JAKARTA - Perkembangan ekonomi nasional saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang dihadapi oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Menurut Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, meskipun berbagai indikator makroekonomi menunjukkan tren yang relatif positif, masih terdapat sejumlah persoalan struktural yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Menurutnya tantangan tersebut antara lain masih lemahnya kinerja sektor manufaktur, belum optimalnya realisasi investasi, serta menurunnya daya beli masyarakat akibat meningkatnya tekanan biaya hidup.Pidato Presiden Pertegas Arsitektur Ekonomi dan Arah Ideologi Pembangunan



Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum memberikan dampak yang merata terhadap dunia usaha maupun kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Andry menekankan pentingnya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi yang telah dijalankan.

Ia juga mendorong adanya penguatan kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kalangan pelaku usaha, akademisi, asosiasi industri, dan lembaga riset ekonomi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan di lapangan.

"Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan kebijakan ekonomi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik serta menciptakan kepastian bagi dunia usaha," ungkapnya.

Redam Risiko Lonjakan Harga Minyak Dunia, INDEF: Kendaraan Listrik Jadi Strategi Krusial



Menurutnya, keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik akan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.

Meskipun menyampaikan sejumlah catatan kritis, Andry menegaskan, bahwa INDEF tetap mendukung berbagai upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Namun demikian ia berharap pemerintah juga memberikan ruang dialog yang konstruktif serta merespons berbagai masukan dari para pengamat dan akademisi ekonomi sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan.

"Masukan dari berbagai pihak hendaknya dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam membangun perekonomian nasional, sehingga tercipta kebijakan yang lebih efektif, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia," ujar Andry.

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan, ancaman pemutusan hubungan kerja ( PHK ) masih membayangi sejumlah sektor industri di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kenaikan biaya energi, pelemahan daya beli masyarakat, hingga relokasi produksi oleh perusahaan multinasional.

Iqbal mengatakan, kesimpulan tersebut diperoleh setelah dilakukan kunjungan kerja dan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan yang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, serta DKI Jakarta. "Memang potensi PHK itu tidak bisa dihindari akibat adanya impact dari perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran, yang mengakibatkan harga BBM industri, termasuk gas itu melambung tinggi," ungkapnya, Minggu (28/6/2026).

Selain kenaikan harga bahan bakar dan gas industri, Iqbal menilai melemahnya daya beli masyarakat turut memperburuk kondisi dunia usaha. Penurunan konsumsi menyebabkan produksi perusahaan ikut berkurang, sehingga mendorong langkah efisiensi yang berujung pada PHK.

"Faktor lain adalah melemahnya daya beli masyarakat sehingga masyarakat membeli barang itu menurun, ya, dan akibatnya produksi juga menurun, dan produksi yang menurun itu mengakibatkan terjadinya efisiensi dan ujung-ujungnya adalah PHK," lanjutnya.

Ia juga menyoroti kecenderungan perusahaan asing memindahkan sebagian kapasitas produksinya ke negara lain atau kembali ke negara asal. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko PHK di Indonesia.

"Faktor lainnya adalah karena prinsipal dari perusahaan, misal perusahaan Jepang yang ada di Indonesia atau perusahaan Korea, China, dan perusahaan-perusahaan dari investor asing lainnya, prinsipalnya di negara asalnya itu ingin menarik kembali beberapa bagian produksinya dipindahkan ke negara lain atau dikembalikan ke negara asal prinsipal seperti Jepang, Korea, Cina, dan lain-lain," kata Iqbal.

Said Iqbal Blak-blakan 2.500 Buruh Pabrik Terancam PHK



Di sisi lain, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga dinilai menambah beban biaya produksi, khususnya bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

"Fluktuasi terhadap mata uang rupiah terhadap dolar juga adalah penyebab menaikkan ongkos produksi, terutama perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Ya, jadi beli bahan baku dengan dolar, tapi setelah diproduksi, jualnya adalah rupiah. Tentu ini sangat merugikan perusahaan-perusahaan tersebut," paparnya.

Iqbal menegaskan pemerintah bersama serikat pekerja terus berupaya menekan potensi PHK melalui berbagai langkah mitigasi, termasuk penyelesaian hubungan industrial di tingkat perusahaan.

