Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa klausul transfer data dalam perjanjian dagang Indonesia—Amerika Serikat (AS),Agreement on Reciprocal Trade(ART), bukan berarti Pemerintah memberikan data warga negara Indonesia kepada AS.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan masih banyak terjadi mispersepsi di masyarakat terkait perjanjian tersebut, khususnya anggapan bahwa Pemerintah menukarkan data warga negara Indonesia (WNI).

“Itu tidak betul sama sekali, kemudian bahwa pemerintah akan menukarkan data 280 juta itu juga fokus yang mencederai pengetahuan dari masyarakat,” kata Meutya di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Meutya menjelaskan di era digital saat ini, data memang telah menjadi komoditas yang tidak bisa dihindari pergerakannya. Data, menurutnya, secara alami bergerak lintas negara seiring dengan aktivitas digital masyarakat.

Dia menekankan ART dengan Amerika Serikat membuka kerangka pertukaran data antara Indonesia dan AS dengan berlandaskan prinsip-prinsip pelindungan data yang berlaku dan diakui oleh kedua negara. Bahkan, praktik pertukaran data lintas negara tersebut sejatinya sudah lama terjadi.

“Jadi apa yang dilakukan ART ini adalah untuk memberikan kerangkah hukum terhadap apa yang sudah berlaku saat ini,” katanya.

Meutya mencontohkan, masyarakat Indonesia saat ini menggunakan berbagai platform digital dan layanan pembayaran digital berbasis Amerika Serikat.

Aktivitas tersebut secara otomatis melibatkan pertukaran data warga negara Indonesia ke luar negeri, termasuk ke AS, misalnya melalui layanancloudyang pusat datanya berada di Negeri Paman Sam.

“Jadi ini justru bagi kami memberikan kepastian hukum atau kerangka hukum terhadap praktik-praktik yang sudah berlaku dalam hal lintas data, lintas negara, data lintas negara,” katanya.

Lebih lanjut, Meutya menyampaikan dalam hubungan dagang dan kerja sama antarnegara, Indonesia tentu menginginkan jaminan data warga negara tetap aman ketika berada di negara mitra.

Menurutnya, prinsip saling pengakuan atas standar keamanan data itulah yang tercermin dalam ART, yakni bahwa Indonesia dan AS sama-sama mengakui memiliki standar pelindungan data yang setara.

Dia juga menegaskan perjanjian ini tidak bersifat memaksa. Masyarakat tetap memiliki pilihan untuk tidak menggunakan platform digital, layanan pembayaran, atau teknologi berbasis Amerika Serikat.

“Jadi tetap ada pilihan, ini bukan kewajiban mentransfer data. Pilihan bahwa kalau mentransfer data, ini diamankan oleh hukum pertama UU PDP yang kedua sekarang kerangka hukum kesepakatan perjanjian ART. Jadi sekarang malah lebih kuat, ada dua kerangka hukum,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menanggapi pengaturan transfer data yang disepakati dalam perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan meskipun terdapat kesepakatan dalam ART, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tetap menjadi landasan utama.

“Jadi kita akan tetap melindungi data-data warga negara kita,” kata Meutya saat ditemui usai Peluncuran Aplikasi Sahabat AI di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Meutya menjelaskan ketentuan transfer data yang termuat dalam ART pada dasarnya memperkuat praktik yang telah berlangsung selama ini. Menurutnya, pertukaran data lintas negara sudah lama terjadi, seiring dengan penggunaan berbagai platform digital asing, termasuk dari Amerika Serikat.

“Jadi apa yang termaktub dalam ART itu justru menguatkan atau memberi kerangka hukum terhadap praktek-praktek yang memang sudah berlangsung cukup lama,” ujarnya.

Meski demikian, Meutya menekankan sebagai negara berdaulat, Indonesia tetap berpegang pada UU PDP sebagai payung hukum utama dalam pengelolaan dan perlindungan data.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) juga menegaskan pengaturan transfer data dalam perjanjian Indonesia–AS tetap tunduk pada ketentuan hukum domestik, khususnya UU PDP.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan data yang dimaksud dalam perjanjian tersebut merupakan data yang dibutuhkan untuk kepentingan bisnis, terutama yang berkaitan dengan sistem aplikasi.

“Transfer data lintas batas merupakan infrastruktur utama bagi e-commerce, layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya,” kata Haryo dalam jawaban tertulis yang dikutip Senin (23/2/2026).

Menurut Haryo, kesepakatan tersebut tidak berarti adanya penyerahan kedaulatan data. Pemerintah memastikan seluruh proses pemindahan data baik secara fisik maupun digital, termasuk melalui transmisi cloud dan kabel dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance tanpa mengorbankan hak-hak warga negara.

Lebih lanjut, Haryo menilai kepastian regulasi terkait transfer data lintas negara justru dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital di kawasan. Menurutnya, perusahaan teknologi global membutuhkan kepastian hukum yang memungkinkan pemrosesan data lintas batas, sekaligus menjamin perlindungan data yang memadai.

“Dengan tata kelola yang kredibel, Indonesia dapat menarik investasi pusat data [data center], cloud infrastructure, dan layanan digital lainnya,” katanya.