Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri baja nasional mendesak pemerintah memperbaiki kebijakan yang mengatur sektor hulu dan hilir agar lebih sinkron dan efektif mendorong daya saing manufaktur.

Ketua Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Akbar Djohan mengatakan kebijakan pro-industri yang telah diterbitkan pemerintah sudah menunjukkan komitmen positif, tetapi belum memberi dampak signifikan karena masih lemah dalam implementasi.

Menurut Akbar, langkah pemerintah melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), instrumen trade remedies, serta kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) patut diapresiasi.

Namun, di lapangan, masih terdapat banyak celah yang membuat kebijakan tersebut tidak berjalan optimal.

“Tantangan utama ada pada implementasi dan pengawasan di lapangan yang masih belum optimal,” kata Akbar kepada Bisnis, dikutip Minggu (2/11/2025).

Dia mencontohkan masih adanya impor produk baja yang tidak sesuai SNI, serta sejumlah proyek yang belum sepenuhnya mengutamakan penggunaan baja lokal. Padahal, kapasitas produksi dalam negeri sudah mencukupi.

IISIA mencatat, salah satu masalah mendasar adalah belum sinkronnya parameter teknis antara SNI untuk produk hulu dan hilir. Kondisi ini menghambat efisiensi rantai pasok dan menekan integrasi industri baja nasional.

“Harmonisasi diperlukan agar standar di seluruh tahap produksi saling mendukung dan mendorong integrasi industri baja nasional,” jelasnya.

Selain itu, pelaksanaan program P3DN juga perlu pengawasan lebih ketat. IISIA menyebut masih ada proyek yang belum mematuhi kewajiban penggunaan produk dalam negeri, padahal ketersediaan bahan baku dan kapasitas industri domestik dinilai sudah memadai.

“Perlu kepastian bahwa setiap penyelenggara proyek benar-benar menjalankan kewajiban penggunaan produk lokal,” ujar Akbar.

Dari sisi perlindungan perdagangan, IISIA juga menilai kebijakan trade remedies perlu dievaluasi. Proses penyelidikan yang berjalan lama membuat industri kehilangan momentum untuk menahan lonjakan impor.

Selain itu, fokus kebijakan yang lebih besar pada sektor hulu membuat industri hilir kurang mendapat perlindungan memadai.

Adapun, terkait kebijakan HGBT, IISIA mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga daya saing industri melalui tarif gas yang lebih kompetitif. Namun, Akbar mengingatkan bahwa stabilitas pasokan masih menjadi tantangan yang bisa mengganggu keberlangsungan operasi industri.

Dengan penyempurnaan pada aspek implementasi dan pengawasan di empat kebijakan utama tersebut, IISIA meyakini ekosistem industri baja nasional bisa memberi kontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

Akbar menegaskan, pelaku industri optimistis target pemerintah meningkatkan kontribusi manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi dapat tercapai jika pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten.

“Jika pengawasan impor diperkuat, penggunaan produk dalam negeri dijalankan, dan pasokan energi lebih stabil, kontribusi sektor baja terhadap PDB bisa meningkat signifikan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konflik Timur Tengah pada awal 2026 yang mengganggu pasokan bahan baku industri menjadi momentum untuk memperbaiki struktur manufaktur nasional. Rencana jangka pendek dan kebijakan jangka panjang yang pro-industri pun dinantikan pelaku usaha.

Luthfi Ridho, Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menjelaskan bahwa Pemerintah RI dan para pemangku kepentingan terkait telah menyiapkan berbagai skenario antisipasi terhadap kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi global maupun domestik. Seluruh skenario tersebut disusun secara komprehensif untuk memastikan kinerja manufaktur dan ekonomi Indonesia tetap terjaga dan tidak masuk ke dalam situasi krisis. “Kami sudah menyiapkan berbagai macam skenario yang bisa dibayangkan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).