Jakarta (ANTARA) - Penguatan serapan pasar domestik dan rantai pasok pangan diperlukan untuk menjaga stabilitas harga daging ayam dan telur di tingkat peternak yang kini tengah menurun, kata peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah.

Ia mengatakan kepastian serapan hasil peternakan perlu diperkuat melalui sistem pengadaan pangan yang lebih berkelanjutan, antara lain dengan kontrak pembelian yang lebih stabil dengan peternak serta pemanfaatan pangan lokal.

"Untuk kebijakan lainnya, mungkin pemerintah perlu memiliki sistem yang mampu memetakan produksi, konsumsi, distribusi secara lebih akurat sehingga intervensinya itu tidak reaktif," kata Isnawati kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah dapat mengoptimalisasi potensi serapan seperti mendorong pengembangan UMKM dari dapur atau kantin, serta memperkuat sistem pemetaan produksi, konsumsi, dan distribusi agar intervensi pasar lebih terukur.

Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan badan usaha milik negara (BUMN) pangan dalam membantu penyerapan produksi melalui program bantuan pangan, cadangan pangan pemerintah, maupun fasilitas cold storage.

Penguatan sistem rantai dingin (cold chain) dan industri pengolahan juga dinilai perlu dikembangkan untuk memperluas penyerapan hasil peternakan.

"Pemerintah juga (perlu) mulai untuk memperkenalkan atau mendukung peternak kita dengan cold chain ya, dengan cold storage contohnya, juga pengembangan industri pengolahan itu juga menjadi salah satu contohnya," ujar dia.

Isnawati menilai pemenuhan kebutuhan dan penyerapan di pasar domestik tetap perlu menjadi prioritas, sedangkan ekspor dapat menjadi alternatif setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Ekspor juga bisa menjadi salah satu opsinya, tetapi catatan pentingnya adalah volume ekspor di Indonesia saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan produksi dari domestiknya. Jadi harapannya bisa memperkuat pasar domestik dulu, kemudian perlahan kita bisa membuka ke ekspor," katanya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai penguatan pasar domestik perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah memperluas ekspor telur.

"Menurut saya orientasi dulu ke pasar domestik, mengingat potensi jumlah pasar domestik juga besar dan harga telur sangat affordable," kata Esther.

Pada Maret 2026, Indonesia mengekspor 545 ton produk unggas senilai Rp18,2 miliar ke Singapura, Jepang, dan Timor Leste. Ekspor tersebut didominasi telur konsumsi sebanyak 517 ton, sedangkan sisanya berupa daging ayam dan produk olahan bernilai tambah.

Ia menjelaskan ekspor baru dapat dilakukan secara efektif apabila optimalisasi penyerapan di pasar domestik telah dicapai dan masih terdapat kelebihan produksi telur.

"Jika pasar domestik sudah dikuasai dan ada lebihan telur maka peternak dibantu perusahaan eksportir dan pemerintah bisa mengekspor telur ke luar negeri," ujar dia.

Lebih lanjut, Esther juga menilai pemerintah perlu membantu menjaga keberlanjutan usaha peternak melalui penyediaan pakan ayam petelur dengan harga lebih terjangkau untuk menekan biaya produksi.

"Dengan memberikan insentif untuk pakan ayam petelur murah maka saya rasa harga (produksi) telur pun akan lebih murah, kualitas lebih baik," ujar dia.

Ia mengatakan optimalisasi penyerapan domestik diperlukan untuk menstabilkan harga telur. Esther menyebut produksi telur yang meningkat seiring bertambahnya populasi ayam petelur dan masuknya peternak baru membuat pasokan melimpah menyebabkan harga telur dan daging ayam mengalami penurunan.

"Masuknya peternak baru membuat produksi telur melimpah ruah. Saat pasokan jauh melebihi permintaan, hukum pasar otomatis membuat harga turun drastis," katanya.

Selain faktor pasokan, Esther menilai rantai tata niaga yang panjang membuat harga di tingkat peternak lebih bergejolak dibandingkan harga di tingkat konsumen karena masih besarnya peran pedagang perantara atau middleman dalam pembentukan harga.

Penurunan harga tersebut tercermin pada perkembangan harga nasional. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 1 Juli 2026, harga nasional tertimbang telur ayam ras turun 0,67 persen dari Rp26.329 menjadi Rp26.153 per kilogram (kg). Pada periode yang sama, harga daging ayam ras juga tercatat turun 0,28 persen dari Rp35.305 menjadi Rp35.207 per kg.

Sebagai salah satu contoh, fenomena serupa terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Harga telur di tingkat peternak turun menjadi sekitar Rp17.000-Rp18.000 per kg, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.500 per kg.

Produksi telur anggota Koperasi Peternakan Unggas Sejahtera (KPUS) Temanggung mencapai sekitar 100-150 ton per hari sementara kebutuhan daerah sekitar 70-80 ton per hari sehingga kelebihan pasokan dinilai menjadi salah satu faktor yang menekan harga di tingkat peternak.

Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah mengalokasikan 242 ribu ton jagung pakan bersubsidi pada 2026 dengan target penyaluran awal 213,2 ribu ton melalui Perum Bulog.

Program tersebut telah bergulir sejak awal Mei 2026 dan ditujukan untuk menyediakan jagung pakan dengan harga lebih terjangkau guna menjaga keberlanjutan usaha peternak sekaligus menopang stabilitas harga unggas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Maka, sudah benar pemerintah tidak menaikkan suku bunga KPR rumah subsidi meskipun dari sisi Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan suku bunga acuannya

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kebijakan pemerintah mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah tepat.

