Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah platform digital raksasa seperti Shopee, Lazada, Gojek, dan Grab kian agresif mengembangkan bisnis pinjaman online (pinjol) guna menangkap peluang tingginya kebutuhan dana tunai masyarakat pada pertengahan tahun.

Pada momen ini, kebutuhan masyarakat diperkira meningkat seiring dengan tahun ajaran baru sekolah.

Pertengahan tahun menjadi periode menantang bagi keuangan keluarga di Indonesia akibat akumulasi pengeluaran musim liburan sekolah dan persiapan tahun ajaran baru.

Opsi pembiayaan digital dari platform teknologi menjadi salah satu alternatif pilihan, di mana akurasi perhitungan total kewajiban pembayaran sangat dipengaruhi oleh pemahaman pengguna terhadap rincian tarif yang diajukan masing-masing perusahaan.

Direktur Utama PT Lentera Dana Nusantara, Jonathan Christianto, menilai transparansi menjadi salah satu aspek penting dalam membantu masyarakat mengambil keputusan finansial secara lebih matang.

“Pengguna perlu memahami komponen biaya, tenor, hingga rincian pembayaran agar dapat menyesuaikan keputusan finansial dengan kemampuan mereka,” kata Jonathan dikutip Selasa (16/6/2026).

Berikut adalah rincian peta persaingan ekspansi produk pinjaman tunai dan perbandingan bunga dari empat ekosistem digital terbesar di Indonesia:

Shopee (SPinjam)

Layanan ini mengusung kampanye transparansi biaya guna membantu pengguna mengetahui estimasi cicilan sejak awal penawaran. Suku bunga pinjaman yang ditawarkan bersifat tetap, mulai dari 1,8% per bulan atau setara dengan 0,06% per hari.

Keunggulan utama terletak pada kebijakan bebas biaya administrasi untuk pengajuan pinjaman pertama. Sebagai ilustrasi, plafon pinjaman Rp1,5 juta mengenakan kewajiban cicilan sekitar Rp527.000 per bulan untuk tenor 3 bulan, serta kisaran Rp277.000 per bulan untuk tenor 6 bulan.

Gojek/GoTo (GoPay Pinjam):

Fitur yang dikelola oleh Findaya ini menyasar pengguna umum yang memerlukan dana tunai cepat untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif maupun harian.
Suku bunga pinjaman dipatok flat berkisar antara 1,11% hingga 2,69% per bulan, sangat bergantung pada hasil profil risiko akun dan tenor.

Komponen biaya tambahan meliputi biaya layanan mulai 1,95% per bulan, biaya provisi (pencairan) sebesar 1% hingga 5,3% yang dipotong di awal, serta pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dari total biaya layanan.

Untuk segmen pelaku usaha, tersedia opsi GoPay Pinjam Modal (GoModal) dengan tarif bunga lebih rendah berkisar 0,99% hingga 3% per bulan serta biaya admin sebesar 0 % sampai 3 %.

Lazada (LazBon)

Merupakan fitur pinjaman tunai hasil kolaborasi Lazada dengan beberapa mitra fintech lending resmi yang beroperasi sesuai koridor regulasi OJK untuk sektor multiguna.

Suku bunga pinjaman yang ditetapkan rata-rata berada pada rentang 1,5 % hingga 3,5 % per bulan, disesuaikan dengan penilaian skor kredit konsumen.

Struktur biaya tambahan mencakup biaya provisi atau admin sebesar 1 % hingga 5 % yang langsung memotong nominal pencairan dana ke rekening bank.

Skema denda keterlambatan merujuk pada aturan terbaru OJK dan AFPI dengan batas maksimal 0,1 % hingga 0,3 % per hari dari sisa pokok pinjaman.

Grab (GrabModal):

Fasilitas yang difasilitasi oleh OVO Finansial ini berfokus pada ekosistem produktif internal melalui dua skema utama, yaitu GrabModal Narik (mitra pengemudi) dan GrabModal Mantul (mitra merchantGrabFood/GrabMart).

Suku bunga pinjaman dipatok flat 4,0 % per bulan untuk program GrabModal Narik, serta berkisar antara 3,0 % hingga 5,0 % per bulan untuk GrabModal Mantul.

Perusahaan membebaskan biaya admin tambahan tersembunyi karena kalkulasi pemotongan telah dihitung terbuka sejak awal penawaran.
Sistem pembayaran menerapkan mekanisme potong saldo otomatis dari pendapatan harian mitra, sehingga sebagian besar program ini bebas dari pengenaan denda harian serta dilengkapi fitur jeda bayar saat mitra libur beroperasi.

