Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertanahan dari Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate (lumbung pangan) harus lebih banyak melibatkan warga lokal guna meminimalkan konflik agraria.

"Kita bisa lihat bahwa seluruh rangkaian konflik itu bukan karena rendahnya pengawasan," kata Iwan saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengawalan PSN food estate dari pihak keamanan memang baik, namun yang paling terpenting yaitu melibatkan warga lokal untuk mengerjakan proyek tersebut.

Apalagi kata Iwan, PSN Food Estate ini akan bersinggungan dengan warga lokal atau adat, mengingat lokasinya sering masuk di tanah adat yang memang dilindungi undang-undang.

Untuk itu, proyek tersebut lanjut dia, harus dibarengi dengan pelibatan warga lokal yang lebih besar dari pada menggunakan korporasi besar, karena pasti akan menimbulkan konflik agraria.

"Dari situ kita bisa lihat bahwa seluruh rangkaian konflik bukan karena rendahnya pengawasan. Itu adalah satu desain proyek yang memang akan melahirkan konflik agraria yang kuat di lapangan," ujarnya.

Dari segi ekonomi kata Iwan, pemerintah juga perlu meninjau kembali bagaimana PSN food estate agar benar-benar menjadi ketahanan pangan nasional.

Ia mencontohkan, ketika food estate lahan pertanian padi, pemerintah juga perlu melihat ekosistem yang ada, karena ketika semua didatangkan dari Jawa, maka nilai perekonomian juga kurang.

"Secara keekonomian proyek ini sesungguhnya membutuhkan rantai produksi yang harus disiapkan sejak awal. Contohnya pendirian pabrik pupuk, tempat-tempat pembenihan. Kemudian juga rantai pasok yang lebih luas," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono membantah tudingan bahwa proyek kawasan pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan menyebabkan penggusuran masyarakat.

Ia menegaskan program cetak sawah yang dijalankan pemerintah dilakukan atas persetujuan pemilik lahan dan tidak bertujuan mengambil alih tanah masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono merespons munculnya berbagai kritik terhadap proyek kawasan pangan di Merauke, termasuk yang mengemuka setelah film dokumenter Pesta Babi ramai diperbincangkan di media sosial.

Menurut Sudaryono, kekhawatiran masyarakat terhadap dugaan penggusuran merupakan bentuk kepedulian yang perlu dihargai. Namun, ia menilai setiap tudingan tetap perlu diverifikasi secara langsung.

"Kalau dia lihatnya dari film misalnya Pesta Babi di Papua, ayo. Kemudian saya dan Pak Nusron, kan ini dua-duanya berurusan dengan food estate atau cetak sawah ini. Tinggal ayo kita datang ke sana. Siapa yang digusur, di mana ada penggusuran?" ujar Sudaryono dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Rabu (17/6).

"Dan kita lihat di mana orang yang tadinya baik-baik jadi susah atau yang tadinya susah jadi lebih baik, itu kita harus cek," lanjutnya.

[Gambas:Youtube]

Ia mengaku terbuka mengajak mahasiswa, aktivis, maupun kelompok masyarakat untuk melihat langsung pelaksanaan program di lapangan.

Bahkan, Sudaryono menawarkan agar mahasiswa ikut terlibat dalam kegiatan serupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lokasi-lokasi pengembangan lahan pertanian baru di Papua.

"Kami siap. Ayo, bahkan saya berharap ada kelompok mahasiswa yang kami jadikan semacam KKN di tempat-tempat itu. Tidak hanya di Merauke, tetapi juga di Papua Pegunungan, Sarmi, Papua Barat Daya, dan daerah-daerah lain tempat kami melakukan cetak sawah," ujarnya.

Sudaryono menjelaskan program cetak sawah dilakukan berdasarkan usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang diajukan pemerintah daerah melalui dinas terkait. Setelah usulan diverifikasi, pemerintah membantu mengubah lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi sawah.

Ia menegaskan kepemilikan lahan tetap berada di tangan masyarakat setelah proses cetak sawah selesai.

"Yang dicetak sawah ini tanah siapa? Tanahnya orang atas persetujuan yang punya tanah. Kemudian yang tadinya tanah nganggur, kami cetak jadi sawah. Setelah jadi sawah punya siapa? Punya dia," katanya.

Menurut Sudaryono, pemerintah tidak memiliki kepentingan untuk mengambil keuntungan dari lahan tersebut maupun melakukan penggusuran terhadap masyarakat adat.

"Kalau itu tanah adat, ya mekanismenya harus ada persetujuan. Setelah setuju dicetak sawah, kemudian punya siapa? Punya mereka," ujarnya.

Ia juga menolak anggapan bahwa program food estate dijalankan dengan cara memindahkan atau menyingkirkan masyarakat dari lahannya.

"Bukan berarti seperti bikin real estate lalu orang digusur-gusur. Enggak sesimpel itu," kata Sudaryono.

Dalam kesempatan sama, Sudaryono mengklaim program pengembangan kawasan pangan di Merauke mulai menunjukkan dampak terhadap stabilitas harga pangan di daerah tersebut.

Ia mengungkapkan pemerintah telah mencetak sawah sekitar 60 ribu hektare dalam dua tahun terakhir atau sejak 2025 hingga 2026, dari target sekitar 70 ribu hingga 80 ribu hektare.

Menurut dia, informasi yang diterimanya dari Bupati Merauke dan Gubernur Papua Selatan menunjukkan harga pangan, khususnya beras, relatif stabil sejak program berjalan.

"Bupati dan gubernur menyampaikan bahwa dengan adanya cetak sawah food estate ini, harga pangan khususnya beras di Merauke relatif stabil," ujarnya.

Sudaryono mengatakan tujuan utama program tersebut adalah memperkuat produksi pangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sumber pangan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Ia menegaskan pemerintah tidak hanya mendorong penanaman padi, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan komoditas lain seperti sagu, jagung, maupun umbi-umbian sesuai preferensi masyarakat setempat.

"Mereka mau sagu, kita bantu sagu. Mereka mau padi, kita bantu padi. Mereka mau jagung, kita kasih jagung," katanya.

Meski demikian, Sudaryono menegaskan pemerintah siap menerima kritik maupun laporan apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program di lapangan.

"Kalau memang ada pelanggaran, ya di mana pelanggarannya. Kalau ada pelanggaran hukum, kita harus laporkan secara hukum. Tidak ada masalah," ujarnya.

PAPUA - Warga Wanam Papua Selatan berharap Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di daerahnya terus dilanjutkan. Sebab proyek tersebut membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.

Hal ini menepis narasi film dokumenter Pesta Babi yang menyebut adanya eksodus warga hingga ratusan ribu orang. Berdasarkan temuan di lapangan aktivitas pembukaan lahan masih terbatas, sekitar 15.000 hektare, dan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, panel surya, kilang minyak, hingga fasilitas penyimpanan (cold storage).

Luas kawasan PSN Wanam juga disebut tidak sebesar yang dinarasikan. Informasi yang menyebut angka hingga 2,5 juta hektare tidak sesuai, karena total kawasan diperkirakan sekitar 1 juta hektare. Selain itu, isu eksodus warga hingga 170.000 orang tidak ditemukan di lapangan. Warga yang ditemui memastikan tidak ada perpindahan massal.

Sementara terkait alat berat, meski sempat disebut ada pesanan hingga 2.000 unit ekskavator, realisasi di lapangan saat ini baru mencapai ratusan unit.