"Maka, sudah benar pemerintah tidak menaikkan suku bunga KPR rumah subsidi meskipun dari sisi Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan suku bunga acuannya," ujar Nailul saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini, di saat daya beli melemah, kebijakan pemerintah mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi di angka 5 persen membantu meringankan beban masyarakat.

"Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi adalah program pemerintah untuk memberikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi harus ada keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang sudah dan akan mengambil KPR rumah subsidi," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bahwa suku bunga untuk rumah subsidi tidak akan mengalami kenaikan dan tetap bertahan di angka lima persen flat dari awal hingga akhir masa angsuran.

Maruarar atau disapa Ara mengatakan, meskipun terjadi peningkatan BI Rate, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 5 persen sehingga masyarakat dapat memperoleh rumah dengan cicilan yang terjangkau.

Ara menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai capaian Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara perlu diikuti peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani agar berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ia mengatakan capaian tersebut patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras petani serta dukungan berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong produksi pangan nasional.

"Kita sudah memiliki capaian baik terkait beras. Ini patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras petani dan dukungan kebijakan," kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Food and Agriculture Organization (FAO) menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton, meningkat sekitar 4 juta ton atau 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 30,62 juta ton.

Selain itu, FAO memperkirakan stok beras Indonesia berpotensi meningkat menjadi 7,8 juta ton pada periode 2026-2027.

Saat ini, pemerintah mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah melampaui 5 juta ton.

Menurut Eliza, keunggulan Indonesia di kawasan Asia Tenggara terutama ditopang oleh besarnya basis produksi beras nasional, termasuk luas lahan sawah yang signifikan.

Namun demikian, ia menilai produktivitas padi Indonesia masih tertinggal dibandingkan Vietnam yang mampu menghasilkan produksi lebih tinggi per satuan luas lahan.

"Pemerintah perlu reorientasi prioritas. Kebijakannya harus bergeser tidak hanya mengejar volume produksi saja, tetapi menuju peningkatan produktivitas yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.

Produktivitas padi nasional saat ini masih berada di kisaran 5,2 ton per hektare, sedangkan Vietnam telah mencapai sekitar 6 ton per hektare.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas budi daya padi di Indonesia.

Ia mengatakan peningkatan produktivitas menjadi penting karena tantangan sektor pertanian ke depan tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan regenerasi petani.

Karena itu, menurut Eliza, kebijakan pertanian perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi produksi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kapasitas petani agar hasil panen dapat terus meningkat tanpa hanya bergantung pada perluasan lahan.

"Untuk menjadi benar-benar resilien dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian iklim dan demografi, Indonesia harus berani keluar dari zona nyaman angka total produksi dan mulai serius mengejar efisiensi serta produktivitas yang lebih tinggi lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau Muhammad mengingatkan bahwa tingginya produksi beras tidak otomatis mencerminkan kuatnya ketahanan pangan nasional.

"Tidak bisa disamakan dengan ketahanan pangan secara keseluruhan kalau bicara soal produksi beras secara tahunan," kata Galau.

Menurut dia, ketahanan pangan juga ditentukan oleh efisiensi distribusi, stabilitas harga, kualitas rantai pasok, serta kemampuan masyarakat mengakses pangan secara merata.

Galau menilai keberlanjutan produksi beras perlu dibarengi perbaikan sistem distribusi dan peningkatan kesejahteraan petani agar manfaat kenaikan produksi dapat dirasakan secara luas.

Ia menambahkan kebijakan pangan juga perlu memberi perhatian lebih besar kepada petani skala kecil yang masih menjadi tulang punggung produksi pertanian nasional, sekaligus memperkuat kemampuan sektor pertanian menghadapi dampak perubahan iklim.

"Bukan hanya tentang kuantitas produksi yang bisa kita capai, tetapi bagaimana sistemik rantai pasoknya, stabilitas harga di level rumah tangga, dan kesejahteraan petani," ujar dia.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi salah satu fokus utama untuk menjaga keberlanjutan swasembada beras.

Kementerian Pertanian menyebut upaya tersebut dilakukan melalui penguatan irigasi dan pompanisasi, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta optimalisasi lahan guna meningkatkan hasil panen dan indeks pertanaman.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk penguatan irigasi, pompanisasi, dan penyediaan benih unggul guna menjaga produktivitas pertanian di tengah risiko cuaca ekstrem. Program tersebut mencakup pengelolaan lahan hingga 1,5 juta hektare serta bantuan 80 ribu unit pompa air yang ditargetkan menjangkau sekitar 1 juta hektare lahan sawah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas unggul dan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas tanpa bergantung sepenuhnya pada perluasan lahan.

Kementerian Pertanian mencatat benih padi unggul yang dikembangkan memiliki potensi hasil lebih dari 8 ton per hektare, sementara upaya modernisasi alat dan mesin pertanian diharapkan dapat semakin meningkatkan efisiensi usaha tani serta menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan ada penambahan 1 juta-2 juta ekor secara bertahap ini setidaknya bisa mengurangi sepertiga impor kita

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) dari pemerintah berpotensi mengurangi sekitar sepertiga impor daging sapi apabila diterapkan secara bertahap dan didukung reformasi kelembagaan.

Ia mengatakan pemanfaatan sebagian lahan sawit untuk diintegrasi terhadap produksi sapi dapat berpotensi menambah populasi sapi nasional hingga 2 juta ekor dalam jangka panjang.

“Dengan ada penambahan 1 juta-2 juta ekor secara bertahap ini setidaknya bisa mengurangi sepertiga impor kita,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, saat ini hampir 40 persen kebutuhan daging sapi nasional masih dipenuhi dari impor sehingga pengembangan SISKA dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pasokan sapi potong domestik.

