JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Ekspor Susu Amerika Serikat (USDEC) menyebut, produksi susu perah di Indonesia meningkat 32,5 persen pada 2025 setelah mendapatkan pelatihan U.S. Indonesia Dairy Partnership (USIDP).

Adapun USDEC merupakan lembaga nirlaba yang membantu perdagangan susu dan eksportir di AS.

President & CEO USDEC Krysta Harden, mengatakan, USIDP merupakan program yang diinisiasi pihaknya bersama dan praktisi bidang persusuan di Indonesia pada 2024.

“Indonesia dan Amerika Serikat telah menjalin kemitraan selama 75 tahun dan Industri persusuan AS bangga menjadi bagian dari babak baru tersebut,” kata Krysta dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Program USIDP mengkolaborasikan keahlian peternakan sapi perah AS dengan dan meningkatkan kemampuan peternak Indonesia dan kualitas susu guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kegiatan itu sudah menjangkau 500 peternak dalam 54 pelatihan di 8 lokasi di Indonesia. Sebanyak 100 teknisi persusuan juga mendapatkan pembekalan guna memperluas program ini ke industri.

Capaian program tersebut menjadi topik yang disorot dalam USDEC Summit 2026 yang di Jakarta.

“Kami turut membantu memperkuat pasokan susu dalam negeri Indonesia, mendukung program MBG di negara ini, serta membangun hubungan langgeng yang membawa manfaat bagi para peternak dan keluarganya di kedua negara,” ujar Krysta.

Dalam sambutannya, Krysta menyebut kegiatan ekspor impor kerap dipandang buruk. Padahal, perdagangan itu tetap menguntungkan dengan memberikan manfaat bagi para pihak.

Kegiatan ekspor impor tidak lantas menggeser produksi lokal dan merugikan petani maupun industri domestik.

“Justru meningkatkan permintaan produk yang anda hasilkan,” kata dia.

Menurut Krysta, pihaknya telah mengembangkan metode, teknologi, dan produktivitas sehingga bisa membantu industri susu serta masyarakat Indonesia untuk memahami lebih jauh tentang konsumsi susu.

USDEC dan peternak di AS, kata Krysta, telah menggelontorkan jutaan dollar AS untuk mengembangkan penelitian hingga bekerja sama dengan dokter, ahli gizi, ahli diet, dan orangtua guna membuktikan susu bisa mendorong perkembangan anak.

“Melalui kemitraan inikami membantu peternak sapi perah di Indonesia meningkatkan produktivitas dan efisiensi,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Pertanian dan Direktur Departemen Pertanian New Mexico Jeff M. Witte, mengatakan pihaknya telah melihat hasil pelatihan USIDP.

Menurutnya, peningkatan keamanan, kemampuan peternak, dan produksi sektor peternakan di Indonesia turut mendukung program pemenuhan gizi pemerintah Indonesia.

“Peningkatan produksi sebesar 32 persen. Itu luar biasa,” ujar Jeff.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian, Makmun menyebut sektor produksi daging sapi dan susu perah di Indonesia masih memiliki peluang investasi yang besar.

Sebab, di antara komoditas penting lain seperti daging ayam dan telur ayam ras, produksi daging sapi dan susu perah belum memenuhi kebutuhan nasional.

“Indonesia masih mengalami defisit sekitar 0,4 juta ton daging sapi dan sekitar 3,7 juta ton susu yang saat ini masih harus dipenuhi melalui impor,” kata Makmun.

Ia menyebut, produksi susu domestik belum bisa memenuhi kebutuhan susu nasional.

Pemerintah mencatat, 60 persen peternak Indonesia berusia 25 hingga 59 tahun dengan 79 persen di antaranya hanya lulus sekolah Dasar (SD).

Selain itu, penyebaran populasi sapi perah juga masih timpang. Sebanyak 90 persen sapi perah terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Produksi susu nasional juga masih terpukul dampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) yang mengakibatkan ribuan hewan ternak di Indonesia mati.

