Jakarta (ANTARA) - Mata uang digital Bitcoin (BTC) kembali menguat dan menembus level 80.000 dolar AS pada Selasa, sekaligus mencatatkan posisi tertinggi dalam tiga bulan terakhir sejak Januari 2026.

Vice President Indodax Antony Kusuma menyatakan hal itu karena mendapatkan dorongan dari dua arah sekaligus yakni oleh arus masuk dana institusional yang signifikan melalui ETF Bitcoin, yang tercatat mencapai 625 juta dolar AS dalam satu hari perdagangan.

Di sisi lain, tambah dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, pergerakan Bitcoin juga dipengaruhi oleh kombinasi sentimen global yang menguat, termasuk meningkatnya minat terhadap aset berisiko di tengah membaiknya likuiditas pasar kripto yang membaik, serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

"Bitcoin saat ini berada dalam posisi yang unik karena mendapatkan dorongan dari dua arah sekaligus. Di satu sisi, ia bergerak mengikuti sentimen pasar global, namun di sisi lain juga mulai dipertimbangkan sebagai alternatif di tengah ketidakpastian geopolitik," ujarnya.

Kondisi tersebut, menurut dia, mendorong investor untuk mencari alternatif aset lindung nilai di luar sistem keuangan tradisional, apalagi penguatan ini turut didukung oleh oleh lonjakan aktivitas pasar, dengan volume perdagangan harian mencapai sekitar 48 miliar dolar AS.

"Kondisi ini mengindikasikan adanya momentum positif di pasar, namun tetap perlu dianalisis secara cermat dinamika yang terjadi di pasar," ujar Antony.

Selain itu, tambahnya, data pada CoinMarketCap menunjukkan bahwa total aset dalam ETF Bitcoin kini berada di kisaran 105 miliar dolar AS dan hal ini mencerminkan meningkatnya partisipasi serta kepercayaan investor institusional yang turut menjadi salah satu faktor penting dalam menopang pergerakan pasar.

Antony menyatakan momentum penguatan ini mulai mencerminkan kecenderungan bullish di pasar, meskipun masih berada dalam fase yang perlu dicermati secara hati-hati.

Kenaikan harga yang didukung oleh arus dana institusional dan sentimen global menunjukkan bahwa minat terhadap aset kripto, khususnya Bitcoin, masih cukup kuat.

Namun, dia mengingatkan keberlanjutan momentum ini akan sangat bergantung pada konsistensi likuiditas pasar serta perkembangan faktor eksternal, seperti kondisi makroekonomi dan dinamika geopolitik global.

"Oleh karena itu, volatilitas tetap menjadi karakter utama aset kripto yang perlu dipahami investor dalam mengambil keputusan," katanya.

Antoy mengharapkan masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan momentum pasar secara lebih bijak dan terukur, dengan tetap mengedepankan manajemen risiko di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri perbankan global sedang memasuki fase transformasi besar. Perkembangan kecerdasan buatan (AI), mata uang digital, hingga model bisnis baru mulai menghapus batasan yang selama ini membentuk cara bank beroperasi.

Dalam laporan Top Banking Trends 2026, Accenture menyebut sektor perbankan kini bergerak menuju era yang disebut sebagai unconstrained banking, yaitu ketika teknologi membuka kemungkinan baru dalam penyimpanan, pergerakan, hingga pemanfaatan uang.

“Segala sesuatu yang kita ketahui tentang uang akan segera berubah, kecuali bahwa itu tetaplah uang,” tulis Accenture dalam laporan tersebut.

Sebuah fase baru sedang terbentuk dalam cara uang disimpan, dipindahkan, digunakan, dan dibuat semakin cerdas untuk melayani bank maupun nasabah.

Perubahan ini terutama didorong oleh tiga kekuatan utama, yakni munculnya mata uang digital, berkembangnya uang yang dapat diprogram (programmable money), serta hadirnya konsep uang otonom yang digerakkan AI.

Mata uang digital mulai mengubah arsitektur keuangan

Salah satu perubahan paling mendasar terjadi pada cara uang disimpan dan dipindahkan. Mata uang digital seperti stablecoin, central bank digital currencies (CBDCs), dan tokenized deposits diperkirakan akan semakin masuk ke arus utama sistem keuangan.