Ia menjelaskan dengan rasio konservatif satu ekor sapi per 13 hektare, pemanfaatan separuh lahan sawit Indonesia berpotensi menampung hingga sekitar 2 juta ekor sapi.

Namun, ia menekankan pengembangan tersebut tidak dapat dilakukan secara instan dan perlu dimulai melalui proyek percontohan atau yang terukur sebelum diterapkan secara luas.

“Sebaiknya piloting dulu, tidak perlu dipasang target harus 2 juta ekor,” ujarnya.

Eliza menilai SISKA lebih tepat diposisikan sebagai strategi komplementer untuk diversifikasi sumber protein hewani, bukan sebagai solusi tunggal dalam mencapai swasembada protein hewani.

Menurut dia, konsumsi protein hewani nasional masih didominasi ayam dan ikan, sedangkan daging sapi relatif memiliki harga lebih mahal serta termasuk komoditas premium dengan elastisitas pendapatan yang tinggi.

Dengan demikian, pengembangan integrasi sapi-sawit dinilai dapat membantu mengurangi beban impor, menghemat devisa, serta memperkuat ekonomi sirkular di wilayah perkebunan.

Eliza mengatakan potensi SISKA terletak pada pengurangan impor kebutuhan daging dan susu sapi dalam dekade mendatang dan penguatan ekonomi pedesaan di wilayah sawit, sepanjang didukung tata kelola yang tepat.

Tantangan terbesar, lanjutnya, adalah membangun kepercayaan dan penyelarasan insentif antara perusahaan perkebunan, peternak, pemerintah, dan pelaku usaha lain yang terlibat.

"Keberhasilan itu bergantung pada reformasi kelembagaannya. Tantangan terbesar adalah membangun trust dan alignment insentif antar aktor," ungkap dia.

Ia menilai pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator, bukan hanya regulator, antara lain melalui proyek percontohan berskala besar dengan pemantauan ketat, insentif fiskal bagi perusahaan yang menjalankan integrasi, serta program khusus bagi petani dan peternak skala kecil.

“Kalau itu tidak ada, program SISKA berisiko menjadi narasi tanpa implementasi luas dan ini komplementer dengan strategi lain seperti pengembangan breeding nasional dan manajemen impor strategis," ucap Eliza.

Senada, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau Muhammad juga menilai SISKA berpotensi menjadi langkah awal untuk meningkatkan produktivitas sapi domestik.

Namun, ia mengingatkan bahwa target besar swasembada protein hewani membutuhkan strategi yang lebih sistemik, termasuk perbaikan bibit, insentif modal usaha peternak kecil, serta perkembangan investasi logistik.

“SISKA sebagai satu instrumen pendukung peningkatan pasokan domestik itu mungkin menjadi satu hal, tapi persoalan berkaitan dengan swasembada protein hewani itu hal yang lain,” ucap Galau.

Galau mengatakan sebagian besar peternak sapi di Indonesia saat ini merupakan peternak rakyat skala kecil sehingga program integrasi perlu memastikan akses peternak kecil terhadap lahan, pembiayaan, dan rantai pasok.

Menurut dia, insentif bagi perusahaan perkebunan sawit skala besar juga perlu dirancang agar sejalan dengan kepentingan pengembangan peternakan rakyat.

Ia kemudian menilai peningkatan kesejahteraan peternak rakyat juga perlu menjadi perhatian agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.

“Ada banyak permasalahan sistemik yang belum dijawab berkaitan dengan bagaimana sistem peningkatan kesejahteraan peternak, terutama peternak skala kecil,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mendorong pengembangan SISKA sebagai salah satu strategi meningkatkan produksi protein hewani nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor daging dan susu sapi.

Deputi Bidang Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widiastuti mengatakan produksi susu dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional sehingga pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya lokal untuk memperkuat pasokan protein hewani.

Pemerintah juga menilai integrasi sapi-sawit dapat meningkatkan efisiensi usaha peternakan karena pemanfaatan bungkil inti, pelepah, daun sawit, dan rumput di area perkebunan mampu menekan biaya pakan hingga 40 persen.

Kemenko Pangan mencatat Indonesia memiliki sekitar 16,38 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Jika separuhnya dimanfaatkan untuk program integrasi tersebut, potensi tambahan populasi mencapai 2,73 juta ekor sapi, baik untuk penggemukan maupun pembibitan.

Peningkatan populasi sapi domestik tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor daging sapi yang pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 297 ribu ton.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Center of Economic and Law Studies (Celios) mengkritik ketentuan baru dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya Pasal 50A yang mengatur penerbitan surat utang khusus berupa Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara. Lembaga tersebut menilai aturan itu memberikan perlakuan istimewa kepada investor yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan reputasi.

Dalam Pasal 50A ayat (5), negara memberikan jaminan dan perlindungan kepada pembeli instrumen surat utang khusus dari penuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, serta gugatan perdata.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai ketentuan tersebut justru berpotensi memperburuk citra pemerintah Indonesia di mata investor global.

Menurut Bhima, alih-alih memperkuat penegakan hukum dan standar antikorupsi maupun pencegahan pencucian uang lintas negara, pemerintah justru merevisi regulasi UU P2SK untuk memfasilitasi extra-ordinary crime dalam bentuk surat utang khusus.

