Bisnis.com, JAKARTA — Riset terbaru dari London School of Economics and Political Science (LSE) menunjukkan bahwa penurunan kualitas ekologi suatu negara dapat meningkatkan biaya pinjaman pemerintah di pasar keuangan.

Dalam studi tersebut, para peneliti menganalisis data dari 53 negara maju dan berkembang sepanjang 2000—2020. Hasilnya menunjukkan bahwa degradasi alam dapat meningkatkan imbal hasil obligasi pemerintah sekitar 25 hingga 70 basis poin untuk tenor dua hingga lima tahun.

Kenaikan imbal hasil obligasi biasanya berkorelasi dengan peningkatan biaya pinjaman atau suku bunga. Dampak degradasi alam juga ditemukan lebih besar pada obligasi jangka pendek dibandingkan obligasi jangka panjang dengan tenor 10 tahun.

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa sejumlah negara yang paling terdampak berada di pasar negara berkembang, terutama di kawasan Afrika dan Asia. Di negara-negara tersebut, kerusakan alam memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap biaya pembiayaan pemerintah.

Penulis utama riset sekaligus peneliti di University of Oxford dan LSE, Alexander Wollenweber, mengatakan bahwa degradasi alam tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan.

“Degradasi alam bukan lagi sekadar isu lingkungan. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hal ini juga merupakan isu fiskal, ekonomi, dan stabilitas keuangan karena berkaitan langsung dengan imbal hasil obligasi pemerintah,” ujarnya, dikutip dari Bloomberg, Senin (9/3/2026).

Secara global, utang pemerintah terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Besaran utang yang dapat ditanggung suatu negara serta biaya pinjamannya akan memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik, membangun infrastruktur, hingga melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Para peneliti menggunakan metode statistik lanjutan untuk mengembangkan indikator kerentanan finansial yang berkaitan dengan kondisi alam. Salah satu penulis studi sekaligus peneliti tamu di University of Oxford, Dieter Wang, mengatakan pengukuran hubungan antara kerusakan alam dan biaya pendanaan pemerintah masih menjadi tantangan.

Di sisi lain, lembaga pemeringkat Fitch Ratings baru-baru ini menilai bahwa risiko iklim akan makin memengaruhi peringkat kredit negara. Lembaga tersebut memperkenalkan alat analisis bernama Climate Vulnerability Signals yang menilai kerentanan iklim terhadap profil kredit negara.

Dari 119 negara yang dianalisis, puluhan di antaranya dinilai memiliki risiko penurunan peringkat kredit hingga 2050 akibat kerentanan terhadap perubahan iklim.

Meski demikian, risiko ekonomi akibat perubahan iklim tidak selalu identik dengan risiko dari kerusakan alam, meskipun keduanya saling berkaitan. Wollenweber menilai perubahan iklim dan kerusakan alam merupakan tantangan yang saling terhubung dan sulit dipisahkan.

Sementara itu, Direktur Pengelola Sovereign Ratings di Fitch Ratings, Ed Parker, mengatakan tekanan terhadap ekosistem juga dapat dipicu oleh faktor lain, seperti pertumbuhan populasi atau perubahan penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian.

Penurunan kualitas alam sendiri terjadi makin cepat dalam beberapa dekade terakhir. Studi 2024 dari World Wildlife Fund (WWF) menunjukkan bahwa populasi satwa liar global menurun rata-rata 73% sepanjang 1970 hingga 2020.

Meski demikian, para peneliti menilai masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami dampak ekonomi dari degradasi alam, mengingat hubungan tersebut relatif kompleks dan sulit diukur secara langsung.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah program unggulan yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% dinilai menyimpan risiko besar karena mengandalkan aktivitas-aktivitas tinggi emisi karbon.

World Resources Institute (WRI) Indonesia dalam analisisnya mencatat bahwa strategi pembangunan unggulan seperti food estate untuk mencapai swasembada pangan, peningkatan bauran biofuel dalam konsumsi bahan bakar guna menjamin ketahanan energi, hingga industrialisasi masih diiringi sejumlah catatan.

Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi mencatat setidaknya ada tiga risiko yang dihadapi Indonesia dari pembangunan yang tinggi emisi. Pertama, kenaikan emisi yang mengiringi aktivitas ekonomi dapat memperburuk dampak perubahan iklim. Sektor pertanian dan pangan akan menjadi salah satu yang paling terimbas dari memburuknya kondisi iklim.

“Kedua, kualitas udara yang buruk akibat polusi menyebabkan kondisi kesehatan yang buruk juga. Sehingga produktivitas masyarakat akan menurun, biaya kesehatan sebaliknya akan melonjak tinggi,” katanya dalam Stories to Watch Indonesia 2026, Selasa (3/3/2026).

Risiko ketiga menyangkut soal dampak yang muncul dari hilangnya jasa ekosistem karena kerusakan alam. Nirarta mengemukakan jasa ekosistem yang menyusut akan menjadi tantangan pada masa depan, seperti kualitas udara yang memburuk, pasokan air bersih yang terganggu, dan kualitas tanah yang menurun untuk aktivitas bercocok tanam.

“Akibatnya pertumbuhan ekonomi 8% tidak akan bisa dirasakan lagi,” kata dia.

Environmental Economist WRI Indonesia, Romauli Panggabean, secara spesifik menyoroti model pembangunan yang diadopsi di sektor pertanian untuk mencapai swasembada pangan. Dia mengatakan cara produksi dengan model sentralistik dan berbasis korporasi berisiko menambah beban biaya tersembunyi dalam sistem pangan Indonesia yang sudah tinggi. Beban biaya ini berbentuk tingkat kesehatan masyarakat yang memburuk, degradasi lingkungan, serta kualitas kondisi sosio-ekonomi yang menurun.

“Hal ini karena program KSPP [kawasan sentral produksi pangan] yang dilakukan dengan membuka lahan baru akan meningkatkan kontribusi emisi Indonesia. Tentunya, ini tidak sesuai dengan target pengurangan emisi kita,” katanya.

Romauli menuturkan, perbaikan desain KSPP perlu ditempatkan dalam kerangka trisula pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Terlebih, sektor pertanian dan pangan masih memegang peran strategis dalam perekonomian nasional, baik dari sisi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), ketahanan saat pandemi, maupun penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar sepertiga total angkatan kerja.

WRI Indonesia pun merekomendasikan agar KSPP dikelola dengan pendekatan berbasis komunitas dan terdesentralisasi, serta berfokus pada optimalisasi lahan terdegradasi. Berdasarkan kajian terbatas lembaga tersebut, terdapat sekitar 3 juta hektare lahan terdegradasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk program KSPP.

Pemanfaatan lahan terdegradasi dinilai dapat menghindari pembukaan hutan dan lahan baru yang berisiko meningkatkan emisi karbon.

“Dengan memanfaatkan lahan-lahan ini, pembukaan lahan baru yang memunculkan emisi karbon sebenarnya dapat dihindari,” ujar Romauli.

Lebih lanjut, pendekatan berbasis komunitas dinilai berpotensi mendorong penciptaan 32% hingga 48,9% pekerjaan hijau konvensional dari target 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan pemerintah. Artinya, program swasembada pangan tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi juga pada transformasi ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, pencapaian target tambahan produksi 10 juta ton beras pada 2029 juga perlu diiringi dengan penerapan prinsip agroekologi. Pendekatan ini menekankan intensifikasi berkelanjutan melalui perbaikan praktik budidaya, efisiensi input, dan penguatan sistem ekologi pertanian.

Berdasarkan pemodelan yang dikembangkan WRI Indonesia, kombinasi intensifikasi berbasis agroekologi, optimalisasi lahan terdegradasi, serta proteksi lahan sawah yang diperkuat melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2025 dinilai mampu mendukung target peningkatan produksi beras tanpa perlu membuka kawasan hutan baru.

Tantangan Emisi dari Swasembada Energi

Selain sektor pangan, pemerintah juga menargetkan swasembada energi dalam beberapa tahun ke depan. Namun pendekatan yang ditempuh dinilai juga memiliki sejumlah risiko.