Accenture dalam laporan tersebut menyebutkan, ketiga jenis mata uang digital itu memiliki karakteristik berbeda:

• Stablecoin, yaitu token digital yang diterbitkan pihak swasta dan dirancang agar nilainya stabil mengikuti mata uang fiat.
• CBDC, yaitu uang digital yang diterbitkan bank sentral.
• Tokenized deposits, yaitu deposito bank komersial yang direpresentasikan dalam jaringan blockchain.

Keberadaan berbagai bentuk uang digital ini mulai mengubah jalur pembayaran global (payment rails) yang selama ini mengandalkan sistem perbankan konvensional.

Accenture memperkirakan, jika penggunaan mata uang digital terus meningkat, nilai transaksi hingga 13 triliun dollar AS dapat berpindah ke metode pembayaran alternatif pada 2030.

Nilai tersebut setara sekitar Rp 219.453 triliun, dengan asumsi kurs Rp 16.881 per dollar AS.

Perubahan itu juga berpotensi mengancam sekitar 13 miliar dollar AS atau sekitar Rp 219,45 triliun pendapatan biaya pembayaran di sektor perbankan.

Meski demikian, teknologi yang sama juga membuka peluang baru. Tokenisasi dan kontrak pintar (smart contracts) memungkinkan penyedia layanan pembayaran mengurangi biaya sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru.

Stablecoin tumbuh pesat

Di antara berbagai jenis mata uang digital, stablecoin mengalami perkembangan yang sangat cepat.

Dalam laporan tersebut disebutkan, volume transaksi stablecoin mencapai 51 triliun dollar AS dalam 12 bulan hingga Oktober 2025. Jika dikonversi dengan kurs Rp 16.881 per dollar AS, nilainya setara sekitar Rp 860.931 triliun.

Namun, setelah disesuaikan dengan aktivitas transaksi yang bukan pembayaran, nilai transaksi terkait pembayaran diperkirakan sekitar 10,7 triliun dollar AS atau sekitar Rp 180.626 triliun, meningkat 88 persen secara tahunan.

Volume tersebut bahkan disebut mencapai 81 persen dari volume pembayaran Visa dan 6,3 kali lebih besar dibandingkan PayPal.

Stablecoin juga semakin berperan dalam sistem keuangan global. Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, kini disebut menjadi salah satu pemegang terbesar surat utang pemerintah Amerika Serikat (AS).

Pada kuartal II 2025 saja, Tether membeli 8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 135,05 triliun surat utang AS.

Laporan itu menyebut perkembangan tersebut menunjukkan bagaimana mata uang digital berkembang dari inovasi pinggiran menjadi pemain yang berpengaruh dalam sistem keuangan global.

Banyak negara menjelajahi CBDC

Selain stablecoin, banyak negara juga mulai mengeksplorasi mata uang digital bank sentral (CBDC).

Menurut Accenture, sebanyak 135 negara saat ini sedang mengeksplorasi CBDC, meskipun baru tiga negara yang benar-benar meluncurkannya.

CBDC menawarkan sejumlah potensi manfaat, antara lain memperluas inklusi keuangan, menurunkan biaya transaksi, dan memberikan kontrol lebih besar bagi bank sentral terhadap kebijakan moneter.

Di sisi lain, tokenized deposits juga mulai berkembang sebagai jembatan antara sistem perbankan tradisional dan teknologi blockchain.

Dalam survei Accenture di laporan tersebut, 87 persen lembaga keuangan mengatakan mereka sedang mengeksplorasi tokenisasi dan tokenized deposits untuk menerbitkan versi digital dari aset tradisional.

Uang yang bisa “berpikir”

Transformasi berikutnya adalah munculnya konsep programmable money, yaitu uang yang dapat menjalankan instruksi otomatis berdasarkan kondisi tertentu.

Dengan teknologi ini, pembayaran dapat terjadi secara otomatis ketika syarat tertentu terpenuhi, misalnya ketika barang tiba di pelabuhan atau ketika faktur diverifikasi.

Dalam rantai pasok dan perdagangan internasional, sistem ini memungkinkan pembayaran otomatis berbasis milestone, escrow otomatis saat barang dikirim, dan pemeriksaan kepatuhan otomatis.

Menurut laporan tersebut, kemampuan tersebut dapat mengurangi sengketa transaksi, meningkatkan efisiensi modal kerja, dan membuat arus kas lebih dapat diprediksi.

Salah satu contoh implementasinya adalah kerja sama Siemens dengan J.P. Morgan Payments dalam modernisasi sistem treasury.