Inosensio Sigipse petani yang telah 10 tahun menetap di Wanam itu mengaku mendukung proyek PSN. Inosensio berharap pembangunan dapat mempermudah akses dan meningkatkan perekonomian warga.

"Kalau ada pembangunan, mungkin bisa bangun perumahan dan jalan. Supaya kita jual hasil tani lebih gampang," kata pria yang akrab disapa Papa Ino, Kamis (4/6/2026).

Papa Ino menggambarkan kondisi ekonomi warga yang masih sulit, dengan hasil pertanian yang tidak selalu terserap pasar. Kehadiran proyek diharapkan membuka peluang kerja bagi masyarakat. "Kalau ada pekerjaan di sana, kita yang nganggur bisa kerja juga," ujar dia.

Senada, guru sekaligus Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di Wanam Kleopas Mause menegaskan masyarakat sejak awal menerima kehadiran PSN karena dinilai membawa perubahan, meski belum sepenuhnya merata. “Sekarang masyarakat sudah mulai terlibat kerja. Memang belum 100%, tapi sudah ada perubahan,” ungkapnya.

Lihat video: Kementan Gandeng Sejumlah Pihak Untuk Wujudkan Food Estate



Kleopas juga menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat terhadap infrastruktur dasar. ”Masyarakat masih jalan kaki bawa hasil ke perusahaan. Harapannya ada jalan yang layak sampai kampung, supaya hidup bisa lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh dusun setempat Laurentius Gali Blagaise, menilai pembangunan memberikan dampak positif, meski di awal sempat menimbulkan kekhawatiran. “Kalau saya lihat perubahan ini sudah bagus sekali. Masyarakat lokal juga sudah ada yang ikut kerja,” ujarnya.

Papa Lau mengakui masih ada warga yang belum terserap tenaga kerja, namun peluang ke depan dinilai tetap terbuka. “Masih banyak anak muda yang mau kerja. Harapannya bisa mengurangi pengangguran,” tambahnya.

Menurut Laurentius, pembangunan di Wanam diharapkan dapat mendorong kemajuan daerah agar tidak tertinggal. "Kita mau Wanam bisa maju ke depan, sedikit demi sedikit lebih baik,” tuturnya.

Dari berbagai keterangan tersebut, terlihat bahwa kondisi di Wanam jauh dari narasi eksodus atau krisis. Sebaliknya, masyarakat justru menaruh harapan besar pada pembangunan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur, lapangan kerja, dan perputaran ekonomi lokal.

PAPUA - Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan dari Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend alias Mama Sinta mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan di Papua Selatan.

Mama Sinta mengaku kecewa terhadap pihak-pihak yang menyeretnya untuk menolak PSN dan menjerumuskannya ke narasi negatif kepada pemerintah melalui film Pesta Babi.

"Saya sudah ambil keputusan sendiri. Jadi saya mau cari pekerjaan di perusahaan, cari pekerjaan karena rumah saya ingin direhab karena sudah tidak layak lagi," kata Mama Sinta, Minggu, (24/5/2026).

Selain itu, Mama Sinta mengatakan ketiga anaknya juga membutuhkan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Jadi mama harap ke depan mohon dibantu. Saya tetap di pihak perusahaan sekarang, tidak seperti dulu lagi," jelasnya.

Mama Sinta menceritakan pada awalnya dirinya bersama kelompok masyarakat adat Marind diajak untuk menyuarakan seputar penolakan pembukaan lahan oleh pemerintah di Papua. Namun tak disangka, pernyataannya berujung menjadi viral di media sosial hingga dibuatkan film berjudul Pesta Babi.

"Akhirnya saya sudah terlanjur viral di mana-mana, tanpa sepengetahuan dari saya. Itu yang saya kecewa sekali sekarang dengan mereka di LBH," tuturnya.

Lihat video: Film Pesta Babi Ini Bikin Cinta Papua Atau Mau Pecah Belah NKRI?!



Mama Sinta mengaku sudah tidak berkomunikasi lagi dengan mereka pascaperistiwa tersebut. Bahkan Mama Sinta menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah terkait seluruh pernyataan selama ini yang menyerang pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.

"Saya minta maaf sekali karena itu bukan kemauan saya. Saya juga tidak tahu ke depannya nanti terjadi seperti apa atau mereka bantu saya fasilitas punya rumah atau anak saya dipekerjakan, ternyata tidak ada," ungkapnya.

Mama Sinta juga sempat menunjukkan bagian dapur yang di mana kompor yang digunakan untuk memasak sudah tidak layak. "Sumbunya sudah habis, jadi kalau saya bakar memang nyala tapi yang di sumbunya tidak bisa naik, terpaksa saya pakai kayu bakar," ucapnya.

Mama Sinta mengakui, beberapa kali sempat melalang buana ke beberapa kota seperti Jayapura, Makassar hingga Jakarta bersama LBH, namun tak ada yang ia dapatkan selain rasa lelah. Hal itu, menurut Mama Sinta dilakukan selama enam bulan bolak-balik Papua ke Jakarta dan Makassar.

"Yang saya dapat cuma capeknya saja. Mereka fasilitasi, jadi kalau mereka fasilitas terus uang duduknya cuma Rp2 juta, Rp1,5 juta itu saja yang kami dapat dari mereka," ungkapnya.

Mama Sinta kemudian menyadari telah dimanfaatkan, sementara untuk kehidupan yang layak tak bisa dia dapatkan setelah bersuara lantang. Alhasil kini Mama Sinta memilih untuk mendukung program Pemerintahan Prabowo Subianto melalui pembangunan PSN di Papua dan memohon bantuan dari pemerintah.

"Pemerintah bisa membantu kita lewat perusahaan yang ada. Dan kami mendukung karena kami tidak punya apa-apa di kampung ini. Harapan kami cuma ke pemerintah, lewat pemerintah kerja sama dengan perusahaan dengan masyarakat, maka itu kami mau dukung, perusahaan boleh lanjut sampai kami bisa menikmati hasil yang perusahaan sudah berikan," tutur Mama Sinta.

Di sisi lain, Peneliti Pusaka Bentala Rakyat Villarian atau yang akrab disapa Juple mengaku baru tahu kalau ternyata Mama Yasinta mendukung PSN.

“Sejauh pengetahuan pihaknya sampai detik ini tidak pernah ada Mama Sinta mengatakan mendukung PSN. Enggak ada, itu perlu diklarifikasi, itu informasi dari mana karena Mama Yasinta itu bersama-sama dengan kita, berkomitmen untuk terus menolak PSN yang ada di Papua Selatan,” kata Juple.

PAPUA - Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan kawasan lumbung pangan atau food estate berupa cetak sawah baru seluas satu juta hektare di Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan harus tetap berjalan. Sebab hal itu sangat penting untuk jangka panjang.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Panggah Susanto di tengah munculnya propaganda menyerang program ketahanan pangan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto melalui film berjudul Pesta Babi, belakang ini.

"Cetak sawah baru ini penting untuk ketahanan pangan jangka panjang, untuk antisipasi kebutuhan pangan yang meningkat, dan menghindari ketergantungan pangan dari negara lain," ujarnya, Jumat (21/5/2026).

Tak hanya itu, Panggah juga memaparkan untuk jangka pendek, tentu dapat mengoptimalkan lahan yang ada, demi mencapai kedaulatan pangan. ”Selain itu untuk capaian ketahanan pangan dalam jangka pendek dan menengah secara simultan juga dengan mengoptimalkan lahan yang ada," katanya.