Senior Manager for Resilient Cities & Transport WRI Indonesia I Made Vikannanda menjelaskan bahwa salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah meningkatkan campuran biofuel dalam konsumsi diesel dari B40 menuju B50, bahkan dalam jangka panjang hingga B100. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar.

Namun berdasarkan analisis WRI Indonesia, Indonesia saat ini hanya mampu memproduksi sekitar 47% kebutuhan diesel nasional. Sisanya masih dipenuhi melalui impor dan campuran biofuel berbasis minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Pemodelan lembaga tersebut menunjukkan bahwa skenario biodiesel B50 memang berpotensi membuat Indonesia tidak perlu mengimpor diesel pada 2026. Namun kebutuhan impor diperkirakan kembali muncul pada 2030 dan seterusnya seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan sistem logistik nasional.

Selain itu, penggunaan CPO untuk biofuel domestik juga berpotensi mengurangi ekspor komoditas tersebut yang selama ini menjadi sumber devisa penting bagi Indonesia.

“Ketika makin banyak CPO digunakan untuk biofuel domestik, sebagian potensi ekspor bisa berkurang. Ini berisiko menurunkan penerimaan devisa dari pasar global,” ujar Vikannanda.

Belum lagi potensi deforestasi akibat perluasan perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biofuel. Menurutnya, penggunaan biofuel tidak dapat menjadi solusi jangka panjang bagi swasembada energi. Oleh karena itu, pengembangan teknologi alternatif seperti elektrifikasi kendaraan dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Dalam konteks ini, Vikannanda mengemukakan sistem logistik nasional menjadi sektor yang krusial tetapi sering terlewat dalam diskusi elektrifikasi transportasi.

Saat ini sekitar 80% hingga 90% sistem logistik nasional masih bergantung pada transportasi jalan raya yang didominasi truk. Meski hanya mencakup sekitar 3,7% dari total populasi kendaraan nasional, truk menyumbang sekitar 14% emisi transportasi darat.

Dari sisi fiskal, pemerintah juga mengeluarkan subsidi besar untuk konsumsi bahan bakar di sektor ini. Pada 2024, pemerintah menghabiskan lebih dari Rp90 triliun untuk mensubsidi 17,6 juta kiloliter solar, dengan sebagian besar dikonsumsi oleh truk logistik. Secara total, subsidi diesel dan bensin mencapai sekitar Rp140 triliun. Nilai tersebut setara dengan investasi subsidi operasional hingga 175.000 unit bus perkotaan.

Untuk mempercepat transisi menuju logistik rendah emisi, WRI Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mendorong pembentukan Indonesia Freight Decarbonization Accelerator (IFDA). Platform multipihak tersebut dirancang untuk mempercepat adopsi angkutan barang rendah emisi melalui elektrifikasi truk dan pengembangan ekosistem pendukung.

Namun, tantangan elektrifikasi truk masih besar. Penelitian WRI Indonesia menunjukkan bahwa harga awal truk listrik saat ini sekitar dua hingga tiga kali lebih mahal dibandingkan truk diesel. Penyebab utamanya adalah harga baterai yang masih tinggi dan keterbatasan produsen domestik, sehingga Indonesia masih bergantung pada komponen impor.

“Akibatnya, periode pengembalian modal truk listrik diperkirakan 1,8–2,5 kali lebih lama dibandingkan truk diesel, terutama tanpa dukungan insentif pemerintah,” paparnya.

Tantangan lain datang dari sisi infrastruktur. Dalam empat tahun terakhir, jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) meningkat hingga 6.278 unit di seluruh Indonesia. Namun, spesifikasi SPKLU yang ada saat ini umumnya belum memenuhi kebutuhan operasional truk listrik yang memerlukan pengisian daya berkapasitas tinggi.

“Situasi ini menyerupai dilema ayam dan telur. Penyedia jasa enggan membangun SPKLU khusus truk listrik karena permintaan masih rendah. Di sisi lain, pelaku industri ragu mengadopsi truk listrik karena infrastruktur pengisian belum memadai,” kata Vikannanda.