Jakarta: Kenaikan suku bunga acuan biasanya akan berdampak langsung pada biaya pinjaman yang ditanggung masyarakat maupun pelaku usaha. Kenaikan yang akan berdampak kepada suku bunga kredit perbankan, baik untuk kredit konsumsi seperti kredit kendaraan dan kartu kredit maupun kredit produktif untuk usaha.

Akibatnya, cicilan pinjaman dapat menjadi lebih mahal sehingga masyarakat perlu lebih cermat dalam mengatur pengeluaran dan kewajiban keuangannya. Di sisi lain, kenaikan suku bunga juga dapat memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Ketika biaya pinjaman meningkat, sebagian konsumen rumah tangga cenderung menunda pembelian barang-barang bernilai besar yang membutuhkan pembiayaan, seperti kendaraan atau properti.

Dalam situasi seperti ini, pengelolaan keuangan yang disiplin menjadi semakin penting. Masyarakat perlu memperkuat dana darurat, mengendalikan penggunaan utang, serta menyusun prioritas pengeluaran dengan lebih bijak.

Selain itu, instrumen tabungan dan investasi berbasis pendapatan tetap berpotensi menjadi lebih menarik seiring kenaikan tingkat suku bunga, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu strategi untuk menjaga stabilitas finansial di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dikutip dari berbagai sumber berikut tujuh langkah yang bisa dilakukan saat suku bunga Bank Indonesia semakin tinggi.

1. Perketat arus kas bulanan

Langkah pertama yang kamu lakukan memahami secara menyeluruh aliran uang masuk dan keluar setiap bulan. Sebaiknya dibiasakan mencatat seluruh sumber pendapatan serta berbagai pengeluaran, baik yang bersifat rutin maupun insidental.

Dengan memiliki catatan keuangan yang lebih rinci, seseorang dapat mengetahui ke mana sebagian besar uangnya digunakan dan menilai apakah pola pengeluaran yang selama ini dijalankan sudah sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki.

Setelah itu, lakukan evaluasi terhadap setiap pos pengeluaran untuk mengidentifikasi bagian yang masih dapat dihemat atau dikurangi.

Pengeluaran yang bersifat konsumtif dan tidak mendesak dapat menjadi prioritas untuk ditekan, terutama ketika kondisi ekonomi sedang menghadapi ketidakpastian.

Fokus utamanya adalah memastikan total pengeluaran tetap berada di bawah atau setidaknya seimbang dengan pendapatan sehingga kesehatan keuangan tetap terjaga dan risiko mengalami kesulitan keuangan di kemudian hari dapat diminimalkan.

2. Kurangi utang konsumtif

Saat suku bunga mengalami kenaikan, biaya pinjaman yang ditanggung masyarakat juga cenderung ikut meningkat. Kondisi ini dapat membuat cicilan utang menjadi lebih mahal, terutama untuk pinjaman dengan bunga mengambang atau fasilitas kredit yang suku bunganya dapat disesuaikan oleh lembaga keuangan.

Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati sebelum mengambil utang baru dan mempertimbangkan secara matang kemampuan pembayaran dalam jangka panjang.

Dalam situasi seperti ini, penggunaan kartu kredit, layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater, serta kredit tanpa agunan sebaiknya dibatasi hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting dan mendesak.

Penggunaan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi keinginan konsumtif berisiko menambah beban keuangan ketika bunga sedang tinggi. Sebaliknya, mengutamakan pembayaran tunai dan mengurangi ketergantungan pada utang dapat membantu menjaga arus kas tetap sehat serta menghindari tekanan finansial di masa mendatang.

3. Prioritaskan pelunasan utang berbunga tinggi

Bagi masyarakat yang sudah memiliki utang, penting untuk menyusun strategi pembayaran yang lebih terarah, terutama di tengah tren kenaikan suku bunga. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memetakan seluruh kewajiban utang berdasarkan besaran bunga, tenor, dan nilai cicilan.

Dengan mengetahui karakteristik masing-masing pinjaman, kamu dapat menentukan prioritas pembayaran secara lebih efektif dan menghindari risiko keterlambatan yang dapat menambah beban biaya.

Pinjaman dengan tingkat bunga paling tinggi sebaiknya menjadi prioritas utama untuk dilunasi lebih dahulu. Strategi ini dapat membantu menekan akumulasi bunga yang harus dibayarkan dalam jangka panjang sehingga total biaya utang menjadi lebih rendah.

Setelah utang berbunga tinggi berhasil dikurangi atau dilunasi, dana yang sebelumnya digunakan untuk membayar cicilan tersebut dapat dialihkan untuk mempercepat pelunasan pinjaman lainnya, sehingga kondisi keuangan menjadi lebih sehat dan stabil.