Dengan menggunakan blockchain, akun virtual, dan programmable money, Siemens berhasil mengurangi jumlah rekening bank sebesar 50 persen, menurunkan beban manajemen hingga 70 persen, dan mengotomatiskan 80 persen proses pencatatan kas.

Langkah tersebut menghasilkan penghematan lebih dari 20 juta dollar AS per tahun, atau sekitar Rp 337,62 miliar.

Munculnya “agentic money”

Tahap berikutnya dalam evolusi uang adalah konsep agentic money, yakni ketika uang dapat bergerak dan mengambil keputusan sendiri melalui agen berbasis AI.

Dalam model ini, agen AI dapat mengelola dan mengoptimalkan penggunaan dana atas nama pengguna.

Bagi perusahaan, agen tersebut dapat memprediksi kebutuhan arus kas, menentukan waktu terbaik untuk melakukan pembayaran, dan mengoptimalkan transaksi valuta asing.

Sementara bagi konsumen, agen AI dapat bertindak sebagai asisten keuangan digital yang mengeksekusi transaksi sesuai preferensi pengguna.

Dalam survei Accenture, 35 persen konsumen mengatakan mereka bersedia membiarkan AI menentukan dan melakukan pembelian atas nama mereka, meskipun sebagian besar tetap ingin meninjau atau menyetujui transaksi sebelum pembayaran dilakukan.

Contoh implementasi konsep ini dapat dilihat pada fitur Buy for Me milik Amazon, yang memungkinkan agen AI melakukan pembelian atas nama pengguna bahkan di situs pihak ketiga.

Persaingan dengan fintech dan Big Tech

Perubahan teknologi ini tidak hanya memengaruhi cara uang bergerak, tetapi juga struktur persaingan di sektor keuangan.

Fintech dan perusahaan teknologi besar disebut semakin agresif menawarkan cara yang lebih cepat dan murah untuk menyimpan, memindahkan, dan menggunakan uang.

Jika tren ini berlanjut, bank dapat kehilangan sebagian perannya dalam sistem pembayaran global.

Accenture memperkirakan pada 2030, metode pembayaran non-tradisional dapat menyamai metode tradisional dalam transaksi lintas negara perusahaan besar.

Selain itu, digital wallet alias dompet digital yang dapat digunakan lintas mata uang berpotensi mengurangi peran sistem perbankan koresponden yang selama ini digunakan dalam pembayaran internasional.

Risiko baru di era uang digital

Di tengah peluang tersebut, risiko baru juga muncul. Salah satunya adalah meningkatnya risiko penipuan.

Menurut laporan Accenture, 78 persen lembaga keuangan memperkirakan tingkat penipuan akan meningkat secara signifikan seiring berkembangnya mata uang digital dan sistem pembayaran berbasis agen.

Namun, sekitar 60 persen lembaga keuangan belum memiliki rencana respons khusus atau alat forensik yang memadai untuk menghadapi risiko tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa banyak institusi masih bergantung pada prosedur dan alur kerja tradisional yang belum siap menghadapi sistem keuangan yang semakin otomatis.

Peran bank dalam ekosistem baru

Dalam menghadapi perubahan tersebut, laporan Accenture menyebut bank memiliki beberapa pilihan peran dalam ekosistem mata uang digital.

Bank dapat berperan sebagai:

• Issuer, yaitu penerbit mata uang digital.
• Custodian, yaitu penyedia layanan penyimpanan aset digital.
• Facilitator, yaitu penyedia infrastruktur yang memungkinkan transfer dan transaksi mata uang digital.

Untuk menjalankan peran tersebut, bank juga perlu memperbarui sistem inti mereka agar dapat terintegrasi dengan teknologi blockchain dan sistem pembayaran real-time.

Menurut survei dalam laporan tersebut, 76 persen lembaga keuangan mengakui bahwa sistem mereka masih perlu diperbarui untuk mendukung konsep smart money.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Aliansi ekonomi BRICStampaknya semakin serius memperkuat kedaulatan finansial mereka. Kabar terbaru menyebutkan bahwa bank sentral India (RBI) secara resmi mengusulkan integrasi mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency atau CBDC) antaranggota BRICS untuk mempermudah transaksi perdagangan lintas negara dan pariwisata.

Langkah ini diprediksi bakal menjadi katalis kuat untuk mengurangi ketergantungan global terhadap Dolar AS, sebuah langkah yang kerap disebut sebagai dedollarisasi.