Selain itu, masih terdapat tantangan regulasi. Berbeda dengan kendaraan listrik roda dua dan roda empat, Indonesia belum memiliki peta jalan dan target nasional untuk elektrifikasi angkutan barang, khususnya truk listrik. WRI Indonesia mencatat bahwa tanpa kerangka regulasi yang komprehensif, penetapan insentif, disinsentif, dan instrumen kebijakan lainnya akan sulit dilakukan.

Agenda Industrialisasi Hijau Mendesak

Agenda industrialisasi juga menjadi pilar utama strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Engagement Manager for Energy & Sustainable Business WRI Indonesia Arief Utomo mengatakan industrialisasi nasional perlu dirancang agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan emisi.

Saat ini sektor manufaktur menyumbang sekitar 18,9% terhadap PDB dan menyerap sekitar 19,3 juta tenaga kerja.

Namun sektor industri juga menyumbang sekitar 34% emisi nasional, dengan 36% di antaranya berasal dari sembilan subsektor intensif energi, yakni semen, besi dan baja, kimia, pupuk, pulp dan kertas, tekstil, kaca dan keramik, makanan dan minuman, serta otomotif.

Dalam skenario business as usual, tanpa intervensi dekarbonisasi yang signifikan, emisi dari sembilan subsektor tersebut diperkirakan melonjak hingga 101% pada 2050 dibandingkan 2023, atau meningkat dari sekitar 153 juta ton CO₂ ekuivalen menjadi lebih dari 308 juta ton CO₂ ekuivalen.

“Industrialisasi tanpa transformasi energi dan teknologi hijau akan mempercepat pertumbuhan emisi pada skala yang sama cepatnya dengan pertumbuhan ekonomi,” kata Arief.

Karena itu, implementasi peta jalan dekarbonisasi untuk sembilan subsektor industri prioritas dinilai penting. Langkah ini diperkirakan mampu menurunkan emisi hingga 108,3 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2035 dan hingga 306,7 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2050.

Selain itu, pengembangan ekosistem industri hijau juga menjadi kunci agar transformasi tersebut dapat berjalan. Ekosistem tersebut mencakup ketersediaan energi dan teknologi rendah karbon yang terjangkau, mekanisme pendanaan dan insentif yang mudah diakses, serta kebijakan industri yang terpadu.

Sejumlah inisiatif dinilai mulai muncul. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru menargetkan sekitar 76% tambahan pembangkit listrik berasal dari energi baru dan terbarukan.

Di sisi lain, inovasi seperti Green Energy as a Service (GEAS) mulai menjembatani kebutuhan listrik hijau bagi industri. Sepanjang 2025, penjualan Renewable Energy Certificate (REC) melalui layanan tersebut mencapai 6,43 TWh atau meningkat 19,65% dibandingkan tahun sebelumnya.

Mayoritas pembeli berasal dari industri berskala besar di sektor manufaktur makanan, kimia, serta pulp dan kertas. Arief menilai perkembangan ini menunjukkan sektor industri mulai menjadi motor utama dalam pemanfaatan energi bersih.

Namun, di tengah ambisi industrialisasi dan ekspansi ekonomi, Indonesia perlu memastikan bahwa pertumbuhan tidak mengorbankan masyarakat dan lingkungan.

“Komitmen pada keberlanjutan harus berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan publik, ruang hidup masyarakat, serta masa depan iklim,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah produksi beras sebesar 10 juta ton pada 2029 melalui kawasan sentral produksi pangan (KSPP) atau food estate berisiko mengerek produksi emisi karbon Indonesia. Perluasan area tanam yang mengandalkan konversi lahan ini juga dapat menghadirkan masalah ekosistem karena degradasi jasa lingkungan.

Analisis yang dilakukan World Resources Institute (WRI) Indonesia mencatat bahwa program prioritas swasembada pangan melalui food estate berisiko gagal jika mengadopsi model yang diterapkan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, yakni tersentralisasi dan berbasis korporasi.

“Jika dilihat sejak tahun 1970-an hingga saat ini, hampir seluruh proyek serupa belum ada yang menuai sukses. Apalagi jika proyek ini dikelola secara sentralistik dan berbasis korporasi, sehingga pemerataan pembangunan yang menjadi cita-cita kita justru makin sulit terwujud,” kata Environmental Economist WRI Indonesia, Romauli Panggabean, dalam Stories to Watch Indonesia 2026, Selasa (3/3/2026).