Wabah itu tidak hanya mempengaruhi kesehatan hewan. Kondisi ekonomi peternak dilaporkan turun.

“Terjadi penurunan populasi ternak dan produktivitas yang membutuhkan waktu pemulihan cukup panjang untuk kembali ke tingkat produksi sebelum wabah terjadi,” tutur Makmun.

Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi katalis terbesar bagi pengembangan industri susu nasional dalam beberapa dekade terakhir.

Namun, peluang tersebut dibayangi persoalan struktural yang belum terselesaikan, yakni rendahnya produksi susu dalam negeri yang masih jauh dari kebutuhan nasional.

Kesenjangan antara produksi dan konsumsi susu diperkirakan semakin melebar seiring ekspansi program MBG yang ditargetkan menjangkau puluhan juta penerima manfaat dalam beberapa tahun mendatang.

Tenaga Ahli Menteri Bidang Hilirisasi Produk Peternakan Kementerian Pertanian Ali Agus, dalam Peta Jalan Pembangunan Peternakan Nasional 2025 - 2035 mengungkapkan produksi susu nasional justru mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Produksi yang pada 2018 mencapai sekitar 951.000 ton turun menjadi 837.000 ton pada 2023.

Di saat yang sama, kebutuhan susu nasional terus meningkat dari sekitar 4,35 juta ton menjadi 4,57 juta ton dalam periode yang sama. Akibatnya, Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku maupun produk susu olahan.

Berdasarkan proyeksi Kementerian Pertanian, tanpa intervensi yang signifikan, produksi susu domestik diperkirakan turun dari 798.000 ton pada 2025 menjadi hanya 629.000 ton pada 2035. Sebaliknya, kebutuhan susu nasional diperkirakan meningkat dari 4,69 juta ton menjadi 5,21 juta ton.

Dengan tren tersebut, defisit susu nasional diperkirakan melebar dari 3,89 juta ton pada 2025 menjadi sekitar 4,58 juta ton pada 2035.

Tantangan menjadi semakin besar ketika MBG dijalankan secara penuh. Dalam simulasi pemerintah, kebutuhan susu untuk program tersebut diproyeksikan mencapai 2,81 juta ton pada 2025 dan meningkat menjadi 3,43 juta ton pada 2035 apabila cakupan penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang. Besarnya kebutuhan itu hampir menyamai beberapa kali lipat produksi susu nasional saat ini.

Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPN) Teguh Boediyana mengatakan kalangan peternak sapi perah menyambut positif program MBG karena berpotensi menciptakan pasar yang besar dan berkelanjutan bagi susu segar domestik.

Namun, dia mengakui kapasitas produksi peternak rakyat masih belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

“Peternak sapi perah rakyat itu belum dapat maksimal untuk memanfaatkan. Kenapa? Karena produksi susu dalam negeri yang berupa susu segar itu saat ini masih digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan susu,” katanya saat dihubungi Bisnis, Kamis (18/6/2026)

Menurut Teguh, tantangan tidak hanya berada pada sisi produksi, tetapi juga pada kemampuan pengolahan susu. Karakter susu segar yang mudah rusak membuat produk tersebut harus diproses terlebih dahulu menggunakan fasilitas modern sebelum dapat didistribusikan secara luas.

“Untuk bisa memasok susu untuk program MBG, susu ini harus diproses dengan peralatan yang canggih karena susu ini sifatnya perishable, mudah rusak. Dia harus diproses dan didistribusi dalam bentuk susu steril atau susu UHT,” ujarnya.

Karena itu, pasokan susu untuk program pemerintah saat ini masih sangat bergantung pada perusahaan pengolahan susu skala besar yang memiliki fasilitas produksi dan distribusi memadai. Sementara kapasitas pengolahan milik koperasi peternak masih relatif terbatas.

Teguh mencontohkan salah satu pabrik susu koperasi di Jawa Barat hanya memiliki kapasitas sekitar 3.000 liter per jam, jauh dari kebutuhan yang diperlukan untuk memasok program MBG secara nasional.