Sebagaimana diketahui, film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu menggambarkan perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam mempertahankan tanah leluhur dan hutan adat mereka dari ancaman proyek-proyek skala besar yang mengatasnamakan pembangunan. Hutan dan lahan yang digambarkan dalam isi film tersebut juga bukan bagian PSN dan bukan berlokasi di Wanam yang mencetak sawah satu juta hektare.

Lihat video: Presiden Prabowo Didampingi Mentan Amran Tinjau Lahan Food Estate di Kabupaten Merauke



Senada, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, film Pesta Babi kalau bukan sebatas kreativitas film akan menjadi masalah. "Yang salah adalah jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan delegitimasi dan ageda politik terselubung," kata Iwan Selasa, 19 Mei 2026.

Iwan menegaskan, bila menimbang dan melihat kondisi global hari ini, PSN cetak sawah satu juta hektare di Wanam harusnya tetap berlanjut. "Kebijakan PSN Wanam ini cukup visioner, karena ke depan negara global pun akan fokus dengan isu pangan mereka masing-masing. Karena, kalau isunya malah Indonesia defisit pangan, itu lebih bahaya lagi," katanya.

Iwan menjelaskan proyeksi program cetak sawah Wanan difokuskan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Berbagai manfaat utamanya meliputi pencapaian target swasembada beras, penciptaan lapangan kerja baru di perdesaan, peningkatan pendapatan masyarakat maupun petani hingga 20% sampai 30% , serta pemanfaatan lahan tidur menjadi area produktif.

Mengenai lingkungan dan hutan, Iwan menilai pemerintah pasti sudah memiliki kajian dan megikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam situasi tekanan global yang berefek ke kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kita perlu membangun narasi-narasi optimisme dan bukan malah melakukan provokasi," katanya.

PAPUA - Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan atau food estate di Wanam, Merauke, Papua Selatan, sama sekali tidak terkait dengan film Pesta Babi yang ramai baru-baru ini. Dengan demikian program tersebut terus berlanjut untuk mewujudkan program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Sebagaimana diketahui, film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu menggambarkan perjuangan masyarakat adat di wilayah Papua Selatan dalam mempertahankan tanah leluhur dan hutan adat mereka dari ancaman proyek-proyek skala besar yang mengatasnamakan pembangunan. Hutan dan lahan yang digambarkan dalam isi film tersebut bukan bagian PSN dan bukan berlokasi di Wanam yang mencetak sawah satu juta hektare.

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menegaskan, bila menimbang dan melihat kondisi global hari ini, PSN cetak sawah 1 juta hektare di Wanam harusnya tetap berlanjut.

"Menurut saya kebijakan PSN Wanam ini cukup visioner, karena ke depan negara global pun akan fokus dengan isu pangan mereka masing-masing. Karena, kalau isunya malah Indonesia defisit pangan, itu lebih bahaya lagi," ujar Iwan, Rabu (20/5/2026).

Iwan menjelaskan proyeksi program cetak sawah Wanan difokuskan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Berbagai manfaat utamanya meliputi pencapaian target swasembada beras, penciptaan lapangan kerja baru di pedesaan, peningkatan pendapatan masyarakat/petani hingga 20 persen sampai 30 persen, serta pemanfaatan lahan tidur menjadi area produktif.

"Soal kritik di film Pesta Babi itu ya hak demokrasi menyatakan pendapat dalam bentuk kreativitas film. Yang salah adalah jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan delegitimasi dan ageda politik terselubung," tegasnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Didampingi Mentan Amran Tinjau Lahan Food Estate di Kabupaten Merauke



Mengenai lingkungan dan hutan, Iwan menilai pemerintah pasti sudah memiliki kajian dan megikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. "Dalam situasi tekanan global yang berefek ke kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kita perlu membangun narasi-narasi optimisme dan bukan malah melakukan provokasi," tegas dia lagi.

Sebagai informasi, PSN Wanam di Papua Selatan menunjukkan progres signifikan dengan sejumlah fasilitas utama telah rampung 100%. Kehadiran proyek tersebut telah membawa harapan baru bagi masyarakat lokal, terutama dalam mendorong kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah setempat.

Salah satu warga Papua mengaku bersyukur atas pembangunan yang kini menjangkau hingga ke kampung dan dusun mereka. Menurutnya, manfaat proyek tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.

“Kami harus bersyukur karena kapan lagi kami harus bisa menerima itu? Bukan karena kita saja yang bisa menikmati, tapi sampai kami punya anak-cucu,” kata salah seorang warga Tarsan Balagaize, dikutip di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Balagaize menilai program pembangunan dari pemerintah pusat akan membuka peluang kehidupan masyarakat lokal menjadi lebih baik dan makmur. “Kalau memang sudah ada program ini dari pemerintah pusat berarti kita punya kehidupan masyarakat lokal di sini mungkin sudah akan jadi lebih makmur,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, warga setempat juga menyampaikan apresiasi karena pembangunan kini menjangkau kawasan yang sebelumnya belum tersentuh infrastruktur. “Masyarakat menerima penuh pembangunan PSN Wanam tersebut. Jadi kami sangat berterima kasih dan kami menerima dengan 100 persen program pembangunan ini,” tuturnya.

Sementara itu, petugas proyek menjelaskan progres pembangunan sejumlah fasilitas penunjang di kawasan PSN Wanam hampir seluruhnya selesai. Area jetty multipurpose dan solar cell disebut telah mencapai progres 100%.

“Untuk progres area jetty multipurpose sudah mencapai 100%,” ujar petugas proyek. Selain itu, pembangunan tangki HSD berkapasitas 5.000 metrik ton telah mencapai 97%, sedangkan warehouse multipurpose mencapai 88%.

“Untuk HSD tank kapasitas 5.000 meter per ton kita sudah menyetok di 97%. Berikut juga dengan warehouse multipurpose kita sudah mencapai 88%, dan disusul yang pasti oleh solar cell kita sudah 100%,” katanya.

Wanam kini diproyeksikan menjadi pusat Cadangan Pangan Nasional melalui program cetak sawah baru yang ambisius seluas 1 juta hektare. PSN yang didanai dan dikerjakan oleh Jhonlin Group ini bukan sekadar membuka lahan pertanian, melainkan membangun ekosistem kehidupan baru yang mencakup jaringan irigasi, industri biodiesel, hingga penguatan pertahanan negara. Namun, kunci dari seluruh ekosistem ini adalah satu, yakni konektivitas.

Papua terancam mengalami deforestasi besar-besaran buntut megaproyek ketahanan pangan dan energi di wilayah Timur Indonesia itu. Namun, pemerintah memandang hal ini sebagai ‘pengorbanan’ untuk mencapai kedaulatan pangan.

Eksploitasi tanah Papua telah dibahas dalam banyak laporan dan terkini diangkat dalam film dokumenter ‘Pesta Babi’, kolaborasi beberapa lembaga, termasuk Watchdoc, Jubi Media, Ekspedisi Indonesia Baru, dan Greenpeace Indonesia.

Rencananya, pemerintah akan mengembangkan kawasan industri pangan dan energi di lahan seluas lebih dari 2 juta hektare di Merauke, antara lain untuk tanaman padi dan tebu. Dari tebu, pemerintah menargetkan surplus gula hingga pasokan bahan bakar nabati untuk campuran bensin alias biofuel.

Menanggapi protes atas pembukaan hutan besar-besaran itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut adanya situasi trade-off: memilih salah satu dan mengorbankan yang lain.

