Pemerintah menetapkan tiga lokasi proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan tersebut menandai upaya percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi yang kini masuk dalam agenda prioritas nasional.

Penetapan itu mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Proyek juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi berbasis teknologi ramah lingkungan.

Chief Executive Officer DIM Pandu Sjahrir mengatakan penetapan status PSN menjadi momentum penting dalam membangun fondasi industri waste-to-energy di Indonesia. Ketiga proyek tersebut merupakan bagian dari gelombang pertama pembangunan PSEL yang dikembangkan oleh PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), anak usaha PT Danantara Investment Management (DIM) yang fokus pada pengembangan infrastruktur pengolahan sampah menjadi energi.

"Melalui Denera, kami ingin membantu percepatan realisasi ekosistem Waste-to-Energy yang mampu menjadi bagian dari solusi jangka panjang atas tantangan pengelolaan sampah di Indonesia," ujar Pandu dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).

Menurut dia, status PSN menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi terintegrasi untuk mengatasi persoalan sampah, mulai dari perbaikan sistem pengelolaan, pengurangan ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir (TPA), hingga pemanfaatan sampah sebagai sumber energi.

Penetapan PSN dilakukan melalui Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional yang diterbitkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada masing-masing Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP).

Adapun tiga proyek yang memperoleh status PSN yakni PSEL Kota Bekasi yang dikelola Bekasi Environment Nusantara, PSEL Bogor Raya yang dikembangkan Nusantara Bogor New Energy, serta PSEL Denpasar Raya yang dijalankan Nusantara Bali New Energy.

Ketiga badan usaha tersebut akan bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan proyek di masing-masing wilayah sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama pemerintah.

Dengan status PSN, proyek-proyek tersebut akan memperoleh dukungan berupa penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, fasilitasi penyelesaian hambatan proyek, hingga berbagai instrumen pendukung untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target.

Chief Executive Officer Denera Fadli Rahman menilai status PSN mempertegas bahwa pengelolaan sampah melalui fasilitas PSEL kini menjadi kepentingan strategis nasional, bukan sekadar kebutuhan daerah.

"Penetapan PSN ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah melalui PSEL bukan lagi sekadar kebutuhan daerah, melainkan bagian dari kepentingan strategis nasional," kata Fadli.

Ia menambahkan, status tersebut tidak hanya mempercepat realisasi proyek di tiga lokasi awal, tetapi juga menjadi pijakan bagi pengembangan fasilitas serupa di berbagai daerah lain di Indonesia.

Selain membantu mengurangi volume sampah perkotaan, proyek PSEL diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan bauran energi baru terbarukan, pengurangan emisi karbon, serta pembangunan infrastruktur perkotaan yang lebih berkelanjutan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengelola lingkungan PT Solusi Environment Asia Tbk. (SOFA) resmi masuk ke proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang digagas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Melalui anak usahanya, PT Ananta Energi Asia (AEA), perseroan telah menandatangani akta jual beli saham dengan Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. beserta afiliasinya untuk menjadi pemegang saham pada dua perusahaan konsorsium yang mengembangkan proyek PSEL Denpasar Raya dan Bogor Raya.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan pada Selasa (9/6/2026), AEA akan memiliki porsi kepemilikan sebesar 10% pada masing-masing perusahaan konsorsium tersebut.

Direktur Utama SOFA Denny Rizal mengatakan keterlibatan perseroan sebagai mitra lokal dalam konsorsium proyek PSEL bersama Zhejiang Weiming dalam proyek tersebut merupakan bentuk realisasi komitmen untuk melakukan diversifikasi bisnis ke sektor energi baru terbarukan.

"[Masuknya AEA] merupakan bentuk realisasi dari upaya dan komitmen perseroan untuk melakukan diversifikasi bisnis di bidang energi baru terbarukan," ujar Denny dalam keterbukaan informasi, Selasa (9/6/2026).

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari persetujuan PT Danantara Investment Management (DIM) pada Mei 2026 yang menyetujui penambahan AEA sebagai mitra lokal dalam konsorsium proyek PSEL yang dipimpin Zhejiang Weiming untuk pengembangan fasilitas di Denpasar Raya dan Bogor Raya.

Saat ini, perseroan masih menunggu persetujuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum terkait perubahan komposisi pemegang saham pada masing-masing perusahaan konsorsium.

Adapun Zhejiang Weiming sebelumnya telah ditetapkan Danantara sebagai mitra pengembangan untuk dua dari empat proyek PSEL tahap pertama, yakni Denpasar Raya dan Bogor Raya.

Sesuai ketentuan yang ditetapkan Danantara, operator internasional diwajibkan menggandeng entitas lokal Indonesia guna mendorong transfer teknologi dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan setempat.

Zhejiang Weiming merupakan salah satu perusahaan pengelola sampah menjadi energi terbesar di China. Pada 2025, total produksi listrik yang dihasilkan dari operasi pengolahan sampah perusahaan tersebut mencapai 4,62 miliar kilowatt hour (kWh).