Menurut dia, apabila pemerintah ingin nilai tambah industri susu lebih banyak dinikmati peternak rakyat, pembangunan fasilitas pengolahan berskala besar perlu dilakukan secara paralel dengan peningkatan produksi susu segar.

“Kalau ingin sepenuhnya nilai tambah itu bisa ke rakyat, pemerintah juga harus membantu mendirikan pabrik-pabrik susu kapasitas besar yang nantinya khusus untuk memasok kebutuhan program MBG dengan bahan baku susu segar rakyat,” katanya.

Saat ini produksi susu segar dari peternak rakyat diperkirakan hanya berkisar 2 juta hingga 2,5 juta liter per hari. Jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan jangka panjang MBG maupun permintaan pasar nasional secara keseluruhan.

Teguh bahkan menilai kondisi industri susu nasional sudah berada dalam situasi yang mengkhawatirkan.

“Sudah hampir 2,5 dekade ini produksi itu stuck. Sedangkan permintaan naik tinggi sekali sehingga gap antara produksi susu segar dengan kebutuhan nasional itu sangat lebar,” ujarnya.

Akibat kesenjangan tersebut, Indonesia masih mengimpor susu dalam jumlah besar dengan nilai sekitar US$1,3 miliar per tahun.

Di tingkat peternak, berbagai persoalan juga masih membatasi peningkatan produksi. Mayoritas peternak rakyat hanya memiliki dua hingga empat ekor sapi perah dengan produktivitas yang relatif rendah. Keterbatasan modal, kualitas bibit, pakan, dan akses teknologi menjadi tantangan utama yang belum terselesaikan.

Peta Jalan Pemenuhan Kebutuhan Susu Nasional 2025 - 2029

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan peta jalan pemenuhan kebutuhan susu nasional periode 2025—2029. Salah satu strategi utamanya adalah peningkatan populasi sapi perah melalui impor satu juta ekor secara bertahap hingga 2029.

Program tersebut menargetkan impor 200.000 ekor sapi perah pada 2025, meningkat menjadi 300.000 ekor pada 2026 dan 400.000 ekor pada 2027.

Melalui langkah tersebut, produksi susu nasional ditargetkan melonjak dari 1,55 juta ton pada 2025 menjadi 8,17 juta ton pada 2029. Jika terealisasi, tingkat pemenuhan kebutuhan susu dari produksi domestik dapat meningkat hingga 96,3%, jauh lebih tinggi dibandingkan sekitar 21% pada 2024.

Selain peningkatan populasi ternak, pemerintah juga menyiapkan berbagai dukungan regulasi dan investasi, termasuk percepatan pembangunan peternakan nasional, revisi regulasi sektor peternakan, serta penyediaan lahan sekitar 500.000 hektare untuk mendukung pengembangan sapi perah.

Bagi industri persusuan nasional, MBG menjadi peluang besar untuk mempercepat transformasi sektor sapi perah. Namun peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila pengembangan peternakan, peningkatan produktivitas, pembangunan industri pengolahan, dan investasi berjalan secara bersamaan.

Tanpa percepatan di sisi hulu dan hilir, lonjakan kebutuhan susu akibat MBG berisiko memperbesar ketergantungan Indonesia terhadap impor. Dalam kondisi tersebut, manfaat ekonomi dari program yang dirancang untuk menggerakkan ekonomi rakyat justru berpotensi lebih banyak dinikmati pemasok luar negeri dibandingkan peternak domestik.

Bisnis.com, MALANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengembangkan sapi perah karena potensi pasarnya yang cukup besar.

Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan OJK untuk pengembangan sapi perah di NTB dengan menggandeng Koperasi Produsen Agro Niaga Jabung Syariah (KAN Jabung) Jawa Timur yang sudah sukses dalam bisnis sapi perah dari hulu hingga hilir.

Rudi menjelaskan salah satu tugas OJK yakni Pengembangan Ekonomi Daerah (PED), Ia melihat NTB sangat berpotensi sebagai pusat pengembangan sapi perah setelah sukses dalam pengembangan sapi ternak atau sapi potong.

