Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan harga liquefied natural gas (LNG) untuk industri dinilai dapat meningkatkan daya saing produk manufaktur nasional. Di sisi lain, keterjangkauan harga harus diimbangi dengan kepastian pasokan agar tidak mengganggu aktivitas industri.

Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Didik Prasetiyono mengatakan, pihaknya mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap sektor energi, khususnya upaya menjaga pasokan bagi kebutuhan industri dan penurunan harga LNG Industri.

Di sisi lain, dia juga menyoroti masih adanya sejumlah kendala pasokan yang terjadi pada beberapa kawasan industri, seperti di Jawa Barat. Menurut Didik, persoalan keterbatasan pasokan telah menjadi salah satu keluhan utama pelaku industri dalam beberapa waktu terakhir.

Didik menekankan industri membutuhkan kombinasi antara harga energi yang kompetitif dan pasokan yang terjamin. Kedua aspek tersebut dinilai menjadi prasyarat penting untuk menjaga daya saing manufaktur nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Dia pun meminta pemerintah untuk memastikan kebijakan penurunan harga LNG berjalan seiring dengan terjaminnya ketersediaan pasokan di kawasan industri.

“Jadi kita berharap harganya kompetitif, barangnya ada. Dua hal itu yang harus dipastikan ke depan,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (29/6/2026).

Adapun, biaya energi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan tingkat daya saing industri nasional. Karena itu, kebijakan pemerintah yang mendorong harga LNG industri lebih kompetitif akan memberikan dampak positif bagi dunia usaha.

Menurutnya, harga energi yang lebih rendah akan membantu menekan biaya produksi sehingga produk Indonesia memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan usaha, baik di pasar domestik maupun ekspor.

“Competitiveness itu dibangun dari pola konsumsi energi kita. Jadi semakin harganya semakin bagus tentunya semakin kompetitif. Pada ujungnya adalah barang Indonesia lebih kompetitif terhadap proses persaingan usaha,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menurunkan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk industri ke level US$13 per MMBtu.

Hal ini dilakukan tak lepas dari kenaikan harga gas industri yang disebut berisiko memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri.

Bahlil mengatakan, penurunan harga LNG merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Adapun, harga LNG untuk industri saat ini melonjak di kisaran US$20-US$23 per MMBtu.

"Diturunkan menjadi US$13 per MMBtu. Jadi dari [sebelumnya] US$20 sampai US$23 per MMBtu, sekarang diturunkan menjadi US$13," ucap Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha industri plastik hilir mengaku mulai merasakan tekanan akibat rencana penerapan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap bahan baku plastik strategis seperti PP Copolymer, PP Homopolymer, dan LLDPE.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menaikkan biaya produksi dan melemahkan daya saing manufaktur nasional. Tak hanya plastik hilir, industri pengguna lainnya juga ikut tertekan mulai dari makanan minuman, kemasan, hingga elektronik rumah tangga.

Pasalnya, kebijakan BMAD dan BMTP dinilai dapat menekan industri pengguna plastik karena bahan baku menyumbang porsi besar dalam struktur biaya produksi, mulai dari 30%–50% di industri makanan dan minuman hingga 60%–80% di industri kemasan.

Ketua Umum Gabungan Pengusahan Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menyoroti potensi ketidakseimbangan tarif antara bahan baku dan barang jadi yang dapat mendorong impor produk akhir.

Terlebih, ada potensi ketidakseimbangan tarif bahan baru dengan barang jadi yang justru memicu industri beralih impor produk akhir. Kondisi ini melemahkan manufaktur nasional.

“Kita ingin pemerintah memberikan kajian yang lebih komprehensif dengan rekomendasi-rekomendasi yang tepat, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar seimbang bagi kepentingan industri nasional," kata Adhi dalam keterangan resminya, dikutil Selasa (20/1/2025).

Dari sisi produsen kemasan, Perwakilan Asosiasi Kemasan Indonesia (Rotokemas) Ferry Bunarjo juga menyoroti rencana penerapan BMTP atas LLDPE C6 yang banyak digunakan industri kemasan.