“Khawatir investor dengan compliance atau kepatuhan tinggi terhadap standar ESG enggan bekerjasama dengan Danantara. Mereka bisa kena risiko reputasi,” kata Bhima dalam keterangannya, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Bhima juga menjelaskan anggapan bahwa perlindungan hukum semacam itu telah diatur sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Surat Utang Negara (UU SUN) yang menjadi dasar penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) sejak 2002, perlindungan investor hanya mencakup jaminan pembayaran bunga dan pokok utang oleh negara.

"Sehingga aturan surat utang khusus yang sifatnya imunitas memang baru pertama kalinya dirilis pada revisi UU P2SK 2026,” ujar Bhima.

Sementara itu, Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan upaya pemerintah mencari sumber pembiayaan baru di luar APBN karena kebutuhan pendanaan pembangunan yang semakin besar.

Namun, menurutnya, ketentuan imunitas bagi mereka yang melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pidana keuangan lainnya.

“Pembangunan akhirnya diserahkan kepada Danantara, namun sama seperti Pemerintah, mereka juga kering likuiditas. Maka, Danantara menerbitkan surat utang mulai dari Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Namun untuk memastikan bahwa ada yang beli surat utang tersebut, maka pemerintah menjamin bahwa dana-nya kebal dari hukum,” kata Nailul.

Nailul menjelaskan bahwa ketentuan tersebut mampu menimbulkan celah hukum karena dana yang ditempatkan dalam instrumen tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti tindak pidana.

Ia menilai skema tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku korupsi maupun pencucian uang lintas negara untuk menempatkan dana hasil kejahatan ke dalam instrumen investasi yang memperoleh imunitas hukum sekaligus menikmati imbal hasil yang dibayarkan melalui BUMN.

Nailul mengatakan, uang yang masuk ke dalam surat utang khusus, tidak bisa dijadikan bukti kejahatan. Pelaku korupsi, hingga pencucian uang lintas negara yang melakukan kejahatan bidang keuangan bisa menggunakan instrumen ini untuk memutihkan hasil uangnya, menikmati bunga investasinya yang dibayarkan oleh pajak masyarakat lewat BUMN,

“UU ini sejalan dengan UU BUMN terbaru yang memberikan imunitas kepada pegawai BUMN termasuk Danantara dari pidana kerugian keuangan negara,” jelas Nailul.

Bisnis.com, JAKARTA — Sony Pictures dan Marvel Studios baru-baru ini resmi merilis trailer terbaru Spider-Man: Brand New Day, film terbaru yang kembali menghadirkan Tom Holland sebagai Peter Parker.

Bersamaan dengan perilisan trailer tersebut, studio juga memastikan film ini akan tayang di bioskop mulai 31 Juli 2026.

Trailer baru ini langsung menarik perhatian penggemar lewat kalimat promosi yang emosional, "The world may have forgotten Peter Parker, but he hasn't forgotten them." Narasi tersebut menegaskan kelanjutan kisah Peter Parker setelah peristiwa besar dalam Spider-Man: No Way Home.

Trailer memperlihatkan kehidupan Peter Parker yang kini harus menjalani kesehariannya seorang diri setelah identitasnya terhapus dari ingatan semua orang. Meski dunia telah melupakannya, Peter tetap memilih menjalankan tanggung jawabnya sebagai Spider-Man untuk melindungi New York.

Premis tersebut membuat Spider-Man: Brand New Day hadir dengan nuansa yang lebih personal dibanding film-film sebelumnya, dengan tema kesepian, pengorbanan, dan perjuangan menghadapi hidup baru.

Tom Holland dipastikan kembali memerankan Spider-Man, didampingi sejumlah nama yang sudah akrab bagi penggemar Marvel.

Zendaya dan Jacob Batalon kembali bergabung dalam film ini, sementara Sadie Sink menjadi wajah baru yang ikut meramaikan jajaran pemeran. Selain itu, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando, hingga Mark Ruffalo juga masuk dalam daftar cast yang diumumkan.

Film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton yang sebelumnya dikenal lewat sejumlah proyek Marvel lainnya.

Alih-alih hanya menampilkan aksi spektakuler, trailer terbaru justru menonjolkan sisi emosional Peter Parker yang melihat orang-orang terdekatnya melanjutkan hidup tanpa mengenal dirinya lagi.

Di sisi lain, cuplikan tersebut juga memberi gambaran hadirnya ancaman baru yang disebut sebagai sosok misterius dengan kekuatan besar, membuka peluang konflik yang lebih luas dibanding film sebelumnya.

Sejumlah laporan juga menyebut cerita film ini mengambil latar sekitar empat tahun setelah peristiwa Spider-Man: No Way Home.Perilisan trailer baru sekaligus menjadi penanda dimulainya promosi besar untuk Spider-Man: Brand New Day. Dalam materi promosinya, Sony juga mengumumkan bahwa penjualan tiket telah dibuka di sejumlah wilayah.

Kembalinya Tom Holland sebagai Spider-Man, ditambah kisah emosional tentang Peter Parker yang harus hidup di dunia yang melupakannya, membuat film ini menjadi salah satu rilisan superhero yang paling dinantikan pada 2026.

Dengan kombinasi cerita baru, jajaran pemeran besar, serta konflik yang lebih personal, Spider-Man: Brand New Day diharapkan menjadi babak baru perjalanan Spider-Man di Marvel Cinematic Universe.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai kesepakatan damai Amerika Serikat (AS) dan Iran dapat memberikan kepastian bagi perekonomian global dan membawa dampak positif bagi Indonesia. Dia memperkirakan normalisasi jalur perdagangan energi akan memperlancar pasokan minyak dan gas dunia sehingga menekan harga komoditas serta memperbaiki sentimen pasar keuangan.