Romauli melanjutkan bahwa cara produksi dengan model sentralistik dan berbasis korporasi berisiko menambah beban biaya tersembunyi dalam sistem pangan Indonesia yang sudah tinggi. Beban biaya ini berbentuk tingkat kesehatan masyarakat yang memburuk, degradasi lingkungan, serta kualitas kondisi sosio-ekonomi yang menurun.

“Hal ini karena program KSPP yang dilakukan dengan membuka lahan baru akan meningkatkan kontribusi emisi Indonesia. Tentunya, ini tidak sesuai dengan target pengurangan emisi kita,” imbuhnya.

Romauli menuturkan, perbaikan desain KSPP perlu ditempatkan dalam kerangka trisula pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Terlebih, sektor pertanian dan pangan masih memegang peran strategis dalam perekonomian nasional, baik dari sisi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), ketahanan saat pandemi, maupun penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar sepertiga total angkatan kerja.

Namun demikian, sekitar dua pertiga keluarga miskin di Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama di wilayah dengan kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) pertanian yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi semata tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Karena itu, WRI Indonesia merekomendasikan agar KSPP dikelola dengan pendekatan berbasis komunitas dan terdesentralisasi, serta berfokus pada optimalisasi lahan terdegradasi. Berdasarkan kajian terbatas lembaga tersebut, terdapat sekitar 3 juta hektare lahan terdegradasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk program KSPP.

Pemanfaatan lahan terdegradasi dinilai dapat menghindari pembukaan hutan dan lahan baru yang berisiko meningkatkan emisi karbon.

“Dengan memanfaatkan lahan-lahan ini, pembukaan lahan baru yang memunculkan emisi karbon sebenarnya dapat dihindari,” ujar Romauli.

Lebih lanjut, pendekatan berbasis komunitas dinilai berpotensi mendorong penciptaan 32% hingga 48,9% pekerjaan hijau konvensional dari target 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan pemerintah. Artinya, program swasembada pangan tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi juga pada transformasi ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, pencapaian target tambahan produksi 10 juta ton beras pada 2029 juga perlu diiringi dengan penerapan prinsip agroekologi. Pendekatan ini menekankan intensifikasi berkelanjutan melalui perbaikan praktik budidaya, efisiensi input, dan penguatan sistem ekologi pertanian.

Berdasarkan pemodelan yang dikembangkan WRI Indonesia, kombinasi intensifikasi berbasis agroekologi, optimalisasi lahan terdegradasi, serta proteksi lahan sawah yang diperkuat melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2025 dinilai mampu mendukung target peningkatan produksi beras tanpa perlu membuka kawasan hutan baru.

Romauli menambahkan, meskipun beras masih menjadi indikator utama ketahanan pangan nasional, pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal. Pengembangan pangan lokal dinilai sejalan dengan agenda ekoregionalisasi sistem pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029.

“Tujuan swasembada pangan adalah tujuan bersama. Namun, cara mencapainya tidak boleh mengorbankan manusia, alam, dan iklim,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Afrika Selatan mengumumkan status bencana nasional setelah terjadi cuaca buruk yang mengakibatkan banjir bandang di sejumlah wilayah.

Dilansir Bloomberg pada Minggu (18/1/2026), Kementerian Tata Kelola Kooperatif dan Urusan Tradisional Afsel menyampaikan hujan deras, angin kencang, petir, dan banjir telah menelan korban jiwa.

Tak hanya itu, terjadi juga kerusakan parah pada infrastruktur dan perumahan, serta degradasi lingkungan dan penggusuran masyarakat.

Wilayah yang terdampak bencana antara lain Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal, Cape Timur dan Provinsi Barat Laut, di mana banyak bangunan sekolah rusak dan petani mengalami kerugian. Beberapa bagian dari wilayah ikonik Taman Nasional Kruger juga ditutup.

"Setelah konsultasi dengan beberapa badan/lembaga, Kepala Pusat Manajemen Bencana Nasional [Afsel] mengklasifikasikannya sebagai bencana nasional," demikian pengumuman dari kementerian.