4. Perkuat dana darurat

Di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian dan potensi kenaikan biaya hidup akibat suku bunga yang lebih tinggi, keberadaan dana darurat menjadi semakin penting.

Dana darurat berfungsi sebagai bantalan keuangan yang dapat digunakan ketika menghadapi situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, kebutuhan kesehatan mendesak, atau pengeluaran besar yang tidak direncanakan.

Dengan memiliki cadangan dana yang memadai, masyarakat tidak perlu terburu-buru mencari pinjaman atau menjual aset investasi saat menghadapi kondisi darurat.

Para perencana keuangan umumnya menyarankan agar dana darurat setidaknya setara dengan tiga hingga enam bulan kebutuhan hidup rutin.

Dana tersebut sebaiknya ditempatkan pada instrumen yang relatif aman dan mudah dicairkan, seperti tabungan atau deposito jangka pendek, sehingga dapat diakses dengan cepat ketika diperlukan.

5. Ubah pola konsumsi menjadi lebih selektif

Ketika suku bunga sedang tinggi dan kondisi ekonomi dipenuhi ketidakpastian, masyarakat perlu lebih selektif dalam mengelola pengeluaran.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menunda pembelian barang-barang non-esensial, seperti gadget terbaru, produk fesyen premium, atau berbagai kebutuhan gaya hidup yang sebenarnya belum mendesak.

Menahan diri dari pembelian impulsif dapat membantu menjaga arus kas tetap sehat dan memberikan ruang yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting.

Sebaliknya, fokuskan pengeluaran pada kebutuhan utama yang benar-benar menunjang aktivitas sehari-hari dan kesejahteraan keluarga. Sebelum melakukan pembelian, pertimbangkan manfaat jangka panjang, tingkat urgensi, serta dampaknya terhadap kondisi keuangan secara keseluruhan.

6. Manfaatkan instrumen berbunga tinggi

Cara ini berguna bagi individu yang memiliki dana menganggur atau sedang menyusun strategi investasi yang lebih konservatif untuk memperoleh imbal hasil yang lebih menarik dibandingkan periode suku bunga rendah.

Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali komposisi tabungan dan investasi agar sesuai dengan perubahan kondisi pasar serta tujuan keuangan yang ingin dicapai.

Dalam situasi seperti ini, instrumen keuangan yang relatif rendah risiko, seperti deposito, reksa dana pasar uang, maupun obligasi jangka pendek, dapat menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan.

7. Hindari keputusan finansial impulsif

Dalam situasi seperti ini, tidak sedikit orang yang mengambil keputusan finansial secara terburu-buru, baik karena takut kehilangan peluang maupun karena khawatir menghadapi risiko yang belum tentu terjadi.

Oleh karena itu, penting untuk membiasakan diri memberi jeda sebelum melakukan pembelian bernilai besar atau mengambil keputusan investasi. Kamu bisa luangkan waktu untuk mengevaluasi kebutuhan, mempertimbangkan manfaat dan risikonya, serta menyesuaikannya dengan kondisi keuangan pribadi.

Pendekatan yang lebih tenang dan terukur dapat membantu menghindari keputusan yang didorong oleh emosi sesaat, sehingga tujuan keuangan jangka panjang tetap dapat tercapai dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% dinilai membawa dua dampak berbeda bagi industri perbankan.

Di satu sisi, kenaikan BI Rate berpotensi mendorong masuknya dana masyarakat ke instrumen simpanan seperti deposito lantaran bunga yang semakin menarik. Di sisi lain, biaya pinjaman yang lebih mahal dikhawatirkan menahan laju pertumbuhan kredit perbankan ke depan.

Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo mengatakan, dampak jangka pendek bagi perbankan akan terasa melalui kenaikan biaya dana

“Kompetisi penghimpunan dana pihak ketiga berpotensi meningkat karena deposan cenderung meminta imbal hasil lebih tinggi,” kata Banjaran kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, kondisi ini dapat menekan margin terutama bagi bank dengan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga yang tinggi atau struktur dana murah yang terbatas.

Dari sisi makro, Banjaran menyebut bahwa kenaikan suku bunga juga berpotensi menahan konsumsi berbasis kredit dan investasi swasta, sehingga pertumbuhan kredit perlu lebih selektif.

Senada, Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyampaikan bahwa keputusan BI mengerek suku bunga acuan membuat bisnis funding bank lebih menjanjikan, terutama bagi bank yang memiliki funding cost rendah.