"Kita berharap, dari damai perang di Timur Tengah membawa kepastian terhadap perekonomian global," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Huda menyampaikan stabilitas di kawasan Timur Tengah sangat penting mengingat Selat Hormuz tersebut merupakan salah satu pemasok utama minyak mentah, gas alam, dan berbagai produk turunannya bagi dunia. Menurutnya, kelancaran distribusi energi akan memperbaiki rantai pasok global sehingga berdampak pada penurunan harga berbagai komoditas strategis, terutama minyak mentah.

"Normalisasi transportasi selat hormuz akan meningkatkan kembali perekonomian global," ucap Huda.

Dengan harga minyak global yang diperkirakan berada di kisaran 80 dolar AS per barel, Huda menilai, Indonesia berpotensi memperoleh keuntungan dari sisi fiskal maupun biaya impor. Pasalnya, pasokan menjadi lebih lancar, harga komoditas global akan menurun, salah satunya minyak mentah.

"Di satu sisi kondisi ini bisa menyelamatkan APBN agar tidak membengkak dan membuat harga komoditas impor menjadi lebih murah," ungkap dia.

Ia menambahkan, sentimen positif tersebut juga tercermin pada pergerakan pasar modal domestik. Huda mengatakan

CUPERTINO - Sistem operasi iOS 27 milik Apple, yang diumumkan pada acara WWDC 2026, akan diperbarui untuk model ponsel lama seperti seri iPhone 11 yang diluncurkan pada tahun 2019, memperpanjang dukungan perangkat lunak hingga delapan tahun – sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Meskipun iPhone 11 kemungkinan tidak akan mendukung fitur baru apa pun yang terkait dengan Apple Intelligence, mendapatkan dukungan perangkat lunak tambahan selama satu tahun hadir di antara dua momen penting dalam industri teknologi.

Alasan yang paling jelas adalah peningkatan biaya elektronik secara keseluruhan, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kekurangan RAM yang berkelanjutan dan kekhawatiran tentang kenaikan tarif selama beberapa tahun terakhir.

Pasar telah menyaksikan beberapa perusahaan menaikkan harga ponsel hingga $200 antara model tahun 2025 dan 2026. Dalam beberapa kasus, harganya bahkan melebihi harga peluncuran.

Namun, yang mungkin kurang diperhatikan adalah pasar barang bekas, di mana model iPhone lama masih mudah ditemukan. iPhone 11 256GB saat ini dihargai $209 di Amazon pada saat penulisan ini.

Dalam jajak pendapat baru-baru ini yang dilakukan teknologiCNETterhadap 2.600 orang dewasa, lebih dari 48% mengatakan mereka pernah mempertimbangkan untuk membeli perangkat rekondisi karena harganya lebih murah, sementara elektronik baru terlalu mahal.

Kedua faktor di atas menunjukkan sebuah tren: pengguna ingin menggunakan ponsel mereka lebih lama dari sebelumnya dan bersedia menggunakan perangkat yang bukan yang terbaru atau tercanggih, tetapi tetap sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka.

Meskipun Apple belum merilis angka resmi mengenai jumlah pengguna iPhone 11 saat ini, bukti lain menunjukkan bahwa konsumen masih tetap menggunakan iPhone model lama dan mungkin dapat memanfaatkan dukungan perangkat lunak tambahan ini.

Mengapa Apple memperhatikan pelanggan yang menggunakan iPhone model lama.

iPhone selalu menduduki puncak daftar ponsel pintar terlarisdi seluruh dunia, jadi tidak mengherankan jika perusahaan ini juga merupakan salah satu pemain terbesar di pasar ponsel bekas.

Menurut laporan dari Counterpoint Research pada Oktober 2025, iPhone 12, iPhone 13, dan iPhone 14 semuanya mendorong pertumbuhan penjualan produk bekas di Afrika, India, dan Asia Tenggara.

Di pasar yang mirip dengan AS, segmen peralatan yang diperbarui diperkirakan akan mengalami pertumbuhan stagnan antara tahun 2024 dan 2025.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa siklus penggantian yang lebih panjang dan peningkatan biaya menyebabkan pelanggan menunda peningkatan (upgrade).

Dengan semakin sedikit orang yang memperbarui perangkat mereka, Apple mungkin sedang mempertimbangkan dengan cermat bagaimana memastikan bahwa pelanggan yang masih menggunakan perangkat lama tidak tertinggal.

Pada bulan Januari, model iPhone yang menjalankan iOS 12 dan versi yang lebih baru menerima pembaruan kecil untuk memastikan iMessage dan FaceTime masih berfungsi pada perangkat keluaran tahun 2013, seperti iPhone 5S.

Sekalipun Apple berhenti memperbarui iOS, mengikuti preseden yang ada, perusahaan tersebut tetap akan menyediakan pembaruan keamanan selama beberapa tahun lagi.

Apple meluncurkan iOS 27, AI Siri yang sepenuhnya baru, dan Apple Intelligence .

Dengan harga ponsel yang terus naik, dukungan berkelanjutan Apple untuk model iPhone lama bisa jadi merupakan strategi defensif.

Sementara Samsung, Motorola, dan Google memiliki banyak sekali model Android baru dengan harga di bawah USD500, harga awal Apple untuk ponsel baru saat ini adalah USD600 (model iPhone 17e yang diluncurkan awal tahun ini).

Dengan menghadirkan iOS 27 yang membuat iPhone 11 keluaran 2019 terasa lebih segar, hal ini akan semakin memperkuat loyalitas pengguna terhadap ekosistem Apple.