"Memang ancaman PHK dengan beberapa alasan tadi masih ada di depan mata. Tapi sebagai pimpinan serikat buruh yang kebetulan saya juga adalah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh mewakili pemerintah, tetap melakukan upaya-upaya mitigasi," sebutnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menyatakan kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat ekonomi penerbangan domestik bertujuan menjaga daya beli masyarakat selama periode libur sekolah.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan melalui kebijakan itu, PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge untuk penerbangan domestik kelas ekonomi ditanggung pemerintah sebesar 100 persen.

"Pelaksanaan kebijakan PPN DTP untuk tiket pesawat kelas ekonomi pada periode libur sekolah berjalan dengan baik sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan mendukung mobilitas nasional," kata Lukman saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Fasilitas itu berlaku untuk pembelian tiket sejak berlakunya peraturan hingga 5 Juli 2026, dengan periode penerbangan pada 24 Juni hingga 5 Juli 2026.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Lukman menyampaikan kebijakan itu merupakan bentuk sinergi pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan selama masa libur sekolah sekaligus menjaga daya beli di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode tersebut.

Program PPN DTP merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memberikan stimulus kepada masyarakat agar dapat melakukan perjalanan udara dengan biaya yang lebih ringan selama periode libur sekolah.

"Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang yang lebih besar dalam mengelola pengeluaran perjalanan dan kebutuhan lainnya,” ujar Lukman.

Berdasarkan hasil pemantauan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui aplikasi Air Transport Inspection System (ArTIS) pada data penjualan 24 Juni 2026, penerapan kebijakan PPN DTP telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui penyesuaian harga tiket pada sejumlah rute penerbangan domestik kelas ekonomi.

"Hasil pemantauan juga menunjukkan seluruh maskapai telah menerapkan kebijakan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Implementasi program itu diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur sekolah, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian nasional.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan manfaat kebijakan itu dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini selama periode yang telah ditetapkan. Pemerintah akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan layanan transportasi udara, keberlangsungan usaha maskapai, serta aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan," sebut Lukman.

Selain melakukan pemantauan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap kepatuhan badan usaha angkutan udara dalam menerapkan kebijakan PPN DTP, tarif batas atas, serta ketentuan fuel surcharge yang berlaku.

Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, Kementerian Perhubungan akan mengambil langkah penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian sanksi administratif kepada maskapai yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan stimulus ekonomi semester II senilai Rp26,34 triliun dapat berfungsi sebagai bantalan untuk menahan perlambatan konsumsi.

Secara umum, menurut dia, stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah akan membantu menjaga konsumsi rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah melalui bantuan pangan, diskon transportasi, dan program vokasi.

“Namun secara nominal, nilainya kurang dari 0,1 persen PDB sehingga dampaknya lebih berfungsi sebagai bantalan (shock absorber) untuk menahan perlambatan konsumsi, bukan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa tantangan konsumsi saat ini lebih bersifat struktural. Kenaikan BI-Rate menjadi 5,75 persen, tekanan biaya hidup, serta melambatnya daya beli kelas menengah membuat rumah tangga lebih berhati-hati dalam berbelanja.

Indeks Keyakinan Konsumen pada Mei 2026 juga turun ke 120,9 dari 123 pada April, menunjukkan optimisme masyarakat mulai melemah.

“Dalam kondisi ini, stimulus membantu menjaga konsumsi dasar, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong lonjakan permintaan,” katanya.

Meski begitu, Rizal memperkirakan konsumsi rumah tangga pada semester II 2026 tetap tumbuh positif dan menjadi penopang utama ekonomi, meski lajunya cenderung moderat.

Menurut dia, faktor yang paling menentukan adalah kondisi pasar kerja, pertumbuhan pendapatan riil, inflasi pangan, dan stabilitas harga energi. Jika lapangan kerja dan pendapatan tidak membaik, ruang pertumbuhan konsumsi akan tetap terbatas.

Dengan melihat kondisi tersebut, menurut Rizal, stimulus saat ini cukup untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi agar tidak melemah lebih dalam, tetapi belum cukup untuk menjadi game changer.

“Pemerintah perlu memperkuatnya dengan penciptaan lapangan kerja, percepatan investasi, penguatan industri padat karya, dan dukungan terhadap UMKM agar daya beli masyarakat meningkat secara berkelanjutan, bukan hanya bertumpu pada bantuan sementara,” kata Rizal.

