Jakarta: Rendahnya partisipasi perempuan di industri teknologi Indonesia hambatan serius bagi daya saing dan inovasi bangsa.

"Kesenjangan gender di sektor Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) bukan semata persoalan keadilan, melainkan kepentingan strategis nasional yang membutuhkan penanganan sistematis," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 8 Juni 2026.

Dalam Indonesia Chief Information Officer (CIO) 200 Summit 2026 di Jakarta, Rabu (3/6), terungkap bahwa partisipasi perempuan di industri teknologi Indonesia masih di bawah 20%, sementara itu yang menduduki posisi pimpinan tertinggi hanya sekitar 8%. Angka itu jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand (42%) dan Singapura (41%).

Lestari yang akrab disapa Rerie itu mengungkapkan, data International Labour Organization (ILO) 2024 juga menunjukkan bahwa perempuan hanya sekitar 35% dari lulusan STEM di Indonesia, namun yang benar-benar bekerja di sektor tersebut hanya sekitar 8%.

Artinya, tambah dia, sebagian besar perempuan yang memiliki pendidikan STEM tidak berlanjut ke karier di bidang sains dan teknologi.

"Data ini menunjukkan persoalan utamanya bukan pada kemampuan akademik perempuan. Banyak perempuan memiliki prestasi yang sangat baik di bidang sains dan matematika, tetapi mereka masih menghadapi hambatan sosial dan stereotip gender yang membatasi partisipasi mereka," ujar Rerie.

Anggota Komisi X DPR RI itu menjelaskan bahwa hambatan tersebut sering muncul sejak usia dini melalui ekspektasi sosial yang membentuk kepercayaan diri anak perempuan kurang terhadap bidang sains dan teknologi.

Tanpa disadari, ujar Rerie, kondisi ini membuat banyak perempuan tidak melihat STEM sebagai jalur karier yang realistis bagi mereka.

Untuk mengatasi persoalan ini, Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, mendorong agar sistem pendidikan mulai dari lingkungan keluarga dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia memberi perhatian lebih pada penguatan partisipasi perempuan di bidang sains dan teknologi.

Sekolah dan perguruan tinggi, kata dia, perlu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memberi ruang bagi perempuan untuk aktif dalam riset, diskusi ilmiah, dan kepemimpinan akademik.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, pembangunan ekosistem pendidikan yang inklusif akan membuka peluang lebih luas bagi generasi muda perempuan untuk berkontribusi dalam inovasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan.

Kesetaraan perempuan di bidang STEM, tambah Rerie, bukan sekadar isu keadilan sosial. Hal itu adalah kepentingan strategis bangsa.

"Dengan membuka akses yang lebih luas bagi perempuan di bidang STEM, Indonesia tidak hanya mewujudkan keadilan gender, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing," pungkas Rerie.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA – Sebuah kalimat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Élysée, Paris, pada akhir Mei 2026 langsung memantik diskusi luas di dalam negeri. Di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prabowo menyatakan telah menginstruksikan agar seluruh tingkatan sekolah di Indonesia mempelajari bahasa Prancis.

Pernyataan itu muncul di tengah kunjungan kenegaraan yang sarat simbol diplomasi. Hubungan Indonesia dan Prancis sedang berada pada fase yang belum pernah seerat sebelumnya. Kedua negara baru saja meningkatkan hubungan bilateral menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif atau Comprehensive Strategic Partnership, mencakup kerja sama pertahanan, energi, pendidikan, teknologi, hingga investasi.

Namun, di balik panggung diplomasi tingkat tinggi tersebut, muncul pertanyaan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari: apakah Indonesia memang membutuhkan bahasa Prancis di sekolah? Bagaimana implementasinya? Dan apakah kebijakan tersebut relevan dengan kebutuhan masa depan generasi muda Indonesia?

Bahasa Sebagai Instrumen Kemajuan

Pemerintah memandang arahan Presiden bukan sekadar urusan linguistik. Bahasa ditempatkan sebagai instrumen pembangunan manusia dan peningkatan daya saing bangsa.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menjelaskan bahwa pesan Presiden harus dibaca dalam konteks dunia yang semakin terhubung. Menurutnya, kemampuan berbahasa kini menjadi salah satu syarat utama bagi suatu bangsa untuk mampu bersaing secara global.

"Di era dunia yang semakin global, kemampuan berbahasa menjadi salah satu syarat penting untuk bisa maju," ujarnya di Kantor Danantara, Minggu (31/5/2026).