Menurut sumber internal yang dikutip dari Reuters, bank sentral India telah merekomendasikan agar usulan penyambungan CBDC atau uang digital ini dimasukkan ke dalam agenda utama KTT BRICS 2026. India sendiri dijadwalkan akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan bergengsi KTT BRICS tahun ini.

Jika proposal ini disetujui, ini akan menjadi kali pertama BRICS secara resmi membahas teknis penghubungan mata uang digital nasional mereka -seperti e-rupee milik India dan e-yuan milik China- ke dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Ada beberapa poin krusial mengapa integrasi mata uang digital ini menjadi sorotan dunia. Salah satunya yakni efisiensi transaksi, yang membuat pembayaran lintas batas untuk perdagangan dan turis menjadi jauh lebih cepat dan murah dibandingkan sistem perbankan tradisional.

Keamanan vs Stablecoin: India secara tegas memposisikan CBDC sebagai alternatif yang lebih aman dan teregulasi dibandingkan stablecoin swasta yang dianggap berisiko terhadap stabilitas moneter.

Mata uang digital juga dinilai bisa menjadi solusi defisit perdagangan. Untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan perdagangan (seperti kasus penumpukan Rupee di Rusia sebelumnya), usulan ini mencakup mekanisme swap valuta asing bilateral antar bank sentral.

"CBDC tidak membawa banyak risiko yang terkait dengan stablecoin yang seringkali menimbulkan kekhawatiran signifikan bagi stabilitas moneter dan kebijakan fiskal," ujar Deputi Gubernur RBI, T. Rabi Sankar.

Sentimen Global: Trump dan Ancaman Tarif

Rencana ini muncul di tengah tensi geopolitik yang memanas. Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump sebelumnya telah melabeli aliansi BRICS sebagai kelompok "anti-Amerika" dan mengancam akan mengenakan tarif tinggi bagi negara-negara yang mencoba meninggalkan Dolar AS.

Meskipun bank sentral India menyatakan bahwa upaya ini bukan semata-mata untuk dedollarisasi, sulit bagi dunia internasional untuk tidak melihatnya sebagai langkah defensif terhadap dominasi sistem keuangan Barat.

Dolar AS Kian Tersisih, 60% Transaksi BRICS Gunakan Mata Uang Lokal



Meski terdengar revolusioner, perjalanan menuju mata uang digital BRICS yang terintegrasi masih panjang. Beberapa tantangan utama meliputi teknologi, kesepakatan mengenai platform teknologi yang akan digunakan.

Regulasi, yaitu penyatuan aturan tata kelola keuangan antarnegara yang memiliki sistem hukum berbeda. Selanjutnya kedaulatan, dimana keraguan anggota untuk mengadopsi platform teknologi dari negara anggota lain.

Masa Depan BRICS

Dengan bergabungnya anggota baru seperti Uni Emirat Arab, Iran, dan Indonesia, kekuatan ekonomi blok BRICS ini semakin diperhitungkan. Jika proyek CBDC ini berhasil, wajah perdagangan internasional bisa berubah selamanya, memberikan alternatif nyata bagi sistem pembayaran global yang selama ini didominasi satu mata uang.

IDXChannnel - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mendorong pembentukan mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral (central bank digital currency).

Ini diperlukan untuk memitigasi risiko dari semakin maraknya keberadaan uang kripto dan stable coin.

Adapun Indonesia belum memiliki pengaturan dan pengawasan yang jelas terkaIt mata uang kripto dan stable coin.

“Maraknya uang kripto dan stable coin pihak swasta. Belum ada pengaturan dan pengawasan yang jelas, di sinilah perlunya central bank digital currency,” ujar Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat (28/11/2025).

Sementara itu, maraknya uang kripto dan stable coin tengah menjadi perhatian bank sentral lantaran masuk dalam lima faktor yang mendorong ketidakpastian global pada 2026-2027.

Bersamaan dengan ketidakpastian akibat kebijakan tarif Amerika Serikat, perlambatan ekonomi dunia, tingginya utang pemerintah dan suku bunga acuan bank-bank sentral di negara maju.

Kemudian, ada pula tingginya kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia karena transaksi produk derivatif yang berlipat, terutama hedge fund.

“Kelima gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara. Indonesia, tidak terkecuali perlu merespon dengan kebijakan yang tepat, menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan, tangguh dan mandiri,” tutur Perry.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah menggodok revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk memperluas cakupan perolehan data rekening keuangan untuk kepentingan perpajakan, termasuk e-wallet dan transaksi kripto.