Adapun pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

Rinciannya, stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun anggaran, program magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/6), merinci, salah satu stimulus yang diberikan pemerintah adalah penetapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif diskon transportasi selama periode libur sekolah dan Natal Tahun Baru (Nataru).

Untuk libur sekolah, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara itu, untuk periode Nataru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027.

Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Stimulus jumbo kembali diluncurkan pemerintah yang digadang-gadang dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus memitigasi dampak dari ketidakpastian geopolitik global. Atas dasar itu untuk memperkuat benteng pertahanan ekonomi domestik di paruh kedua tahun 2026 ini, pemerintah secara resmi mengumumkan paket kebijakan stimulus dan insentif ekonomi lintas sektor.

"Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).

Secara rinci, total stimulus jumbo tersebut dialokasikan ke dalam beberapa program prioritas, termasuk jaring pengaman pangan, pembenahan kualitas tenaga kerja, hingga insentif transportasi publik.

Gelontorkan Diskon Tiket Transportasi hingga 30%, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp1,54 Triliun



Airlangga memaparkan, bahwa anggaran stimulus tersebut mencakup stimulus insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun, program pemagangan serta vokasi nasional senilai Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan dalam skala masif sebesar Rp18,04 triliun. Seluruh bauran kebijakan ini dirancang agar menyentuh langsung denyut nadi perekonomian masyarakat di akar rumput.

Salah satu terobosan penting dalam stimulus ini menyasar sektor industri kreatif dan literasi melalui pemangkasan tarif pajak royalti bagi para penulis. Kebijakan ini sekaligus menjadi bukti konkret atas realisasi komitmen politik yang pernah dijanjikan oleh kepala negara kepada masyarakat.

"Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama, terkait dengan Pajak Penulis. Ini berupa tarif khusus PPH Final Royalti sebesar 1,5% bagi penulis," tutur Airlangga.

Purbaya Pede Harga BBM Pertamax Bakal Turun Efek Damai AS-Iran



Penurunan pajak royalti ini dinilai sangat signifikan jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yang membebankan tarif progresif antara 5% hingga 35%. Di samping dukungan untuk dunia literasi, pemerintah juga fokus menggerakkan roda mobilitas publik guna menyokong sektor pariwisata domestik.

Airlangga menyampaikan, bahwa presiden telah mengarahkan pemberian diskon tarif transportasi untuk periode libur sekolah serta masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). Skema diskon ini juga mencakup insentif bagi sektor transportasi udara, yang detail pelaksanaannya akan dijabarkan lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.

Selain memangkas beban pajak pelaku kreatif, pemerintah juga memberikan kelonggaran bea masuk bagi impor bahan baku industri strategis demi menekan biaya operasional manufaktur. Insentif pembebasan tarif ini difokuskan pada pasokan gas cair serta material polimer yang menjadi tulang punggung sektor hilir.

"Pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun," jelas Airlangga.

Langkah pembebasan tarif impor LPG tersebut diyakini mampu memangkas pengeluaran industri terkait sekaligus menciptakan efek berganda yang luas bagi perekonomian nasional. Kebijakan serupa juga diterapkan pada impor bahan baku plastik dengan tarif 0% guna meredam laju inflasi dari sektor kemasan makanan.

Seturut itu untuk mendongkrak daya saing industri aviasi dalam negeri, pemerintah membebaskan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0% demi memacu ekosistem perawatan pesawat (MRO).

Di sektor ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan akan memimpin kelanjutan program magang dan vokasi nasional di paruh kedua tahun ini untuk menggerakkan roda ekonomi lokal.

Di sisi lain, perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan tetap menjadi pilar utama dengan dialokasikannya anggaran jaring pengaman pangan dalam skala besar. Kebijakan jaminan ketersediaan bahan pokok ini dipastikan berlanjut guna menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga di berbagai daerah.

"Kemudian yang terkait dengan Bantuan Pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian," tutur Airlangga.

Program perlindungan sosial ini dipastikan bergulir kembali pada periode Juli, Agustus, dan September, dengan menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat melalui alokasi dana sebesar Rp17,54 triliun.

Upaya penguatan ketahanan pangan nasional tersebut juga diperkuat dengan program Stabilisasi Harga Pasokan Pangan (SPHP) khusus untuk perajin tahu dan tempe. Pemerintah mengalokasikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram dengan pagu kuota 250.000 ton untuk meredam gejolak harga pasar.

