JALUR GAZA - Dewan Perdamaian mengatakan “kendaraan taktis” pertama di pangkalan Pasukan Keamanan Internasional (ISF) dekat Gaza telah tiba. Perkembangan itu seiring persiapan logistik yang terus dilakukan untuk pengerahan pasukan multinasional di wilayah tersebut.

“Kendaraan taktis tiba di Area Dukungan Logistik: Endurance,” tulis Dewan Perdamaian di X, disertai foto-foto yang mendokumentasikan kedatangan tersebut.

Hazem Qassem, juru bicara Hamas, mengatakan di Facebook bahwa kelompok tersebut berharap langkah dewan tersebut akan menandai “awal dari pelaksanaan tugas yang diberikan kepada mereka” yaitu memisahkan warga Palestina di Gaza dari pasukan Israel dan berupaya menghentikan pelanggaran Israel.

“Kami menyerukan kepada Dewan Perdamaian untuk memulai implementasi aktual dari ketentuan rencana untuk mengakhiri perang di Gaza,” ujar Qassem.

Dewan Perdamaian didirikan pada Januari atas inisiatif Trump sebagai bagian dari upaya untuk mencapai penyelesaian damai di Gaza.

JAKARTA - Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menyampaikan bahwa wartawan saat ini tidak akan kehilangan sumber berita dengan jumlah penduduk dunia yang begitu besar. Dengan jumlah tersebut menurutnya akan selalu ada hal yang bisa diberitakan oleh media.

"Jadi bagi pers itu sungguh tidak kurang-kurang bahan berita, banyak sekali di muka bumi ini 8,3 miliar (penduduk) itu banyak sekali yang bisa ditulis, diberitakan dan 193 negara itu masing-masing juga," ucap Komarudin di kantornya, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Dengan sumber berita yang begitu banyak, maka media massa menurutnya bisa mengungkap persoalan dan kekurangan yang terjadi di masyarakat.

"Nah sekarang posisi pers itu, satu, bagaimana ingin mencari yang borok-boroknya juga banyak. Ibarat rumah yang besar, itu pasti ada sudut-sudut di bawah karpet yang kotor-kotor itu pasti ada. Kalau ini dikorek-korek itu pasti banyak," katanya.

Namun selain sisi negatif, menurutnya ada hal positif juga yang tentunya bisa dijadikan bahan berita untuk media massa.

"Tapi banyak juga sisi-sisi sudut yang baik-baik, yang taman, ruang tamu, ruang makan itu pasti baik-baik semuanya. Jadi pers itu tidak akan kurang bahan. Mau cari yang sensasional, negatifnya juga banyak. Mau cari yang positif juga banyak," ucap dia.

Komaruddin menilai bahwa pers juga sangat berperan dalam membangun kehidupan berbangsa. Oleh karenanya kritik yang disampaikan tentunya harus tetap memegang prinsip objektivitas.

"Nah, hemat saya kita sebagai warga negara yang baik, itu hendaknya bagaimana kita bisa melakukan kritik yang konstruktif, berbagai kekurangan yang ada. Namun juga tetap memegang objektivitas. Jadi prinsip konstruktif edukatif itu menjadi penting bagi pers," ujarnya.

JAKARTA - Dewan Pers menghimpun masukan terkait usulan pengaturan karya jurnalistik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Hal itu dilakukan melalui forum dengar pendapat dengan berbagai konstituen di Hall Dewan Pers, Kamis (11/6/2026).

Forum itu merupakan upaya Dewan Pers untuk terus memastikan perubahan regulasi hak cipta mampu menjawab tantangan baru yang dihadapi industri pers di era platform digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dewan Pers menegaskan karya jurnalistik merupakan hasil kerja intelektual yang lahir melalui proses jurnalistik yang profesional, mulai dari peliputan, verifikasi, pengolahan informasi, hingga publikasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, karya jurnalistik memiliki nilai ekonomi yang layak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana karya intelektual lainnya.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengungkapkan, anggota Dewan Pers tengah serius mengupayakan bagaimana merintis inovasi, solusi dari kesulitan yang tengah dihadapi insan pers.

"Resiliensi teman-teman di industri pers sungguh luar biasa. Kita akan sama-sama mengupayakan bagaimana beradaptasi dan apa solusinya di tengah situasi yang sedang kurang baik ini. Perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta semoga bisa menjadi salah satu solusi," kata Komaruddin.

Dalam forum itu, hadir pula Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Turut hadir pula LBH Pers dan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Dalam pembahasan tersebut, muncul sejumlah pokok pikiran yang memperoleh perhatian luas dari peserta. Pertama, perlunya pengakuan eksplisit terhadap karya jurnalistik sebagai objek yang dilindungi dalam UU Hak Cipta.