“Saya belum mendetailkan itu, tapi intinya memang ada trade-off antara kepastian kita berdaulat dalam pangan. Kalau situasi dunia seperti ini kan ya pasti orang harus makan,” kata Jumhur kepada Katadata, saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan pada Selasa (19/5).

Kuncinya, kata Jumhur, adalah bagaimana untuk memastikan tidak ada pihak yang tersingkir dalam proyek ketahanan pangan ini. “Tinggal kita nanti cari cara bagaimana proses itu membuat semuanya bisa terintegrasi. Jadi social integrated food estate, tidak ada yang tersingkir,” ujar Menteri LH baru itu.

Pemerintah menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan atau kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan penduduk tanpa ketergantungan impor, pada 2029 mendatang. Swasembada ini khususnya untuk komoditas utama seperti beras, jagung, dan gula. Program ini diikat dengan strategi swasembada energi. Maka itu, tanaman pangan yang dibidik termasuk yang bisa jadi bahan baku energi.

Proyek ini membutuhkan pembukaan lahan baru yang biasanya berasal dari kawasan hutan, lahan gambut, dan lahan basah untuk dikonversi menjadi perkebunan tanaman pangan. Beberapa wilayah yang ditargetkan adalah Papua (Merauke), Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Sutradara ‘Pesta Babi’ Dandhy Laksono mengungkapkan, berdasarkan temuan di lapangan, kebanyakan pembukaan lahan adalah untuk keperluan energi. “Yang sebenarnya sedang dilakukan adalah mengonversi hutan-hutan kita menjadi tanaman energi, biodiesel, biofuel,” ujar Dandhy, dalam siaran YouTube Akbar Faizal Unsencored, April lalu.

Meskipun pengembangan biofuel untuk mengurangi penggunaan energi fosil, Dandhy menjelaskan, energi ‘hijau’ ini juga menghasilkan emisi yang besar. Untuk mengganti satu liter bahan bakar fosil, perlu membabat 17 juta hektare hutan untuk perkebunan sawit.

“Dampak emisinya juga besar. Belum lagi bicara dampak sosial dan segala macam,” kata dia.

Menurut Dandhy, produk tanaman energi Indonesia sulit memasuki pasar internasional yang kritis terhadap aspek keadilan dan lingkungan. Alhasil, produksinya akan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Produksi energi dan pangan kita akan dilakukan tanpa standar etik, yang akan melanggar hak asasi manusia, lingkungan, dan segala macam. Karena mereka merasa kita enggak usah jual keluar, kita cukup penuhi pasar dalam negeri dengan standar aur-auran,” ujar Dandhy.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sempat mengungkapkan soal rencana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menyulap 20 juta hektare hutan menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air.

Bisnis.com, JAKARTA — Target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah produksi beras sebesar 10 juta ton pada 2029 melalui kawasan sentral produksi pangan (KSPP) atau food estate berisiko mengerek produksi emisi karbon Indonesia. Perluasan area tanam yang mengandalkan konversi lahan ini juga dapat menghadirkan masalah ekosistem karena degradasi jasa lingkungan.

Analisis yang dilakukan World Resources Institute (WRI) Indonesia mencatat bahwa program prioritas swasembada pangan melalui food estate berisiko gagal jika mengadopsi model yang diterapkan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, yakni tersentralisasi dan berbasis korporasi.

“Jika dilihat sejak tahun 1970-an hingga saat ini, hampir seluruh proyek serupa belum ada yang menuai sukses. Apalagi jika proyek ini dikelola secara sentralistik dan berbasis korporasi, sehingga pemerataan pembangunan yang menjadi cita-cita kita justru makin sulit terwujud,” kata Environmental Economist WRI Indonesia, Romauli Panggabean, dalam Stories to Watch Indonesia 2026, Selasa (3/3/2026).

Romauli melanjutkan bahwa cara produksi dengan model sentralistik dan berbasis korporasi berisiko menambah beban biaya tersembunyi dalam sistem pangan Indonesia yang sudah tinggi. Beban biaya ini berbentuk tingkat kesehatan masyarakat yang memburuk, degradasi lingkungan, serta kualitas kondisi sosio-ekonomi yang menurun.

“Hal ini karena program KSPP yang dilakukan dengan membuka lahan baru akan meningkatkan kontribusi emisi Indonesia. Tentunya, ini tidak sesuai dengan target pengurangan emisi kita,” imbuhnya.

Romauli menuturkan, perbaikan desain KSPP perlu ditempatkan dalam kerangka trisula pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Terlebih, sektor pertanian dan pangan masih memegang peran strategis dalam perekonomian nasional, baik dari sisi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), ketahanan saat pandemi, maupun penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar sepertiga total angkatan kerja.

Namun demikian, sekitar dua pertiga keluarga miskin di Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama di wilayah dengan kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) pertanian yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi semata tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Karena itu, WRI Indonesia merekomendasikan agar KSPP dikelola dengan pendekatan berbasis komunitas dan terdesentralisasi, serta berfokus pada optimalisasi lahan terdegradasi. Berdasarkan kajian terbatas lembaga tersebut, terdapat sekitar 3 juta hektare lahan terdegradasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk program KSPP.

Pemanfaatan lahan terdegradasi dinilai dapat menghindari pembukaan hutan dan lahan baru yang berisiko meningkatkan emisi karbon.

“Dengan memanfaatkan lahan-lahan ini, pembukaan lahan baru yang memunculkan emisi karbon sebenarnya dapat dihindari,” ujar Romauli.

Lebih lanjut, pendekatan berbasis komunitas dinilai berpotensi mendorong penciptaan 32% hingga 48,9% pekerjaan hijau konvensional dari target 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan pemerintah. Artinya, program swasembada pangan tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi juga pada transformasi ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, pencapaian target tambahan produksi 10 juta ton beras pada 2029 juga perlu diiringi dengan penerapan prinsip agroekologi. Pendekatan ini menekankan intensifikasi berkelanjutan melalui perbaikan praktik budidaya, efisiensi input, dan penguatan sistem ekologi pertanian.

Berdasarkan pemodelan yang dikembangkan WRI Indonesia, kombinasi intensifikasi berbasis agroekologi, optimalisasi lahan terdegradasi, serta proteksi lahan sawah yang diperkuat melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2025 dinilai mampu mendukung target peningkatan produksi beras tanpa perlu membuka kawasan hutan baru.

Romauli menambahkan, meskipun beras masih menjadi indikator utama ketahanan pangan nasional, pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal. Pengembangan pangan lokal dinilai sejalan dengan agenda ekoregionalisasi sistem pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029.

“Tujuan swasembada pangan adalah tujuan bersama. Namun, cara mencapainya tidak boleh mengorbankan manusia, alam, dan iklim,” pungkasnya.

Development is not just about growth, but about transforming people's lives (Joseph Stiglitz; 2000)

Pembangunan kehutanan di Indonesia lebih mengedepankan pendekatan ekonomi ketimbang ekologis. Sawit dan tambang adalah contoh nyata bagaimana kepentingan ekonomi mendestruksi kepentingan ekologis. Keberhasilan perhutanan sosial sebagai penyeimbang relasi ekonomi dan ekologis tidak mengubah pendekatan pembangunan negara terhadap hutan .

Di era pemerintahan Prabowo Subianto kebijakan pembangunan terhadap hutan utamanya kebijakan food estate dan ekspansi lahan Sawit baru. Ini adalah sikap negara untuk melanggengkan pendekatan ekonomi yang mengalienasi hutan dari ekologisnya sendiri.