Seluruh skema jaring pengaman pangan ini telah melalui pembahasan intensif lintas kementerian dan dikoordinasikan secara matang bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Wijaya mengatakan pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat di tengah pengaruh ekonomi global yang tengah terjadi saat ini, melalui berbagai program yang mendukung dalam pemulihan ekonomi nasional.

“Pemerintah harus tetap memberikan prioritas utama terhadap berbagai program untuk memulihkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat konsumsi masyarakat adalah merupakan salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia,” kata Alphonzus dalam keterangan yang diterima ANTARA, di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan program pemerintah baik di pusat maupun daerah seperti program Wonderful Indonesia Gastronomy dari Kementerian Pariwisata, Jakarta Great Sale oleh Pemerintah Daerah Jakarta, Solo Raya Great Sale, Surabaya Shopping Festival dan lainnya, dapat membantu memulihkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan untuk mendorong perekonomian negara.

Alphonzus mengatakan kondisi industri usaha ritel di Indonesia pada triwulan kedua dan ketiga tahun ini berada dalam periode low season pascaRamadhan dan Idul Fitri yang datang lebih awal yaitu pada triwulan pertama.

Periode low season tahun ini juga menurut Alphonzus, menghadapi tantangan yang lebih berat sehubungan dengan dampak global terutama akibat perang di Timur Tengah yang masih penuh dengan ketidakpastian.

Keadaan ini juga berdampak pada peningkatan harga barang atau produk di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih belum pulih khususnya bagi kalangan kelas menengah bawah.

“Dampak global yang saat ini harus dihadapi industri usaha ritel adalah lonjakan kenaikan biaya energi dan nilai tukar mata uang yang berimbas terhadap peningkatan biaya logistik dan biaya operasional serta biaya produksi yang berpotensi meningkatnya harga barang ataupun produk,” katanya.

Menghadapi periode ini maka pusat perbelanjaan mengadakan beberapa program acara dan promo belanja baik yang berskala nasional maupun regional, yang memanfaatkan momen liburan sekolah, atau HUT Kemerdekaan RI.

Namun penyelenggaraan berbagai program belanja tersebut bukan solusi utama dalam mengatasi permasalahan daya beli masyarakat, melainkan solusi sementara yang bisa dilakukan agar daya belanja masyarakat dapat tetap dijaga.

Meskipun begitu, Alphonzus mengatakan sampai saat ini rata - rata tingkat kunjungan ke Pusat Perbelanjaan relatif masih stabil karena sifat masyarakat Indonesia dengan budaya senang berkumpul dalam berbagai kondisi dan situasi namun tetap terlihat pola belanja yang berubah.

“Rata-rata tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan pada periode low season tentunya tidak setinggi ataupun sebanyak pada saat periode peak season dan hal tersebut adalah juga wajar adanya,” katanya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat tumbuhnya keluarga, pusat aktivitas ekonomi rumah tangga, dan simbol harapan akan masa depan yang lebih baik. Karena itu, menjaga keterjangkauan pembiayaan rumah bukan hanya soal kebijakan ekonomi, te

Jakarta (ANTARA) - Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk kembali menaikkan suku bunga acuan pada Juni 2026 menjadi perhatian banyak kalangan, terutama pelaku sektor perumahan dan masyarakat yang sedang merencanakan pembelian rumah.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Juni 2026, Bank Indonesia memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen. Pada saat yang sama, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,75 persen dan lending facility naik menjadi 6,50 persen.

Secara ekonomi makro, langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global, termasuk gejolak pasar keuangan internasional, dinamika nilai tukar, dan tekanan inflasi.

Namun, bagi masyarakat yang sedang mencicil rumah atau berencana membeli rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kenaikan suku bunga acuan sering kali memunculkan kekhawatiran baru.

Apakah bunga KPR akan ikut naik? Apakah cicilan rumah akan semakin berat? Apakah impian memiliki rumah harus kembali ditunda? Dalam situasi seperti inilah pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjadi sangat penting.

Menteri PKP memastikan bahwa bunga KPR subsidi tidak akan mengalami kenaikan, meskipun BI Rate naik. Pernyataan tersebut tidak hanya memberikan kepastian kepada masyarakat, tetapi juga menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat, yaitu akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Kebijakan tersebut layak diapresiasi karena sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang paling sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Berbeda dengan pembelian barang konsumsi lainnya, rumah hampir selalu dibeli melalui pembiayaan jangka panjang. Karena itu, perubahan kecil pada tingkat bunga dapat menghasilkan perubahan besar terhadap kemampuan masyarakat untuk membeli rumah.