Rekening keuangan yang akan ditambahkan melalui PMK baru itu di antaranya terkait Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies).

"iya, lagi digodok," ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (17/11/2025).

Bimo menjelaskan perluasan AEOI akan menyesuaikan standar praktik internasional. Rencananya, target implementasi revisi aturan tersebut pada 2026 mendatang.

"Itu 2026 masih. Kan itu kan ada praktik-praktik yang setara di negara-negara partner ya," ujarnya.

Bimo pun menjelaskan perluasan cakupan perolehan data rekening ini mempertimbangkan adanya amandemen terhadap implementasi perjanjian internasional oleh OECD terkait Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters dan Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement 2015.

"Kan OECD sudah mulai masuk ke digital currency, kemudian masuk ke kripto. kita jadi harus adjust itu. Itu berlaku secara internasional," ujarnya.

Seperti yang diketahui, selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Lalu, pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi: penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; hingga penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi yang dilaporkan juga meliputi informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person). Lalu, terkait dengan informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equity interest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement).

Adapula terkait informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru, hingga informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Termasuk di antaranya informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud. Sebagaimana penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) juga menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Diatur pula tentang penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

"Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak tertanggal 22 Oktober 2025 itu.

Artinya, penerapan pertukaran data di dalam transaksi kripto dan e-wallet menjadi salah satu regulasi yang disyaratkan dalam proses aksesi OECD Indonesia.

"Iya (untuk aksesi) OECD, kan OECD sudah mulai masuk ke digital currency, kemudian masuk ke kripto. Kita jadi harus adjust itu. itu berlaku secara internasional," tegas Bimo.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan untuk memperluas cakupan perolehan data rekening keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Rekening keuangan yang akan ditambahkan melalui PMK baru itu di antaranya terkait Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies).

Penggodokan RPMK terbaru ini terungkap dalam pengumuman nomor PENG-3/PJ/2025. RPMK Ini akan mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami umumkan pokok pengaturan baru dari Amended CRS yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak itu, Jumat (14/11/2025).

Sebagai informasi, perluasan cakupan perolehan data rekening ini mempertimbangkan adanya amandemen terhadap implementasi perjanjian internasional oleh OECD terkait Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters dan Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement 2015.

Selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Lalu, pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi: penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; hingga penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi yang dilaporkan juga meliputi informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person). Lalu, terkait dengan informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equity interest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement).

Adapula terkait informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru, hingga informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Termasuk di antaranya informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud. Sebagaimana penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) juga menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Diatur pula tentang penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

"Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak tertanggal 22 Oktober 2025 itu.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengumumkan rencana perluasan cakupan perolehan data rekening keuangan, yang kini termasuk Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies).

Perluasan cakupan perolehan data rekening ini mempertimbangkan adanya amandemen terhadap implementasi perjanjian internasional oleh OECD terkait Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters dan Multilateral Competent Authority Agreement on AEOI CRS (CRS MCAA/Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement) 2015.

Amanademen terhadap CRS oleh OECD, yang selanjutnya disebut Amended CRS juga telah disepakati oleh Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak selaku Competent Authority Indonesia menandatangani Addendum to the CRS MCAA pada 19 November 2024. Addendum itu berisi komitmen Indonesia bersama negara/yurisdiksi penandatangan lainnya untuk mengimplementasikan AEOI CRS berdasarkan Amended CRS mulai tahun data 2026 yang akan dipertukarkan di tahun 2027.

Oleh sebab itu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam pengumuman nomor PENG-3/PJ/2025 mengungkapkan akan adanya penambahan cakupan rekening keuangan yang dilaporkan sesuai dengan Amended CRS, melalui penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang akan kembali mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami umumkan pokok pengaturan baru dari Amended CRS yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak itu, Jumat (14/11/2025).

Selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Lalu, pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi: penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; hingga penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi yang dilaporkan juga meliputi informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person). Lalu, terkait dengan informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equity interest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement).

Adapula terkait informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru, hingga informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Termasuk di antaranya informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud. Sebagaimana penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) juga menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Diatur pula tentang penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

"Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak tertanggal 22 Oktober 2025 itu.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal memperluas perolehan akses informasi untuk kepentingan perpajakan dengan menambah cakupan data rekening Produk Uang Elektronik Tertentu hingga Mata Uang Digital Bank Sentral.

