Bisnis.com, JAKARTA — Percepatan re-industrialisasi dan hilirisasi dinilai menjadi kunci strategis untuk menurunkan biaya logistik nasional yang selama ini membebani daya saing industri dan ekspor Indonesia di tengah tekanan ketidakpastian global.

Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, tingginya biaya logistik selama ini bukan semata disebabkan sektor transportasi dan distribusi, melainkan persoalan struktural ekonomi yang belum merata.

Menurutnya, aktivitas ekonomi nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara banyak sektor unggulan seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan berada di luar Jawa. Kondisi tersebut memicu ketimpangan arus barang dan perdagangan sehingga banyak armada logistik kembali tanpa muatan atau empty backhaul.

“Kuncinya adalah membangun struktur ekonomi yang lebih seimbang melalui industrialisasi, hilirisasi, dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Yukki dalam keterangannya dikutip Bisnis, Selasa (19/5/2026).

Dia menjelaskan, percepatan hilirisasi di sektor unggulan seperti mineral dan energi, pertanian, perikanan, serta perkebunan akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Dengan demikian, daerah penghasil komoditas tidak lagi hanya mengirim bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai tambah.

Yukki menilai, kondisi tersebut akan menciptakan keseimbangan arus perdagangan dua arah atau inbound-outbound equilibrium sehingga utilisasi kapal, truk, dan kontainer menjadi lebih optimal. Efisiensi logistik pun dinilai dapat terbentuk secara alami seiring meningkatnya aktivitas produksi dan konsumsi di berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, dia menyoroti struktur perdagangan Indonesia yang masih didominasi impor menggunakan skema cost, insurance and freight (CIF) dan ekspor dengan free on board (FOB). Akibatnya, sebagian besar nilai tambah jasa logistik, pelayaran, dan asuransi masih dinikmati pihak luar negeri.

“Oleh karena itu, penguatan ekosistem logistik nasional perlu dilakukan bertahap, khususnya dengan mengakselerasi re-industrialisasi dan hilirisasi nasional,” ujarnya.

Menurut Yukki yang juga Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, re-industrialisasi dan hilirisasi juga akan mendorong pembangunan kawasan industri, manufaktur, cold chain, pergudangan, hingga jaringan distribusi regional di luar Jawa. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok nasional.

“Tanpa re-industrialisasi dan hilirisasi, Indonesia akan terus menghadapi ketimpangan logistik tanpa aktivitas manufaktur yang bernilai tambah,” sebutnya.

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat merilis target pembangunan ekonomi tahun 2026 yang mencakup proyeksi pertumbuhan ekonomi, asumsi makro, arah kebijakan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Target ini disusun untuk memastikan Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memasuki fase stabilisasi pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan agenda pembangunan RPJPD 2025–2045.

Dalam asumsi ekonomi makro nasional, inflasi tahun 2026 diperkirakan berada pada level 2,5 ± 1%, sementara pertumbuhan ekonomi nasional (LPE) dipatok pada rentang 5,8%–6,3%. Nilai tukar rupiah juga diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.500–Rp16.900 per US$.

Pemerintah pusat turut menata ulang transfer ke daerah (TKD) sehingga Jawa Barat mengalami penyesuaian sebesar menurun Rp2,45 triliun, dengan komponen Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik, dan DAK Non-Fisik turut mengalami koreksi.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Jabar, Eka Jatnika, menjelaskan bahwa target ekonomi Jawa Barat 2026 disusun untuk tetap menjaga optimisme sekaligus memitigasi tekanan fiskal dan gejolak ekonomi global.

“Kondisi ekonomi nasional dan global menuntut daerah untuk semakin adaptif. Jawa Barat menetapkan target ekonomi yang realistis namun tetap progresif, dengan fokus pada produktivitas sektor unggulan dan penguatan daya saing,” katanya di acara Bisnis Indonesia Economic Outlook (BIEO) 2026 di Savoy Homann Hotel, Bandung, Senin (8/12/2025).

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Jawa Barat pada 2026 menargetkan pertumbuhan di kisaran 5,7%–6,2%, selaras dengan RKP 2026. Sementara dalam RKPD Jawa Barat, rentang pertumbuhan direncanakan sedikit lebih konservatif pada 5,15%–6,2%.

Sejumlah sektor diproyeksikan mengalami percepatan, termasuk industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan transportasi. Di sisi lain, sektor pertanian dan jasa pendidikan juga diperkirakan tetap stabil sebagai penopang PDRB Jawa Barat.

Eka Jatnika menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 difokuskan pada peningkatan produktivitas lintas sektor.

“Kami memperkuat pertanian, industri, dan komoditas unggulan berbasis inovasi serta keberlanjutan. Hilirisasi, insentif UMKM, pengembangan ekonomi hijau dan biru, dan peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan sebagai fondasi pengurangan ketimpangan.

“Pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi harus memastikan pemerataan manfaat. Oleh karena itu, kami mendorong pengembangan kawasan potensial, peningkatan konektivitas ekonomi daerah, dan penguatan sektor UMKM,” lanjut Eka.

Dampak kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam target ekonomi 2026. Pendapatan per kapita diperkirakan mencapai Rp64,6 juta, tingkat pengangguran turun ke kisaran 6,30–6,65%, kemiskinan menurun hingga 5,51%–6,02%, dan ketimpangan (gini ratio) diharapkan bergerak pada kisaran 0,420–0,425.

Pemerintah daerah menilai bahwa perbaikan indikator kesejahteraan ini dapat dicapai bila pertumbuhan ekonomi diiringi dengan pemerataan akses dan produktivitas.Eka menyatakan bahwa kolaborasi multipihak menjadi kunci agar target ekonomi 2026 tercapai.

“Tidak ada pembangunan ekonomi tanpa kebersamaan. Kami membutuhkan dukungan sektor swasta, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar transformasi ekonomi Jawa Barat berjalan lebih cepat dan inklusif,” ujarnya.

Bisnis.com, MATARAM – Penerimaan pajak di Nusa Tenggara Barat (NTB) paling besar berasal dari Administrasi Pemerintahan (AP) dengan nilai penerimaan mencapai Rp1,07 triliun atau 45,87% dari seluruh sektor penerimaan pada 2025.

Sedangkan pajak dari sektor di luar pemerintahan mayoritas share di bawah 20%, seperti pajak perdagangan yang berhasil dihimpun hingga November 2025 Rp356,29 miliar atau 15,24%, jasa keuangan Rp181,57 miliar atau 7,71%. Pajak persewaan, tenaga kerja Rp133,68 miliar atau 5,72%. Pajak akomodasi & mamin (makan-minum) Rp126,11 miliar atau 5,39%, dan sektor lainnya Rp468,10 miliar atau 20,02%.

Kinerja penerimaan sektor usaha dominan pada November 2025 diperoleh oleh sektor Administrasi Pemerintah mencapai Rp111,32 miliar yang didominasi oleh penerimaan PPN Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 pemulihan penerimaan pada sektor perdagangan, jasa keuangan dan persewaan, tenaga kerja pada bulan November 2025 dibanding Oktober 2025, disebabkan terdapat peningkatan kinerja penerimaan pajak PPN yangdipengaruhi daya beli masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Samon Jaya, menjelaskan ada 5 sektor unggulan di NTB yang potensi pajaknya perlu ditingkatkan, yakni sektor pertanian yang kontribusinya baru 0,12%, kemudian sektor perikanan dan kelautan 0,41%, hotel dan restoran kontribusinya 5,10%, travel haji dan umroh hanya 0,01%, travel wisata 0,33%.

"Kelima sektor ini, mulai dari hasil bumi dan laut hingga pariwisata menyumbang 6%dari total penerimaan. Angka ini merefleksikan bahwa stabilitas sistem keuangan diNTB didukung oleh aktivitas ekonomi yang mengakar kuat di masyarakat, bukan hanya bergantung pada belanja pemerintah," kata Samon.

Penerimaan pajak NTB mencapai 69,56% dari target 2025 penerimaan terbesar berasal dari 2 jenis pajak utama yaitu Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 1.270,36 miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 845,66 miliar.

"Dominasi kedua jenis pajak ini mencerminkan peran penting sektor-sektor strategis dalam mendukung perekonomian sekaligus menjadi sumber utama penerimaan negara di wilayah ini," kata Samon.

Berdasarkan data penerimaan pajak sampai dengan November 2025, 3 jenis pajak dengan kontribusi terbesar di Provinsi NTB adalah PPN Dalam Negeri (33,54%), diikuti PPh 21 (20,54%), dan PPh Badan (15,07%).

Penerimaan bulan November 2025 didorong 3 jenis pajak utama dari penerimaan PPN Dalam Negeri sebesar 105,56 miliar, PPh 21 sebesar 85,73 miliar dan PPh Final sebesar 28,23 miliar.

Meskipun PPN Dalam Negeri menjadi penyumbang terbesar, capaian kumulatif masih relatif rendah di angka 52,5%. Sebaliknya, PPN Impor mencatat capaian tertinggi terhadap target yaitu, 280,7%, diikuti PPh OP (197,9%).