Bayangkan, seorang pekerja muda yang baru berkeluarga dan sedang mengincar rumah subsidi. Dengan penghasilan yang terbatas, perhitungan cicilan bulanan menjadi faktor utama dalam menentukan apakah rumah tersebut dapat dibeli atau tidak. Ketika bunga naik, beban cicilan berpotensi meningkat. Kenaikan beberapa ratus ribu rupiah per bulan mungkin terlihat kecil di atas kertas, tetapi bagi keluarga berpenghasilan rendah, angka tersebut dapat menentukan keberlangsungan keuangan rumah tangga mereka.

Karena itu, keputusan mempertahankan bunga KPR subsidi pada tingkat yang telah ditetapkan merupakan langkah strategis. Pemerintah pada dasarnya sedang memastikan bahwa gejolak kebijakan moneter tidak langsung menghambat akses masyarakat terhadap rumah pertama mereka.

Langkah tersebut juga memiliki relevansi yang kuat dengan "Program 3 Juta Rumah" yang saat ini menjadi agenda prioritas nasional. Salah satu tantangan terbesar dalam penyediaan perumahan bukan hanya soal membangun rumah dalam jumlah besar, tetapi memastikan rumah-rumah tersebut dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selama ini, persoalan keterjangkauan menjadi hambatan utama sektor perumahan Indonesia. Harga tanah yang terus meningkat, biaya konstruksi yang cenderung naik, serta keterbatasan pendapatan masyarakat membuat kepemilikan rumah menjadi semakin sulit dijangkau oleh kelompok berpenghasilan rendah dan menengah (Badan Pusat Statistik; World Bank).

Dalam kondisi seperti itu, KPR subsidi menjadi instrumen penting yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kemampuan ekonomi mereka. Melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah memberikan dukungan pembiayaan, sehingga masyarakat dapat memperoleh rumah dengan bunga tetap yang jauh lebih rendah dibandingkan bunga komersial (BP Tapera).

Jika bunga KPR subsidi ikut bergerak mengikuti kenaikan BI Rate, maka efektivitas program tersebut akan berkurang. Sebaliknya, ketika bunga tetap dijaga stabil, daya beli masyarakat tetap terpelihara dan target penyerapan rumah subsidi dapat terus berjalan.

Lebih dari itu, stabilitas bunga KPR juga memberikan kepastian bagi pengembang perumahan. Dalam dunia usaha, kepastian sering kali lebih penting daripada insentif jangka pendek. Pengembang membutuhkan keyakinan bahwa pasar tetap ada dan masyarakat tetap memiliki kemampuan membeli rumah yang mereka bangun.

Sinyal yang diberikan pemerintah melalui pernyataan Menteri PKP akan membantu menjaga optimisme sektor properti. Ini penting karena industri perumahan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Berbagai kajian menunjukkan bahwa sektor perumahan memiliki keterkaitan dengan lebih dari 180 subsektor ekonomi, mulai dari industri semen, baja, kaca, keramik, cat, furnitur, hingga jasa konstruksi dan transportasi.

Setiap rumah yang dibangun tidak hanya menciptakan hunian bagi satu keluarga, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Oleh karena itu, menjaga keberlangsungan sektor perumahan berarti menjaga salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, kebijakan menjaga bunga KPR subsidi tetap rendah juga membawa konsekuensi yang perlu dikelola secara hati-hati. Pemerintah harus memastikan bahwa skema subsidi tersebut memiliki sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Semakin besar target pembangunan rumah, semakin besar pula kebutuhan anggaran dan dukungan likuiditas yang diperlukan.

Di sinilah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BP Tapera, perbankan, BUMN, investor institusional, dan sektor swasta. Program perumahan nasional tidak dapat bergantung sepenuhnya pada APBN. Diperlukan inovasi pembiayaan yang mampu memperluas sumber pendanaan, tanpa mengurangi keterjangkauan bagi masyarakat.

Selain itu, akurasi data penerima manfaat juga harus terus diperbaiki. Subsidi harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan agar manfaatnya maksimal dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran negara.