Tak terbantahkan, luas hutan Indonesia terus berkurang setiap tahun. Alih fungsi lahan telah menyebabkan kerusakan hutan. Bencana ekologis yang terjadi di sejumlah wilayah diakibatkan deforestasi. Data menunjukkan, setidaknya luasan hutan Indonesia berkurang lebih dari dari 1 juta hektare pada 2020-2025.

Deforestasi tidak berkurang meskipun kebijakan moratorium konsesi lahan sawit telah dilakukan sejak 2018. Data Kementerian Kehutanan justru menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir, dari 113.500 hektare pada 2020 menjadi 166.450 hektare pada 2025. Artinya, deforestasi bertambah sekitar 10 ribu hektare setiap tahun.

Namun, pemerintah meyakini proyek food estate dan perluasan lahan sawit menjadi juru selamat dari ancaman krisis pangan global akibat ketidakstabilan iklim, perang, hingga perang dagang.

Proyek ini menempatkan Indonesia dalam kompleksitas kebijakan yang tidak sederhana. Di satu sisi, negara membutuhkan lompatan produksi untuk menghadapi ancaman krisis pangan global. Di sisi lain, ekspansi lahan menimbulkan konsekuensi ekologis terutama terkait deforestasi dan emisi karbon.

Perhutanan Sosial sebagai Jalan Tengah

Perhutanan sosial adalah jembatan di antara pertentangan dua kubu ekonomis dan ekologis. Program ini menempatkan hutan dan masyarakat sekitar hutan tidak lagi sebagai objek melainkan sebagai subjek pembangunan negara. Selain itu perhutanan sosial menjadi solusi maraknya konflik agraria, kemiskinan masyarakat hutan, sekaligus menjadi instrumen dalam menjaga kelestarian ekosistem.

Bagi negara dan masyarakat sekitar hutan program perhutanan sosial adalah kompromi di antara dua kepentingan. Bagi negara dapat mempermudah kepentingan kontrol atas kawasan hutan, sementara bagi masyarakat sekitar hutan dapat mengakomodasi kepentingan kebebasan dalam mengelola ruang hidup mereka.

Katadata Insight Center melakukan survei terhadap 193 pengurus Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang sudah menjalankan program pada lima skema perhutanan sosial di seluruh wilayah Indonesia pada 2025. Dari survei tersebut terlihat adanya peningkatan penghasilan rumah tangga yang terafiliasi dengan KUPS, baik sebagai pengurus maupun pekerja.

Data survei menampilkan sebesar 65,8% rumah tangga mengalami peningkatan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan penghasilan sebesar 47,7%. Selain itu Program Perhutanan Sosial juga terpotret dapat meningkatkan status ekonomi masyarakat sekitar hutan sebesar 36,8%.

Perhutanan sosial juga berhasil membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat kawasan hutan. Terlihat dari 29,5% KUPS membuka lapangan pekerjaan baru di sekitar kawasan sekitar hutan.

Kota yang tadinya dipersepsikan sebagai ladang mencari penghidupan kini telah berubah. Ekonomi kawasan hutan mulai bergairah pascakehadiran perhutanan sosial. Tingkat urbanisasi pada anak muda sekitar kawasan hutan menurun. Laju anak muda kawasan hutan yang memilih untuk bekerja di kampung halaman setelah lulus pendidikan meningkat lebih dari 20% pascaprogram perhutanan sosial berjalan.

Secara sosial program perhutanan sosial memperkecil terjadinya konflik kawasan hutan, baik antara masyarakat dengan korporat, pemerintah, pengusaha dan masyarakat sendiri. Responden mengatakan, 84,3 % konflik kawasan hutan menurun pascaadanya program perhutanan sosial.

Program ini memiliki sumbangsih positif untuk menurunkan tindak kriminalitas di Kawasan sekitar hutan. Hasil survei juga memperlihatkan tindak illegal logging menurun tajam 79, 3% serta kasus pencurian kayu juga menurun drastis sampai 86,7%.

Dari sisi ekologis program ini sangat berdampak signifikan merehabilitasi dan meningkatkan kualitas tanah kawasan hutan. Hutan yang sebelum status perhutanan sosial menjadi kawasan asing dan terlarang bagi masyarakat sekitar hutan, kini menjadi rumah aman bagi mereka.

Kehadiran perhutanan sosial membuat masyarakat sekitar hutan menjadi aktor utama di balik kelestarian hutan. Terlihat dari hasil survei pemeliharaan dan rehabilitasi hutan meningkat pascaprogram perhutanan sosial dari 60% ke angka 99,5%. Kawasan hutan yang gundul kini menghijau drastis sekitar 77,7%. Kualitas tanah juga ikut membaik 68,9% dan udara bertambah sejuk 69,4%.

Bencana sekitar hutan juga menurun drastis setelah program perhutanan sosial, banjir menurun 56,8%, tanah longsor menurun 59,2% dan kebakaran hutan juga menurun 77,5%.

Menantikan Pembangunan Pro-Ekologis

Tidak bisa dipungkiri pembangunan ekonomi Indonesia sejak lama bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Hutan sebagai salah satu aset ekologis terbesar bangsa, kerap ditempatkan bukan sebagai fondasi keberlanjutan, melainkan sebagai cadangan lahan bagi ekspansi komoditas strategis.

Perluasan lahan sawit dan food estate sejatinya merupakan kebijakan menempatkan kawasan hutan dan masyarakat sekitar hutan sebagai objek bukan subjek pembangunan. Kebijakan ini mengalienasi mereka dari ekologisnya sendiri yang berpotensi tumpang tindih dengan program perhutanan sosial.

Meski secara ekonomi, sawit dan food estate sama-sama dipromosikan sebagai instrumen akselerasi pertumbuhan. Sawit telah terbukti menyumbang devisa besar dan menyerap tenaga kerja dalam skala luas.

Sementara itu, food estate diproyeksikan sebagai solusi ketahanan pangan nasional, terutama menghadapi ancaman krisis iklim dan volatilitas pasokan global. Negara melihat keduanya sebagai sektor strategis yang mampu memperkuat stabilitas ekonomi sekaligus politik pangan.

Namun pendekatan ini menyisakan persoalan struktural. Perluasan sawit dan pembukaan kawasan food estate sering kali beririsan dengan wilayah hutan alam maupun lahan gambut. Alih fungsi lahan dalam skala besar berpotensi mempercepat degradasi ekologis, menurunkan kualitas tanah, serta meningkatkan emisi karbon.

Begitu juga dengan proyek food estate menunjukkan bahwa konversi lahan tanpa kesiapan ekologi dan sosial justru menghasilkan produktivitas rendah sekaligus kerusakan lingkungan. Dalam kondisi demikian, pembangunan yang dimaksudkan sebagai solusi justru berisiko menjadi sumber masalah baru.

Di sisi lain, perhutanan sosial menawarkan paradigma berbeda. Program ini menargetkan distribusi akses kelola hutan kepada masyarakat dengan prinsip keberlanjutan.

Skema ini tidak hanya menjaga tutupan hutan, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui hasil hutan bukan kayu, agroforestri, dan ekowisata. Secara konseptual, perhutanan sosial merupakan jalan tengah antara kepentingan ekonomi dan konservasi. Ia menempatkan masyarakat sebagai aktor pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

Sayangnya, implementasi perhutanan sosial berjalan jauh lebih lambat dibanding ekspansi sawit maupun proyek pangan skala besar. Program yang ditargetkan pada periode pemerintahan Joko Widodo (RPJMN 2015–2019) sebesar 12,7 juta hektare kini baru terealisasi 10 juta hektare. Hambatan administratif, keterbatasan pembiayaan, serta minimnya dukungan pasar membuat program ini belum menjadi arus utama pembangunan.