Bisnis.com, JAKARTA — Mandiri Sekuritas mempertahankan peringkat overweight untuk pasar saham Indonesia seiring ekspektasi perbaikan sentimen dan valuasi yang mendorong kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Deputi Kepala Divisi Equity Research and Strategy Mandiri Sekuritas, Kresna Partogi Hutabarat, memproyeksikan bahwa pergerakan indeks komposit pada skenario optimistis atau bull caseberpotensi menembus 9.350 pada 2026. Adapun, secara base case, indeks diperkirakan mencapai level 9.050.

“Perbaikan sentimen dan valuasi diharapkan mendorong kenaikan IHSG dan juga imbal hasil dividen yang menarik bagi investor saham ke depan,” ujarnya dalam acara Mandiri Macro and Market Brief, Rabu (3/12/2025).

Dia menuturkan saat ini terdapat diskrepansi antara IHSG dengan sejumlah indeks yang menggambarkan kinerja saham-saham berfundamental baik.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG sudah menguat 21,71% year to date (YtD) hingga penutupan perdagangan Selasa (2/12). Namun, di sisi lain, LQ45 hanya tumbuh 3,40% YtD dan IDX30 terapresasi sebesar 3,58% YtD.

“Ada semacam discrepancy antara performa saham yang didorong oleh faktor fundamental dan juga yang didorong oleh faktor flow,” pungkasnya.

Kondisi tersebut dinilai memberikan peluang bagi investor untuk memanfaatkan valuasi saham blue chip yang relatif murah. IDX30, misalnya, memiliki forwardprice earning (PE) sekitar 11 kali dan imbal hasil dividen mendekati 6%. Adapun saat ini indeks komposit diperdagangkan di 13 kali forward PE.

Mandiri Sekuritas juga mengungkapkan sejumlah sektor yang berpotensi menjadi motor penggerak pasar pada 2026, antara lain konsumer, perbankan, telekomunikasi, ritel, serta sektor pertambangan seperti emas dan tembaga.

Menurut Kresna, sektor-sektor ini memiliki potensi pertumbuhan kuat sehingga mendukung peringkat overweight yang disematkan Mandiri Sekuritas. “Hal itu bisa menjadi pendorong performa IHSG untuk tahun 2026,” pungkasnya.

Pada hari ini, IHSG ditutup terkoreksi tipis sebesar 0,06% atau 5,25 poin menuju level 8.611,79. Tercatat, sebanyak 349 saham naik, 332 saham turun, dan 275 stagnan. Adapun kapitalisasi pasar alias market cap mencapai Rp15.815 triliun.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah meluncurkan program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan yang merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi 8+4+5. Program ini dibuka bagi 100.000 orang peserta magang kerja nasional.

Rencananya, program pemagangan ini akan dilanjutkan pada tahun depan. Hal ini ditegaskan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Magang 100 ribu ini, kita akan lanjutkan di tahun depan sehingga ini akan menjembatani antara perguruan tinggi dan lapangan kerja," kata Airlangga, Selasa (4/11/2025).

Kendati akan dilanjutkan, Airlangga berharap pemagang bisa siap kerja ke depannya. Ini, menurutnya, harus diikuti juga oleh kemauan perusahaan untuk benar-benar ikut membina peserta magang.

"Tentu harapannya kalau sudah magang 6 bulan dan magang 6 bulan dibiayai pemerintah. Ya tentu perusahaan harus membina tenaga kerja ini agar betul-betul mereka menjadi siap kerja," paparnya.

Dia juga berharap peserta magang juga bisa masuk ke sektor unggulan seperti manufaktur yang berbasis AI dan Internet of Things (IoT). Hal ini dimaksudkan untuk turut mendorong daya saing Indonesia.

Dengan demikian, lulusan peruguan tinggi bisa masuk ke lapangan kerja masa depan.

"Sinergi ini tentu sangat penting, dan saya berharap seluruh stakeholder juga membantu masyarakat kita dan kita punya lulusan perguruan tinggi 1,3 sampai 1,4 juta. Dan ini menjadi tugas kita semua agar generasi-generasi muda ke depan," kata Airlangga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah segera membentuk Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan. Adapun, kehadiran tim khusus ini nantinya akan disahkan melalui peraturan Presiden atau Perpres.

Airlangga mengatakan pihaknya sudah mengusulkan penetapan payung hukum ini kepada Presiden.

"Kita sudah usulkan ada Perpres dari Presiden. Segera," tegasnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).

Adapun, Airlangga menjelaskan Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan ini nantinya akan fokus mengatasi hambatan atau bottlenecking di sektor-sektor unggulan ekonomi.

Pembentukan tim khusus ini awalnya disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Purbaya, tim ini nantinya akan banyak menangani masalah yang ditemui oleh pelaku usaha serta investor di Tanah Air. Dengan adanya tim ini, Purbaya berharap masalah iklim investasi di Tanah Air yang banyak dipengaruhi oleh masalah perizinan dapat diselesaikan.