Kedua, perlunya pengakuan hak ekonomi perusahaan pers atas karya jurnalistik yang diproduksi dan diterbitkannya. Ketiga, perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital, agregator berita, mesin pencari, dan sistem kecerdasan buatan.

Peserta forum juga menyoroti semakin luasnya penggunaan karya jurnalistik sebagai bahan pengindeksan, agregasi informasi, penayangan cuplikan berita, hingga pelatihan model kecerdasan buatan.

Praktik tersebut dinilai telah menciptakan manfaat ekonomi

bagi berbagai pihak, tetapi belum diikuti oleh mekanisme kompensasi yang proporsional kepada perusahaan pers dan para pencipta karya jurnalistik.

Selain itu, forum membahas kemungkinan pembentukan mekanisme kolektif, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), untuk mengelola lisensi dan distribusi nilai ekonomi dari penggunaan karya jurnalistik.

Sejumlah peserta menilai mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar industri pers nasional dalam berinteraksi dengan platform digital global dan perusahaan pengembang AI.

Dewan Pers menegaskan, usulan perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, akses informasi publik, maupun perkembangan teknologi.

Sebaliknya, pengaturan tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku.

“Perlindungan terhadap karya jurnalistik pada akhirnya bukan hanya melindungi perusahaan pers dan jurnalis, tetapi juga menjaga hak publik untuk memperoleh informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya," ujar Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto.

Menurut Dahlan Dahi, Ketua Komisi Digital & Sustainability Dewan Pers, perlindungan karya jurnalistik hanya berlaku bagi penggunaan komersil. Penggunaan non-komersil terhadap karya jurnalistik tetap diperbolehkan. "Misalkan jika karya jurnalistik digunakan untuk pendidikan, penelitian, kajian akademik," ucap Dahlan Dahi.

Seluruh masukan yang berkembang dalam forum dengar pendapat ini akan menjadi bahan penyempurnaan usulan Dewan Pers kepada pemerintah dan DPR dalam proses pembahasan RUU Hak Cipta.

JAKARTA - Rencana pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) untuk memperkuat pengelolaan ekspor sumber daya alam (SDA) dinilai perlu diarahkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap iklim usaha dan investasi nasional. Namun PT DSI sebaiknya tidak diposisikan sebagai eksportir tunggal, melainkan sebagai lembaga pengawas dan monitoring transaksi ekspor SDA.

Ekonom Senior Universitas Paramadina sekaligus Praktisi Kebijakan Publik, Wijayanto Samirin, menegaskan tujuan pemerintah untuk menutup kebocoran devisa hasil ekspor SDA merupakan langkah yang patut didukung.

"Persoalan utamanya bukan pada struktur perdagangan ekspor, melainkan pada lemahnya pengawasan, baik dari sisi sistem maupun integritas sumber daya manusia yang menjalankannya," ujar Wijayanto dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana pembentukan PT DSI untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferroalloy. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengatasi praktik underinvoicing, misinvoicing, dan transfer pricing yang selama ini diduga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan tertahannya devisa hasil ekspor di luar negeri.

Shadow Economy merupakan fenomena yang sangat kental di Indonesia, mewakili 23,8% GDP dan terburuk ke-2 setelah India. Ia meliputi: narkotika, judi, pinjol illegal, prostitusi, produk selundupan/ilegal, ekspor SDA illegal, dan produksi yang under-reported.

Mengubah shadow economy menjadi official economy merupakan strategi mendongkrak penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kotneks ini, memberantas underinvoice, misinvoicing dan transfer pricing ekspor SDA merupakan ide yang wajib didukung.

Menurut Wijayanto, apabila PT DSI diberi mandat sebagai eksportir tunggal seluruh komoditas SDA, maka risiko kegagalan operasional akan sangat besar.

"Jika DSI diposisikan sebagai eksportir tunggal, saya melihat kebijakan ini akan sulit dijalankan dan berpotensi gagal. Selain merusak iklim usaha, kompleksitas transaksi ekspor komoditas Indonesia sangat besar dan melibatkan ribuan pembeli serta berbagai mekanisme perdagangan internasional," katanya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada negara yang menerapkan model eksportir tunggal untuk berbagai komoditas SDA seperti yang akan dijalankan Indonesia. "Kalau DSI muncul sebagai eksportir tunggal berbagai komoditas SDA, maka itu akan menjadi yang pertama di dunia. Tidak ada contoh negara lain yang menjalankan model seperti itu," ujarnya.