Keterlibatan SOFA dalam proyek tersebut sekaligus menandai kelanjutan transformasi bisnis perseroan. Emiten yang sebelumnya bernama Boston Furniture Industries itu telah mengubah nama menjadi Solusi Environment Asia dan mulai memperluas fokus usahanya ke sektor energi dan lingkungan.

Sebelumnya, SOFA juga sempat mengikuti tender proyek waste-to-energy Danantara melalui konsorsium yang dibentuk bersama Hunan Construction Engineering Group Co. dari China dan Kintan Usahasama Sdn. Bhd. dari Malaysia.

Kini, melalui kepemilikan 10% saham pada dua perusahaan konsorsium PSEL Denpasar Raya dan Bogor Raya, perseroan resmi menjadi bagian dari proyek strategis nasional di sektor pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga wilayah aglomerasi yang mencakup Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya mempercepat realisasi proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL. Penandatanganan ini menandai penguatan tahap implementasi proyek, setelah proses lelang BUPP PSEL di ketiga wilayah tersebut diselesaikan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari percepatan nasional dalam menangani persoalan sampah secara sistematis dan terintegrasi.

“Penandatanganan PKS ini adalah langkah nyata. Kita tidak lagi berbicara perencanaan, tetapi sudah masuk pada tahap memastikan implementasi berjalan, khususnya dalam menjamin suplai sampah minimal 1.000 ton per hari sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025,” kata Hanif, dikutip dari siaran pers pada Rabu (22/4/2026).

Adapun cakupan kerja sama meliputi PSEL Kota Bekasi yang melibatkan Pemerintah Kota Bekasi, PSEL Bogor Raya yang mencakup Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, serta PSEL Denpasar Raya yang melibatkan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sebagai satu kesatuan aglomerasi dalam penyediaan pasokan sampah.

PKS menjadi instrumen utama untuk memastikan kepastian pasokan sampah sebagai bahan baku, sekaligus mengatur komitmen kerja sama antardaerah dalam satu kawasan aglomerasi dan BUPP agar kebutuhan operasional waste to energy dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menambahkan bahwa percepatan ini akan terus dilanjutkan pada aglomerasi lainnya.

“Pada hari ini kita lakukan tiga. Untuk ke depan, akan segera dilakukan pada 12 aglomerasi lainnya, yang tidak akan lebih dari tujuh minggu akan kita selesaikan agar semua bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Pembangunan fasilitas waste to energy rencananya menjangkau 31 aglomerasi yang mencakup 86 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Percepatan melalui penandatanganan PKS menjadi langkah krusial untuk memastikan proyek-proyek yang telah selesai lelang dapat segera direalisasikan.

Selain itu, pemerintah terus mendorong penyelesaian aspek teknis lainnya, seperti kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung, agar tahapan konstruksi dapat berjalan sesuai target. Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan dokumen kesiapan pemerintah daerah kepada Daya Anagata Nusantara (Danantara), sekaligus memperlihatkan langkah percepatan pembangunan PSEL di berbagai wilayah.

Ke depan, penandatanganan PKS serupa akan terus dilanjutkan pada aglomerasi lainnya, sebagai bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk memastikan seluruh proyek PSEL segera masuk tahap implementasi.

Pemerintah bakal membangun empat proyek pembangkit sampah menjadi listrik (PSEL) atau waste to energy di empat lokasi, yakni Denpasar Raya, Bekasi, Bogor Raya, dan Yogyakarta.

Keempat proyek tersebut bakal groundbreaking pada Juni 2026 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan saat ini keempat proyek tersebut telah masuk tahap kontrak yang diumumkan oleh Danantara.

Proyek tersebut merupakan tahap pertama percepatan pengolahan sampah nasional.

"Sudah kontrak, sudah ada empat (proyek), yaitu Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Yogyakarta. Juni Insyaallah akan groundbreaking mulai pekerjaan. Nah itu tahap satu," ujar Zulhas dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Selain itu, Pemerintah juga sedang menyiapkan tahap kedua di empat belas titik PSEL. Namun, Zulhas menyebutkan baru sepuluh lokasi yang telah ditentukan.

"Tahap dua, kita akan selesaikan kira-kira ada 14 lagi mudah-mudahan nih. Tadi kita rapat, sudah ada 10 lokasi, antara lain Lampung, Medan, Semarang, Surabaya, Tangerang, Kota Tangerang, Serang, dan tambah 3 (lokasi) Jakarta," terangnya.

Lebih lanjut, dalam menjalankan proyek ini, Zulhas menjelaskan pemerintah berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan perguruan tinggi, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB).

Hal ini diperlukan untuk menciptakan teknologi pengolahan alat yang tepat guna.

"Sampai dua tahun ini kita akan selesaikan sampah ini, tentu yang waste to energy. Kemudian perkantoran, perumahan, sekolah, pasar harus kita selesaikan di tempat. Tinggal yang menunggu mungkin lama itu di rumah-rumah tangga karena merubah peradaban itu tidak mudah," jelasnya.