“Dari sisi bisnis funding, ini menjadi lebih menjanjikan ya, karena funding cost juga pasti naik, ujung-ujungnya dari sisi deposan juga jadi lebih tertarik untuk masuk,” ujar Myrdal kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Kendati begitu, kenaikan BI Rate berpotensi membuat kredit tertahan. Myrdal memperkirakan, pertumbuhan kredit kemungkinan hanya tumbuh single digit

Dengan kondisi global yang kurang kondusif, potensi net interest margin turun cukup besar. Myrdal mengatakan, hal ini lantaran bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman dan tak lagi agresif mengerek suku bunga lending.

Agar kinerja industri tidak tertekan, dia menyoroti pentingnya mengoptimalkan bisnis berorientasi funding. “Seefisien mungkin funding itu harus diciptakan bunganya, dan di sisi yang lain juga bank juga harus melakukan gaping atau selisih antara lending dengan funding lebih cermat lagi,” tutur Myrdal.

Selain itu dalam menyalurkan kredit, bank diimbau untuk memberikan kredit ke sektor-sektor yang menjanjikan. Bank juga dapat mencari instrumen investasi yang dapat memberikan imbal hasil maksimal.

“Itu kan bisa menciptakan pendapatan tetap yang lebih tinggi lagi, kalau misalkan bank lebih cermat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar obligasi Indonesia menghadapi ujian risiko inflasi yang dipicu kenaikan harga minyak, akibat perang AS-Israel vs Iran. Arus modal keluar atau capital outflow dan peringkat kredit nasional pun menjadi perhatian investor.

Dilansir dari Bloomberg, biaya pinjaman (borrowing cost) dalam rupiah bagi penerbit obligasi berperingkat tinggi naik hampir 70 basis poin pada bulan ini, menuju level tertinggi dalam hampir satu tahun. Kenaikan terjadi seiring sikap investor yang mulai memperhitungkan risiko kenaikan harga energi terhadap inflasi dan arah kebijakan pemerintah Indonesia.

Peningkatan pengawasan terhadap peringkat utang negara juga mendorong naiknya premi risiko di pasar obligasi domestik.

Chief Investment Officer UOB Asset Management Indonesia, Albert Budiman, menilai bahwa penerbitan obligasi korporasi berpotensi melambat dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika ketidakpastian harga minyak berlanjut.

"Imbal hasil kemungkinan tetap tinggi selama harga minyak bertahan di atas US$80 per barel, karena pasar terus memperhitungkan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi," ujar Albert seperti dilansir dari Bloomberg, dikutip pada Senin (30/3/2026).

Penerbitan obligasi korporasi juga berpotensi melambat dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika ketidakpastian harga minyak berlanjut.

Kenaikan biaya kredit mulai menekan aktivitas pasar primer setelah awal tahun yang kuat. Penerbitan obligasi korporasi turun 52% hingga 20 Maret 2026 dibandingkan periode yang sama pada Februari.

Meskipun demikian, secara tahun berjalan volume penerbitan obligasi korporasi masih naik 33% dibandingkan tahun lalu, menunjukkan banyak emiten telah mengunci pendanaan sebelum kondisi memburuk.

Managing Director Riset Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, menilai bahwa eskalasi konflik Timur Tengah dapat mendorong harga energi dan biaya pinjaman lebih tinggi, yang berpotensi memperlambat lonjakan penerbitan obligasi.

"Sejumlah perusahaan mempercepat penggalangan dana untuk membiayai kembali jatuh tempo utang dengan suku bunga yang lebih rendah," ujar Harry.

Kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing) turut meningkatkan urgensi. Lebih dari Rp374 triliun obligasi rupiah akan jatuh tempo tahun ini, lebih rendah dari Rp458 triliun tahun lalu, tetapi sekitar 30% di atas rata-rata tahunan sejak pandemi.

Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengakses pasar lebih awal meskipun volatilitas meningkat.

Opsi pendanaan di luar negeri juga semakin terbatas. Dengan rupiah mendekati level terendah sepanjang masa dan kekhawatiran terhadap peringkat kredit meningkat, pasar obligasi global dan pinjaman eksternal menjadi lebih sulit diakses, bahkan bagi penerbit berperingkat tinggi, sehingga meningkatkan eksposur terhadap pengetatan kondisi likuiditas domestik.

Perbandingan dengan Negara Tetangga

Obligasi jangka pendek Singapura muncul sebagai aset lindung nilai regional di tengah eskalasi perang AS-Israel vs Iran, dengan kinerja mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pelaku pasar memperkirakan tren ini akan berlanjut.

Meski perekonomian Singapura tidak sepenuhnya kebal terhadap kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok akibat perang di Asia Barat, likuiditas domestik yang kuat serta nilai tukar yang solid menjadikan obligasi berperingkat AAA negara tersebut relatif lebih stabil.