Kontras dengan itu, proyek strategis seperti sawit dan food estate memperoleh dukungan regulasi, investasi, serta legitimasi politik yang jauh lebih kuat. Ketimpangan prioritas ini mencerminkan orientasi pembangunan negara yang masih menekankan skala besar dan hasil cepat.

Dari sudut pandang ekologis, pilihan tersebut berisiko jangka panjang. Hutan alam memiliki fungsi yang tidak tergantikan: menjaga siklus air, menyimpan karbon, melindungi keanekaragaman hayati, dan menjadi penyangga bencana.

Ketika kawasan hutan dikonversi menjadi perkebunan monokultur atau lahan pangan industri, fungsi ekologis itu hilang atau melemah drastis. Dampaknya mungkin tidak langsung terasa dalam statistik ekonomi, tetapi akan muncul dalam bentuk banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga penurunan kualitas hidup masyarakat.

Argumen bahwa ekspansi sawit dan food estate diperlukan demi pembangunan tidak sepenuhnya keliru. Negara memang membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan. Namun persoalannya bukan pada tujuan, melainkan pada strategi.

Pembangunan yang terlalu bergantung pada konversi hutan menunjukkan kegagalan merancang model ekonomi yang efisien lahan dan berbasis inovasi. Dalam jangka panjang, strategi ini justru mahal karena biaya pemulihan lingkungan sering kali lebih besar daripada keuntungan awal.

Mengutip Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999), “Development is a process of expanding the real freedoms that people enjoy.” Pembangunan tidak hanya berlandaskan dari pertumbuhan nilai ekspor, produksi pangan atau peningkatan GDP semata.

Pembangunan harus berlandaskan ketahanan ekologi, keadilan akses sumber daya, keberlanjutan antar generasi, kebahagian serta kebebasan masyarakat. Negara yang terlalu condong pada ekspansi komoditas berisiko terjebak dalam paradoks pembangunan kuat secara statistik, rapuh secara ekologis.

Karena itu, arah kebijakan kehutanan perlu ditata ulang. Sawit dan food estate dapat tetap berjalan, tetapi dengan batas ekologis yang ketat dan berbasis optimalisasi lahan eksisting, bukan ekspansi hutan baru.

Pada saat yang sama, perhutanan sosial harus diposisikan sebagai strategi utama pembangunan desa dan konservasi. Mempercepat distribusi akses kelola, memperkuat pendampingan, serta membuka akses pasar bagi produk hutan rakyat adalah langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan.

Development is not just about growth, but about transforming people's lives (Joseph Stiglitz; 2000)

Pembangunan kehutanan di Indonesia lebih mengedepankan pendekatan ekonomi ketimbang ekologis. Sawit dan tambang adalah contoh nyata bagaimana kepentingan ekonomi mendestruksi kepentingan ekologis. Keberhasilan perhutanan sosial sebagai penyeimbang relasi ekonomi dan ekologis tidak mengubah pendekatan pembangunan negara terhadap hutan .

Di era pemerintahan Prabowo Subianto kebijakan pembangunan terhadap hutan utamanya kebijakan food estate dan ekspansi lahan Sawit baru. Ini adalah sikap negara untuk melanggengkan pendekatan ekonomi yang mengalienasi hutan dari ekologisnya sendiri.

Tak terbantahkan, luas hutan Indonesia terus berkurang setiap tahun. Alih fungsi lahan telah menyebabkan kerusakan hutan. Bencana ekologis yang terjadi di sejumlah wilayah diakibatkan deforestasi. Data menunjukkan, setidaknya luasan hutan Indonesia berkurang lebih dari dari 1 juta hektare pada 2020-2025.

Deforestasi tidak berkurang meskipun kebijakan moratorium konsesi lahan sawit telah dilakukan sejak 2018. Data Kementerian Kehutanan justru menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir, dari 113.500 hektare pada 2020 menjadi 166.450 hektare pada 2025. Artinya, deforestasi bertambah sekitar 10 ribu hektare setiap tahun.

Namun, pemerintah meyakini proyek food estate dan perluasan lahan sawit menjadi juru selamat dari ancaman krisis pangan global akibat ketidakstabilan iklim, perang, hingga perang dagang.

Proyek ini menempatkan Indonesia dalam kompleksitas kebijakan yang tidak sederhana. Di satu sisi, negara membutuhkan lompatan produksi untuk menghadapi ancaman krisis pangan global. Di sisi lain, ekspansi lahan menimbulkan konsekuensi ekologis terutama terkait deforestasi dan emisi karbon.

Perhutanan Sosial sebagai Jalan Tengah

Perhutanan sosial adalah jembatan di antara pertentangan dua kubu ekonomis dan ekologis. Program ini menempatkan hutan dan masyarakat sekitar hutan tidak lagi sebagai objek melainkan sebagai subjek pembangunan negara. Selain itu perhutanan sosial menjadi solusi maraknya konflik agraria, kemiskinan masyarakat hutan, sekaligus menjadi instrumen dalam menjaga kelestarian ekosistem.

Bagi negara dan masyarakat sekitar hutan program perhutanan sosial adalah kompromi di antara dua kepentingan. Bagi negara dapat mempermudah kepentingan kontrol atas kawasan hutan, sementara bagi masyarakat sekitar hutan dapat mengakomodasi kepentingan kebebasan dalam mengelola ruang hidup mereka.

Katadata Insight Center melakukan survei terhadap 193 pengurus Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang sudah menjalankan program pada lima skema perhutanan sosial di seluruh wilayah Indonesia pada 2025. Dari survei tersebut terlihat adanya peningkatan penghasilan rumah tangga yang terafiliasi dengan KUPS, baik sebagai pengurus maupun pekerja.

Data survei menampilkan sebesar 65,8% rumah tangga mengalami peningkatan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan penghasilan sebesar 47,7%. Selain itu Program Perhutanan Sosial juga terpotret dapat meningkatkan status ekonomi masyarakat sekitar hutan sebesar 36,8%.

Perhutanan sosial juga berhasil membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat kawasan hutan. Terlihat dari 29,5% KUPS membuka lapangan pekerjaan baru di sekitar kawasan sekitar hutan.

Kota yang tadinya dipersepsikan sebagai ladang mencari penghidupan kini telah berubah. Ekonomi kawasan hutan mulai bergairah pascakehadiran perhutanan sosial. Tingkat urbanisasi pada anak muda sekitar kawasan hutan menurun. Laju anak muda kawasan hutan yang memilih untuk bekerja di kampung halaman setelah lulus pendidikan meningkat lebih dari 20% pascaprogram perhutanan sosial berjalan.

Secara sosial program perhutanan sosial memperkecil terjadinya konflik kawasan hutan, baik antara masyarakat dengan korporat, pemerintah, pengusaha dan masyarakat sendiri. Responden mengatakan, 84,3 % konflik kawasan hutan menurun pascaadanya program perhutanan sosial.

Program ini memiliki sumbangsih positif untuk menurunkan tindak kriminalitas di Kawasan sekitar hutan. Hasil survei juga memperlihatkan tindak illegal logging menurun tajam 79, 3% serta kasus pencurian kayu juga menurun drastis sampai 86,7%.

Dari sisi ekologis program ini sangat berdampak signifikan merehabilitasi dan meningkatkan kualitas tanah kawasan hutan. Hutan yang sebelum status perhutanan sosial menjadi kawasan asing dan terlarang bagi masyarakat sekitar hutan, kini menjadi rumah aman bagi mereka.