Qodari menegaskan bahwa yang dimaksud Presiden tidak terbatas pada bahasa Inggris. Dalam praktiknya, sejumlah sekolah di Indonesia juga telah mengembangkan pembelajaran bahasa Mandarin dan bahasa asing lainnya.

"Selain bahasa Inggris, juga ada bahasa Mandarin. Jadi saya kira bahasa-bahasa yang disebut oleh Presiden kan bahasa-bahasa internasional," katanya.

Pandangan tersebut sejalan dengan perkembangan global. Data Ethnologue 2025 menunjukkan bahasa Inggris masih menjadi bahasa internasional utama dengan lebih dari 1,5 miliar pengguna. Sementara bahasa Prancis digunakan oleh sekitar 321 juta orang di lebih dari 50 negara dan diperkirakan akan terus berkembang, terutama karena pertumbuhan populasi negara-negara Afrika berbahasa Prancis.

Organisasi Internasional Francophonie (OIF) bahkan memperkirakan jumlah penutur bahasa Prancis dapat mendekati 700 juta orang pada pertengahan abad ini apabila tren demografi Afrika terus berlanjut.

Dalam perspektif pemerintah, penguasaan berbagai bahasa asing menjadi modal strategis untuk memasuki pasar tenaga kerja global yang semakin kompetitif.

Apalagi Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan lebih dari 68% penduduk Indonesia berada pada kelompok usia produktif hingga awal 2030-an

Bonus demografi itu hanya akan menjadi keuntungan apabila kualitas SDM mampu mengikuti kebutuhan dunia kerja internasional.

Dari Diplomasi ke Kurikulum

Kendati demikian, pernyataan Presiden masih berada pada level arahan umum. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum memiliki skema implementasi yang rinci. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendisdakmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya baru akan membahas arahan tersebut secara internal.

"Baru mau kami bahas di kementerian kami," ujarnya kepada Bisnis saat ditemui di Gedung Pancasila, Senin (1/6/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan jumlah bahasa asing yang akan masuk ke kurikulum nasional, Mu'ti belum memberikan kepastian.

"Ya nanti kami bahas dulu," katanya singkat menggambarkan bahwa proses kebijakan masih berada pada tahap awal.

Apalagi, dalam sistem pendidikan Indonesia, perubahan kurikulum tidak bisa dilakukan secara instan. Setiap perubahan memerlukan kajian akademik, penyusunan perangkat pembelajaran, pengadaan guru, penyesuaian jam pelajaran, hingga sosialisasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

Ambisi Menjadi Bangsa Multibahasa

Bagi kalangan hubungan internasional, gagasan memperkuat kemampuan bahasa asing sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Direktur Global Insight Forum (GIF) Teuku Rezasyah melihat kemampuan multibahasa sebagai investasi jangka panjang bagi daya saing bangsa.

Menurutnya, kemampuan tersebut memang sebaiknya dibangun sejak usia dini. Dia menilai kurikulum yang tepat harus disusun sesuai kebutuhan pada setiap jenjang pendidikan.

“Penyiapan kemampuan multibahasa hendaknya disiapkan sejak dini, antara lain melalui kurikulum yang tepat guna dan sesuai dengan tingkat pendidikan yang diajarkan,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Senin (1/6/2026).

Lebih jauh, Teuku menekankan pentingnya kesiapan guru dan perangkat pembelajaran. Modul harus dirancang secara sistematis, sementara pengajar perlu memiliki sertifikasi yang memadai agar kualitas pembelajaran dapat dijaga.

“Dibutuhkan modul-modul yang dirancang secara sistematis dan dikuasai oleh para guru yang sudah tersertifikasi, guna selanjutnya diajarkan sesuai kebutuhan pekerjaan para anak didik di masa depan,” katanya.

Namun Teuku juga mengingatkan bahwa penguatan bahasa asing tidak boleh mengorbankan posisi bahasa Indonesia. Menurutnya, bahasa Indonesia tetap harus menjadi pondasi utama identitas nasional.

Indonesia, kata dia, merupakan bangsa besar yang memiliki sejarah peradaban panjang dan bahasa nasional yang telah terbukti menjadi alat pemersatu.

Oleh karena itu, penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus tetap menjadi prioritas sebelum memperluas pengajaran bahasa asing.

Pandangan tersebut memiliki dasar yang kuat. Data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menunjukkan bahasa Indonesia digunakan oleh lebih dari 280 juta penduduk Indonesia dan telah menjadi bahasa resmi di berbagai forum internasional.

Pada 2023, UNESCO bahkan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.

Status tersebut menunjukkan bahwa penguatan bahasa asing tidak harus dipandang sebagai ancaman terhadap bahasa nasional, melainkan pelengkap dalam membangun kompetensi global warga negara.