Berdasarkan data Bloomberg, imbal hasil obligasi pemerintah tenor dua tahun Singapura naik 16 basis poin sepanjang Maret 2026, menjadi kenaikan terkecil di Asia Tenggara.

Sebagai perbandingan, obligasi tenor serupa di Indonesia dan Filipina mencatat lonjakan imbal hasil sekitar lima kali lebih besar, seiring ekspektasi bahwa bank sentral masing-masing akan mengambil kebijakan lebih ketat untuk meredam inflasi akibat lonjakan harga minyak.

Tekanan juga mulai dirasakan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), yang menggunakan nilai tukar sebagai instrumen kebijakan moneter. Sejumlah ekonom memperkirakan otoritas tersebut akan memperketat kebijakan bulan depan. Langkah ini dinilai dapat semakin memperkuat kinerja obligasi domestik.

"Setiap pengetatan kebijakan akan memperkuat dolar Singapura dan berpotensi menarik arus masuk modal yang lebih besar. Arus masuk modal akan meningkatkan likuiditas sistem, menekan suku bunga jangka pendek, dan membuat kurva imbal hasil semakin curam," ujar manajer portofolio di Eastspring Investments, Wei Ming Cheong.

Jika terealisasi, kebijakan pengetatan tersebut akan menjadi yang pertama sejak Oktober 2022, sekaligus yang pertama di Asia Tenggara dalam siklus saat ini.

Dolar Singapura termasuk sedikit mata uang Asia yang menguat terhadap dolar AS tahun ini, hanya kalah dari ringgit Malaysia dan yuan China. Meski biaya pinjaman di pasar antarbank naik menjadi 1,16% pada Maret 2026, level tersebut masih di bawah rata-rata satu tahun sebesar 1,44%.

Sebaliknya, suku bunga pasar uang acuan di Indonesia pekan lalu naik ke level tertinggi sejak Agustus 2025, sementara suku bunga antarbank tiga bulan di Malaysia mencapai level tertinggi sejak Juli 2025, menunjukkan kondisi likuiditas yang relatif lebih ketat dibandingkan Singapura.

Meski likuiditas yang melimpah menopang imbal hasil jangka pendek Singapura, obligasi pemerintah tenor panjang dinilai lebih rentan terhadap tren reflasi global.

Selisih imbal hasil antara tenor lima dan 10 tahun melebar menjadi 43 basis poin pekan lalu, tertinggi sejak November 2021. Sementara itu, selisih antara tenor dua dan 10 tahun berada di kisaran 66 basis poin, sekitar satu deviasi standar di atas rata-rata lima tahun sebesar 26 basis poin.

"Bias keseluruhan masih mengarah pada kurva yang lebih curam," tulis analis Citigroup Inc. dalam riset terbaru, seiring suku bunga antarbank Singapura ditopang arus masuk dana lindung nilai serta komitmen otoritas menjaga stabilitas kondisi keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Riset terbaru dari London School of Economics and Political Science (LSE) menunjukkan bahwa penurunan kualitas ekologi suatu negara dapat meningkatkan biaya pinjaman pemerintah di pasar keuangan.

Dalam studi tersebut, para peneliti menganalisis data dari 53 negara maju dan berkembang sepanjang 2000—2020. Hasilnya menunjukkan bahwa degradasi alam dapat meningkatkan imbal hasil obligasi pemerintah sekitar 25 hingga 70 basis poin untuk tenor dua hingga lima tahun.

Kenaikan imbal hasil obligasi biasanya berkorelasi dengan peningkatan biaya pinjaman atau suku bunga. Dampak degradasi alam juga ditemukan lebih besar pada obligasi jangka pendek dibandingkan obligasi jangka panjang dengan tenor 10 tahun.

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa sejumlah negara yang paling terdampak berada di pasar negara berkembang, terutama di kawasan Afrika dan Asia. Di negara-negara tersebut, kerusakan alam memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap biaya pembiayaan pemerintah.

Penulis utama riset sekaligus peneliti di University of Oxford dan LSE, Alexander Wollenweber, mengatakan bahwa degradasi alam tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan.

“Degradasi alam bukan lagi sekadar isu lingkungan. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hal ini juga merupakan isu fiskal, ekonomi, dan stabilitas keuangan karena berkaitan langsung dengan imbal hasil obligasi pemerintah,” ujarnya, dikutip dari Bloomberg, Senin (9/3/2026).