Selama ini NTB belum secara serius dalam pengembangan sapi perah, pilot project yang dilakukan pemerintah belum ada yang berhasil. Padahal kebutuhan sapi perah sangat besar di Indonesia. NTB selama ini fokus pada sapi potong, populasi sapi potong di NTB 1,3 juta ekor tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Dengan menggandeng KAN Jabung, OJK berharap kesuksesan serupa bisa replikasi di NTB "Kami ingin kesuksesan KAN Jabung bisa dibawa ke NTB. Apalagi bentuknya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini sedang digalakkan, sayang sekali kalau dilewatkan," jelas Rudi, Kamis (18/6/2026).

Presiden Direktur KAN Jabung Eva Marliyanti menjelaskan NTB berpotensi untuk pembibitan sapi perah dan bahan baku pakan. Selama ini KAN Jabung sudah menyerap jagung dari NTB untuk bahan baku pakan. Rata - rata penyerapan jagung untuk pakan 300 ton per bulan.

"Jika NTB bisa melakukan pembibitan kami siap menampung. Karena selama ini kami impor dari Australia," jelas Eva.

KAN Jabung bermula pada 27 Mei 1979. Di sebuah wilayah pedesaan di Jabung, Malang, sekelompok masyarakat sepakat untuk mendirikan KUD Jabung.

Pada masa itu, fungsi utama koperasi ini adalah mendukung program pemerintah dalam swasembada pangan, khususnya melayani kebutuhan para petani tebu rakyat.

Dengan keterbatasan infrastruktur, para pendiri meletakkan fondasi kepercayaan (trust) yang menjadi modal utama hingga saat ini. Melihat potensi wilayah Jabung yang sejuk dan cocok untuk peternakan, pada akhir dekade 80-an, KUD Jabung melakukan langkah berani dengan merambah ke unit bisnis sapi perah. Pada 1989 dimulainya rintisan pengumpulan susu dari anggota.

Pada 1990 kerja sama strategis dengan perusahaan multinasional seperti PT Nestle Indonesia mulai terjalin. Langkah ini memaksa koperasi untuk meningkatkan standar kualitas susu (grade) demi memenuhi standar industri internasional.

Menyadari risiko jika hanya bergantung pada satu komoditas (susu), KAN Jabung mulai mengepakkan sayap bisnisnya ke berbagai sektor unit pakan ternak, memproduksi pakan berkualitas tinggi untuk menjamin produktivitas ternak anggota.

JABmart (Ritel) Transformasi dari toko kelontong koperasi menjadi jaringan ritel modern yang menyediakan kebutuhan pokok bagi anggota dan masyarakat umum. Sapronak & jasa menyediakan sarana produksi peternakan hingga jasa konstruksi bangunan kandang dan infrastruktur.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketergantungan Indonesia terhadap susu impor kembali menjadi sorotan seiring pelemahan rupiah yang meningkatkan biaya bahan baku industri pengolahan susu. Pelaku usaha memilih untuk melakukan efisiensi dan perbaikan rantai pasok.

Di tengah ambisi pemerintah mempercepat swasembada susu dan memperkuat populasi sapi perah nasional, dominasi impor hingga 80% kebutuhan nasional membuat industri masih rentan terhadap gejolak nilai tukar.

Tekanan tersebut muncul ketika nilai tukar rupiah masih bergerak fluktuatif terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya impor susu maupun pengadaan sapi perah yang selama ini masih didatangkan dari luar negeri, terutama Australia.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Makmun mengatakan pasokan susu nasional saat ini masih sangat bergantung pada impor. Produksi susu segar dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 20% kebutuhan nasional, sementara sisanya dipenuhi dari pasar internasional.

Menurut dia, pelemahan rupiah memang berdampak terhadap biaya pengembangan industri susu nasional, khususnya pengadaan sapi perah impor yang menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan populasi ternak.