Pengumuman status bencana tersebut didasarkan pada penilaian komprehensif terhadap kondisi cuaca buruk sejak akhir November dan kunjungan Presiden Cyril Ramaphosa ke Provinsi Limpopo pada 15 Januari 2026 dan Menteri Tata Kelola Kooperatif dan Urusan Tradisional Velenkosini Hlabisa ke Mpumalanga dua hari kemudian.

Semua lembaga negara diharuskan untuk memperkuat sistem manajemen bencana, menerapkan langkah-langkah darurat, menyerahkan laporan kemajuan kepada NDMC, dan memastikan pendekatan multisektoral yang terkoordinasi untuk pencegahan, mitigasi, bantuan, dan rehabilitasi, kata pemerintah.

PTPN IV PalmCo sebagai Subholding dari PTPN III (Persero) berupaya berperan aktif dalam membantu upaya pemerintah mengurangi degradasi lingkungan dan memulihkan kawasan kritis di seluruh wilayah operasional perusahaan.

Langkah tersebut salah satunya mereka lakukan dengan menanam puluhan ribu bibit pohon di 12 provinsi.

"Dalam upaya mengurangi degradasi lingkungan dan memulihkan kawasan kritis terus diperkuat PTPN IV PalmCo. Dua tahun terakhir, PalmCo telah menanam lebih dari 26 ribu pohon di 12 provinsi," kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa dalam keterangan di Jakarta, Minggu (30/11).

Adapun 12 provinsi tersebut, di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

"Penanaman dilakukan di kawasan riparian, hutan, pantai, serta daerah rentan erosi guna memperkuat fungsi ekologis berbagai lanskap," ujarnya.

Terbaru, kata Jatmiko pula, perusahaan perkebunan negara itu menggelar aksi penanaman puluhan ribu pohon yang dilakukan serentak di berbagai wilayah operasional pada 28 November 2025.

Langkah itu menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan sekaligus respons atas bencana hidrologis yang akhir-akhir ini kerap melanda sejumlah daerah, terutama di Sumatera.

Ia menyatakan penanaman pohon menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan lanskap berkelanjutan. Menurutnya upaya memperkuat tutupan vegetasi tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga meningkatkan kemampuan daerah untuk meminimalkan risiko banjir dan longsor.

Jatmiko juga menyampaikan keprihatinan atas banjir yang melanda beberapa kabupaten di Sumatera dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut dia, rangkaian peristiwa itu menjadi pengingat pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan memulihkan kawasan-kawasan kritis.

"PTPN IV PalmCo menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat terdampak. Rehabilitasi lahan dan konservasi adalah fondasi bagi lanskap perkebunan yang tangguh," katanya lagi.

Selain penanaman, PalmCo juga mengelola lebih dari 14.000 hektare area bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV).

Wilayah itu menjadi habitat owa, bekantan, dan enggang dengan ekosistem rawa gambut, sehingga penanaman pohon baru di sekitar HCV dan koridor ekologis dilakukan untuk menjaga konektivitas serta mencegah fragmentasi lanskap.

"Setiap pohon yang ditanam bukan sekadar simbol komitmen, tetapi investasi ekologis untuk generasi mendatang," kata Jatmiko.

Ia menegaskan pula program penanaman akan terus diperluas sesuai peta jalan lanskap berkelanjutan PalmCo. Aksi tanam pohon tahun ini dirangkai dalam program PalmCo Green Movement.

PalmCo menanam berbagai jenis pohon, termasuk keras, buah, endemik, penyerap air, dan mangrove sesuai kebutuhan ekologi daerah, dengan pelaksanaan melibatkan karyawan serta masyarakat di sekitar unit usaha.

Selain sebagai upaya rehabilitasi lingkungan, program ini menjadi bagian dari penguatan implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di PalmCo.

