GRESIK - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) sebagai sekretariat Kadin Net Zero Hub , bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, pengelola kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, serta para mitra strategis menyelenggarakan kegiatan “Akselerasi Transformasi Industri Hijau di Jawa Timur: Dekarbonisasi, Resource Efficiency, dan Circular Economy untuk Daya Saing Industri” di kawasan JIIPE Gresik.

Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah, perwakilan perusahaan khususnya di kawasan JIIPE, serta mitra strategis terkait untuk memperkuat pemahaman, mempercepat aksi dan mendorong kolaborasi dalam implementasi industri hijau di Jawa Timur.

Transformasi industri menuju praktik rendah karbon semakin menjadi kebutuhan mendesak, seiring dengan meningkatnya tuntutan global seperti kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan standar keberlanjutan rantai pasok.

Kolaborasi IBCSD dan BEI Dorong Akses Pembiayaan Berkelanjutan melalui Sustainable Bonds & Sukuk



Dalam konteks ini, peluang dekarbonisasi dapat didorong melalui opsi solusi seperti Resource Efficient and Cleaner Production (RECP), penggunaan kerangka ekonomi sirkular, hingga perlindungan alam dan biodiversitas, sehingga peluang dekarbonisasi bukan hanya soal mengurangi emisi, tetapi juga soal meningkatkan efisiensi operasional dan membuka nilai tambah baru.

Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani menegaskan, pentingnya peran sektor bisnis dalam mendorong transformasi ini. “Industri hijau bukan lagi isu lingkungan. Ini adalah isu daya saing industri. Perusahaan yang tidak mulai hari ini akan tertinggal besok. Namun perusahaan yang bergerak lebih awal akan menjadi bagian dari rantai pasok global masa depan,” sebut Indah.

Chairwoman KADIN Net Zero Hub, Elim Sritaba menekankan, pentingnya dukungan ekosistem bagi sektor industri. “Transisi menuju net zero tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kadin Net Zero Hub hadir bukan hanya sebagai platform, tetapi sebagai ekosistem yang menghubungkan pelaku usaha, teknologi, dan pembiayaan agar transformasi ini dapat berjalan secara kolektif, terutama di level kawasan industri,” jelas Elim.

Mewakili tuan rumah, Agung Guritno, Direktur HR and Logistic PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (JIIPE), menyoroti pentingnya kawasan industri dalam mempercepat implementasi industri hijau di tingkat operasional.

“Di JIIPE, kami mendorong perusahaan tenant untuk menerapkan dekarbonisasi melalui integrasi efisiensi energi, pengelolaan air dan limbah, serta penerapan prinsip circular economy untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kompetitif dan berdaya saing,” jelas Agung.

Kegiatan ini menghadirkan sesi dialog terkait kebijakan, peningkatan kapasitas, hingga pendalaman teknis yang membahas penghitungan emisi industri, strategi dekarbonisasi, serta implementasi RECP dan ekonomi sirkular secara praktis. Selain itu, diskusi juga dilakukan untuk mengidentifikasi peluang pengelolaan limbah, termasuk e-waste, sebagai bagian dari pendekatan ekonomi sirkular di kawasan industri.

Perwakilan industri, Irfan Miswari, Head of International Affairs PT Mukti Mandiri Lestari, menyampaikan apresiasinya terhadap ruang diskusi dan pembelajaran yang menghadirkan perspektif yang kaya dari sisi kebijakan hingga implementasi di lapangan.

“Diskusi di JIIPE ini menjadi inisiatif berharga untuk membangun kesadaran dekarbonisasi dan ekonomi sirkular di kalangan industri di daerah,” jelas Irfan.

Peserta yang hadir turut mengapresiasi acara. “Acaranya bagus dengan materi yang sangat komprehensif. Kami belajar banyak untuk diterapkan di perusahaan. Ke depannya semoga ada follow-up lanjutan dari acara ini,” sebut salah satu perwakilan tenant JIIPE dari industri pupuk padat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta peningkatan kesadaran dan kapasitas pelaku industri dalam menerapkan strategi dekarbonisasi, teridentifikasinya peluang implementasi efisiensi sumber daya, serta terbukanya peluang kolaborasi untuk pengembangan pilot project industri hijau di Jawa Timur.

IBCSD dan KADIN Net Zero Hub bersama para mitra akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna mempercepat transformasi industri menuju sistem produksi yang rendah emisi, efisien, dan berkelanjutan.