“Memang sekarang ada kenaikan harga sapi perah. Umumnya kita ngambilnya dari Australia. Dengan kenaikan dolar ada kenaikan dari harga sapinya,” ujar Makmun dalam peringatan Hari Susu Nusantara di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Meski demikian, dia menilai dampak kenaikan tersebut masih relatif terkendali. Jika pada tahun lalu harga sapi perah bunting impor berada di kisaran Rp45 juta per ekor, tahun ini harga belum menembus Rp50 juta per ekor meski terjadi kenaikan.

“Kemarin tahun lalu rata-rata teman-teman mengimpor sekitar Rp45 juta per ekor untuk sapi perah bunting. Tahun ini tidak juga sampai Rp50 juta, masih di bawah itu,” katanya.

Bagi industri pengolahan susu, tekanan kurs memang sulit dihindari. General Manager Research and Development PT Indolakto Tjatur Lestijaman mengatakan sekitar 80% kebutuhan bahan baku susu nasional masih berasal dari impor sehingga pergerakan dolar memiliki pengaruh langsung terhadap biaya produksi.

Efisiensi

Menurut dia, pelemahan rupiah meningkatkan biaya pengadaan bahan baku yang dibeli menggunakan mata uang asing. Namun, perusahaan berupaya agar kenaikan biaya tersebut tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen.

“Karena 80% kebutuhan susu masih impor dan harganya terpaut dengan dolar, sedikit banyak memang ada pengaruh terhadap bahan baku. Tetapi kami berkomitmen tidak akan 100% pass on ke konsumen,” ujarnya.

Tjatur menjelaskan industri saat ini lebih memilih melakukan berbagai program efisiensi untuk menjaga harga produk tetap terjangkau. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan efisiensi operasional pabrik hingga optimalisasi rantai pasok.

Menurutnya, daya beli masyarakat masih menjadi pertimbangan utama pelaku industri dalam menentukan harga jual produk susu di tengah tekanan biaya produksi.

“Kami melakukan program-program efisiensi di pabrik-pabrik kami sehingga pengaruh inflasi dolar ini tidak 100% kami pass on ke konsumen,” katanya.

Dia berharap peningkatan produksi susu dalam negeri dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dengan meningkatnya kandungan bahan baku lokal, industri dinilai akan lebih tahan terhadap gejolak eksternal seperti fluktuasi nilai tukar.

Harapan serupa disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan Widiastuti. Menurutnya, pemerintah bersama pelaku industri dan peternak tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus memperkuat produksi susu nasional.

Dalam jangka pendek, pemerintah fokus menjaga ketersediaan pasokan susu impor agar kebutuhan industri tetap terpenuhi. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah penggunaan kontrak pembelian jangka panjang guna mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar.

“Karena saat ini sekitar 80% masih impor, maka yang harus dijaga adalah ketersediaan pasokannya. Salah satunya melalui kontrak pembelian jangka panjang yang bisa mengurangi risiko fluktuasi rupiah,” ujar Widiastuti.

Selain itu, pemerintah juga mendorong diversifikasi negara asal impor serta efisiensi rantai pasok untuk menekan biaya logistik dan penyimpanan. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan biaya yang selama ini muncul akibat tingginya ketergantungan terhadap impor.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang melalui penguatan sektor peternakan sapi perah domestik. Langkah tersebut mencakup pengembangan sentra peternakan, peningkatan produktivitas, perluasan kemitraan antara industri dan peternak, hingga dukungan pembiayaan murah bagi peternak rakyat.

Menurut Widiastuti, penguatan produksi susu nasional menjadi kunci untuk mengurangi kerentanan industri terhadap gejolak eksternal.

Selama pasokan domestik masih berada di kisaran 20% kebutuhan nasional, industri akan tetap menghadapi risiko dari perubahan kurs maupun dinamika pasar global.

Karena itu, tantangan industri susu saat ini tidak hanya menjaga harga tetap terjangkau di tengah pelemahan rupiah, tetapi juga mempercepat transformasi sektor peternakan sapi perah agar ketergantungan impor yang selama puluhan tahun terjadi dapat mulai dikurangi.