Pada akhirnya, kenaikan BI Rate menjadi 5,75 persen merupakan bagian dari strategi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, stabilitas ekonomi tidak boleh dipisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sinilah pentingnya kebijakan sektoral yang mampu meredam dampak negatif kenaikan suku bunga terhadap kebutuhan dasar rakyat.

Pernyataan Menteri PKP Maruarar Sirait bahwa bunga KPR subsidi tidak akan naik menunjukkan bahwa pemerintah memahami realitas yang dihadapi masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global dan tekanan biaya hidup yang terus meningkat, kepastian mengenai cicilan rumah merupakan kabar baik bagi jutaan keluarga Indonesia.

Rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat tumbuhnya keluarga, pusat aktivitas ekonomi rumah tangga, dan simbol harapan akan masa depan yang lebih baik. Karena itu, menjaga keterjangkauan pembiayaan rumah bukan hanya soal kebijakan ekonomi, tetapi juga soal menjaga harapan rakyat. Dan di tengah kenaikan BI Rate, komitmen pemerintah untuk mempertahankan bunga KPR subsidi adalah salah satu bentuk nyata keberpihakan tersebut.

*) Ahmad Jayadi, SHum, MT, Ketua Tim Hubungan Media dan Antar Lembaga Kementerian PKP

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai kebijakan mitigasi efek kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax perlu diarahkan untuk melindungi daya beli kelompok rentan.

Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menjelaskan BBM jenis Pertamax memang lebih menyasar kelompok pengguna kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, sehingga dampaknya ke kelompok rentan tidak sebesar jika Pertalite naik.

Namun, kata dia, kenaikan yang cukup besar tetap bisa merembet ke biaya transportasi, distribusi barang, tarif jasa, dan harga pangan.

"Karena itu, fokus kebijakan harus menjaga daya beli kelompok rentan dan mencegah kenaikan harga meluas ke barang kebutuhan pokok," ujar Josua.

Dia menyarankan pemerintah untuk memperkuat bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran bagi rumah tangga rentan, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak kenaikan biaya transportasi.

Bantuan dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai sementara, bantuan pangan, maupun dukungan biaya distribusi.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga disarankan menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan cadangan pangan, operasi pasar, distribusi antardaerah, serta subsidi angkutan pangan dari wilayah surplus ke daerah defisit.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan makanan.

Di sektor transportasi, pemerintah juga direkomendasikan memberikan dukungan sementara bagi angkutan umum, distribusi kebutuhan pokok, dan logistik skala kecil guna mencegah kenaikan tarif yang terlalu cepat.

Kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala dan hanya diberikan kepada pelaku yang memenuhi kriteria.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperketat pengawasan penggunaan Pertalite agar tidak terjadi perpindahan besar-besaran dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian, serta pengawasan di SPBU dinilai penting untuk mencegah kebocoran subsidi.

Harga antarjenis BBM pun perlu dipastikan agar tidak memiliki selisih yang terlalu ekstrem.

Pemerintah juga diminta untuk membantu UMKM menjaga biaya produksi, misalnya melalui pembiayaan modal kerja berbunga rendah, penundaan sementara sebagian pungutan daerah yang memberatkan, bantuan digitalisasi pemasaran, serta subsidi distribusi untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok.

"Namun, bantuan UMKM harus selektif agar tidak menjadi belanja yang bocor dan tidak tepat sasaran," tambahnya.

Dalam jangka menengah, reformasi subsidi energi disarankan diarahkan dari subsidi barang menjadi subsidi berbasis penerima manfaat.

Kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan transportasi umum, pengembangan kendaraan hemat energi, dan peningkatan efisiensi energi guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi memicu penundaan belanja nonprimer oleh kelas menengah karena porsi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi semakin meningkat.

“Akan berdampak pada penundaan belanja non-esensial, seperti rumah tangga kelas menengah kemungkinan besar akan menahan atau mengurangi konsumsi pada sektor sekunder dan tersier, seperti liburan, hiburan, food and beverage atau makan di luar, atau barang elektronik,” kata Rahma saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.

Ia mengingatkan bahwa mayoritas konsumen Pertamax berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah hingga menengah atas.

Ketika harga Pertamax naik, maka kelompok tersebut menghadapi efek pendapatan (income effect) berupa penyusutan pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income) karena alokasi anggaran rumah tangga untuk transportasi membengkak.