Secara global, utang pemerintah terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Besaran utang yang dapat ditanggung suatu negara serta biaya pinjamannya akan memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik, membangun infrastruktur, hingga melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Para peneliti menggunakan metode statistik lanjutan untuk mengembangkan indikator kerentanan finansial yang berkaitan dengan kondisi alam. Salah satu penulis studi sekaligus peneliti tamu di University of Oxford, Dieter Wang, mengatakan pengukuran hubungan antara kerusakan alam dan biaya pendanaan pemerintah masih menjadi tantangan.

Di sisi lain, lembaga pemeringkat Fitch Ratings baru-baru ini menilai bahwa risiko iklim akan makin memengaruhi peringkat kredit negara. Lembaga tersebut memperkenalkan alat analisis bernama Climate Vulnerability Signals yang menilai kerentanan iklim terhadap profil kredit negara.

Dari 119 negara yang dianalisis, puluhan di antaranya dinilai memiliki risiko penurunan peringkat kredit hingga 2050 akibat kerentanan terhadap perubahan iklim.

Meski demikian, risiko ekonomi akibat perubahan iklim tidak selalu identik dengan risiko dari kerusakan alam, meskipun keduanya saling berkaitan. Wollenweber menilai perubahan iklim dan kerusakan alam merupakan tantangan yang saling terhubung dan sulit dipisahkan.

Sementara itu, Direktur Pengelola Sovereign Ratings di Fitch Ratings, Ed Parker, mengatakan tekanan terhadap ekosistem juga dapat dipicu oleh faktor lain, seperti pertumbuhan populasi atau perubahan penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian.

Penurunan kualitas alam sendiri terjadi makin cepat dalam beberapa dekade terakhir. Studi 2024 dari World Wildlife Fund (WWF) menunjukkan bahwa populasi satwa liar global menurun rata-rata 73% sepanjang 1970 hingga 2020.

Meski demikian, para peneliti menilai masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami dampak ekonomi dari degradasi alam, mengingat hubungan tersebut relatif kompleks dan sulit diukur secara langsung.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah perlu mewaspadai efek lanjutan dari keputusan lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, yang menurunkan prospek (outlook) Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menjelaskan perkembangan tersebut berpotensi menaikkan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), yang pada akhirnya membuat beban bunga utang pada APBN membengkak.

Meski mempertahankan peringkat kredit di level 'BBB', Josua memandang langkah Fitch yang menurunkan prospek Indonesia sebagai sinyal peringatan bahaya terkait ketidakpastian kebijakan. Keputusan Fitch, sambungnya, mengindikasikan bahwa konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan makroekonomi Indonesia dinilai melemah oleh pelaku pasar global.

"Penurunan outlook ini bisa memperburuk prospek fiskal jangka menengah, menekan kepercayaan investor, dan mengurangi external buffer [penyangga eksternal]," ujar Josua kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Josua menjelaskan bahwa ruang gerak fiskal pemerintah saat ini sejatinya sudah dibatasi oleh kinerja penerimaan negara yang lemah dan tingginya biaya pembayaran bunga utang. Alhasil, setiap guncangan sentimen akan dengan mudah memicu kenaikan biaya pendanaan (cost of fund) pemerintah.

Lebih lanjut, dia menyoroti bahwa sumber kekhawatiran utama Fitch bermuara pada risiko pelonggaran disiplin kerangka fiskal, utamanya terkait wacana revisi Undang-Undang Keuangan Negara yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026, yang berpotensi meninjau ulang batas defisit 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Bila kerangka ini melemah, persepsi risiko naik karena pasar akan menilai pembiayaan defisit akan lebih berat tanpa dukungan kebijakan yang sangat kredibel," tegasnya.

Transmisi Gejolak ke Pasar SBN dan APBN

Dari sisi pasar keuangan, Josua mewanti-wanti rapuhnya sentimen investor ini memperbesar risiko arus modal keluar. Tekanan ini bermuara pada pelemahan nilai tukar rupiah.

Akibatnya, sebagai kompensasi atas peningkatan risiko tersebut, investor akan meminta imbal hasil atau yield SBN yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut, jelas Josua, sejalan dengan pandangan lembaga pemeringkat lain, seperti Moody’s, yang juga menyoroti bahwa berkurangnya kepastian kebijakan akan memicu gejolak pasar dan mendongkrak biaya pinjaman menjadi lebih mahal.

Masalahnya, peningkatan yield akan membebani APBN melalui biaya pembayaran bunga utang. Josua memaparkan, yield SBN yang lebih tinggi saat pemerintah menerbitkan utang baru secara otomatis akan mengerek alokasi belanja bunga ke depan.

"Dampaknya, ruang belanja produktif akan semakin menyempit," ungkapnya.