Tanpa peningkatan produksi domestik yang signifikan, setiap gejolak nilai tukar berpotensi kembali menjadi ancaman bagi biaya produksi industri susu dan daya beli konsumen di dalam negeri.

Bisnis.com, SURABAYA – Dalam rangka memenuhi pasokan susu segar (fresh milk) di tingkat nasional maupun lokal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana untuk menambah kuantitas sapi perah di peternakan-peternakan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota wilayah setempat.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Indyah Aryani mengungkapkan bahwa sekitar 60% dari total populasi sapi perah nasional disumbang oleh Jatim, di mana rinciannya kurang lebih ada 300.000 sapi perah yang dikelola di penjuru wilayah pimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa tersebut.

"Populasi sapi perah kita itu kurang lebih 300.000 ekor di Jawa Timur. Di Indonesia populasi total sapi perah kurang lebih 500.000 ekor. Sehingga hampir 60% [sapi perah] sendiri ada di Jawa Timur. Dengan demikian, berarti produksi susunya [Jawa Timur] otomatis menjadi produsen susu terbesar di Indonesia," ungkap Indyah, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan meski Jawa Timur mendominasi hasil produksi susu segar domestik, kebutuhan akan komoditas tersebut masih harus digenjot demi memenuhi lonjakan kebutuhan pasar serta mendukung program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Indyah membeberkan berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, produksi susu segarJawa Timur tercatat sebesar 1.300-1.400 ton per harinya. Namun, capaian tersebut, ungkap dia, masih belum dapat memenuhi kebutuhan harian industri pengolahan susu (IPS) yang mencapai 2.000 ton.

"Saat ini, produksi fresh milk kita itu kurang lebih antara 1.300 sampai dengan 1.400 ton per hari. Nah, kebutuhan kita kurang lebih satu hari itu 2.000 ton per hari untuk industri pengolahan susu, sehingga kita juga memang masih kurang dari populasi dan produksi kita," ungkapnya.

Dia menyebut tantangan atas produksi susu segar akan semakin terjal, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta bergesernya pola konsumsi masyarakat yang kian sadar akan sentralnya protein hewani.

Indyah membeberkan bila dahulu susu dan telur menjadi barang yang susah untuk didapatkan karena harganya yang kurang terjangkau dan hanya dapat dikonsumsi pada momen-momen tertentu saja, tetapi kini kedua komoditas tersebut telah menjadi bagian penting dari konsumsi harian warga.

"Untuk kebutuhan protein ini sudah mulai meningkat terus dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun, sehingga konsumsi susu ini juga salah satunya ikut meningkat dengan pola konsumsi yang berubah. Kalau kita dulu, saat masa kecil saya makan telur itu 'kan kalau tidak kondangan, kendurian kan enggak makan telur. Nah, kalau sekarang tiap hari sudah makan telur. Dulu, minum susu juga saat kendurian saja," paparnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan tantangan terhadap pemenuhan kebutuhan susu sapi segar bagi masyarakat maupun industri juga dipastikan melonjak tajam dengan adanya pelaksanaan program MBG dari pemerintah pusat.

"Nah, tantangan kita penduduk kita cukup besar, belum lagi program MBG, sehingga menuntut kebutuhan protein susu dari hari ke hari juga semakin tinggi. Nah, salah satunya juga satu ada program MBG," ucapnya.

Untuk menutupi defisit itu, Indyah menyebut bahwa Pemprov Jatim menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan sektor swasta (private sector) untuk mendatangkan ribuan sapi perah impor. Langkah tersebut ditempuh karena pemenuhan kebutuhan akan susu sapi segar tidak dapat tercapai bila hanya mengandalkan anggaran pemerintah.