Wijayanto juga meluruskan sejumlah perbandingan yang kerap digunakan dalam diskursus publik. Menurutnya, di Arab Saudi, perusahaan minyak nasional Saudi Aramco bukanlah eksportir tunggal yang membeli produk dari berbagai perusahaan untuk kemudian diekspor kembali.

"Aramco menguasai hampir seluruh produksi minyak dan turunannya di Arab Saudi. Jadi Aramco mengekspor produknya sendiri, bukan bertindak sebagai badan ekspor tunggal," jelasnya.

Hal serupa terjadi di China. Menurut Wijayanto, sektor mineral strategis dan logam tanah jarang memang didominasi perusahaan milik negara, namun masing-masing perusahaan melakukan kegiatan ekspor secara langsung.

"Di China, sejumlah BUMN menguasai sektor tambang dan mineral tertentu, tetapi ekspor dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perusahaan. Tidak ada badan ekspor tunggal yang mengendalikan seluruh transaksi ekspor," katanya.

Dari sisi ekonomi, Wijayanto memperingatkan bahwa kebijakan eksportir tunggal berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang dapat memengaruhi kepercayaan investor dan pelaku usaha.

"Importir global memiliki banyak pilihan pemasok. Jika proses ekspor Indonesia menjadi lebih rumit atau tidak memberikan kepastian, mereka akan beralih ke negara lain. Dampaknya bisa berupa penurunan investasi, penurunan volume ekspor, dan berkurangnya daya saing Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, dampak tersebut juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani sawit rakyat yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2,5–2,7 juta keluarga.

"Dalam tahap awal harga berpotensi turun. Jika kondisi itu berlanjut, pada tahap berikutnya volume perdagangan juga dapat menurun. Pada akhirnya, petani menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampaknya," kata Wijayanto.

Karena itu, ia merekomendasikan agar Presiden mengarahkan PT DSI menjadi lembaga pengawas dan monitoring ekspor SDA yang memanfaatkan teknologi serta pengawasan lapangan yang kuat.

"Model yang lebih realistis adalah menjadikan DSI sebagai lembaga pengawas transaksi ekspor SDA. Dalam operasionalnya dapat dibantu oleh Surveyor Indonesia dan Sucofindo untuk melakukan verifikasi fisik di lapangan. Jika diperlukan, pemerintah juga dapat menggandeng lembaga inspeksi internasional seperti SGS dari Swiss," ujarnya.

Menurut Wijayanto, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh manfaat berupa peningkatan transparansi, pengawasan devisa hasil ekspor, serta pencegahan praktik underinvoicing dan transfer pricing tanpa harus mengganggu mekanisme pasar yang sudah berjalan.

"Ekosistem bisnis yang sudah ada sebaiknya dipertahankan. Yang perlu diperkuat adalah sistem pengawasan dan tata kelolanya. Dengan cara itu, tujuan meningkatkan penerimaan negara dapat dicapai tanpa mengorbankan iklim investasi dan daya saing ekspor Indonesia," tandasnya.

JALUR GAZA - Hamas membantah tuduhan bahwa mereka menolak melepaskan kendali atas Jalur Gaza. Kelompok itu menyebut klaim beberapa pihak di Dewan Perdamaian sebagai "kebohongan yang menyesatkan yang bertujuan memberikan perlindungan bagi pendudukan untuk melanjutkan agresinya."

Juru bicara Hazem Qassem menegaskan kembali kesiapan penuh Hamas untuk mentransfer semua tanggung jawab pemerintahan, termasuk masalah keamanan, kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang berbasis di Kairo, yang menurutnya telah disepakati oleh para pihak.

Ia berpendapat hambatan utama bagi kerja komite tersebut adalah Israel, bersama dengan Nikolay Mladenov, direktur eksekutif Dewan Perdamaian. Hamas menuduh mereka menghubungkan semua jalur negosiasi dengan satu isu tunggal dengan cara yang menyimpang dari visi Presiden AS Donald Trump untuk perdamaian di Gaza.

Qassem juga menuduh Dewan Perdamaian gagal menekan Israel mengizinkan komite tersebut memasuki Gaza atau menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi.

Gedung Putih mengumumkan pada 16 Januari adopsi struktur pemerintahan transisi untuk Gaza, termasuk Dewan Perdamaian, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, dan Pasukan Stabilisasi Internasional.

Pernyataan Qassem muncul di tengah kesulitan dalam melanjutkan ke fase kedua perjanjian yang mulai berlaku pada 10 Oktober, dan ketika Hamas menuduh Israel meningkatkan pelanggaran di lapangan dan melanggar kesepakatan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Persusuan Nasional (DPN) mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan usaha peternakan sapi perah, khususnya peternakan sapi perah rakyat, menjadi bagian yang diprioritaskan dalam program swasembada pangan.

