Bisnis.com, GARUT- Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menyebutkan, struktur ekonomi Kabupaten Garut, Jawa Barat masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga.

Namun besarnya aktivitas produktif warga belum sepenuhnya tercatat dalam sistem ekonomi formal akibat keterbatasan akses keuangan dan rendahnya literasi finansial.

Kondisi ini dinilai menjadi tantangan utama pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Syakur menyebutkan, konsumsi rumah tangga menjadi penopang terbesar perekonomian daerah, melampaui belanja pemerintah dan investasi.

Sementara itu, ruang fiskal pemerintah relatif terbatas sehingga tidak bisa terus mengandalkan belanja daerah sebagai mesin pertumbuhan. Di sisi lain, investasi masih menghadapi sejumlah hambatan meski mulai menunjukkan sinyal masuknya modal baru.

Menurut Syakur, pemerintah daerah terus membuka ruang bagi investasi, termasuk dari luar negeri. Ia menyampaikan terdapat rencana penanaman modal dari perusahaan asing asal Taiwan dan Korea Selatan dengan nilai sekitar Rp350 miliar.

"Investasi tersebut diharapkan mampu menambah kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja baru di Garut, meski belum dirinci sektor dan waktu realisasinya," kata Syakur, Sabtu (27/12/2025).

Namun, di luar investasi skala besar, Syakur menilai kekuatan ekonomi Garut justru berada di level rumah tangga. Banyak aktivitas produksi kecil yang berlangsung setiap hari di lingkungan masyarakat, seperti usaha makanan rumahan, tetapi tidak tercatat sebagai kegiatan ekonomi resmi.

Akibatnya, kontribusi riil masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya tercermin dalam data.

Ia mencontohkan praktik jual beli sederhana di berbagai kegiatan masyarakat. Produk dijual tanpa standar harga, pencatatan transaksi, maupun akses ke layanan keuangan.

Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha kerap tidak menganggap dirinya bagian dari aktivitas ekonomi, meski secara nyata terjadi transaksi dan nilai tambah.

"Situasi ini menunjukkan masih lebarnya jurang antara aktivitas ekonomi riil di tingkat akar rumput dengan sistem pencatatan ekonomi formal. Rendahnya literasi keuangan dan minimnya pemanfaatan layanan perbankan menjadi faktor utama yang membuat banyak pelaku ekonomi rumah tangga berada di sektor informal dan tidak terhubung dengan lembaga keuangan," kata Syakur.

Syakur mengatakan, pemerintah daerah menilai kondisi tersebut perlu segera direspons agar konsumsi rumah tangga tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan tercatat. Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas akses keuangan bagi masyarakat kecil, terutama pelaku usaha berbasis rumah tangga.

Ia menekankan pentingnya peran lembaga keuangan untuk lebih aktif menjangkau masyarakat. Akses terhadap pembiayaan, tabungan, dan layanan transaksi dinilai menjadi kunci agar aktivitas ekonomi rumah tangga bisa naik kelas.

Dengan masuknya transaksi ke dalam sistem keuangan, aktivitas tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan warga, tetapi juga memperkuat basis data ekonomi daerah.

"Kami berharap setiap rumah tangga dapat berperan sebagai unit ekonomi produktif. Dengan dukungan stimulus dan kemudahan akses finansial, aktivitas kecil yang selama ini berjalan secara informal dapat berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan. Langkah ini dinilai lebih realistis dalam jangka menengah, mengingat keterbatasan belanja pemerintah dan proses investasi besar yang membutuhkan waktu," ujarnya.

Ke depan, penguatan konsumsi rumah tangga yang produktif diproyeksikan menjadi strategi utama pertumbuhan ekonomi Garut. Pemerintah menargetkan sinergi antara masuknya investasi dan penguatan ekonomi mikro dapat menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang, inklusif, dan tahan terhadap tekanan eksternal.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin memperbaharui dan memperkuat kebijakan hapus tagih dan hapus buku kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa realisasi kebijakan tersebut hanya mengena sekitar 20 ribu pelaku UMKM dengan nilai nominal hanya sekitar seperdua puluh dari target.