Mereka tidak perlu mempertimbangkan untuk beralih ke sistem operasi Android – di mana mereka dapat membeli ponsel dengan baterai yang lebih besar atau kamera yang lebih baru dengan harga lebih murah daripada iPhone baru.

Hal ini menjadi semakin penting karena Apple berada di bawah tekanan untuk mendukung teknologi terbuka, sehingga iPhone dan ponsel Android berada pada posisi yang lebih setara.

Fitur ini mencakup standar pesan RCS, yang memungkinkan banyak fitur mirip iMessage berfungsi lintas platform antara iPhone dan Android, serta fitur eSIM yang memudahkan transfer nomor telepon dari iPhone ke Android.

Ketentuan Apple yang memberikan dukungan perangkat lunak selama 8 tahun – saat ini menjadi yang terdepan di industri – untuk iPhone 11 adalah nilai tambah yang membantu perusahaan ini melampaui Android, hingga para pesaing seperti Samsung, Google, dan Motorola membuat komitmen serupa.

iPhone yang dirilis pada tahun 2019 masih mendukung iOS 27.Bertentangan dengan kekhawatiran, sistem operasi iOS 27 terus mendukung iPhone generasi ke-11 yang dirilis pada tahun 2019, membuat perangkat lama berjalan lebih lancar berkat manajemen CPU-nya yang canggih.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Ekonomi di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai usulan alokasi dana untuk IKN saat ini kurang relevan untuk ditambah di tengah lonjakan harga barang.

Ketergantungan tinggi proyek IKN pada APBN dikhawatirkan akan membebani keuangan negara secara berkepanjangan.

Doa mengatakan dari sisi anggaran, pembangunan IKN tidak mungkin selesai. Investor asing pun belum ada yang masuk secara signifikan.

"Justru akan membuat beban APBN menjadi besar. Terlebih Presiden Prabowo mempunyai project mercusuarnya sendiri dalam program makan bergizi gratis," ujar Nailul kepada Bisnis, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Dia memperkirakan anggaran pemerintah saat ini akan fokus ke program strategis Presiden Prabowo. Program lainnya akan banyak dikorbankan, termasuk program untuk pembangunan IKN.

Menurutnya, prioritas fiskal yang bergeser ke program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat membuat pemotongan anggaran IKN menjadi langkah yang lebih realistis. Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat perlu bersikap lebih pragmatis dalam mengelola ketahanan keuangan nasional.

Senada, pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah,menilai pelemahan nilai tukar rupiah memicu potensi kesulitan operasional konstruksi yang tinggi.

Komitmen pendanaan yang besar dari pemerintah sejauh ini dinilai belum mampu menuntaskan seluruh kebutuhan infrastruktur dasar di lapangan. Hal ini memperpanjang daftar pekerjaan rumah yang membutuhkan keterlibatan aktif dan stimulus nyata dari sektor swasta non-APBN.

“Yang sejelas sampai sekarang itu kan sudah Rp147 juta yang digelontorkan untuk pembangunan IKN itu. Tapi itu ternyata kan belum menjangkau semua pembangunan infrastruktur dasar. Misalnya untuk pembangunan gedung parlemen, itu kan belum. Untuk yudikatif juga belum. Jadi yang ada kan baru kementerian lembaga saja. Jadi yang menurut saya sih memang dengan kondisi pelemahan Rupiah ini potensi kesulitan juga tinggi," ujarnya.

Untuk itu, Trubus menyebut pemerintah perlu memberikan skema insentif yang menarik pada investor agar minat investasi di IKN dapat meningkat. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat segera menstabilkan iklim investasi dalam negeri guna menjamin kepastian berusaha.

“Tentu stabilitas itu sangat diperlukan, baik stabilitas politik maupun stabilitas ekonomi agar investor banyak yang tertarik menanamkan modalnya. Kemudian, ya tentu kebijakan yang on the stand turut diperlukan,” pungkasnya.

Skema KPBU jadi Harapan

Dalam rangka menyiasati ketergantungan tinggi terhadap postur APBN, pemerintah mulai gencar mendorong metode pendanaan alternatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan mobilisasi modal dari sektor korporasi swasta maupun BUMN.

Skema KPBU dinilai berpotensi kuat menarik minat para penanam modal karena menawarkan pembagian profil risiko investasi yang lebih seimbang. Melalui mekanisme ini, risiko pengerjaan proyek tidak hanya dipikul oleh badan usaha, melainkan turut ditanggung bersama oleh pemerintah.

Sebagai langkah konkret, proyek hunian berbasis KPBU senilai Rp6 triliun dilaporkan telah mengantongi persetujuan dari bendahara negara untuk segera dieksekusi tahun ini. Pendanaan tersebut akan dialokasikan untuk membangun ratusan unit rumah tapak serta rumah susun.

"Untuk KPBU, yang dua pemrakarsa itu untuk hunian landed 109 unit dan juga 8 tower sudah disetujui menteri keuangan sebesar Rp6 triliun," urai Basuki.

Proyek tersebut dilaporkan bakal digarap raksasa properti nasional PT Intiland Development Tbk. (DILD) dan perusahaan konstruksi pelat merah PT Nindya Karya (Persero).

Saat ini, proyek KPBU perdana tersebut tengah memasuki proses tender terbuka demi memastikan transparansi dan keadilan kompetisi bisnis.

Dalam perkembangannya, panitia tender terus memetakan dokumen penawaran yang masuk dari berbagai mitra potensial. Langkah kehati-hatian ini diambil guna meminimalkan celah maladministrasi di kemudian hari.

“Ini tendernya sudah, kan ada aturannya walaupun dia pemrakarsa atau unsolicited tetap harus tender untuk right to match. Nah, ini sudah mulai tender, sedang dipetakan dan dievaluasinya oleh BPKP,” tambah Basuki.