Ketua DPN Teguh Boediyana menyatakan sudah 18 tahun Hari Susu Nusantara (HSN) diperingati sejak ditetapkan pada 2008, yang mana salah satu tujuan penetapan HSN tanggal 1 Juni antara lain mendorong pertumbuhan peternakan sapi perah rakyat dan meningkatkan konsumsi susu segar.

"Namun sampai saat ini ketika Hari Susu Nusantara ke-18 diperingati, apa yang menjadi tujuan belum nampak secara signifikan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Produksi susu segar dalam negeri, lanjut Teguh, masih sekitar 20 persen dari kebutuhan nasional, sementara populasi sapi perah juga masih pada kisaran 600 ribu ekor dan rata-rata kepemilikan sapi perah rakyat masih sekitar 2 - 4 ekor.

"Oleh karena itu DPN mengusulkan usaha peternakan sapi perah, khususnya peternakan sapi perah rakyat, menjadi bagian yang diprioritaskan dalam program swasembada pangan," katanya.

Pemerintah, tambahnya, segera menerbitkan peraturan perundangan sekurang-kurangnya dalam bentuk Instruksi Presiden sebagai payung hukum untuk mempercepat perkembangan peternakan sapi perah rakyat yang diyakini dapat berperan besar untuk menciptakan lapangan kerja terutama untuk generasi muda serta swasembada susu.

Selain itu, memberi kesempatan kepada peternak sapi perah rakyat dapat ikut menikmati nilai tambah dari susu segar yang mereka produksi.

Menurut Teguh, sejauh ini susu segar yang dihasilkan peternak sapi perah rakyat hanya sebagai bahan baku Industri Pengolahan Susu (IPS) dan nilai tambah serta keuntungan dari susu segar menjadi berbagai produk susu tidak ikut dinikmati para peternak.

"Perlu ada keberanian politik dari pemerintah agar peternak sapi perah dapat lebih sejahtera," ujarnya.

Dengan berkembangnya investasi peternakan sapi perah skala besar, menurut dia hendaknya diatur agar terjadi kemitraan yang ideal dengan peternak sapi perah rakyat. Sekurang kurangnya 20 persen sapi perah skala besar diplasmakan kepada peternak sapi perah rakyat.

Hilirisasi usaha peternakan sapi perah rakyat perlu dipacu sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis ( MBG).

Sementara itu dengan pertimbangan harga sapi perah impor sangat tinggi, DPN menilai perlu ada subsidi atas harga sapi perah impor untuk peternak sapi perah dalam upaya meningkatkan skala pemilikan sapi dari para peternak.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

TEL AVIV - Setelah pengumuman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa Israel akan menguasai lebih dari 70% Gaza, Sekretaris jenderal Inisiatif Nasional PalestinaMustafa Barghouti mengatakan deklarasi Netanyahu secara efektif mengakhiri segala kepura-puraan yang tersisa bahwa gencatan senjata telah berlaku.

Berbicara kepada Al Jazeera, dia mengatakan, “Ini adalah akhir dari apa yang disebut Dewan Perdamaian, yang mengklaim bertanggung jawab atas gencatan senjata.”

“Apa yang telah dilakukan Israel dan apa yang dideklarasikan Netanyahu bukan hanya penghinaan terhadap Dewan Perdamaian, tetapi juga penghinaan terhadap Presiden Trump sendiri. Tetapi sejauh ini kami belum mendengar apa pun dari Amerika Serikat atau pemerintahan AS,” ujar dia.

Barghouti mengatakan Israel telah melanggar perjanjian gencatan senjata lebih dari 3.000 kali sejak dimulai Oktober lalu.

Sejak itu, serangan Israel telah menewaskan 930 orang, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 2.700 lainnya.

Barghouti juga menuduh Israel gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian mengenai bantuan kemanusiaan.

“Apa yang mereka izinkan kurang dari 30 persen dari apa yang telah diputuskan menurut perjanjian itu,” tambah Barghouti.

“Ini hanya berarti dua hal, bahwa Israel berencana mengaktifkan kembali perang genosida mereka di Gaza… [dan] mereka ingin melakukan pembersihan etnis terhadap seluruh penduduk Gaza.”

JALUR GAZA - Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza bentukan Donald Trump menghadapi krisis yang semakin dalam setelah dana rekonstruksi resminya gagal menerima uang dari para donor, meskipun telah dijanjikan dukungan sebesar USD17 miliar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan baru apakah badan yang didukung Amerika Serikat (AS) ini hanyalah proyek politik kosong.