“Kami tidak pernah didatangi untuk penawaran pasokan, namun tiba-tiba diajukan kebijakan BMTP, seolah-olah kebutuhan riil industri hilir tidak pernah dipetakan,” ujarnya.

Ferry juga menekankan bahwa hampir seluruh produk bahan baku yang digunakan industri kemasan telah dikenakan instrumen trade remedies, sementara produk jadi impor yang masuk ke pasar domestik tidak menghadapi perlakuan tarif yang seimbang.

Kondisi ini menekan industri dalam negeri dari sisi biaya dan mengganggu prinsip harga yang wajar. Pada akhirnya, Ferry mengingatkan bahwa beban kebijakan yang tidak proporsional bukan hanya ditanggung industri, tetapi juga masyarakat luas sebagai konsumen, karena kenaikan biaya produksi akan bermuara pada harga pangan dan kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, Kepala Bidang Regulasi Gabungan Perusahaan Industri Elektronika dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga (Gabel) Harry Wibowo menegaskan bahwa industri pengguna plastik mendukung penguatan industri dalam negeri, namun pasokan dan spesifikasi bahan baku lokal belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan.

“Kami mendukung industri dalam negeri. Namun selama bahan baku tertentu belum dapat diproduksi di dalam negeri sesuai kebutuhan industri, kami masih membutuhkan pasokan impor,” tuturnya.

Di samping itu, pelaku industri plastik hilir menilai instrumen perlindungan perdagangan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh karena berisiko memperlebar ketimpangan antara kapasitas industri hulu dan kebutuhan riil industri hilir yang masih bergantung pada impor bahan baku.

Ketua Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chavelier menyebut dalam kondisi ini terjadi ketidakselarasan antara kebijakan perlindungan industri dan realisasi penguatan kapasitas produksi domestik.

Dia pun mengingatkan bahwa rencana pengembangan kapasitas industri petrokimia nasional, termasuk proyek perluasan kapasitas besar seperti CAP2, telah disampaikan sejak 2009, namun hingga kini belum terealisasi secara konkret.

Di sisi lain, kebijakan perdagangan justru terus menaikkan bea masuk impor bahan baku, dari 5% menjadi 10% hingga 15%. Kondisi ini membuat industri hilir tertekan, karena pasokan dalam negeri belum bertambah sementara bahan baku impor semakin mahal.

Menurut Henry, kebijakan perlindungan seharusnya berjalan seiring dengan kesiapan pasokan domestik, bukan diterapkan ketika industri hulu belum siap memenuhi kebutuhan nasional.

Pihaknya berharap pemerintah menunda penerapan BMAD dan BMTP hingga pasokan lokal benar-benar mampu memenuhi kebutuhan nasional, serta mengalihkan fokus kebijakan pada penguatan daya saing industri hulu tanpa mengorbankan keberlanjutan industri hilir dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Pelaku usaha menilai kebijakan yang tidak tepat sasaran justru berisiko mengancam agenda hilirisasi. Jika industri hilir kehilangan daya saing akibat mahalnya bahan baku, nilai tambah dalam negeri berpotensi hilang dan serapan industri hulu ikut melemah.

Respons Pemerintah

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Kemenko Perekonomian, Ekko Harjanto, menyatakan bahwa instrumen tersebut sah dalam perdagangan internasional, namun harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak lanjutan.

Ia menekankan pentingnya kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai dasar penilaian dampak kebijakan terhadap struktur industri, rantai pasok, dan daya saing nasional, sehingga perlindungan industri hulu tetap sejalan dengan keberlanjutan industri hilir.

Senada, Tenaga Ahli Utama Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) M. Putra Hutama menegaskan kebijakan perdagangan harus dijalankan secara adil dan berbasis data.

"Kebijakan BMAD dan BMTP perlu memastikan kesiapan pasokan domestik agar tidak menimbulkan distorsi baru dalam ekosistem industri nasional," tuturnya.

Dari sisi pembina industri, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Alfita, menyatakan bahwa kebijakan perdagangan harus menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku bagi sektor manufaktur.