OIKN optimistis bahwa seluruh proses evaluasi administrasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat tuntas dalam waktu dekat. Pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking) fisik di lapangan ditargetkan berjalan sebelum akhir tahun ini.

Subsidi yang diberikan pemerintah itu sebenarnya adalah respons yang temporer untuk kemudian memberikan sedikit nafas

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau Muhammad menilai penguatan cadangan penyangga kedelai nasional penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor dan menjaga stabilitas pasokan pangan domestik dalam jangka panjang.

Ia mengatakan kebijakan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) sebanyak 250 ribu ton dari pemerintah dapat membantu pengusaha tahu dan tempe dalam jangka pendek.

“Subsidi yang diberikan pemerintah itu sebenarnya adalah respons yang temporer untuk kemudian memberikan sedikit nafas,” kata Galau kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kebijakan tersebut perlu diikuti penguatan sektor produksi dan pasokan nasional mengingat Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor kedelai yang tinggi sehingga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan kenaikan biaya impor.

Ia menyebut impor kedelai Indonesia mencapai sekitar 2,7 juta ton dengan sekitar 88 persen berasal dari Amerika Serikat (AS), sedangkan proporsi ketergantungan impor kedelai nasional mencapai sekitar 79 persen dari kebutuhan domestik.

“Jadi ini menunjukkan ada lebih besar ketergantungan kita terhadap komoditas impor kedelai,” ujarnya.

Galau menilai pemerintah perlu memandang solusi jangka panjang dengan mulai membangun cadangan penyangga kedelai nasional guna menjaga stabilitas pasokan ketika terjadi gejolak harga global maupun tekanan nilai tukar rupiah.

“Saya rasa membangun cadangan penyangga pasokan kedelai nasional itu merupakan suatu hal yang harus dilakukan mulai hari ini,” tutur dia.

Selain itu, ia mendorong peningkatan produktivitas kedelai domestik melalui perluasan lahan tanam dan pemberian insentif yang tepat sasaran bagi petani.

Menurut dia, pembenahan tata niaga dan distribusi kedelai juga penting dilakukan agar rantai pasok lebih efisien dan mampu mendukung keberlangsungan usaha pengrajin tahu dan tempe.

"Jadi tidak boleh hanya tolak ukurnya pada stabilisasi harga dalam beberapa bulan ke depan, karena itu menjadi satu solusi yang pragmatis. Yang kita ingin jawab adalah kebutuhan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, bagaimana kita mampu menurunkan ketergantungan impor komoditas kita," ucapnya.

Galau menilai penguatan kelembagaan dan asosiasi pengrajin juga perlu didorong agar pelaku usaha memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam mendukung pengadaan bahan baku yang lebih merata.

Ia mengingatkan ketergantungan impor yang tinggi membuat kenaikan biaya impor dan fluktuasi nilai tukar rentan diteruskan kepada konsumen akhir maupun pelaku usaha kecil.

“Ini akan lebih menekan pengrajin usaha tahu dan tempe,” ungkap dia.

Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada awal Juni juga mencatat kenaikan harga kedelai impor akibat tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan dinamika geopolitik.

Sementara itu, Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga kedelai impor pada Kamis (11/6) tercatat sebesar Rp13.722 per kilogram (Kg) atau naik 0,12 persen dibandingkan hari sebelumnya sebesar Rp13.705 per kg.

Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan izin usaha importir dapat dicabut apabila menaikkan harga kedelai impor secara sepihak di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas harga bahan baku tahu dan tempe.

Dari sisi produksi, pemerintah juga terus mendorong penguatan produksi pangan domestik guna mengurangi ketergantungan impor komoditas strategis, termasuk kedelai.

Komisi IV DPR RI pada 10 Juni 2026 mendukung penguatan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2027 melalui pagu indikatif Rp23,23 triliun serta usulan tambahan anggaran Rp22,43 triliun untuk mempercepat program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional.

Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk peningkatan produksi komoditas strategis, pengembangan benih sumber, penguatan penyuluhan dan pelatihan pertanian, hilirisasi perkebunan, serta pengembangan kawasan pangan guna meningkatkan produksi dalam negeri termasuk kedelai dan bawang putih.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga Pertamax Green 95 memunculkan pertanyaan baru mengenai keekonomian bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Di tengah dorongan pemerintah memperluas penggunaan bioetanol untuk mendukung ketahanan energi, harga bahan bakar campuran etanol justru naik lebih tinggi dibandingkan bensin non-bioetanol.

Pertamax Green 95 yang merupakan campuran Pertamax dan 5% bioetanol naik 31,7% dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter per 10 Juni 2026. Kenaikan tersebut melampaui kenaikan harga Pertamax yang meningkat dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kondisi itu menunjukkan peningkatan campuran bioetanol tidak otomatis membuat harga bahan bakar lebih murah bagi konsumen.

“Jadi makin besar campuran bioetanol dengan bensin, maka akan smakin besar juga beban defisit APBN dan akhirnya akan menambah utang pemerintah yang sekarang sudah hampir Rp10.000 triliun,” kata Bhima bersama Manajer Program Bioenergi Trend Asia Amalya Reza Oktaviani dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Pemerintah saat ini tengah mendorong pengembangan bahan baku bioetanol melalui proyek food estate tebu yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Program tersebut diposisikan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun, laporan Celios bertajuk "Mengapa Bioethanol Tidak Menjawab Ketahanan Energi" memperkirakan pengembangan bahan bakar nabati berbasis bioetanol membutuhkan investasi lebih dari US$11 miliar atau sekitar Rp176 triliun dalam periode 10 tahun.