PEKANBARU - Global Enterpreneur Profesional (Genpro) resmi melantik Pengurus Area Riau serta Presiden Chapter se-Provinsi Riau di Gedung Tengku Maharatu, Pekanbaru, Sabtu 1 Februari 2026. Acara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar.

Dalam sambutannya, Makarius Anwar menyampaikan pesan penting agar Genpro dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendampingi dan menaikkelaskan UMKM, khususnya di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau secara umum.

“UMKM membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan, terstruktur, dan berbasis praktik nyata. Kami berharap Genpro bisa bersinergi aktif bersama pemerintah daerah untuk mendorong lahirnya UMKM yang naik kelas dan berdaya saing,” ujarnya.

Prosesi pelantikan dan pengucapan ikrar pengurus dipimpin langsung oleh Wahid Suharto, selaku Regional Vice President (RVP) Genpro Sumatera Bagian Utara. Momentum ini menandai dimulainya amanah baru bagi jajaran pengurus di Riau untuk menggerakkan roda organisasi dan pembinaan pengusaha di daerah.

Usai pelantikan, Presiden Genpro Nuri Ardiansyah menyampaikan arahan strategis terkait sinkronisasi program dari tingkat pusat hingga ke daerah. Dia menegaskan bahwa jajaran pengurus sejatinya tengah menjalankan agenda besar nasional, yaitu membangun 10.000 member Genpro di seluruh Indonesia agar tumbuh menjadi pejuang pengusaha, pengusaha yang tidak hanya kuat secara bisnis, tetapi juga memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.

“Genpro bukan hanya komunitas, tapi ini sebuah gerakan. Kita ingin melahirkan pengusaha yang bertumbuh, berdaya saing, dan berkontribusi. Karena itu, program pusat, area, hingga chapter harus satu napas dan satu arah," ucapnya.

Pelantikan ini sekaligus memperkuat struktur organisasi Genpro di Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Candra Efendi selaku Area Vice President (AVP) Genpro Riau. Ke depan, kepengurusan ini diharapkan menjadi motor penggerak pembinaan UMKM melalui berbagai program pelatihan, pendampingan bisnis, dan penguatan jejaring pengusaha di tingkat lokal, sehingga pelaku usaha dapat naik kelas dan berkelanjutan.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menanggapi dinamika gelombang protes dari kalangan buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 . Menurutnya, isu upah minimum merupakan persoalan kompleks yang bersentuhan langsung dengan daya tarik investasi Indonesia di kancah global.

Anindya mengakui bahwa persoalan besaran upah selalu memicu perdebatan antara pihak pengusaha dan pekerja. "Kalau dari dunia usaha (masalah upah minimum) memang pasti selalu ada pro-kontra," kata Anindya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (15/1).

Pengusaha Buka Suara Soal Kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 Jadi Rp5,72 Juta



"Tapi secara umum, yang paling penting adalah bagaimana daya saing Indonesia dibanding negara tetangga, baik bagi diri sendiri dan bagi foreign direct investment,” imbuhnya.

Meskipun memahami aspirasi buruh akan kesejahteraan, Anindya mengingatkan bahwa dunia usaha memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keberlanjutan operasional dan iklim investasi. Upah minimum hanyalah salah satu komponen dari keseluruhan beban biaya yang harus dikelola perusahaan.

"Tentunya UMP sangat penting, tapi juga sama pentingnya logistik, energi, dan lain-lain," kata Anindya.

Anindya menekankan, bahwa fokus utama Kadin saat ini adalah memastikan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Ia khawatir jika beban industri terlalu berat, kemampuan sektor riil untuk menyerap tenaga kerja baru akan terhambat.

"Jadi memang kita salah satu fokus dari Kadin menciptakan lapangan kerja, dan tentunya di dalamnya mempertahankan lapangan kerja,” tutur Anindya.

Sebagai jalan tengah, Kadin mendorong adanya peningkatan produktivitas nasional sebagai penyeimbang dari kenaikan upah. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, Indonesia diyakini tetap bisa kompetitif di mata investor internasional sembari tetap memberikan upah yang layak bagi para pekerja.

“Karenanya, kita mesti kompetitif dan apapun itu mesti ditingkatkan dengan peningkatan produktivitas,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah mengevaluasi sederet perjanjian dagang yang telah ditandatangani. Alasannya, kesepakatan perdagangan itu ternyata dilaporkan tidak menguntungkan industri-industri di dalam negeri.