Hal ini terungkap dalam pengumuman nomor PENG-3/PJ/2025 yang ditandatangani Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sejak 22 Oktober 2025.

Dalam pengumuman itu disebutkan, perluasan akses informasi untuk data rekening yang menjadi objek data baru itu akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Penambahan cakupan rekening keuangan yang dilaporkan, meliputi: 1) Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products); dan 2) Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies)," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak, Kamis (13/11/2025).

Selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF).

Lalu, pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi: penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; hingga penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi yang dilaporkan juga meliputi informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person).

Lalu, terkait dengan informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equity interest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement).

Adapula terkait informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru, hingga informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Termasuk di antaranya informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud.

Penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) juga menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Diatur pula tentang penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

"Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

KOMPAS.com – Harga bitcoin kembali anjlok dan sempat menembus di bawah 100.000 dollar AS (sekitar Rp 1,67 miliar) untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat bulan pada perdagangan Selasa (5/11/2025) waktu setempat.

Mengutip CNBC, bitcoin terakhir diperdagangkan turun 5 persen ke level 100.893 dollar AS (sekitar Rp 1,685 miliar) setelah sempat menyentuh titik terendah harian di 99.966 dollar AS (sekitar Rp 1,669 miliar). Ini merupakan kali pertama sejak 23 Juni bitcoin berada di bawah level 100.000 dollar AS.

Sementara itu, ether, mata uang kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar, juga terkoreksi hampir 9 persen ke posisi 3.275 dollar AS (sekitar Rp 54,7 juta).

Aksi jual terjadi karena investor menghindari aset berisiko di tengah kekhawatiran terhadap keberlanjutan valuasi saham yang melonjak akibat euforia perdagangan berbasis kecerdasan buatan (AI).

Indeks Nasdaq Composite, yang banyak berisi saham-saham AI, turun lebih dari 1 persen. Investor melepas saham Palantir karena dinilai terlalu mahal meski kinerja keuangannya cukup solid.

“Bitcoin dan pasar kripto secara keseluruhan sedang kelelahan,” ujar Haonan Li, pendiri platform stablecoin berbasis Ethereum Codex kepada CNBC.

“Meskipun pertumbuhan stablecoin meningkat dan bitcoin makin berperan sebagai penyimpan nilai institusional, kabar buruk sangat berdampak bagi kripto saat ini, sementara kabar baik hampir tidak berpengaruh,” tambahnya.

Investor Ritel Tak Banyak “Beli Saat Turun”

Analis Compass Point, Ed Engel, menilai investor individu tampak tidak banyak memanfaatkan momentum penurunan harga seperti pada siklus sebelumnya.

“Menjual dari pemegang jangka panjang adalah hal yang umum di pasar bullish, tetapi pembeli ritel di pasar spot kali ini tampak kurang aktif dibandingkan siklus sebelumnya,” tulis Engel dalam catatannya.

Menurutnya, penurunan ini bisa menyeret harga bitcoin lebih dalam dan menembus level psikologis 100.000 dollar AS jika investor jangka pendek ikut panik menjual.

“Kami melihat ada dukungan harga di atas 95.000 dollar AS (sekitar Rp 1,587 miliar), tetapi belum banyak katalis positif dalam waktu dekat,” ujarnya.

Engel juga mencatat bahwa pola musiman yang biasanya kuat di Oktober gagal terwujud tahun ini. Terakhir kali bitcoin gagal naik di Oktober terjadi pada 2018, di mana bulan berikutnya harga anjlok hingga 37 persen.

The Fed dan Sentimen Negatif Tekan Harga Kripto

Mengutip Trading View, bitcoin kesulitan mempertahankan level support kunci meski bank sentral AS, The Fed, memangkas suku bunga pada pekan lalu. Harga BTC kini berada di sekitar 104.000 dollar AS, turun 8,21 persen dalam sepekan terakhir.

Penyebab utama tekanan ini adalah sikap hati-hati The Fed pasca keputusan suku bunga. Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan pemangkasan suku bunga lanjutan pada Desember 2025 belum dijamin, meski quantitative tightening (QT) akan berakhir pada bulan yang sama.

Pernyataan tersebut mengecewakan pasar. Berdasarkan CME FedWatch Tool, peluang pemangkasan suku bunga kedua pada Desember turun dari 90 persen menjadi 63 persen, sedangkan peluang Januari 2026 tinggal 19,5 persen.