Semula, kebijakan itu ditargetkan kepada lebih dari 1 juta pelaku UMKM. Namun dalam realisasinya, PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan serta UMKM lainnya hanya berlaku selama enam bulan, atau sudah berakhir pada bulan Mei lalu.

Mahendra berharap pembaharuan PP tersebut dapat membuat kualitas kredit UMKM menjadi lebih sehat.

"Nah, ini fungsi yang diharapkan dengan peran dari PP tadi bisa diperbaharui dan diperkuat," kata Mahendra dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan OJK, Senin (17/11/2025).

Selain itu, ia berharap PP tersebut nantinya dapat mencakup Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk dapat melakukan fasilitas hapus tagih dan hapus buku kredit macet UMKM.

"Karena dengan PP 47 ini, BPD dikecualikan, tidak diberikan fasilitas ini untuk penghapusan piutang macet UMKM," tukas Mahendra.

Sebelumnya, Mahendra menyebut aturan ini penting untuk pelaksanaan penyehatan kredit tanpa mengganggu penyaluran pembiayaan baru.

"Terkait pemberlakuan kembali kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank pemerintah, kami telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan," ujarnya saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bersama (RDKB), Jumat (7/11/2025).

Mahendra melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagara Nusantara (Danantara), Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara. Harapannya, proses penyelesaian kredit macet di bank himpunan bank milik negara (Himbara) bisa lebih cepat dan efektif.

"Saat ini pemerintah tengah menindaklanjuti langkah teknis, termasuk jangka waktu pelaksanaan, syarat, dan kriteria pelaksanaan kebijakan tersebut," papar Mahendra

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, melaporkan pertumbuhan kredit UMKM masih amat lesu, hanya naik 0,23% secara tahunan pada pada September 2025. Sedangkan secara keseluruhan, pertumbuhan kredit perbankan naik 7,70% secara tahunan.

"Risiko di segmen UMKM memang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya," ujar Dian.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin memperbaharui dan memperkuat kebijakan hapus tagih dan hapus buku kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa realisasi kebijakan tersebut hanya mengena sekitar 20 ribu pelaku UMKM dengan nilai nominal hanya sekitar seperdua puluh dari target.

Semula, kebijakan itu ditargetkan kepada lebih dari 1 juta pelaku UMKM. Namun dalam realisasinya, PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan serta UMKM lainnya hanya berlaku selama enam bulan, atau sudah berakhir pada bulan Mei lalu.

Mahendra berharap pembaharuan PP tersebut dapat membuat kualitas kredit UMKM menjadi lebih sehat.

"Nah, ini fungsi yang diharapkan dengan peran dari PP tadi bisa diperbaharui dan diperkuat," kata Mahendra dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan OJK, Senin (17/11/2025).

Selain itu, ia berharap PP tersebut nantinya dapat mencakup Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk dapat melakukan fasilitas hapus tagih dan hapus buku kredit macet UMKM.

"Karena dengan PP 47 ini, BPD dikecualikan, tidak diberikan fasilitas ini untuk penghapusan piutang macet UMKM," tukas Mahendra.

Sebelumnya, Mahendra menyebut aturan ini penting untuk pelaksanaan penyehatan kredit tanpa mengganggu penyaluran pembiayaan baru.

"Terkait pemberlakuan kembali kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank pemerintah, kami telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan," ujarnya saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bersama (RDKB), Jumat (7/11/2025).

Mahendra melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagara Nusantara (Danantara), Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara. Harapannya, proses penyelesaian kredit macet di bank himpunan bank milik negara (Himbara) bisa lebih cepat dan efektif.