Menurut Financial Times, dana yang dikelola Bank Dunia yang didirikan untuk dewan tersebut belum menerima kontribusi donor selama empat bulan setelah pembentukannya.

Seseorang yang mengetahui masalah ini mengatakan, “Tidak ada uang yang disetorkan.” Kegagalan ini terjadi meskipun negara-negara anggota menjanjikan USD7 miliar untuk “paket bantuan” Gaza, sementara Trump menjanjikan tambahan USD10 miliar dana dari AS.

Alih-alih menggunakan mekanisme Bank Dunia, yang didukung PBB dan tunduk pada persyaratan pelaporan, sumbangan dilaporkan telah disalurkan melalui rekening JPMorgan.

Pengaturan ini telah menimbulkan kekhawatiran serius, karena tampaknya tidak ada aturan pengungkapan independen yang berlaku untuk rekening pribadi tersebut.

Seorang pejabat Dewan Perdamaian mengatakan kepada Financial Times bahwa “sejumlah opsi telah ditetapkan untuk menerima pendanaan” dan para kontributor telah memilih “opsi lain”.

Pejabat tersebut menambahkan dewan akan melaporkan keuangannya kepada dewan eksekutifnya sendiri, yang terdiri dari pejabat dan penasihat pemerintahan Trump, “pada waktu yang dianggap tepat”.

Dana terbatas yang telah diberikan tampaknya hanya sedikit membantu mengatasi kehancuran Gaza.

Kontribusi Maroko sebesar USD20 juta dilaporkan telah membantu mendanai kantor Nickolay Mladenov, “perwakilan tinggi” dewan untuk Gaza pasca-perang, dan gaji untuk komite teknokrat Palestina yang dibentuk untuk mengatur Jalur Gaza.

Kontribusi terpisah sebesar USD100 juta dari Uni Emirat Arab yang dimaksudkan untuk melatih pasukan polisi Gaza yang baru belum digunakan, dengan program tersebut belum dimulai dan dananya dibekukan.

Pendanaan AS yang dijanjikan juga belum terwujud di lapangan. Departemen Luar Negeri AS bermaksud untuk mengalihkan sekitar USD1,2 miliar pengeluaran bantuan ke proyek-proyek yang terkait dengan agenda dewan, tetapi uang tersebut belum dibelanjakan dan tidak akan dikelola langsung oleh dewan.

Seorang ajudan senior kongres mengatakan tidak ada uang yang diberikan kepada dewan dan “tidak ada niat” untuk mengelolanya oleh badan tersebut.

Dana tambahan sebesar USD50 juta yang dimaksudkan untuk mendanai operasional dewan juga belum didistribusikan, menunggu kontrol keuangan dan sistem yang diperlukan untuk menerima dana AS.

Pengungkapan di FT kemungkinan akan dilihat sebagai bukti lebih lanjut dari kebijakan Trump yang gagal.

Presiden telah menampilkan dewan tersebut sebagai salah satu organisasi internasional “paling penting” yang pernah dibuat, sementara menantunya, Jared Kushner, mempromosikan visi yang muluk-muluk tentang Gaza yang futuristik dan didukung AI dengan pembangunan mewah.

Namun, survei Uni Eropa, PBB, dan Bank Dunia memperkirakan rekonstruksi Gaza akan membutuhkan lebih dari USD70 miliar selama dekade berikutnya.

Dewan tersebut juga gagal melangkah lebih jauh dari tahap perencanaan. Meskipun telah mulai melakukan tender untuk pekerjaan keamanan dan rekonstruksi, belum ada kontrak yang diberikan.

Dasar hukum dewan tersebut tetap tidak jelas. Anggota parlemen AS telah mendesak pemerintahan Trump untuk memberikan jawaban tentang status dan operasinya, termasuk apakah dewan tersebut memenuhi syarat sebagai organisasi internasional yang berhak menerima dana AS.

Ketidakpastian ini juga telah membuat para calon kontraktor khawatir. Salah satu calon kontraktor yang dilaporkan oleh FT bertanya, “Siapa yang bertanggung jawab atas Gaza? Hukum apa yang berlaku di Gaza?”

Pihak lain yang terlibat dalam perencanaan mempertanyakan apa yang terjadi ketika peran dewan sebagai “administrasi transisi” berakhir.