Akibatnya, aksi jual besar-besaran terjadi di seluruh aset berisiko. Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto (Crypto Fear and Greed Index) kini di angka 35 atau zona ketakutan. Dana institusional juga keluar, dengan hampir 800 juta dollar AS ditarik dari ETF bitcoin dan ethereum dalam sepekan.

Faktor Tekanan Tambahan di Pasar Kripto

Selain sentimen dari The Fed, tekanan terhadap harga bitcoin juga dipicu oleh sejumlah faktor lain di pasar.

Data dari Coinglass menunjukkan, para pemegang bitcoin jangka panjang melepas lebih dari 100.000 BTC sepanjang Oktober 2025. Aksi jual besar-besaran ini menambah tekanan ke bawah di pasar kripto.

Di sisi lain, kinerja bitcoin pada Oktober juga tidak menggembirakan. Bulan yang biasanya dikenal dengan sebutan “Uptober” karena tren penguatan harga selama tujuh tahun terakhir justru berakhir negatif. Sepanjang bulan tersebut, harga bitcoin tercatat turun 3,7 persen.

Faktor eksternal turut memperburuk sentimen. Ketegangan ekonomi global akibat sengketa dagang antara Amerika Serikat dan China, ditambah gejolak harga minyak dunia, membuat investor memilih aset yang lebih aman seperti dollar AS dan emas.

Prediksi Harga: Potensi Anjlok ke 88.000 Dollar AS

Menurut Coinglass, jika bitcoin gagal bertahan di atas resistensi 113.000 dollar AS, harga bisa turun hingga 88.000 dollar AS. Level ini menjadi basis biaya rata-rata investor aktif sekaligus zona support kuat dari koreksi sebelumnya.

Sebaliknya, bila harga mampu ditutup di atas 113.000 dollar AS secara konsisten, peluang reli pemulihan masih terbuka.

Outlook November dan Prospek “Santa Rally”

Para analis memperkirakan bitcoin akan bergerak sideways pada November 2025 di kisaran 107.500–123.000 dollar AS, dengan potensi penguatan di Desember seiring berakhirnya QT dan peluang penurunan suku bunga lanjutan.

Trader disarankan memantau level resistance 113.000 dollar AS dan support 100.000 dollar AS, karena penembusan jelas dari kisaran ini dapat menentukan arah pergerakan berikutnya.

Apakah Bitcoin Masih Layak Dibeli?

Analis Reku, Fahmi Almuttaqin, menilai tekanan pasar kripto saat ini disebabkan oleh ketatnya likuiditas global dan meningkatnya sentimen risk-off setelah pernyataan The Fed.

“Dengan kombinasi likuiditas ketat dan gejolak makro, terlebih di tengah kondisi shutdown pemerintah AS, bitcoin sebagai aset risk-on mengalami tekanan yang cukup serius,” ujar Fahmi.

Meski demikian, data Glassnode menunjukkan indikator puncak bull market masih belum tercapai. Dari 30 metrik utama, belum ada yang mengonfirmasi berakhirnya siklus bullish, meski tujuh indikator menunjukkan ketercapaian di atas 70 persen.

Menurut Fahmi, bitcoin kini berada dalam fase distribusi awal, di mana sebagian investor mulai merealisasikan keuntungan di tengah ketidakpastian makroekonomi. Namun, jumlah bitcoin di bursa justru menurun, menandakan investor menarik aset untuk penyimpanan jangka panjang.

“Meskipun kondisi ini belum mengindikasikan puncak harga, tren akumulasi masih berlanjut. Investor konservatif mungkin memilih menunggu kejelasan arah kebijakan makro sebelum kembali masuk ke pasar,” kata Fahmi.

Ia menambahkan, dengan narasi bitcoin sebagai cadangan aset institusional dan potensi rebound jangka menengah, fase koreksi ini bisa menjadi jeda sebelum kenaikan berikutnya.

(Tim Redaksi: Suparjo Ramalan, Erlangga Djumena, Sakina Rakhma Diah Setiawan)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Bitcoin Anjlok di Bawah 100.000 Dollar AS untuk Pertama Kalinya dalam Empat Bulandan Waspadai, Harga Bitcoin (BTC) Diprediksi Bisa Terus Turun

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Jakarta, CNBC Indonesia - Kirgistan resmi meluncurkan stablecoin nasional dan mata uang digital bank sentral melalui kemitraan dengan bursa kripto global Binance. Ini merupakan langkah penting bagi negara Asia Tengah tersebut untuk memposisikan diri sebagai pemimpin kripto regional.