Optimalisasi Bantalan Fiskal

Dengan skenario tekanan pasar tersebut, Josua melihat bahwa kerangka APBN 2026 sebenarnya telah dilengkapi dengan sejumlah instrumen mitigasi. Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan pembayaran bunga utang dan cicilan pokok, serta melakukan lindung nilai (hedging) untuk mengendalikan risiko volatilitas pasar.

Bahkan, jika tekanan pada pasar SBN tereskalasi menjadi kondisi krisis maka kerangka APBN memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) guna menstabilisasi pasar SBN domestik.

Opsi penggunaan SAL dan penerbitan SBN tambahan juga terbuka apabila penerimaan negara meleset dari target atau terjadi lonjakan kebutuhan belanja mendesak. Kendati demikian, Josua memberikan catatan terkait langkah penyelamatan tersebut.

"Langkah-langkah penyangga ini tetap berarti beban utang dan biaya bunga dapat terdorong lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya bila premi risiko bertahan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Riset terbaru yang dirilis Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) menunjukkan bahwa bank-bank dengan risiko transisi iklim tertinggi justru menghadapi biaya pendanaan yang lebih mahal di pasar keuangan.

Para pakar iklim telah berpendapat selama bertahun-tahun bahwa pasar pada akhirnya akan memaksa perusahaan dan lembaga keuangan menanggapi risiko perubahan iklim seiring meningkatnya dampak yang terlihat. Temuan terbaru mengindikasikan proses tersebut mulai terjadi, dengan peminjam kini menghadapi penalti finansial ketika mengabaikan risiko iklim.

Dalam makalah yang dipublikasikan bulan ini, ECB menemukan bahwa bank-bank dengan eksposur tinggi terhadap aktivitas yang intensif karbon menghadapi biaya pinjaman yang secara signifikan lebih tinggi di pasar pendanaan.

Temuan ini melengkapi riset Bank Sentral Irlandia yang dirilis pada Desember lalu, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan risiko fisik iklim juga menghadapi tekanan serupa, termasuk kewajiban menyediakan agunan yang lebih besar.

Kedua studi tersebut menelaah dua jalur utama bagaimana risiko iklim berdampak pada sistem keuangan. Risiko transisi, yang mencerminkan potensi tekanan dari regulasi, pasar, dan perubahan preferensi konsumen terhadap perusahaan beremisi tinggi, selama ini dinilai sulit diukur karena banyak pemerintah menunda kebijakan menuju nol emisi. Sebaliknya, risiko fisik yang mencakup dampak nyata cuaca ekstrem terhadap aset seperti bangunan, kian sulit diabaikan seiring dengan meningkatnya frekuensi bencana iklim.

“Makalah-makalah ini dengan jelas menunjukkan bagaimana ekonomi transisi iklim bekerja pada level mikro, dalam aktivitas sehari-hari sistem keuangan,” ujar CEO Anthropocene Fixed Income Institute, Ulf Erlandsson, dikutip dari Bloomberg, Selasa (20/1/2026).

Riset ECB yang ditulis oleh Margherita Giuzio bersama Bige Kahraman dan Jasper Knyphausen dari Oxford Saïd Business School mengkaji hubungan antara eksposur bank terhadap debitur beremisi tinggi dan biaya pendanaan di pasar repo Eropa. Pasar repo memungkinkan bank mengelola likuiditas jangka pendek dengan menjual dan membeli kembali surat berharga berkualitas tinggi, seperti obligasi pemerintah.

Peneliti melakukan kombinasi terhadap data pinjaman repo bank-bank Eropa periode 2019–2022 dengan data emisi yang dibiayai (financed emissions), yakni jejak karbon dari portofolio pembiayaan bank.

Hasilnya, bank dengan emisi yang dibiayai lebih tinggi secara konsisten membayar biaya pinjaman yang lebih mahal. Kenaikan satu deviasi standar emisi yang dibiayai berkorelasi dengan kenaikan suku bunga repo rata-rata sebesar 7% hingga 12%.

“Studi ini memberikan bukti pertama bahwa risiko iklim memengaruhi penetapan harga likuiditas bank di pasar pendanaan inti Eropa, serta menunjukkan bagaimana risiko transisi iklim dapat memperbesar kerentanan keuangan dan berinteraksi dengan transmisi kebijakan moneter,” tulis peneliti dalam riset tersebut.

“Bank terekspos pada kondisi ekonomi perusahaan yang mereka danai, karena guncangan pada perusahaan tersebut dapat memengaruhi kemampuan mereka membayar pinjaman,” ujar Giuzio.