“Kajian ini menjadi pijakan berbasis data bagi kami untuk merumuskan kebijakan industri yang seimbang antara perlindungan industri hulu dan keberlangsungan industri hilir,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah bersama pelaku industri hulu dan hilir membahas kebijakan bea masuk anti-dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) agar memperkuat industri plastik nasional. Sejumlah asosiasi industri menilai kebijakan tersebut perlu dikalibrasi berbasis data pasokan dan kebutuhan riil agar perlindungan industri tidak justru melemahkan daya saing manufaktur dalam negeri.

Pembahasan itu dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan diseminasi hasil kajian awal di Jakarta, Senin (19/1/2026). FGD digelar delapan asosiasi industri hilir, yaitu GAPMMI, Gabel, IPF, Aphindk, GIATPI, Asparminas, Rotokemas, dan Adupi.

Gabungan asosiasi industri plastik hilir menilai instrumen perlindungan perdagangan tetap dibutuhkan, namun penerapannya harus selaras dengan kondisi industri di lapangan. Ketika pasokan domestik belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan volume dan spesifikasi teknis, kebijakan tarif dinilai berpotensi menekan industri hilir.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan, evaluasi BMAD dan BMTP perlu mempertimbangkan dampak struktural terhadap ekosistem industri nasional. Menurutnya, ketidakseimbangan tarif antara bahan baku dan barang jadi berisiko mendorong impor produk akhir dan melemahkan basis manufaktur dalam negeri.

“Kami mendorong kajian yang lebih komprehensif agar kebijakan yang diambil benar-benar seimbang bagi kepentingan industri nasional,” kata Adhi.

Perwakilan Asosiasi Industri Kemasan Fleksibe Indonesia (Rotokemas) Ferry Bunarjo menyoroti persoalan LLDPE C6 yang banyak digunakan industri kemasan. Ia menyebut belum adanya komunikasi pasar yang memadai antara produsen hulu dan industri pengguna, meskipun pasokan domestik disebut tersedia.

“Kami tidak pernah mendapat penawaran pasokan, tetapi kebijakan BMTP diajukan. Ini menunjukkan kebutuhan riil industri hilir belum dipetakan dengan baik,” ujar Ferry.

Ferry juga mengingatkan hampir seluruh bahan baku industri kemasan telah dikenakan instrumen trade remedies, sementara produk jadi impor tidak menghadapi perlakuan tarif yang setara. Kondisi tersebut menekan industri dari sisi biaya dan pada akhirnya berpotensi berdampak pada harga pangan dan kebutuhan sehari-hari.

Dari sektor elektronik, Kepala Bidang Regulasi Asosiasi Gabungan Perusahaan Industri Elektronika dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga (Gabel) Harry Wibowo menegaskan industri pengguna pada prinsipnya mendukung penguatan industri dalam negeri. Namun ia mengingatkan kapasitas dan diversifikasi produk industri hulu belum sepenuhnya menjawab kebutuhan industri hilir.

“Kami akan sepenuhnya menggunakan produk dalam negeri ketika sudah sesuai kebutuhan industri. Selama belum tersedia, impor masih dibutuhkan,” kata Harry.

Perwakilan Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chavelier menyoroti ketidaksinkronan antara kebijakan perlindungan dan realisasi peningkatan kapasitas domestik. Ia menyebut rencana pengembangan kapasitas petrokimia nasional telah disampaikan sejak lama, namun belum terealisasi, sementara bea masuk impor bahan baku terus meningkat.

“Ketika pasokan dalam negeri belum bertambah, tetapi bea masuk terus naik, industri hilir yang menanggung tekanan,” ujarnya.

Sejumlah asosiasi mencatat bahan baku plastik menyumbang porsi signifikan dalam struktur biaya produksi, yakni 30–50 persen pada industri makanan dan minuman, 60–80 persen industri kemasan, 5–20 persen industri elektronik, serta 20–40 persen industri daur ulang plastik. Dengan komposisi tersebut, kenaikan harga bahan baku akan langsung menekan daya saing produk nasional.