Dikutip dari Reuters dan Cryptorank, Presiden Kirgistan Sadyr Japarov mengumumkan inisiatif tersebut pada hari Sabtu kemarin (25/10/2025). Peluncuran ini sekaligus menandakan hubungan erat antara perusahaan dengan Binance dan pendirinya, Changpeng Zhao.

Stablecoin nasional baru ini telah diluncurkan di BNB Chain, dan versi digital mata uang Kirgistan, som, kini siap digunakan dalam pembayaran pemerintah, menurut sebuah unggahan Changpeng Zhao di platform media sosial X.

Zhao, yang ditunjuk sebagai penasihat aset digital untuk Presiden Kirgistan pada bulan Mei, juga mengonfirmasi bahwa cadangan mata uang kripto nasional telah dibentuk. Cadangan ini akan mencakup token BNB milik Binance sendiri.

Langkah ini merupakan langkah berani bagi negara bekas pecahan Republik Soviet yang berpenduduk sekitar 7 juta jiwa ini. Seperti diketahui, Kirgistan secara tradisional bergantung pada Rusia. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini secara aktif berupaya menjadi pemimpin dalam dunia mata uang kripto di Asia Tengah.

Namun, ambisi tersebut juga disertai risiko. Seperti diketahui, stablecoin yang berbasis di Kirgistan, A5A7, yang didukung oleh rubel Rusia, telah dikenai sanksi oleh pemerintah Barat. Stablecoin ini digunakan untuk menghindari sanksi terhadap Rusia terkait perang di Ukraina.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

ini bukan pertanda fundamental Bitcoin melemah, melainkan reaksi pasar terhadap eskalasi ketegangan dagang dan risiko makro

Jakarta (ANTARA) - Pelaku perdagangan aset kripto dalam negeri menilai terkanan terhadap Bitcoin yang membuat harganya terkoreksi menjadi 105.000 dolar dalam satu jam, sebelum kembali di atas 111.000 dolar AS bukan pertanda fundamental mata uang digital tersebut melemah.

Vice President Indodax Antony Kusuma mengatakan koreksi Bitcoin menunjukkan bagaimana aset digital bereaksi terhadap ketegangan geopolitik dan sentimen risiko global.

"Para investor harus melihat lebih dari sekadar harga saat ini. Koreksi ini bukan pertanda fundamental Bitcoin melemah, melainkan reaksi pasar terhadap eskalasi ketegangan dagang dan risiko makro," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, mereka yang mampu menjaga perspektif jangka panjang dapat memanfaatkan momen volatilitas ini untuk membangun posisi strategis. Meskipun pasar bergejolak, skenario jangka menengah tetap positif bagi Bitcoin.

Jika ketegangan AS - China mereda atau pembicaraan baru muncul, tambahnya, Bitcoin bisa berkonsolidasi di kisaran 112.000 – 118.000 dolar As. Namun jika isu perdagangan terus mendominasi, harga bisa bergerak di antara 105.000 – 120.000 dolar AS.

"Penurunan di bawah 105.000 dolar AS membuka peluang bagi pembeli jangka panjang," katanya.

Harga Bitcoin mengalami tekanan tajam setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana kenaikan tarif besar terhadap produk China.

Pengumuman ini memicu gelombang risiko global yang memukul pasar ekuitas, komoditas dan aset kripto. Bitcoin sempat merosot hingga 105.000 dolar AS dalam satu jam, sebelum kembali di atas 111.000 dolar AS.

Data dari CoinGlass menunjukkan dalam waktu kurang dari satu jam, lebih dari 8 miliar dolar AS posisi long terlikuidasi, termasuk Bitcoin senilai 1,83 miliar dolar AS dan Ethereum 1,68 miliar dolar AS.

Selama 24 jam terakhir, total posisi yang dilikuidasi mencapai lebih dari 9 miliar dolar AS dan melibatkan sekitar 1,4 juta investor, dengan transaksi terbesar mencapai 87,53 juta dolar AS di pasangan BTC/USDT.

Kapitalisasi pasar kripto menyusut sekitar 13 persen menjadi 3,78 triliun dolar AS, dengan volume perdagangan 24 jam mencapai 333,8 miliar dolar AS, tertinggi sejak Agustus.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025