“Namun, Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan peradabannya yang unggul dan bermartabat, hendaknya terlebih dahulu memantabkan penguasaan bahasa Indonesia secara baik dan benar di kalangan penduduknya. Bahasa asing hendaknya tidak menggeser bahasa Indonesia, yang telah menjadi pemersatu bangsa,” katanya.

Kritik dari Dunia Pendidikan

Meski begitu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menjadi salah satu kelompok yang paling vokal menyampaikan keberatan. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menilai arahan Presiden terlalu mendadak dan belum didukung perencanaan yang matang.

Menurutnya, dunia pendidikan membutuhkan kebijakan yang terukur dan berbasis kebutuhan nyata. P2G mempertanyakan urgensi menjadikan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan.

Bagi mereka, tantangan utama pendidikan Indonesia saat ini justru berada pada penguatan kompetensi dasar. Data Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang dikutip P2G menunjukkan kemampuan dasar siswa masih memerlukan perhatian serius.

Rata-rata nilai Bahasa Inggris SMA tercatat 24,93. Nilai Matematika SMA mencapai 36,10. Sementara Bahasa Indonesia berada di angka 55,38. Pada tingkat SD dan SMP, capaian Matematika juga masih berada di bawah 45 poin. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran dasar masih menjadi pekerjaan rumah besar.

P2G juga mengingatkan bahwa mewajibkan bahasa Prancis di seluruh jenjang pendidikan akan menambah kepadatan kurikulum yang selama ini sudah dianggap cukup berat oleh siswa.

Menurut organisasi tersebut, jika bahasa Prancis diwajibkan mulai tingkat SD hingga SMA, maka sekolah harus menyediakan alokasi jam pelajaran baru yang berpotensi mengurangi fokus pada mata pelajaran inti.

Selain persoalan kurikulum, P2G menyoroti tantangan ketersediaan tenaga pengajar. Satriwan menyebut Indonesia saat ini masih menghadapi kekurangan guru aparatur sipil negara dalam jumlah besar.

Mengacu pada data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikutip P2G, kebutuhan guru ASN nasional masih kurang sekitar 374.000 orang.

Dalam perhitungannya, apabila setiap sekolah membutuhkan minimal dua guru bahasa Prancis dan Portugis, maka kebutuhan tenaga pengajar baru dapat mencapai sekitar 480.000 orang dari total sekitar 240.000 sekolah di Indonesia. “Dan kebutuhan 480 ribu guru tidak akan bisa terpenuhi oleh pemerintah,” ujarnya.

Dia menilai kondisi tersebut berpotensi membuat sekolah menugaskan guru mata pelajaran lain untuk mengajar bahasa asing yang bukan bidang keahliannya.

Bahasa Prancis Sudah Ada dalam Kurikulum Pilihan

P2G juga menegaskan bahwa bahasa Prancis sebenarnya bukan mata pelajaran baru dalam sistem pendidikan nasional.

Menurut Satriwan, bahasa Prancis telah tersedia sebagai mata pelajaran pilihan bersama bahasa asing lain seperti bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, dan Jerman pada jenjang pendidikan menengah.

“Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris sudah termaktub eksplisit dalam struktur kurikulum nasional jenjang SMA/MA/SMK,” katanya.

Dia menambahkan bahwa sejumlah sekolah menengah kejuruan, khususnya program perhotelan dan pariwisata, telah mengajarkan bahasa asing selain bahasa Inggris sebagai bagian dari kompetensi kerja siswa.

Bahkan, menurut P2G, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah menjalankan program sertifikasi bahasa asing non-Inggris yang mencakup bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis.

Usulkan Menjadi Kegiatan Ekstrakurikuler
Sebagai alternatif, Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengusulkan agar pembelajaran bahasa Prancis dan Portugis tidak dijadikan mata pelajaran wajib, melainkan difasilitasi melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Model tersebut dinilai lebih fleksibel karena dapat mengakomodasi minat siswa tanpa membebani struktur kurikulum nasional.

“Pemerintah dapat menjadikan bahasa Prancis dan Portugis sebagai kegiatan ekstrakurikuler murid di sekolah, jadi bentuknya klub siswa, bagi yang berminat saja, tidak wajib,” ujar Iman.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo menyampaikan, hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan MBG kepada lebih dari 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Capaian tersebut, menurutnya, diraih dalam waktu kurang dari satu setengah tahun sejak pemerintahannya berjalan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam agenda Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2/2026).