"Saat ini pemerintah tengah menindaklanjuti langkah teknis, termasuk jangka waktu pelaksanaan, syarat, dan kriteria pelaksanaan kebijakan tersebut," papar Mahendra

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, melaporkan pertumbuhan kredit UMKM masih amat lesu, hanya naik 0,23% secara tahunan pada pada September 2025. Sedangkan secara keseluruhan, pertumbuhan kredit perbankan naik 7,70% secara tahunan.

"Risiko di segmen UMKM memang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya," ujar Dian.

Bisnis.com, BANDUNG-- Generasi muda harus memiliki mindset yang baru tentang wirausaha. Selain untuk mendapatkan cuan, aktivitas usaha juga harus mampu memiliki efek berganda.

Dosen Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia (UPI Bandung) Navik Istikomah menjelaskan aktivitas wirausaha kini harus memiliki dampak yang lebih luas.

Beberapa di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menumbuhkan inovasi dan kreativitas hingga akhirnya mampu meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global.

"Salah satu contohnya adalah bagaimana UMKM yang tumbuh di daerah perdesaan hingga mampu menjadi penggerak ekonomi mikro sekaligus memperkuat ekonomi nasional dari bawah," ungkap dia dalam acara Indonesia Eximbank Goes To Campus 2025 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) baru-baru ini.

Menurut dia, enterpreneur sejatinya tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Tetapi juga membuka peluang kerja bagi orang lain. "Kegiatan produksi biasanya akan membutuhkan sumber daya manusia, nah dari sana serapan tenaga kerja terjadi," jelasnya.

Aktivitas kewirausahaan juga menurut dia akan mendorong individu untuk berpikir kreatif dan mencari solusi baru dari tantangan yang terus berkembang.

"Wirausahawan itu harus mampu mengembangkan produk atau jasa yang lebih baik dari yang sudah ada sebelumnya," jelasnya.

Selain itu, wirausahawan saat ini juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi sehingga dalam prosesnya, akan memungkinkan terjadi akselerasi usaha dibandingkan dengan wirausaha yang tidak melakukan hal tersebut.

Terakhir, ekosistem kewirausahaan yang baik di tanah air, diyakini akan mampu mendongkrak perekonomian menjadi lebih tangguh serta memiliki resistensi yang baik dari krisis global.

"Karena ekosistem wirausahanya baik, maka daya saing produk ekspor semakin tinggi. Korea Selatan dan Jepang membangun perekonomiannya lewat semangat kewirausahaan dan inovasi industri," jelasnya.

Dukung Entrepreneur Tembus Ekspor

Sementara itu pemerintah juga terus mendorong agar para pelaku usaha agar dapat menembus pasar ekspor. Salah satunya melalui berbagai program yang digerakkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank.

Economist Junior Specialist Indonesia Eximbank Institute, Romadhon Falaqh, mengatakan sebagai special mission vehicle (SMV), pihaknya memiliki lima program penugasan khusus ekspor (PKE) yang dapat dimanfaatkan eksportir.

"Salah satunya PKE untuk usaha kecil menengah (UKM) yang berorientasi ekspor dan ini untuk seluruh sektor usaha maupun komoditas," ujarnya.

Romadhon melanjutkan bahkan pihaknya pun memiliki program marketing handholding untuk membuka akses pasar ekspor bagi produk UKM mitra binaan LPEI.

"Untuk UKM yang belum pernah ekspor pun bisa mengikuti program ini di mana kami akan mengkurasi produk, melakukan hub building, ekspor bersama, business matching, global marketplace, hingga nantinya pelaku UKM bisa mengikuti international expo," katanya.

Menurut Romadhon, ekspor juga merupakan masa depan Indonesia untuk keluar dari jebakan kelas menengah hingga berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh, entrepreneur yang melakukan ekspor tak hanya berdagang lintas batas, namun juga memberikan kontribusi bagi negara.

"Oleh karena itu LPEI hadir untuk mendukung ekspor Indonesia," katanya.