JAKARTA, KOMPAS.com - Defisit neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 dinilai belum langsung mengganggu prospek bisnis emiten batu bara atau energi.

Namun, kondisi tersebut berpotensi menekan kinerja emiten apabila pelemahan volume ekspor berlanjut dan memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta sentimen di pasar saham.

Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat defisit pada Mei 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS, mengakhiri tren surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut.

Capaian tersebut berbalik dibandingkan April 2026 yang masih membukukan surplus 89,1 juta dollar AS.

Defisit pada Mei 2026 terutama dipicu oleh lonjakan defisit sektor minyak dan gas (migas), seiring meningkatnya nilai impor migas yang jauh melampaui ekspornya.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan defisit neraca perdagangan tidak serta-merta merusak prospek bisnis emiten di sektor energi.

Pasalnya, penyebab utama defisit berasal dari lonjakan impor minyak dan gas (migas) yang meningkat 70,78 persen secara tahunan (year on year/YoY), sehingga dampaknya terhadap fundamental emiten energi relatif terbatas.

“Secara langsung, defisit neraca perdagangan tidak serta-merta merusak prospek bisnis emiten energi, karena pemicu utamanya adalah lonjakan impor migas (naik 70,78 persen YoY),” ujar Nafan saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam (1/7/2026).

Meski demikian, secara tidak langsung defisit dapat menekan nilai tukar rupiah.

Untuk diketahui, setelah BPS merilis data neraca perdagangan RI, kurs rupiah di pasar spot terdepresiasi 45 poin ke level Rp 17.952 per dollar AS, saat penutupan perdagangan Rabu sore.

Prospek operasional emiten batu bara masih tetap solid karena mayoritas merupakan net exporter. Justru, tekanan yang muncul lebih banyak berasal dari sentimen di pasar modal, khususnya terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap potensi arus modal keluar (capital outflow) dari bursa RI.

“Bagi emiten batu bara, prospek bisnis operasional mereka sebenarnya masih solid karena mereka adalah net exporter. Tekanan lebih bersifat sentimen pasar di bursa efek (IHSG) akibat adanya kekhawatiran arus modal keluar (capital outflow) dari pasar domestik,” paparnya.

Di sisi lain, data BPS menunjukkan volume ekspor batu bara secara kumulatif pada Januari-Mei 2026 turun 8,19 persen secara tahunan menjadi 143,56 juta ton.

Penurunan menjadi sinyal bahwa permintaan dari negara tujuan utama, seperti China dan India, mulai melambat.

Hal itu dipengaruhi oleh tingginya produksi batu bara domestik di China, serta meningkatnya penggunaan energi terbarukan (EBT) di pasar global yang secara bertahap mengurangi kebutuhan impor batu bara termal dalam volume besar.

“Selain karena tingginya produksi domestik di China, peningkatan penetrasi energi terbarukan di pasar global perlahan mulai mengikis urgensi impor batu bara termal volume tinggi,” sebut dia.

Jika ekspor batu bara melambat, bagaimana dampaknya terhadap pendapatan dan laba emiten batu bara pada semester II-2026?

Nafan mencatat apabila tren perlambatan volume ekspor batu bara berlanjut hingga semester II-2026, emiten batu bara berpotensi mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih secara tahunan.

Tekanan tersebut merupakan efek ganda (double whammy) dari menyusutnya volume penjualan, serta lebih rendahnya harga jual rata-rata (average selling price/ASP) dibandingkan saat periode booming komoditas, meskipun harga batu bara global saat ini masih bertahan di kisaran 125 dollar AS hingga 129 dollar AS per ton.

Emiten yang paling rentan menghadapi tekanan tersebut adalah perusahaan dengan porsi ekspor sangat tinggi, yakni di atas 70-80 persen, yang didominasi batu bara berkalori rendah hingga menengah, serta memiliki fleksibilitas pasar dan logistik yang terbatas.

Ia memastikan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menjadi contoh emiten dengan volume ekspor yang besar.

Selain itu, emiten batu bara skala menengah hingga kecil yang belum memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli global juga dinilai lebih berisiko apabila tren pelemahan ekspor terus berlanjut.