BANDUNG - Komisi Pengawas (Komwas) DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bersama Dewan Kehormatan bersinergi perkuat pengawasan etik advokat. Hal itu mengemuka dalam Forum Diskusi bertajuk "Melalui Forum Diskusi Terjalin Sinergitas dan Sinkronisasi Pengawan serta Pemeriksaan Etik Profesi Advokat" di Bandung, Kamis, 20 Mei 2026.

Hadir dalam diskusi tersebut tiga pembicara, yakni Otto Hasibuan, Ketua Dewan Kehormatan Pusat DPN Peradi, Adardam Achyar, dan Saud Usman Nasution. Ketua Harian DPN Peradi, R. Dwiyanto Prihartono menyampaikan, forum ini sangat penting untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan kode etik advokat.

"Acara ini penting karena organisasi advokat, Peradi di bawah pimpiman Prof Otto Hasibuan punya tugas, punya kewajiban untuk mengawasi anggotanya," kata Dwiyanto dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Pengawasan yang dilakukan Komwas DPN Peradi merupakan implementasi dari perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. "Agar advokat Peradi taat dan tertib terhadap kode etik advokat dan peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia," ujarnya.

Dwiyanto menjelaskan, Komwas DPN Peradi yang diketuai oleh Komjen Pol. (Purn) Saud Usman Nasution mengawali penyelenggaran forum diskusi dari Jawa Barat (Jabar).

"Untuk mengadakan acara bertemu dengan seluruh DPC dan Dewan Kehormatan Daerah yang ada di Jawa Barat dan juga Komisi Pengawas Daerah di Jawa Barat," ujarnya.

Dwiyanto menegaskan, forum diskusi ini sangat penting karena pengawasan dan penegakan kode etik advokat oleh Peradi di bawah pimpan Prof Otto Hasibuan selaku wadah tunggal (single bar) organisasi advokat, sudah berjalan sejak mendapat amanat dari UU Advokat.

"Peradi bergerak, kita punya pengalaman, kita punya rujukan dan mulai kita berpikir untuk menyempurnakan itu," ujarnya.

Acara di Jabar ini, lanjut Dwiyanto, dapat menghasilkan prosiding atau kumpulan pikiran maupun tulisan yang bisa digunakan di provinsi-provinsi lain. Kumpulan pemikiran tersebut akan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan Peradi dalam melaksanakan tugas berdasarkan UU Advokat agar anggotanya menjunjung tinggi kode etik dan peraturan perundang-undangan.

"Itu targetnya, kita semua berkumpul dan materinya sudah berjalan dan saya berharap perjalanannya baik dan lancar dan ada rumusan yang kita bawa pulang ke masing-masing kota dan ke Jakarta," katanya.

Saud Usman menyampaikan, forum diskusi ini juga menyinkronkan pelaksanaan tugas dari Komwas dan Dewan Kehormatan, sehingga dalam perlaksanaannya bisa simultan dan terintegrasi.

"Karena kita menginginkan agar betul-betul organisasi kita, advokat Peradi yang besar ini, taat aturan sehingga nantinya semua kegiatan kita berdasarkan aturan yang ada," katanya.

Sinkronisasi antara Komwas dan Dewan Kehormatan ini membuat penegakan kode etik advokat akan lebih mudah. Dengan demikian, pelanggaran advokat sekecil apapun bisa ditindaklanjuti. "Bisa kita proses dan juga nantinya diharapan ke depan kita sudah tatat aturan," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Pembinaan Advokat Muda DPN Peradi Sutrisno menambahkan, jumlah advokat Peradi di bawah kepemimpinan Prof Otto Hasibuan sangat banyak.

"Sekarang ini anggota Peradi itu sudah sampai dengan jumlah 70.000 orang advokat di seluruh Indonesia. Ada 190 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi di seluruh Indonesia," katanya.

Sutrisno mengungkapkan, besarnya jumlah anggota dan DPC Peradi, tentunya membuat dinamika perkembangan organisasinya pun sangat pesat. Peradi mempunyai tanggung jawab moral terhadap anggotanya.

Peradi dan jajarannya di seluruh Indonesia, harus bisa menjaga kualitas dan integritas advokatnya. Di sinilah pentingnya peran Komwas, Komwasda, Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah, dan DPC.

"Untuk menjaga ketertiban sikap daripada seluruh advokat Indonesia daripada anggota Peradi," katanya.

Menurut Sutrisno, sesuai UU Advokat, Peradi wajib mengawasi seluruh advokat yang menjadi anggotanya. "Dengan fungsi pengawasan itu, harapannya akan diperkecil kemungkinan ada pelanggaran etika profesi," ucanya.

Sutrisno menegaskan, jika semua advokat menjalankan profesinya sesuai kode etik, maka akan menguntungkan masyarakat pencari keadilan.