Kehadiran perhutanan sosial membuat masyarakat sekitar hutan menjadi aktor utama di balik kelestarian hutan. Terlihat dari hasil survei pemeliharaan dan rehabilitasi hutan meningkat pascaprogram perhutanan sosial dari 60% ke angka 99,5%. Kawasan hutan yang gundul kini menghijau drastis sekitar 77,7%. Kualitas tanah juga ikut membaik 68,9% dan udara bertambah sejuk 69,4%.

Bencana sekitar hutan juga menurun drastis setelah program perhutanan sosial, banjir menurun 56,8%, tanah longsor menurun 59,2% dan kebakaran hutan juga menurun 77,5%.

Menantikan Pembangunan Pro-Ekologis

Tidak bisa dipungkiri pembangunan ekonomi Indonesia sejak lama bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Hutan sebagai salah satu aset ekologis terbesar bangsa, kerap ditempatkan bukan sebagai fondasi keberlanjutan, melainkan sebagai cadangan lahan bagi ekspansi komoditas strategis.

Perluasan lahan sawit dan food estate sejatinya merupakan kebijakan menempatkan kawasan hutan dan masyarakat sekitar hutan sebagai objek bukan subjek pembangunan. Kebijakan ini mengalienasi mereka dari ekologisnya sendiri yang berpotensi tumpang tindih dengan program perhutanan sosial.

Meski secara ekonomi, sawit dan food estate sama-sama dipromosikan sebagai instrumen akselerasi pertumbuhan. Sawit telah terbukti menyumbang devisa besar dan menyerap tenaga kerja dalam skala luas.

Sementara itu, food estate diproyeksikan sebagai solusi ketahanan pangan nasional, terutama menghadapi ancaman krisis iklim dan volatilitas pasokan global. Negara melihat keduanya sebagai sektor strategis yang mampu memperkuat stabilitas ekonomi sekaligus politik pangan.

Namun pendekatan ini menyisakan persoalan struktural. Perluasan sawit dan pembukaan kawasan food estate sering kali beririsan dengan wilayah hutan alam maupun lahan gambut. Alih fungsi lahan dalam skala besar berpotensi mempercepat degradasi ekologis, menurunkan kualitas tanah, serta meningkatkan emisi karbon.

Begitu juga dengan proyek food estate menunjukkan bahwa konversi lahan tanpa kesiapan ekologi dan sosial justru menghasilkan produktivitas rendah sekaligus kerusakan lingkungan. Dalam kondisi demikian, pembangunan yang dimaksudkan sebagai solusi justru berisiko menjadi sumber masalah baru.

Di sisi lain, perhutanan sosial menawarkan paradigma berbeda. Program ini menargetkan distribusi akses kelola hutan kepada masyarakat dengan prinsip keberlanjutan.

Skema ini tidak hanya menjaga tutupan hutan, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui hasil hutan bukan kayu, agroforestri, dan ekowisata. Secara konseptual, perhutanan sosial merupakan jalan tengah antara kepentingan ekonomi dan konservasi. Ia menempatkan masyarakat sebagai aktor pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

Sayangnya, implementasi perhutanan sosial berjalan jauh lebih lambat dibanding ekspansi sawit maupun proyek pangan skala besar. Program yang ditargetkan pada periode pemerintahan Joko Widodo (RPJMN 2015–2019) sebesar 12,7 juta hektare kini baru terealisasi 10 juta hektare. Hambatan administratif, keterbatasan pembiayaan, serta minimnya dukungan pasar membuat program ini belum menjadi arus utama pembangunan.

Kontras dengan itu, proyek strategis seperti sawit dan food estate memperoleh dukungan regulasi, investasi, serta legitimasi politik yang jauh lebih kuat. Ketimpangan prioritas ini mencerminkan orientasi pembangunan negara yang masih menekankan skala besar dan hasil cepat.

Dari sudut pandang ekologis, pilihan tersebut berisiko jangka panjang. Hutan alam memiliki fungsi yang tidak tergantikan: menjaga siklus air, menyimpan karbon, melindungi keanekaragaman hayati, dan menjadi penyangga bencana.

Ketika kawasan hutan dikonversi menjadi perkebunan monokultur atau lahan pangan industri, fungsi ekologis itu hilang atau melemah drastis. Dampaknya mungkin tidak langsung terasa dalam statistik ekonomi, tetapi akan muncul dalam bentuk banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga penurunan kualitas hidup masyarakat.

Argumen bahwa ekspansi sawit dan food estate diperlukan demi pembangunan tidak sepenuhnya keliru. Negara memang membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan. Namun persoalannya bukan pada tujuan, melainkan pada strategi.

Pembangunan yang terlalu bergantung pada konversi hutan menunjukkan kegagalan merancang model ekonomi yang efisien lahan dan berbasis inovasi. Dalam jangka panjang, strategi ini justru mahal karena biaya pemulihan lingkungan sering kali lebih besar daripada keuntungan awal.

Mengutip Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999), “Development is a process of expanding the real freedoms that people enjoy.” Pembangunan tidak hanya berlandaskan dari pertumbuhan nilai ekspor, produksi pangan atau peningkatan GDP semata.

Pembangunan harus berlandaskan ketahanan ekologi, keadilan akses sumber daya, keberlanjutan antar generasi, kebahagian serta kebebasan masyarakat. Negara yang terlalu condong pada ekspansi komoditas berisiko terjebak dalam paradoks pembangunan kuat secara statistik, rapuh secara ekologis.

Karena itu, arah kebijakan kehutanan perlu ditata ulang. Sawit dan food estate dapat tetap berjalan, tetapi dengan batas ekologis yang ketat dan berbasis optimalisasi lahan eksisting, bukan ekspansi hutan baru.

Pada saat yang sama, perhutanan sosial harus diposisikan sebagai strategi utama pembangunan desa dan konservasi. Mempercepat distribusi akses kelola, memperkuat pendampingan, serta membuka akses pasar bagi produk hutan rakyat adalah langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan.

PAPUA - Kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) mulai dirasakan masyarakat Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pasalnya, kehadiran proyek tersebut memberikan kesempatan kerja bagi warga setempat.

Salah satu warga yang menggantungkan penghidupan dari proyek tersebut Paul Tinus (29). Pemuda asal Wanam itu tinggal di sebuah rumah papan sederhana yang berdiri di atas tanah dengan tiang-tiang pendek, tak jauh dari jalur kecil penghubung antarrumah di kampungnya. “Iya (tinggal di rumah ini),” kata Paul, Senin (9/2/2026).

Paul tinggal bersama istri dan dua anaknya yang masih berusia kecil. Kondisi rumahnya sederhana, dengan dinding papan kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Meski demikian, rumah itu menjadi tempat pulang Paul setelah bekerja di proyek PSN Merauke. “Di rumah ini ada dua orang (anggota keluarga),” ujarnya.

Selama dua tahun terakhir, Paul bekerja di PSN Merauke yang berlokasi tak jauh dari wilayah kampungnya. Paul menyebut, sejumlah warga Kampung Wanam lainnya juga terlibat sebagai pekerja di proyek tersebut. “Di proyek PSN, sudah dua tahun,” kata Paul.

Sebelum bergabung, Paul sempat bekerja sebagai pelaut. Paul mengaku, sistem penggajian di proyek PSN menggunakan skema bulanan, berbeda dengan pekerjaannya terdahulu. “Iya, gaji bulanan,” ujarnya.