“Contohnya ADRO dan BUMI dari sisi volume ekspor yang masif, serta emiten batu bara skala menengah-kecil yang tidak memiliki kontrak jangka panjang terproteksi dengan penyerap global,” lanjut Nafan.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini, Kamis (2/7/2026), diproyeksikan masih berada dalam tekanan di tengah sikap wait and see investor menjelang rilis sejumlah data ekonomi Amerika Serikat serta pidato pejabat bank sentral AS, The Federal Reserve.

Rupiah pada perdagangan Rabu (1/7/2026) ditutup melemah ke level Rp17.950 per dolar AS. Pelemahan juga terjadi pada mayoritas mata uang Asia seiring menguatnya dolar AS.

Mengutip data RTI Infokom, yuan China ditutup melemah 0,16%, dolar Hong Kong turun 0,01%, yen Jepang melemah 0,07%, won Korea Selatan melemah 0,19%, dolar Singapura turun 0,21%, baht Thailand melemah 0,21%, dan dolar Taiwan terkoreksi 0,15%.

Chief Analyst Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah dan mayoritas mata uang Asia dipicu oleh data ketenagakerjaan AS yang lebih kuat dari perkiraan sehingga meningkatkan ekspektasi pasar terhadap sikap hawkish pejabat The Fed.

Di sisi domestik, menurutnya, kinerja perdagangan luar negeri yang mengecewakan turut menjadi sentimen negatif bagi rupiah. Penurunan ekspor serta defisit neraca perdagangan pertama sejak April 2020 menambah tekanan terhadap mata uang domestik.

Untuk perdagangan hari ini, Lukman mengatakan perhatian investor akan tertuju pada pidato pejabat The Fed, Christopher Warsh, serta rilis data aktivitas manufaktur AS (ISM Manufacturing). Pasar juga masih mencermati perkembangan pembicaraan damai antara AS dan Iran yang berlangsung di Qatar.

Selain itu, investor diperkirakan cenderung mengurangi eksposur terhadap aset-aset emerging market menjelang rilis data tenaga kerja AS, khususnya Nonfarm Payrolls (NFP), yang menjadi acuan penting bagi arah kebijakan moneter The Fed.

"Laju rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp17.900 hingga Rp18.050 per dolar AS," ujar Lukman.

Sementara itu, pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah masih berpotensi bergerak melemah pada perdagangan hari ini dengan rentang Rp17.950-Rp18.010 per dolar AS.

Menurut Ibrahim, sentimen utama yang membayangi rupiah berasal dari ketidakpastian perkembangan negosiasi perdamaian AS-Iran yang membuat premi risiko geopolitik tetap tinggi di pasar, meski produksi minyak mentah AS telah mencapai rekor tertinggi dan memperkuat prospek pasokan global.

Di sisi lain, pelaku pasar juga menantikan serangkaian data ketenagakerjaan AS sebagai petunjuk arah suku bunga The Fed. Laporan JOLTS menunjukkan jumlah lowongan kerja meningkat menjadi 7,594 juta pada Mei, melampaui ekspektasi pasar sebesar 7,3 juta.

Adapun fokus investor pada perdagangan hari ini akan beralih ke laporan perubahan tenaga kerja ADP serta data Nonfarm Payrolls (NFP) yang dijadwalkan dirilis lebih awal karena pekan perdagangan AS dipersingkat menjelang hari libur nasional. Data tersebut diperkirakan akan menjadi katalis utama yang menentukan arah pergerakan dolar AS dan rupiah dalam jangka pendek.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah anggapan bahwa pelemahan rupiah dan tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dipicu sentimen pembentukan badan ekspor pemerintah maupun defisit neraca perdagangan.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai pandangan ekonom yang menilai pasar saham dan rupiah tertekan akibat kebijakan badan ekspor serta kondisi perdagangan luar negeri, Airlangga menegaskan kondisi pasar masih dalam batas wajar.

“Pertama lihat IHSG hari ini hijau,” ujar Airlangga.