Menurutnya, risiko transisi yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan harga karbon, regulasi, atau preferensi konsumen dapat memengaruhi biaya dan profitabilitas perusahaan, serta meningkatkan risiko kredit.

Meski demikian, sebagian pengawas keuangan masih berpendapat bahwa perubahan iklim belum menjadi ancaman langsung terhadap stabilitas keuangan. Perbedaan pandangan ini memicu perdebatan di Dewan Stabilitas Keuangan (Financial Stability Board) tahun lalu, ketika perwakilan Amerika Serikat menilai pemantauan risiko iklim hanya relevan jika terbukti menimbulkan ancaman sistemik dalam waktu dekat.

Di sisi lain, Bank Sentral Irlandia menemukan bahwa dampak fisik perubahan iklim telah tercermin dalam biaya pinjaman lintas sektor.

Dari analisis terhadap 40.852 pinjaman korporasi, perusahaan yang berlokasi di wilayah rawan banjir membayar bunga sekitar 7 hingga 13 basis poin lebih tinggi dibandingkan perusahaan di wilayah tanpa risiko serupa.

Selain itu, jumlah pinjaman yang terekspos risiko banjir diperkirakan akan meningkat signifikan seiring pola perubahan iklim, dan perusahaan di zona rawan banjir cenderung lebih sering menyertakan agunan.

Kajian lain dari Frankfurt School of Finance & Management memperluas analisis secara global. Berdasarkan data sekitar 86.000 pinjaman sindikasi perbankan, penelitian yang ditulis Karol Kempa menunjukkan bahwa perusahaan dari negara dengan tingkat kerentanan iklim lebih tinggi menghadapi biaya pinjaman yang lebih mahal. Satu deviasi standar peningkatan kerentanan iklim berkorelasi dengan kenaikan biaya pinjaman sebesar 39 basis poin.

“Peristiwa terkait iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi perusahaan,” tulis Kempa. Dampak tersebut dapat merambat ke sektor keuangan melalui gagal bayar pinjaman dan penurunan nilai aset, yang pada akhirnya berisiko menekan stabilitas keuangan.

Bisnis.com — Tingkat suku bunga dana efektif dari Bank Sentral AS (Federal Reserve) naik untuk ketiga kalinya dalam sebulan, seiring dengan proses pengurangan neraca The Fed dan penyelesaian lelang surat utang Treasury AS yang terus menekan pasar pendanaan.

Berdasarkan data The Fed New York yang dirilis Jumat (17/10/2025) menunjukkan bahwa suku bunga acuan efektif naik satu basis poin menjadi 4,11% dari sebelumnya 4,10%.

Meskipun demikian, suku bunga ini masih berada dalam kisaran target Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) sebesar 4% hingga 4,25%, yang ditetapkan bulan lalu saat para pengambil kebijakan menurunkan biaya pinjaman. Hingga bulan September, suku bunga ini cenderung berada di batas bawah kisaran tersebut.

Kenaikan ini mencerminkan tekanan yang semakin besar di pasar pendanaan jangka pendek, yang berpotensi berdampak lebih luas pada pasar uang dan obligasi.

Seiring dengan menyusutnya likuiditas dan meningkatnya biaya pinjaman semalam, investor menghadapi kondisi pasar dengan ketersediaan dana tunai tidak lagi melimpah yang akan mendorong kenaikan imbal hasil repo dan surat utang jangka pendek, serta memperketat kondisi keuangan secara keseluruhan.

Selanjutnya, hal itu akan meningkatkan spekulasi bahwa The Fed mungkin harus memperlambat atau menghentikan proses pengurangan neracanya lebih cepat dari yang diperkirakan, guna mencegah tekanan pendanaan yang lebih dalam.

Tingkat suku bunga di pasar perjanjian pembelian kembali (repo), yaitu tempat bank dan manajer aset meminjam dan meminjamkan dana tunai secara semalam, terus meningkat sejak awal September dan tetap berada di level tinggi.

Dengan fasilitas reverse repo semalam milik The Fed, yang menjadi indikator utama kelebihan likuiditas, kini hampir habis maka pasar pendanaan menjadi lebih rentan terhadap volatilitas, terutama selama periode penyelesaian surat utang negara dalam jumlah besar.

Ketua The Fed Jerome Powell, mengatakan bahwa proses pengurangan neraca akan dihentikan ketika cadangan berada “sedikit di atas” tingkat yang dianggap cukup untuk menjaga kondisi likuiditas tetap “longgar” — yakni batas minimum untuk mencegah gangguan di pasar.

Dalam pernyataan terkuatnya sejauh ini, Powell mengatakan bahwa bank sentral dapat mencapai titik tersebut “dalam beberapa bulan mendatang.”