Keberadaan proyek yang dekat dengan kampung memberi keuntungan tersendiri baginya. Paul tidak perlu meninggalkan keluarga dalam waktu lama seperti saat bekerja di laut. Menurutnya, penghasilan dari PSN turut membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk anak-anaknya. “Iya. Ekonomi keluarga saya (terbantu), datang ngantar makan habis itu balik lagi ke proyek,” tuturnya.

Kepala Kampung Wanam, Kosmas Serilius, mengatakan keterlibatan warga lokal dalam PSN sudah mulai terlihat. Dari total 743 jiwa penduduk Kampung Wanam, sebagian telah bekerja di proyek tersebut dan peluang itu masih terbuka ke depan, khususnya bagi kalangan pemuda.

Lihat video: Kunker Perdana, Prabowo Tinjau Lumbung Pangan Nasional di Merauke



“Kami di sini 743 (jiwa), iya ada (warga yang bekerja di PSN). Mungkin ke depan kita pemuda juga banyak yang masuk kerja di sana,” ujar Kosmas.

Perwakilan Tim Proyek Wanam, Gawang Kurniawan, menegaskan keterlibatan masyarakat lokal menjadi perhatian dalam pelaksanaan PSN Merauke. Menurutnya, pihak proyek berupaya membangun sinergi dengan warga setempat, termasuk marga-marga yang ada di Kampung Wanam.

“Untuk pekerja lokal kami pasti ada, karena kita tahu harus bersinergi dengan masyarakat yang ada. Kita harus memakai atau melibatkan dari masyarakat-masyarakat tersebut, dari marga-marga yang ada. Nanti mungkin kita bisa diskusi juga dengan masyarakat yang ada di sini,” ujar Gawang.

Pengembangan kawasan pangan berskala besar di wilayah terpencil seperti Wanam tidak hanya mengandalkan kesiapan sosial dan tenaga kerja lokal. Proyek ini juga menuntut percepatan penyediaan infrastruktur dasar serta pengoperasian alat berat dalam jumlah besar untuk membuka dan mengelola lahan.

Pelaksanaan proyek tersebut dilakukan melalui skema penugasan negara dengan melibatkan mitra swasta. Pemerintah menggandeng sejumlah pihak guna memastikan target pengembangan kawasan pangan nasional dapat berjalan sesuai rencana.

Salah satu mitra yang terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Wanam adalah Jhonlin Group, perusahaan milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

Haji Isam menyatakan keterlibatannya dalam proyek tersebut dilandasi oleh dukungan terhadap agenda nasional pengembangan kawasan pangan. Ia menegaskan fokus utama partisipasinya adalah memastikan target pembukaan lahan seluas 1 juta hektare dapat terealisasi. “Bagaimanapun caranya, agar satu juta hektare bisa terealisasi, dan berhasil dalam tiga tahun tanpa berpikir untung rugi,” ujarnya

Haji Isam juga menegaskan bahwa keterlibatannya dalam PSN Wanam merupakan bagian dari penugasan negara. Pernyataan itu disampaikan saat memantau langsung kedatangan alat berat berupa ekskavator di wilayah Wanam pada Juli 2024. “Ini adalah tugas negara yang diberikan kepada saya,” katanya.

Pembangunan Dermaga Jetty Multipurpose di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, mencatatkan progres signifikan. Hingga akhir Januari 2026, pembangunan dermaga yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut telah mencapai 93 persen dan ditargetkan mulai beroperasi secara fungsional pada Maret 2026.

Dermaga berkapasitas 50.000 deadweight tonnage (DWT) ini dirancang sebagai pintu masuk utama logistik alat berat dan sarana produksi pertanian untuk mendukung program pengembangan kawasan pangan di Wanam, termasuk proyek cetak sawah seluas 1 juta hektare di wilayah Merauke.

Anggota Tim Proyek Wanam, Gawang Kurniawan, mengatakan secara umum pekerjaan konstruksi berjalan sesuai perencanaan. Meski demikian, kondisi cuaca pesisir yang kerap berubah menjadi tantangan utama selama pelaksanaan di lapangan.

"Alhamdulillah untuk saat ini progres dermaga kita sudah di angka 93 persen. Pekerjaan tidak ada kendala berarti, hanya memang cuaca di sini sangat tidak menentu," ujar Gawang saat ditemui di lokasi proyek, belum lama ini.

Ia menjelaskan, faktor cuaca tersebut membuat jadwal operasional fungsional dermaga baru dapat dipastikan pada pekan keempat Maret 2026.

"Satu-satunya musuh kami di sini adalah cuaca," katanya.

Untuk menopang beban alat berat, struktur dermaga menggunakan sebanyak 3.484 ton pipa baja berkualitas tinggi yang ditanam sebagai tiang pancang. Dermaga tersebut dirancang untuk menahan beban ribuan ton, termasuk ekskavator yang akan digunakan dalam pembukaan lahan pertanian.

Selain dermaga, pembangunan infrastruktur pendukung lainnya juga dilakukan di kawasan Wanam. Salah satunya adalah pembangunan tangki High Speed Diesel (HSD) berkapasitas 5.000 meter kubik.

Tangki tersebut akan terhubung langsung dengan dermaga melalui jaringan pipa untuk memasok bahan bakar bagi operasional alat berat di kawasan food estate.

Di kawasan yang sama, dua unit gudang multipurpose dengan total luas 5.000 meter persegi tengah dibangun. Gudang tersebut akan difungsikan sebagai tempat penyimpanan pupuk, benih, dan logistik pertanian lainnya sebelum didistribusikan ke area cetak sawah melalui jaringan jalan sepanjang 135 kilometer.

Gawang menegaskan, pembangunan PSN Wanam turut memperhatikan aspek sosial dengan melibatkan masyarakat setempat, khususnya pemilik hak ulayat dari marga-marga suku Malind Anim di Kampung Wanam.

"Kami harus bersinergi. Pekerja lokal pasti ada karena kita tahu harus menghargai masyarakat dan marga-marga yang ada di sini," ujarnya.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat lokal menjadi bagian penting agar pengembangan PSN Wanam dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga setempat.

Namun, pembangunan kawasan pangan berskala besar di wilayah terpencil seperti Wanam tidak hanya bertumpu pada dukungan sosial dan teknis di lapangan.

Proyek ini juga membutuhkan percepatan penyediaan infrastruktur dan alat berat dalam jumlah besar, yang pelaksanaannya melibatkan dukungan mitra swasta melalui skema penugasan negara.

Dalam kerangka itulah, pemerintah menggandeng sejumlah pihak untuk memastikan target pengembangan kawasan pangan nasional dapat berjalan sesuai rencana.

Salah satu mitra yang terlibat dalam proyek PSN Wanam adalah Jhonlin Group milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

Haji Isam menyebut keterlibatannya berangkat dari upaya mendukung realisasi agenda nasional pengembangan kawasan pangan. Ia mengatakan fokus utamanya adalah memastikan target pembukaan lahan seluas 1 juta hektare dapat tercapai.

"Bagaimanapun caranya, agar satu juta hektare bisa terealisasi, dan berhasil dalam tiga tahun tanpa berpikir untung rugi," ujar Haji Isam pada pertengahan 2024.

Haji Isam menegaskan keterlibatannya dalam proyek PSN Wanam merupakan bentuk pelaksanaan penugasan negara.

"Ini adalah tugas negara yang diberikan kepada saya," katanya saat memantau kedatangan ekskavator di Wanam pada Juli 2024 lalu.