Menurut dia, pergerakan IHSG sebelumnya lebih dipengaruhi faktor koreksi pasar setelah adanya perubahan terkait sejumlah emiten yang keluar dari lembaga pemeringkat.

“Sebetulnya IHSG itu kan kemarin ada indeks daripada emiten yang keluar dari apa namanya lembaga rating. Nah, tentu koreksi itu suatu hal yang wajar, ada koreksi di market,” katanya.

Airlangga juga secara tegas menepis dugaan bahwa tekanan di pasar keuangan berasal dari sentimen pembentukan badan ekspor maupun kondisi neraca perdagangan Indonesia.

“Tidak. Tidak,” ujarnya singkat saat ditanya apakah pelemahan pasar dipicu isu tersebut.

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan skema sentralisasi ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Industri (DSI) untuk sejumlah komoditas strategis, termasuk mineral dan minyak sawit. Kebijakan itu sempat memunculkan kekhawatiran sebagian pelaku pasar terkait dampaknya terhadap perdagangan dan arus devisa.

Namun pemerintah memastikan kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor serta meningkatkan koordinasi perdagangan komoditas strategis nasional.

KOMPAS.com - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi mengatakan pengendalian impor solar harus dilakukan.

Tujuannya untuk mengurangi tekanan defisit neraca perdaganganmigas, meningkatkan utilisasi kilang, meningkatkan penyerapan biofuel, serta memperkuat transisi dan ketahanan energi.

"Dengan tambahan produksi dari Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan serta peningkatan blending biodiesel B40 ke B50, diharapkan kebutuhan solar dapat tercukupi," jelas Kholid dikutip dari Kontan, Kamis (7/5/2026).

Namun, pemerintah perlu memastikan lebih dulu diversifikasi pasokan dan fleksibilitas pengadaan. Tujuannya, mengamankan pasokan dengan cara multi-supplier strategy jangka menengah-panjang.

Indonesia saat ini masih mengimpor solar CN51 sebanyak 600.000 kiloliter (KL) sampai April 2026.

Tetapi, solar jenis CN48 sudah sepenuhnya diproduksi di dalam negeri.

"Untuk solar, di 2026, alhamdulillah tidak kita lakukan lagi impor karena semua sudah dalam negeri," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Beli solar dari Pertamina

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaiman mengatakan jika SPBU swasta sudah membeli solar dari PT Pertamina (Persero).

"Sudah, sudah. Kalau ditanya ke swasta pasti sudah ada," jelasnya dikutip dari Kompas.com, Rabu (6/5/2026).

Pemerintah memang menerapkan peraturan wajib membeli solar produksi dalam negeri bagi SPBU swasta.

Hal ini merupakan langkah untuk menyetop impor solar.

"Sebenernya kan sejak diumumkan, itu sudah dilakukan pertemuan pertemuan. Jadi sudah jalan," jelasnya.

Pemerintah menargetkan pada sebelum tahun 2026 berakhir, Indonesia resmi setop impor solar.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Menakar Peluang dan Tantangan Kejar Target Pemerintah Stop Impor Solar pada 2026" dan Kompas.com berjudul "RI Bidik Stop Impor Solar 2026, SPBU Swasta Sudah Beli dari Pertamina"

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat bauran energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya pertanian sebagai bahan baku biofuel.

Hal tersebut disampaikan Amran menjelang pelantikan delapan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai potensi kontribusi sektor pertanian dalam kebijakan energi nasional, Amran menyebut biofuel masih menjadi fokus utama, dengan komoditas unggulan berasal dari hasil pertanian.

“Kalau untuk biofuel, yang pertama itu adalah sawit. Sawit kemudian tebu. Ini kan sumber-sumber energi untuk biofuel,” ujar Amran.

Selain sawit dan tebu, Kementerian Pertanian juga mendorong pengembangan singkong sebagai sumber energi alternatif. Menurutnya, singkong memiliki potensi besar mengingat Indonesia merupakan negara agraris dengan sumber daya lahan yang luas.

“Jadi nanti kita dorong singkong. Ini potensi kita besar, kita ini negara agraris,” katanya.