Perwakilan pemerintah menegaskan BMAD dan BMTP merupakan instrumen sah dalam kerangka perdagangan internasional. Namun pemerintah juga membuka ruang evaluasi agar kebijakan tidak menimbulkan tekanan lanjutan terhadap sektor industri lain.

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ekko Harjanto mengatakan kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) menjadi instrumen penting untuk menilai dampak kebijakan secara menyeluruh.

“Hasil kajian ini menjadi masukan agar perlindungan industri hulu berjalan seiring dengan keberlanjutan industri hilir,” ujar Ekko.

Tenaga Ahli Utama Deputi II Kantor Staf Presiden M Putra Hutama menegaskan kebijakan perdagangan harus dijalankan secara adil, terukur, dan berbasis data. Ia menilai kesiapan pasokan domestik perlu menjadi pertimbangan utama agar kebijakan tidak memicu distorsi rantai pasok.

Dari sisi pembina industri, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Alfita menyampaikan bahwa kebijakan perdagangan harus selaras dengan penguatan struktur industri nasional. Menurutnya, kajian berbasis data diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan industri hulu dan keberlangsungan industri hilir.

Gabungan asosiasi industri plastik hilir berharap pemerintah meninjau waktu dan skema penerapan BMAD atas PP copolymer dan PP homopolymer serta BMTP atas LLDPE hingga pasokan domestik mampu memenuhi kebutuhan industri secara signifikan. Asosiasi juga mendorong kebijakan berbasis data supply-demand, pemberian insentif terukur bagi industri hulu, serta penguatan mediasi hulu–hilir agar daya saing industri nasional tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Persetujuan Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) membuka peluang ekspor bagi sejumlah produk unggulan nasional.

Untuk diketahui, kesepakatan ini memberikan preferensi tarif sebesar 90,5% dari total pos tarif atau mencakup 95,1% dari nilai impor EAEU dari Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyebut EAEU FTA membuka peluang akses pasar yang lebih luas bagi sejumlah produk Indonesia, mulai dari sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil, produk perikanan, karet, furnitur, hingga manufaktur seperti elektronik.

Namun demikian, Faisal mengingatkan pemanfaatan FTA EAEU perlu didahului dengan analisis yang matang, terutama terkait permintaan pasar dan daya saing produk Indonesia.

“Jadi seperti biasa, kalau kita ingin mengidentifikasi kira-kira apa ekspor yang potensial untuk ke mitra kita, kita melihat dari pertama adalah seberapa besar kebutuhan atau demand daripada produk-produk yang dilakukan oleh negara mitra tersebut,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (24/12/2025).

Menurut Faisal, setelah melihat besarnya permintaan pasar, langkah berikutnya adalah mencocokkan kebutuhan tersebut dengan komoditas unggulan Indonesia, serta menilai apakah produk tersebut memiliki daya saing yang memadai dibandingkan negara pesaing.

“Kalau tidak, maka kita akan susah masuk karena daya saingnya rendah. Misalnya daya saingnya rendah dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita. Jadi perlu melihat juga siapa kompetitor kita untuk masuk ke pasar EAEU dari produk yang bersangkutan,” terangnya.

Faisal menjelaskan, ekspor Indonesia ke kawasan EAEU saat ini masih didominasi oleh produk berbasis komoditas seperti sawit, kakao, kopi, karet, serta alas kaki.

Dia menilai produk manufaktur seperti alas kaki olahan dan mesin elektrik berpotensi dikembangkan karena memiliki nilai tambah lebih tinggi, namun prioritas ekspor tetap harus disesuaikan dengan kondisi pasokan domestik.

Dalam hal hilirisasi, Faisal mengingatkan kebijakan ekspor harus selaras dengan penguatan industri dalam negeri, terutama untuk komoditas perkebunan seperti kakao dan kopi lantaran pasokan bahan baku yang belum mencukupi kebutuhan industri hilir.

Core mencatat perdagangan Indonesia dengan EAEU masih defisit, dengan impor utama berupa produk energi, besi baja, pupuk, dan gandum. Namun, dia menilai impor produk yang tidak diproduksi di dalam negeri masih dapat diterima, tetapi impor manufaktur perlu dicermati dampaknya bagi industri domestik.