“Kita sudah sampai hari ini memberi makan kepada 60 juta lebih penerima manfaat di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo di hadapan para peserta Mujahadah Kubro.

Presiden Ke-8 RI itu menambahkan, pemerintah menargetkan perluasan jumlah penerima manfaat akan terus dilakukan.

Dia optimistis sebelum akhir tahun 2026, jumlah penerima bantuan pangan akan mencapai 82,3 juta orang yang dinilai berhak menerima.

Selain fokus pada stabilitas harga dan ketahanan pangan, Prabowo juga menegaskan tekad pemerintah untuk mendorong kemajuan bangsa melalui peningkatan kapasitas nasional. Dia menyebut, pemerintah akan memimpin proses industrialisasi Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional.

Menurut Prabowo, penurunan harga pangan, perluasan perlindungan sosial, dan penguatan industrialisasi merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya saing bangsa Indonesia.

“Insyaallah sebelum akhir tahun 2026 ini, kita akan sampai 82,3 juta yang berhak. Saudara-saudara sekalian, kita juga bertekad meningkatkan untuk bangsa Indonesia. Kita juga akan memimpin industrialisasi bangsa Indonesia,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, BANDUNG-- Generasi muda harus memiliki mindset yang baru tentang wirausaha. Selain untuk mendapatkan cuan, aktivitas usaha juga harus mampu memiliki efek berganda.

Dosen Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia (UPI Bandung) Navik Istikomah menjelaskan aktivitas wirausaha kini harus memiliki dampak yang lebih luas.

Beberapa di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menumbuhkan inovasi dan kreativitas hingga akhirnya mampu meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global.

"Salah satu contohnya adalah bagaimana UMKM yang tumbuh di daerah perdesaan hingga mampu menjadi penggerak ekonomi mikro sekaligus memperkuat ekonomi nasional dari bawah," ungkap dia dalam acara Indonesia Eximbank Goes To Campus 2025 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) baru-baru ini.

Menurut dia, enterpreneur sejatinya tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Tetapi juga membuka peluang kerja bagi orang lain. "Kegiatan produksi biasanya akan membutuhkan sumber daya manusia, nah dari sana serapan tenaga kerja terjadi," jelasnya.

Aktivitas kewirausahaan juga menurut dia akan mendorong individu untuk berpikir kreatif dan mencari solusi baru dari tantangan yang terus berkembang.

"Wirausahawan itu harus mampu mengembangkan produk atau jasa yang lebih baik dari yang sudah ada sebelumnya," jelasnya.

Selain itu, wirausahawan saat ini juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi sehingga dalam prosesnya, akan memungkinkan terjadi akselerasi usaha dibandingkan dengan wirausaha yang tidak melakukan hal tersebut.

Terakhir, ekosistem kewirausahaan yang baik di tanah air, diyakini akan mampu mendongkrak perekonomian menjadi lebih tangguh serta memiliki resistensi yang baik dari krisis global.

"Karena ekosistem wirausahanya baik, maka daya saing produk ekspor semakin tinggi. Korea Selatan dan Jepang membangun perekonomiannya lewat semangat kewirausahaan dan inovasi industri," jelasnya.

Dukung Entrepreneur Tembus Ekspor

Sementara itu pemerintah juga terus mendorong agar para pelaku usaha agar dapat menembus pasar ekspor. Salah satunya melalui berbagai program yang digerakkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank.

Economist Junior Specialist Indonesia Eximbank Institute, Romadhon Falaqh, mengatakan sebagai special mission vehicle (SMV), pihaknya memiliki lima program penugasan khusus ekspor (PKE) yang dapat dimanfaatkan eksportir.

"Salah satunya PKE untuk usaha kecil menengah (UKM) yang berorientasi ekspor dan ini untuk seluruh sektor usaha maupun komoditas," ujarnya.

Romadhon melanjutkan bahkan pihaknya pun memiliki program marketing handholding untuk membuka akses pasar ekspor bagi produk UKM mitra binaan LPEI.

"Untuk UKM yang belum pernah ekspor pun bisa mengikuti program ini di mana kami akan mengkurasi produk, melakukan hub building, ekspor bersama, business matching, global marketplace, hingga nantinya pelaku UKM bisa mengikuti international expo," katanya.

Menurut Romadhon, ekspor juga merupakan masa depan Indonesia untuk keluar dari jebakan kelas menengah hingga berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh, entrepreneur yang melakukan ekspor tak hanya berdagang lintas batas, namun juga memberikan kontribusi bagi negara.

"Oleh karena itu LPEI hadir untuk mendukung ekspor Indonesia," katanya.