Menurut Bhima, kebutuhan dana tersebut setara sekitar 89% dari total anggaran subsidi energi pada 2026.

Dia menilai tingginya biaya pengembangan bioetanol tidak hanya berasal dari produksi bahan baku, tetapi juga dari pembukaan lahan skala besar untuk food estate dan energy estate, termasuk di Merauke, Papua Selatan.

Bhima mengatakan biaya investasi dan logistik yang tinggi pada akhirnya akan dibebankan produsen dalam harga jual produk ke Pertamina. Di sisi lain, Pertamina juga menghadapi tekanan karena harus menanggung selisih antara harga riil dan harga keekonomian bahan bakar.

Dia juga mengatakan masyarakat di lokasi food estate juga tidak menikmati hasil dari proyek bioetanol dari segi biaya hidup yang makin mahal. Pembukaan lahan hutan untuk kebutuhan pangan juga dia nilai harus dihitung sebagai kerugian perekonomian dari pencampuran bioetanol.

Sementara itu, Amalya menyoroti kebijakan pemerintah yang di satu sisi mendorong pembukaan lahan untuk pengembangan tebu, tetapi di sisi lain menyetujui impor etanol hingga 1 juta ton per tahun dari Amerika Serikat.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan kebijakan pengembangan bioetanol nasional.

Selain itu, dia menilai permintaan pasar terhadap bahan bakar nabati masih terbatas karena masyarakat maupun industri otomotif belum menunjukkan minat besar untuk melakukan modifikasi kendaraan agar dapat menggunakan bahan bakar berbasis bioetanol.

Amalya juga menyoroti dampak lingkungan dari pengembangan perkebunan tebu untuk mendukung program bioetanol.

Berdasarkan kajian Trend Asia, pelepasan kawasan hutan untuk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Papua Selatan berpotensi menyebabkan deforestasi seluas 61.370 hektar.

“Artinya Indonesia bisa kehilangan karbon dari hutan begitu besar untuk proyek strategis nasional energi, namun kenyataannya produk nabati yang sampai di pasar harganya mahal dan sepi peminat,” katanya.

Dia menambahkan Papua Selatan telah kehilangan kawasan hutan seluas 486.939 hektar akibat perubahan fungsi kawasan hutan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Grab Indonesia merespons terbitnya regulasi anyar tentang e-commerce, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026, yang memasukkan layanan ride-hailing ke dalam cakupan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Perusahaan menegaskan bahwa pengaturan dalam beleid tersebut hanya berlaku untuk aktivitas transaksi jual beli barang yang difasilitasi melalui fitur niaga di dalam aplikasi, bukan layanan transportasi.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan pihaknya terus mencermati implementasi kebijakan tersebut.

“Kami memahami bahwa penyesuaian regulasi ini difokuskan pada tata kelola transaksi jual beli barang dan tidak ditujukan untuk mencakup layanan transportasi,” kata Tirza kepada Bisnis, Jumat (12/6/2026).

Tirza menjelaskan aktivitas dalam ekosistem Grab Indonesia melibatkan berbagai pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang berperan dalam mendorong ekonomi digital melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan transaksi di berbagai daerah.

Selain layanan transportasi, Grab juga menyediakan berbagai fitur niaga dan solusi digital bagi pelaku usaha, mulai dari layanan pesan antar makanan melalui GrabFood, perdagangan kebutuhan harian lewat GrabMart, layanan produk digital melalui GrabKios, hingga fitur pemasaran digital dan solusi layanan untuk kebutuhan bisnis.

Menyadari bahwa setiap penyesuaian kebijakan dapat membawa pengaruh bagi keberlangsungan usaha para mitra di dalamnya, lanjut Tirza, perusahaan berharap proses implementasi regulasi ini nantinya dapat berjalan beriringan dengan semangat menjaga pertumbuhan UMKM lokal.

Grab Indonesia meyakini pendekatan yang mengutamakan keberlanjutan bisnis, stabilitas ekosistem digital, serta kenyamanan akses bagi masyarakat luas akan membawa dampak yang baik bagi semua pihak.

“Untuk itu, kami berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog yang konstruktif serta mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan iklim industri digital yang sehat dan berkeadilan di Indonesia,” ungkap Tirza.

Permendag No. 19/2025 tentang Penyelenggaraan Usaha PMSE sendiri ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso pada 4 Juni 2026. Regulasi tersebut menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam PMSE.

Dalam revisi aturan tersebut, pemerintah menambahkan dua model bisnis baru ke dalam kategori Penyelenggara PMSE (PPMSE), yakni ride-hailing dan online travel agent (OTA).

Budi menjelaskan pengaturan terhadap layanan ride-hailing hanya berlaku untuk aktivitas perdagangan barang yang difasilitasi platform melalui fitur niaga yang tersedia di dalam aplikasi.

“Dengan demikian, yang diatur adalah transaksi jual beli barangnya, bukan layanan transportasinya,” ujarnya.

Sementara itu, OTA didefinisikan sebagai sistem elektronik yang menyediakan layanan penjualan atau pemesanan perjalanan, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi transaksi antara konsumen dan pelaku usaha yang menawarkan tiket transportasi, akomodasi, atraksi wisata, maupun paket perjalanan.

Menurut Budi, penambahan dua model bisnis tersebut merupakan respons pemerintah terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang terus berkembang.

“Penambahan dua model bisnis PPMSE dalam revisi peraturan ini merupakan respons terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang dinamis. Dengan cakupan model bisnis yang lebih komprehensif, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya,” kata Budi.