“Ketika kita ingin mendorong FTA ke Eurasia intinya adalah kita perlu memperhatikan, mengkalkulasi dengan betul-betul kita itu mau menyasar apa ekspornya,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menandatangani Indonesia–EAEU FTA pada Minggu (21/12/2025) di St. Petersburg, Rusia. Perundingan Indonesia—EAEU FTA dimulai pada 2023 dan rampung dalam waktu dua tahun.

Budi menyampaikan perjanjian perdagangan bebas ini menandai suatu babak baru kemitraan strategis antara Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia.

Dia menambahkan, Indonesia—EAEU FTA juga tidak hanya tentang penurunan tarif, melainkan tentang membangun jembatan ekonomi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

“Penandatanganan ini juga merupakan upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia, dan potensi sumber investasi baru khususnya terkait sektor manufaktur dan pertanian,” kata Budi dalam keterangan tertulis.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri baja nasional mendesak pemerintah memperbaiki kebijakan yang mengatur sektor hulu dan hilir agar lebih sinkron dan efektif mendorong daya saing manufaktur.

Ketua Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Akbar Djohan mengatakan kebijakan pro-industri yang telah diterbitkan pemerintah sudah menunjukkan komitmen positif, tetapi belum memberi dampak signifikan karena masih lemah dalam implementasi.

Menurut Akbar, langkah pemerintah melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), instrumen trade remedies, serta kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) patut diapresiasi.

Namun, di lapangan, masih terdapat banyak celah yang membuat kebijakan tersebut tidak berjalan optimal.

“Tantangan utama ada pada implementasi dan pengawasan di lapangan yang masih belum optimal,” kata Akbar kepada Bisnis, dikutip Minggu (2/11/2025).

Dia mencontohkan masih adanya impor produk baja yang tidak sesuai SNI, serta sejumlah proyek yang belum sepenuhnya mengutamakan penggunaan baja lokal. Padahal, kapasitas produksi dalam negeri sudah mencukupi.

IISIA mencatat, salah satu masalah mendasar adalah belum sinkronnya parameter teknis antara SNI untuk produk hulu dan hilir. Kondisi ini menghambat efisiensi rantai pasok dan menekan integrasi industri baja nasional.

“Harmonisasi diperlukan agar standar di seluruh tahap produksi saling mendukung dan mendorong integrasi industri baja nasional,” jelasnya.

Selain itu, pelaksanaan program P3DN juga perlu pengawasan lebih ketat. IISIA menyebut masih ada proyek yang belum mematuhi kewajiban penggunaan produk dalam negeri, padahal ketersediaan bahan baku dan kapasitas industri domestik dinilai sudah memadai.

“Perlu kepastian bahwa setiap penyelenggara proyek benar-benar menjalankan kewajiban penggunaan produk lokal,” ujar Akbar.

Dari sisi perlindungan perdagangan, IISIA juga menilai kebijakan trade remedies perlu dievaluasi. Proses penyelidikan yang berjalan lama membuat industri kehilangan momentum untuk menahan lonjakan impor.

Selain itu, fokus kebijakan yang lebih besar pada sektor hulu membuat industri hilir kurang mendapat perlindungan memadai.

Adapun, terkait kebijakan HGBT, IISIA mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga daya saing industri melalui tarif gas yang lebih kompetitif. Namun, Akbar mengingatkan bahwa stabilitas pasokan masih menjadi tantangan yang bisa mengganggu keberlangsungan operasi industri.

Dengan penyempurnaan pada aspek implementasi dan pengawasan di empat kebijakan utama tersebut, IISIA meyakini ekosistem industri baja nasional bisa memberi kontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

Akbar menegaskan, pelaku industri optimistis target pemerintah meningkatkan kontribusi manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi dapat tercapai jika pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten.

“Jika pengawasan impor diperkuat, penggunaan produk dalam negeri dijalankan, dan pasokan energi lebih stabil, kontribusi sektor baja terhadap PDB bisa meningkat signifikan,” tuturnya.