Ketua Pelaksana Forum Diskusi, Ika Rahwawati menyampaikan, forum ini bertujuan agar Komwas dan Komwasda, Dewan Kehormatan Daerah, DPN, dan DPC dapat menajamkan perannya masing-masing.

"Untuk tercapainya sinergitas antara DPN/DPC Peradi, Komwas, Dewan Kehormatan se-Jabodetabek dan Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai amanat penegak etik," katanya.

JALUR GAZA - Rencana untuk Gaza dikecam sebagai upaya memberikan Israel melalui diplomasi, apa yang gagal dicapainya selama lebih dari dua tahun genosida: perlucutan senjata Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya, tanpa menjamin penarikan penuh Israel dari wilayah yang terkepung tersebut.

Rencana tersebut, yang diedarkan Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza, muncul meskipun Israel berulang kali melanggar gencatan senjata dan gagal menyelesaikan bahkan fase pertama perjanjian tersebut.

Para kritikus mengatakan Washington dan Tel Aviv sekarang mencoba memaksa pejuang Palestina menyerahkan senjata mereka sementara Israel memperluas kendali militernya di dalam Gaza, termasuk di sepanjang apa yang disebut Garis Kuning.

Namun, para kritikus mengatakan rencana tersebut menuntut perlucutan senjata Palestina sementara gagal menjamin penarikan penuh Israel dari Gaza.

Analis Palestina Muhammad Shehada memperingatkan proposal tersebut dapat memungkinkan Israel untuk mempertahankan sekitar 18 persen Jalur Gaza, termasuk beberapa lahan pertanian paling subur di Gaza, bahkan setelah senjata dan pejuang disingkirkan.

Teks Arab dari peta jalan tersebut menyatakan pasukan Israel akan mundur secara bertahap hanya setelah kemajuan yang terverifikasi dalam "identifikasi, pembatasan, dan pengumpulan" senjata.

Bahkan pada fase terakhir, Israel akan mundur "kecuali untuk perimeter keamanan" sampai Gaza dianggap aman dari ancaman baru.

Rencana tersebut tidak mendefinisikan ukuran perimeter ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa Israel dapat mengubah zona keamanan sementara menjadi pendudukan permanen.

Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh perilaku Israel sejak gencatan senjata. Israel telah berulang kali melanggar gencatan senjata, melanjutkan serangan, dan gagal memenuhi kewajibannya sendiri selama tahap pertama, sementara masih menuntut agar Hamas melanjutkan perlucutan senjata.

Hamas telah menolak kerangka kerja Dewan Perdamaian, dengan alasan hal itu mengabaikan pelanggaran Israel dan secara tidak adil menuntut perlucutan senjata sementara Israel tetap berada di dalam Gaza.

Hamas bersikeras masalah senjata harus dikaitkan dengan penarikan Israel dari wilayah tersebut.

Mladenov sendiri telah memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa pembagian Gaza saat ini berisiko menjadi permanen, dengan lebih dari dua juta warga Palestina berdesak-desakan di kurang dari setengah wilayah Jalur Gaza sementara Israel mempertahankan pasukan di sekitar 60 persen wilayah Gaza.

Peta jalan tersebut menempatkan seluruh transisi di bawah Komite Verifikasi Implementasi, badan yang bertugas memutuskan apakah setiap tahap rencana telah selesai sebelum tahap berikutnya dapat dimulai.

Namun, para kritikus memperingatkan mekanisme tersebut dapat membuat seluruh proses secara efektif bergantung pada persetujuan Israel.

Menurut teks tersebut, komite akan dibentuk oleh perwakilan tinggi untuk Gaza dan mencakup perwakilan dari para penjamin, Pasukan Stabilisasi Internasional, dan Dewan Perdamaian.

Dalam praktiknya, para kritikus mengatakan ini memberi Israel dan sekutunya yang didukung AS kendali penuh atas kecepatan dan hasil proses tersebut.

Perpindahan dari satu fase ke fase berikutnya tidak akan otomatis. Itu akan bergantung pada konfirmasi komite bahwa tahap sebelumnya telah selesai, termasuk pengumpulan senjata, pembongkaran infrastruktur militer, dan pemulihan kondisi keamanan yang dapat diterima berdasarkan rencana tersebut.

Peta jalan tersebut juga menyatakan penarikan Israel akan dilakukan secara bertahap dan terkait langsung dengan kemajuan yang terverifikasi dalam proses "mengidentifikasi, membatasi, dan mengumpulkan" senjata.