Amran optimistis kebijakan peningkatan bauran biofuel akan berdampak langsung pada pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil. Ia menargetkan mulai tahun ini Indonesia tidak lagi mengimpor solar seiring penerapan program campuran biodiesel B50.

“Dan InsyaAllah tahun ini sesuai hasil koordinasi, kita tidak impor lagi solar. Karena kita masuk B50,” tegasnya.

Sebagai informasi, program B50 merupakan kebijakan pencampuran 50% biodiesel berbasis nabati dengan 50 persen solar, yang diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan menekan defisit neraca perdagangan energi.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri ESDM periode 2016-2019, Arcandra Tahar menyampaikan Indonesia memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018.

Hal tersebut disampaikan Arcandra saat menjadi saksi dalam sidang tata kelola minyak atas terdakwa Riva Siahaan Dkk di PN Tipikor, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) mendalami soal pembentukan Permen ESDM No.42/2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri kepada Arcandra.

Kemudian, Arcandra menjelaskan bahwa Permen itu diterbitkan karena berkaitan dengan defisit neraca perdagangan oleh tingginya impor BBM atau minyak mentah atau crude.

"Jadi benar selama kami menjabat, defisit neraca perdagangan salah satunya disebabkan oleh tingginya impor. Baik itu BBM maupun crude," ujar Arcandra.

Dia mengemukakan bahwa Indonesia memiliki kebutuhan BBM sebesar 1,4 juta barrel per hari. Kala itu, Pertamina hanya mampu memproduksi 800.000 barel per hari pada 2018. Oleh sebab itu, Pertamina harus melakukan impor 600.000 barel per harinya.

Sementara itu, untuk kebutuhan minyak mentah diperlukan 1 juta barel. Namun, kekuatan produksi dalam negeri hanya mampu mencapai 700.000 hingga 750.000 per barel.

"Artinya, kalau seluruh crude ini masuk ke kilang Pertamina yang membutuhkan 1 juta barrel per day, kita masih kurang 300.000 barrel per day yang harus impor," kata Arcandra.

Dia pun menjelaskan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sejatinya memiliki hak untuk melakukan ekspor minyak dalam negeri. Dengan begitu, KKKS pun mengekspor minyak mentah lebih banyak sebelum adanya Permen ESDM No.42/2018.

Namun, semenjak ada aturan ini maka KKKS harus bisa memprioritaskan Pertamina sebelum melakukan ekspor minyak mentah. Hanya saja, kata Arcandra, tidak semua minyak mentah dari dalam negeri ini cocok untuk masuk ke Pertamina.

"Tapi, menurut data yang kami peroleh sewaktu menjabat, sebagian besar crude tersebut bisa diolah di Indonesia," tutur Arcandra.

Pada intinya, Arcandra mengemukakan bahwa Permen ESDM itu bisa memberikan dampak penurunan terhadap impor kilang pada 2019 dibandingkan 2018.

"Permen ini berlaku tahun 2018, sejak tahun 2018, dan dilihat data impor crude di tahun 2019, boleh silakan dilihat bahwa sepengetahuan kami impor crude pada tahun 2019 menurun," pungkasnya.

Sekadar informasi, Arcandra dihadirkan sebagai saksi untuk sembilan terdakwa dalam perkara ini mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga; dan Yoki Firnandi (YF) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Selanjutnya Agus Purwono (AP) selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Muhamad Kerry Adrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan

Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai wacana penghentian insentif mobil listrik pada 2026 kurang tepat karena berisiko terhadap kerusakan lingkungan dari emisi transportasi.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa berpendapat nilai insentif yang dikeluarkan negara jauh lebih kecil dibandingkan beban ekonomi akibat kerusakan lingkungan tersebut.

“Pemerintah harus sadar bahwa biaya kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan akibat emisi transportasi jauh lebih mahal harganya dibandingkan nilai rupiah insentif yang diberikan saat ini,” kata Fabby dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).

Dia menambahkan dominasi kendaraan berbahan bakar fosil di jalanan akan memicu biaya pemulihan ekologi yang jauh lebih mahal bagi negara.