Ia menjelaskan, kebutuhan terhadap bensin cenderung bersifat inelastis dalam jangka pendek karena masyarakat tetap harus bekerja dan bermobilitas. Akibatnya, ruang belanja untuk kebutuhan nonprimer menjadi semakin terbatas.

Kondisi tersebut dinilai membebani kelas menengah yang tidak memperoleh bantalan fiskal sebagaimana kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial (bansos) maupun bantuan langsung tunai (BLT).

Kelompok menengah, jelas Rahma, harus menyerap sepenuhnya kenaikan biaya hidup secara mandiri di tengah pertumbuhan pendapatan atau gaji yang cenderung stagnan.

Tekanan tersebut juga datang pada saat yang kurang ideal karena bertepatan dengan tahun ajaran baru yang biasanya meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pendidikan.

Selain memengaruhi pola konsumsi rumah tangga, kenaikan harga Pertamax juga berpotensi menimbulkan efek rambatan ke sejumlah sektor usaha.

Meski bukan bahan bakar utama sektor logistik barang pokok yang umumnya menggunakan solar, kenaikan harga Pertamax dinilai tetap dapat meningkatkan biaya operasional sejumlah pelaku usaha.

Ia mencontohkan sektor yang mengandalkan kendaraan pribadi atau operasional berbahan bakar bensin nonsubsidi, seperti jasa kurir, pengemudi ojek daring, hingga UMKM kuliner yang menggunakan kendaraan pribadi untuk berbelanja bahan baku.

Apabila kenaikan biaya operasional tersebut diteruskan kepada konsumen akhir, harga barang dan jasa di tingkat ritel berpotensi meningkat sehingga menambah tekanan terhadap inflasi inti dan menggerus daya beli riil rumah tangga secara lebih luas.

Meski begitu, Rahma menilai dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi umum masih relatif terbatas.

“Meskipun persentase kenaikannya (harga Pertamax) masif yaitu naik sekitar 32 persen dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, efek dominonya terhadap inflasi umum tetap terkendali karena bukan kenaikan pada sektor logistik. Walaupun ada kira-kira cuma 0,1 persen saja,” kata dia.

Rahma menambahkan, kenaikan harga Pertamax juga tidak serta-merta memicu lonjakan inflasi nasional secara ekstrem karena sektor transportasi umum dan logistik berat masih menggunakan BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Biosolar.

Namun demikian, ia memperkirakan inflasi pada Juni 2026 tetap berada dalam tekanan. Dinamika sektor transportasi menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong inflasi umum (consumer price index/CPI) meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.

“Proyeksi inflasi pada Juni 2026 ini berada dalam tekanan yang cukup kuat. Dinamika sektor transportasi menjadi salah satu trigger utama yang berpotensi mendorong inflasi umum (CPI) merangkak naik hingga mendekati atau bahkan menembus kisaran 4 persen secara tahunan (yoy), meningkat dari posisi Mei yang berada di level 3,08 persen (yoy),” kata Rahma.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa tingkat keyakinan masyarakat terhadap kinerja perekonomian domestik terpantau masih kokoh berada di zona optimistis. Sentimen positif tersebut tecermin dari pencapaian Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada periode Mei 2026 yang berhasil bertengger di level 120,9 atau konsisten berada di atas ambang batas parameter optimistis (indeks di atas 100).

Meski demikian, jika dibandingkan secara bulanan, raihan angka IKK pada Mei 2026 ini mengalami penurunan tipis dibandingkan dengan perolehan pada bulan April 2026 yang sempat menyentuh posisi 123,0.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, menyampaikan tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Mei 2026 didukung oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya.

“Tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Mei 2026 didukung oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tercatat sebesar 129,7, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 129,6,” ujar Denny dalam keterangan resmi, Rabu (10/6/2026).

Akselerasi pada komponen IEK ini dipicu langsung oleh tebalnya rasa optimisme masyarakat terhadap proyeksi ketersediaan lapangan kerja baru yang merangkak ke level 128,1 (dari 127,7), serta ekspektasi kegiatan usaha ke depan yang mendarat di posisi 124,5 (dari 124,1).

Di sisi lain, parameter Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) terpantau masih bertahan di zona ekspansi pada level 112,2, walaupun secara nominal terkoreksi cukup dalam dari performa bulan sebelumnya yang berada di level 116,5.

Tetap kuatnya IKE ditopang oleh Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI), Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK), dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) yang tercatat masing-masing sebesar 123,2, 105,0, dan 108,3, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya masing-masing sebesar 128,1, 108,8, dan 112,6.

