj)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyinggung perihal data dana mengendap pemerintah provinsi Jawa Barat di bank daerah sebesar Rp 4,1 triliun.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah bahwa data Purbaya tidak benar. Pasalnya, dana mengendap dalam bentuk giro hanya Rp 2,38 triliun.

Purbaya pun bersikukuh bahwa data yang dia dapatkan berdasarkan data Bank Indonesia (BI). Seharusnya, kata Purbaya, data BI benar karena sudah dicek BI.

"Itu udah dicek sama BI harusnya betul semua itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankan mereka," ujar Purbaya kepada pewarta di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (22/10/2025).

"Itu kan data dari Bank Sentral Itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke bank sentral. Harusnya itu yang betul," tambahnya.

Dedi Mulyadi rencananya akan bertemu dengan BI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dia bahkan akan mengumpulkan anak buahnya untuk menyambangi bank sentral. Ketika ditanya pewarta apakah dia akan bertemu Purbaya juga, mantan Kepala LPS ini menjawab dengan tegas: "Biar aja mereka ketemu!".

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun instagram @dedimulyadi71 membantah adanya data dana deposito pemda Jabar senilai Rp 4,1 triliun yang mengendap di BPD. Data itu sebelumnya terungkap dalam paparan Mendagri Tito Karnavia saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (21/10/2025).

Ia menegaskan, yang ada saat ini, kas Pemda Jabar hanya senilai Rp 2,38 triliun dalam bentuk giro.

"Di kasnya tidak ada sertifikat deposito Rp 4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito serahin datanya ke saya, soalnya saya bolak balik ke BJB ngumpulin staf marahin staf ternyata tidak ada di dokumen," kata Dedi.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana merealisasikan penghapusan kredit macet nasabah di bawah Rp 1 juta yang selama ini tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Ia mengatakan, rencana ini belum akan dilakukan karena setelah mengadakan pertemuan dengan komisioner BP Tapera pada awal pekan ini, ternyata data 110.000 calon pembeli rumah yang selama ini disebut terhambat karena kredit macet yang tercatat SLIK tak sesuai kenyataan.

"Kan tadinya saya janjikan kalau mereka clear, Kamis saya akan ke OJK minta itu di clearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa, enggak sebanyak itu, enggak ada 110.000," kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

"Bahkan yang agak clear dari BTN hanya mungkin 3.000. Dan itu pun enggak di bawah Rp 1 juta (kredit macetnya). Yang di bawah 1 juta lebih sedikit lagi," tegasnya.

Bahkan, Purbaya menduga, jumlah nasabah di bawah yang memiliki tunggakan kredit macet di bawah Rp 1 juta dan terhambat SLIK sebetulnya lebih sedikit lagi. Ia menganggap, jumlahnya hanya kisaran 100 orang.

"Jadi saya pikir saya simpulkan yang dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya clearkan namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara (Menteri PKP)," tutur Purbaya.

Oleh sebab itu, Purbaya menilai, cara menghapus data nasabah dengan kredit macet di bawah Rp 1 juta tidak akan menyelesaikan masalah permintaan rumah yang disebut-sebut terhambat karena catatan di SLIK OJK.

"Jadi ada salah perhitungan mungkin pertamanya, karena mereka pikir kan itu semua nya gara-gara SLIK saja. Rupanya ada hal-hal yang lain lagi yang berpengaruh dan yang di bawah Rp 1 juta juga enggak sebanyak yang diklaim sebelumnya," ucap Purbaya.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]