Menurutnya, kebijakan pencabutan insentif ini menunjukkan cara pandang jangka pendek yang mengabaikan beban krisis iklim di masa depan.

Dia menjelaskan bahwa jika insentif PPN 10% dicabut, harga kendaraan listrik akan melonjak dan minat masyarakat untuk beralih dipastikan merosot tajam.

Fabby memaparkan, IESR mencatat bahwa penggunaan satu unit mobil listrik sejauh 20.000 km per tahun sebenarnya mampu menekan impor BBM hingga 1.320 liter.

“Jangan sampai kita terjebak menghemat anggaran fiskal, tetapi justru membiarkan defisit neraca perdagangan membengkak akibat ketergantungan impor BBM yang terus berlanjut,” tambahnya.

Selain isu lingkungan, pencabutan insentif ini mengancam investasi industri baterai yang diproyeksikan mencapai Rp544 triliun hingga 2060. Banyak produsen saat ini tengah berada di tengah proses pembangunan pabrik dan sangat membutuhkan kepastian hukum dari pemerintah.

Fabby meminta agar insentif tetap diperpanjang guna menjaga momentum transisi energi dan melindungi hak masyarakat atas kualitas udara yang lebih bersih.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (21/11/2025). Arah gerak rupiah hari ini melebihi ekspektasi sebelumnya bahwa mata uang Garuda diprediksi akan kembali melemah.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup apresiasi sebesar 0,22% atau 37 poin ke Rp16.699 per dolar AS. Sementara itu, di saat yang sama indeks dolar AS melemah 0,11% ke 100,04.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menjabarkan sejumlah sentimen pasar yang menyertai pergerakan rupiah. Dari global, pasar merespons adanya kabar baik dari perkembangan konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia.

"Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan ia telah menerima rencana perdamaian 28 poin yang disusun bersama oleh AS dan Rusia, yang menandakan kesediaannya untuk segera mengerjakannya. Ia juga berharap dapat berbicara dengan Presiden AS Donald Trump dalam beberapa hari mendatang," ujar Ibrahim, Jumat (21/11/2025).

Walau demikian, stabilitas global belum sepenuhnya mendingin. Ibrahim bilang, sanksi AS terhadap perusahaan minyak besar asal Rusia, Rosneft dan Lukoil resmi mulai berlaku pada Jumat malam waktu setempat. Sanksi yang diumumkan awal tahun ini sudah terasa dampaknya karena pembeli utama di India dan China telah menarik diri dari pembelian kargo.

Sedangkan dari dalam negeri, pasar bereaksi positif terhadap sejumlah data ekonomi yang dirilis pemerintah. Ibrahim merinci, Bank Indonesia (BI) melaporkan transaksi berjalan Indonesia surplus sebesar US$4,0 miliar atau 1,1% dari PDB kuartal III-2025.

Capaian tersebut menjadi surplus pertama sejak 10 kuartal terakhir. Posisi transaksi berjalan ini juga berbalik dibandingkan dengan defisit US$2,7 miliar atau 0,8% dari PDB pada kuartal II tahun ini.

Selain itu, neraca pendapatan primer mencatat defisit yang lebih rendah disebabkan oleh penurunan pembayaran imbal hasil investasi asing seiring dengan telah berlalunya periode pembayaran dividen dan bunga/kupon.

"Namun, BI mencatat defisit neraca perdagangan migas meningkat sejalan dengan kenaikan harga minyak global. Lebih lanjut, kinerja transaksi modal dan finansial tetap terkendali di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi," ujarnya.

Adapun, pada perdagangan kemarin Kamis (20/11/2025), rupiah ditutup melemah 26 poin ke Rp16.734 per dolar AS. Dalam risetnya di hari Kamis, Ibrahim sempat memprediksi rupiah hari ini, Jumat (21/11/2025) kembali akan ditutup melemah di rentang Rp16.730 sampai Rp16.790.

Sedangkan untuk prediksinya pada perdagangan selanjutnya, Ibrahim memperkirakan rupiah akan ditutup melemah pada Senin (24/11/2025) pekan depan.

"Untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.710 sampai Rp16.740," tandasnya.