Dalam survei yang sama, BI juga mencatat rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) pada Mei 2026 tercatat sebesar 72,3 persen, relatif stabil dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 72,1 persen.

Proporsi pembayaran cicilan/utang (debt installment to income ratio) sebesar 10,2 persen, lebih tinggi dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya sebesar 9,7 persen.

Sementara proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) sebesar 17,5 persen, lebih rendah dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 18,2 persen.

JAKARTA - Pemerintah harus mengantisipasi dampak lanjutan kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax terhadap daya beli masyarakat serta memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Langkah strategis perlu dilakukan agar gejolak harga energi internasional tidak terus memberikan tekanan terhadap harga BBM di dalam negeri.

Anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia mengatakan, penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh dinamika harga energi global. Namun demikian, pemerintah perlu mengambil. Pertamax Naik Rp3.950 Jadi Rp16.250/Liter, Ini Daftar Lengkap Harga BBM di SPBU Pertamina

“Kami mencermati kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax, yang mulai berlaku hari ini. Meskipun penyesuaian harga merupakan bagian dari mekanisme pasar dan dipengaruhi perkembangan harga energi global, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk memperoleh pasokan energi yang lebih kompetitif dan efisien. Upaya tersebut penting agar kenaikan harga energi internasional tidak terus-menerus berdampak pada harga BBM dalam negeri dan membebani masyarakat,” kata Anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia, Rabu (10/6/2026).

Lebih lanjut, Shanty menilai kenaikan harga Pertamax perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini mengingat sebagian besar pengguna BBM jenis ini berasal dari kelompok masyarakat menengah yang selama ini belum sepenuhnya menerima manfaat BBM bersubsidi.

“Dalam situasi daya beli yang masih menghadapi berbagai tantangan, tambahan beban biaya transportasi dan mobilitas berpotensi memengaruhi kemampuan konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional,” lanjutnya.

Menurut Shanty, menjaga daya beli masyarakat menjadi faktor penting dalam mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan dampak kenaikan harga BBM non-subsidi tidak meluas terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya. Lihat foto:Suasana SPBU di Jakarta Usai Harga Pertamax Meroket menjadi Rp16.250 Per Liter

Ia mendorong pemerintah untuk memastikan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih luas terhadap perekonomian masyarakat. ”Pengendalian inflasi, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta kelancaran distribusi barang dan jasa perlu menjadi perhatian agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kenaikan biaya energi,” tambahnya.

Shanty berharap pemerintah dapat terus memperkuat strategi ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi, peningkatan efisiensi rantai pasok. Termasuk optimalisasi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sektor energi dan perlindungan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Sleman (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat di ini di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika kebutuhan pokok.

Hingga Mei 2026, tingkat inflasi DIY tercatat berada di angka 2,77 persen secara tahunan.

"Capaian ini mencerminkan efektivitas langkah pengendalian yang dilakukan secara sinergis melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah," kata Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY Juli Kestijanti di Sleman, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa APBN berperan vital sebagai instrumen fiskal utama, terutama dalam menghadapi tekanan inflasi akibat faktor musiman maupun gejolak ekonomi global.

"APBN berperan menjaga stabilitas harga melalui program penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur distribusi, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan," katanya.

Menurut Juli, dukungan APBN diwujudkan melalui alokasi belanja kementerian/lembaga serta Transfer ke Daerah (TKD). Dana TKD memberikan ruang fiskal yang memadai bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi langsung, seperti operasi pasar, pemberian subsidi transportasi, serta penguatan cadangan pangan guna menjamin ketersediaan pasokan.

Dalam menjaga stabilitas tersebut, pemerintah menerapkan pendekatan empat pilar atau 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Kanwil DJPb DIY, kata Juli, turut berperan aktif dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan memastikan penyaluran belanja APBN dan TKD berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Selain itu, DJPb menyediakan dukungan data dan analisis bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan langkah pengendalian yang responsif terhadap kondisi terkini di daerah.

Berkat kolaborasi lintas sektor tersebut, DIY berhasil meraih predikat terbaik kedua secara nasional dalam pengendalian inflasi berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri.

"Ke depan, kami berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan APBN agar setiap rupiah yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi stabilitas harga serta menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi DIY yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026