PalmCo menargetkan proses bisnis selaras pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan lanskap adaptif risiko bencana, mendorong penanaman pohon sebagai mitigasi meningkatnya banjir dan longsor demi menjaga ekosistem serta kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, SUMATRA - Upaya mengurangi degradasi lingkungan dan memulihkan kawasan kritis terus diperkuat PTPN IV PalmCo. Perusahaan perkebunan negara itu menggelar aksi penanaman puluhan ribu pohon yang dilakukan serentak di berbagai wilayah operasional pada 28 November 2025. Langkah ini menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan sekaligus respons atas bencana hidrologis yang akhir-akhir ini kerap melanda sejumlah daerah, terutama di Sumatera.

Dua tahun terakhir, PalmCo telah menanam lebih dari 26 ribu pohon di 12 provinsi. Wilayah itu mencakup Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Penanaman dilakukan di kawasan riparian, hutan, pantai, serta daerah rentan erosi guna memperkuat fungsi ekologis berbagai lanskap.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menyatakan bahwa penanaman pohon menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan lanskap berkelanjutan. “Upaya memperkuat tutupan vegetasi tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga meningkatkan kemampuan daerah untuk meminimalkan risiko banjir dan longsor,” sebutnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

Jatmiko menyampaikan keprihatinan atas banjir yang melanda beberapa kabupaten di Sumatera dalam beberapa pekan terakhir. Menurut dia, rangkaian peristiwa itu menjadi pengingat pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan memulihkan kawasan-kawasan kritis. “PTPN IV PalmCo menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat terdampak. Rehabilitasi lahan dan konservasi adalah fondasi bagi lanskap perkebunan yang tangguh,” katanya.

Perkuat Kawasan Konservasi

Selain penanaman, PalmCo juga mengelola lebih dari 14.000 hektare area bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV). Wilayah tersebut menjadi habitat berbagai spesies kunci seperti owa, bekantan, dan burung enggang, serta mencakup ekosistem rawa gambut yang berfungsi sebagai penyimpan air alami. Penanaman pohon baru di sekitar kawasan HCV dan koridor ekologis dilakukan untuk memperkuat konektivitas habitat dan mencegah fragmentasi lanskap.

“Setiap pohon yang ditanam bukan sekadar simbol komitmen, tetapi investasi ekologis untuk generasi mendatang,” kata Jatmiko. Ia menegaskan bahwa program penanaman akan terus diperluas sesuai peta jalan lanskap berkelanjutan PalmCo.

Aksi tanam pohon tahun ini dirangkai dalam program PalmCo Green Movement. Jenis tanaman yang ditanam beragam, mulai dari pohon keras, tanaman buah, spesies endemik, penyerap air, hingga mangrove di kawasan pesisir. Pemilihan jenis pohon disesuaikan dengan kebutuhan ekologi masing-masing daerah, terutama yang berdekatan dengan zona penyangga kawasan konservasi.

Libatkan Masyarakat

Kegiatan penanaman dilakukan dengan melibatkan karyawan dan masyarakat di sekitar unit usaha. Budi Susilo, karyawan PTPN IV Regional VII, mengatakan bahwa kolaborasi masyarakat menjadi kunci keberlanjutan program. “Keberlangsungan pohon yang ditanam sangat bergantung pada perawatan jangka panjang. Kami ingin ini menjadi gerakan yang memberi dampak nyata,” ujarnya.

Sejumlah warga juga menyambut baik program tersebut. Damas Putra Pamungkas, warga Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah, menilai penanaman pohon di bantaran sungai membantu mengurangi erosi sekaligus memperbaiki kualitas air. Tanaman buah yang ditanam bersama warga, menurut dia, memberi nilai ekonomi jangka panjang tanpa mengurangi fungsi ekologis kawasan.

Perkuat Implementasi ESG

Selain sebagai upaya rehabilitasi lingkungan, program ini menjadi bagian dari penguatan implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di PalmCo. Perusahaan menargetkan seluruh proses bisnis selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengelolaan lanskap yang adaptif terhadap risiko bencana.

Dengan meningkatnya frekuensi banjir dan longsor di sejumlah provinsi, terutama di Sumatera, langkah penanaman pohon menjadi salah satu strategi mitigasi yang terus didorong. Bagi PalmCo, keberlanjutan bukan sekadar komitmen, tetapi arah jangka panjang industri perkebunan untuk menjaga stabilitas ekosistem dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.