Ini berarti Israel tidak diharuskan meninggalkan Gaza terlebih dahulu. Sebaliknya, warga Palestina akan diminta melucuti senjata sementara pasukan Israel tetap berada di dalam wilayah tersebut, dengan penarikan lebih lanjut bergantung pada verifikasi dari luar.

Bahkan fase terakhir pun tidak menjamin penarikan Israel sepenuhnya. Teks tersebut mengatakan pasukan Israel akan meninggalkan Gaza kecuali untuk "perimeter keamanan", di mana mereka akan tetap berada di sana sampai Gaza dianggap aman dari ancaman baru.

Peta jalan tersebut tidak mendefinisikan ukuran perimeter ini atau menetapkan tenggat waktu yang pasti bagi Israel untuk meninggalkannya.

JAKARTA - Dewan Pers mengecam keras tindakan Angkatan Laut Israel yang mencegat dan menangkap rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal Global Sumud Flotilla 2.0 pada Senin (18/5/2026). Dewan Pers meminta pemerintah mengambil langkah untuk membebaskan jurnalis tersebut.

Kapal tersebut diketahui membawa bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan untuk warga Gaza, Palestina. Rombongan berangkat dari Marmaris, Turki, bersama 54 kapal lain yang berasal dari 70 negara.

Dari sembilan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), tiga di antaranya merupakan jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan, yakni Bambang Noroyono dari Republika, Thoudy Badai Rifan Billah dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo TV.

"Dewan Pers mengecam keras tindakan militer Angkatan Laut Israel yang menghalangi tugas kemanusiaan dan kemerdekaan pers dunia," ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam pernyataan resminya. Selasa (19/5/2026), dikutip dari laman Dewan Pers.

Selain mengecam tindakan tersebut, Dewan Pers juga meminta Pemerintah Republik Indonesia segera mengambil langkah diplomatik luar biasa (extraordinary diplomatic channels) guna membebaskan dan memulangkan seluruh jurnalis serta warga sipil Indonesia dengan selamat ke tanah air.

Menurut Komaruddin, jurnalis harus diberikan perlindungan dalam menjalankan tugas profesionalnya, termasuk saat meliput situasi konflik dan misi kemanusiaan internasional.

Pernyataan sikap tersebut ditegaskan sebagai bentuk komitmen Dewan Pers dalam menjaga kebebasan pers dan mendukung kerja-kerja jurnalistik yang independen, humanis, dan sesuai hukum yang berlaku. "Kemerdekaan pers adalah hak segala bangsa. Freedom of the Press is a Human Right," tegas Komaruddin.

JAKARTA - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat buka suara terkait langkah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang menggandeng homeless media atau New Media Forum sebagai mitra komunikasi publik. Komaruddin berharap ada regulasi yang mengatur homeless media ini.

"Pemerintah kalau toh ada perhatian pada homeless media, kalau itu dianggap sebagai satu realitas masyarakat, itu kan bagus. Pemerintah itu harus tanggap pada realitas masyarakatnya, salah satunya muncul homeless media," kata Komaruddin ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).

Oleh karena itu, kata dia, sekarang yang ditunggu adalah apa kebijakan pemerintah untuk meregulasi dan memberdayakan homeless media ini. Komarudin berharap keterlibatan mereka tetap menjaga sirkulasi informasi yang berkualitas.

"Jangan hendaknya mereka itu menjadi humas. Humas sudah ada lagi posisinya. Media massa itu bukan humas pemerintah, tapi mitra yang sejajar untuk saling berbagi informasi demi kesehatan tubuh masyarakat," ujarnya.

Komaruddin mengibaratkan media itu bagaikan seorang dokter yang menyampaikan ada bagian dari tubuh dalam hal ini disebutnya adalah Pemerintah, yang kurang sehat. Sang pasien tentu akan berterima kasih terhadap masukan yang disampaikan dokter tersebut.

Lihat video: Bakom Gandeng Homeless Media, Sejumlah Media Bantah Terlibat



"Iini loh ada fenomena-fenomena yang kurang sehat, maka pemerintah terima kasih pada pers dengan catatan pers itu juga jangan ngaco. Ibarat dokter kalau ngaco ya pasien tidak mau, tapi kalau profesional kan terima kasih, kalau perlu kita kan bayar pada dokter," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggandeng homeless media atau New Media Forum sebagai mitra komunikasi publik. Tujuannya untuk memperluas jangkauan komunikasi publik di Indonesia.

"Kehadiran teman-teman New Media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realita media atau realita komunikasi digital sebagai bentuk dari perkembangan teknologi dan sosial kemasyarakatan," kata Kepala Bakom RI Muhammad Qodari dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (6/5/2026).