Hal itu disampaikan Evita kepada saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier bersama sejumlah asosiasi terkait, membahas kebijakan peningkatan daya saing industri nasional, Rabu (12/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mengungkapkan kesulitan ban-ban produksi Indonesia ke negara-negara yang telah menjalin kesepakatan perdagangan dengan Indonesia. Salah satunya dengan Thailand, di mana Indonesia dan Thailand sebagai sesama negara ASEAN tergabung dalam sejumlah perjanjian kerja sama multilateral dan regional.

"Kita sudah menjalin perjanjian perdagangan dengan Thailand, tapi kok kami ke Thailand itu nggak bisa mauk? Ban Thailand bisa masuk sini, tapi kok ban Indonesia tidak bisa masuk ke Thailand?" kata Azis.

"India juga sama. Ban Indonesia paling disukai konsumen, tapi ban kita nggak bisa masuk India. Loh kenapa? Lalu Turki, begitu perjanjian ditandatangani, seminggu kemudian tarif impornya naik. Jadi kelihatan kita dimain-mainkan, Jadi tolong diperhatikan itu, bu. Sama Afrika Utara,: lanjut Aziz.

Tidak Win-Win

Merespons hal itu, Evita menyinggung kembali keluhan serupa yang disampaikan pengusaha di sektor lain.

"Ini catatan bagi pak Dirjen. Kemarin kita bertemu dengan industri karet, sawit dan lain-lain. Itu keluhannya sama, pak. Perjanjian internasional ini tidak win-win. Jadi, (perjanjian internasional) menguntungkan negara lain, tapi kita dirugikan. Ini kayanya kita harus kita evaluasi," kata Evita.

"Apalagi sekarang karet, yang kaitannya dengan ban ini, ke Eropa sekarang diperketat lagi dengan aturan-aturan baru, pak Dirjen. Kemarin saya dengar. Kemudian para petani kita sudah switch dari karet ke kelapa sawit. Berarti ada masalah-masalah yang kita hadapi, otomatis memengaruhi industri ban. Ini catatan saya," tegasnya.

Selain masalah kesulitan masuk ke pasar-pasar ekspor, Aziz mengungkapkan, gempuran ban impor ilegal juga tengah menekan industri di dalam negeri.

"Dan sama dengan asosiasi lain, sama juga tantangan. Satu, energi. Barangkali kami industri kimia di bawah pak Taufik ini, kenapa tidak dibuka saja sih impor gas itu, Bu? Biar kita bagi-bagi, daripada tergantung kepada PGN. Itu satu kita harapkan," kata Aziz.

"Dan, sama dengan yang lain, impor ilegal ban. Karena Indonesia ini ada 33 pelabuhan tidak bertuan. Angkatan Laut kita kurang aktif mengecek pelabuhan-pelabuhan, sehingga impor merajalela. Jadi, kembali, impor ilegal," tukasnya.

Foto: Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen IKTF Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier (ketiga dari kanan) bersama Asosiasi-Asosiasi Membahas Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Nasional, Rabu (12/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Komisi VII DPR RI Channel) Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen IKTF Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier (ketiga dari kanan) bersama Asosiasi-Asosiasi Membahas Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Nasional, Rabu (12/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Komisi VII DPR RI Channel)

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah meluncurkan program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan yang merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi 8+4+5. Program ini dibuka bagi 100.000 orang peserta magang kerja nasional.

Rencananya, program pemagangan ini akan dilanjutkan pada tahun depan. Hal ini ditegaskan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Magang 100 ribu ini, kita akan lanjutkan di tahun depan sehingga ini akan menjembatani antara perguruan tinggi dan lapangan kerja," kata Airlangga, Selasa (4/11/2025).

Kendati akan dilanjutkan, Airlangga berharap pemagang bisa siap kerja ke depannya. Ini, menurutnya, harus diikuti juga oleh kemauan perusahaan untuk benar-benar ikut membina peserta magang.

"Tentu harapannya kalau sudah magang 6 bulan dan magang 6 bulan dibiayai pemerintah. Ya tentu perusahaan harus membina tenaga kerja ini agar betul-betul mereka menjadi siap kerja," paparnya.

Dia juga berharap peserta magang juga bisa masuk ke sektor unggulan seperti manufaktur yang berbasis AI dan Internet of Things (IoT). Hal ini dimaksudkan untuk turut mendorong daya saing Indonesia.

Dengan demikian, lulusan peruguan tinggi bisa masuk ke lapangan kerja masa depan.

"Sinergi ini tentu sangat penting, dan saya berharap seluruh stakeholder juga membantu masyarakat kita dan kita punya lulusan perguruan tinggi 1,3 sampai 1,4 juta. Dan ini menjadi tugas kita semua agar generasi-generasi muda ke depan," kata Airlangga.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]