"Bagaimana kita meningkatkan populasi sapi perah kita. Nah, untuk peningkatan populasi sapi perah kita, kita juga menggandeng dengan teman-teman yang di private sector, teman-teman swasta. Ini yang akan melakukan impor salah satunya dari PT Greenfields yang tahun lalu sudah impor 1.200 [sapi perah], kemudian PT Rojokoyo di Banyuwangi juga sekitar 700 [sapi perah]. Nah, ini tahun ini direncanakan akan impor lagi direncanakan, nanti dari Australia kurang lebih 1.500 ekor," jelasnya.

Indyah menerangkan bahwa ribuan sapi perah impor tersebut nantinya tidak hanya dikelola oleh korporasi semata. Namun, juga diintegrasikan dengan para peternak lokal di berbagai wilayah Jatim melalui skema kemitraan.

"Nanti konsepnya itu dipelihara oleh peternak kita dengan konsep kemitraan, sehingga ada gandengan tangan dan transfer pengetahuan antara perusahaan besar, dan juga peternak rakyat lewat sistem inti plasma yang saat ini kita kembangkan di Jawa Timur," pungkasnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai berdampak pada harga sapi perah impor yang dibutuhkan untuk menambah populasi ternak nasional.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Makmun mengatakan kenaikan harga tersebut terjadi di tengah upaya pemerintah mempercepat peningkatan produksi susu dalam negeri yang saat ini masih bergantung pada impor.

Pada perdagangan Selasa (2/6) sore, nilai tukar rupiah berada di level Rp17.839 per dolar AS atau melemah 0,19 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.

Pelemahan kurs tersebut dinilai ikut memengaruhi biaya impor sapi perah maupun bahan baku susu yang masih banyak didatangkan dari luar negeri.

"Memang sekarang ada kenaikan harga sapi perah (imbas menguatnya dolar AS). Umumnya kita ngambilnya dari Australia," kata Makmun dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).

Menurut Makmun, Australia masih menjadi salah satu sumber utama sapi perah impor Indonesia karena faktor kedekatan geografis. Kendati, Indonesia juga membuka peluang impor dari negara lain seperti Selandia Baru dan sejumlah negara lainnya.

Ia menjelaskan kenaikan kurs dolar ikut mendorong kenaikan harga sapi perah yang didatangkan dari luar negeri. Namun, peningkatannya sejauh ini dinilai masih relatif terbatas.

"Tahun kemarin rata-rata teman-teman mengimpor harga sekitar Rp45 juta per ekornya sapi perah bunting. Tahun ini tidak sampai Rp50 juta. Ada kenaikan, tapi tidak sampai ke Rp50 juta," ujarnya.

Makmun mengatakan impor sapi perah masih menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat peningkatan populasi ternak.

Langkah tersebut dilakukan karena produksi susu nasional saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20-25 persen kebutuhan dalam negeri, sementara sisanya masih dipenuhi dari impor.

Dampak pelemahan rupiah juga dirasakan industri pengolahan susu yang masih mengandalkan bahan baku impor dalam jumlah besar.

Dalam kesempatan sama, General Manager R&D Health and Wellness Divisi Dairy PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tjatur

Lestijaman mengatakan sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih berasal dari impor sehingga fluktuasi nilai tukar dolar berpengaruh langsung terhadap biaya produksi.

"Karena 80 persen dari kebutuhan susunya masih impor dan harganya juga terpaut dengan dolar, sedikit banyak memang ada pengaruh terhadap biaya bahan baku," kata Tjatur.

Meski demikian, ia menegaskan perusahaan tak serta-merta membebankan seluruh kenaikan biaya tersebut kepada konsumen.

"Tetapi kami berkomitmen bahwa itu tidak akan kami pass on 100 persen kepada konsumen. Jadi kita masih melihat bahwa masyarakat perlu ada daya beli yang masih bisa, masih terjangkau oleh masyarakat," ujarnya.

Untuk meredam dampak kenaikan biaya, perusahaan menjalankan berbagai program efisiensi di pabrik dan rantai pasok. Menurut Tjatur, langkah tersebut membuat dampak pelemahan rupiah terhadap biaya produksi masih dapat ditekan.

"Sehingga dampaknya itu kita bisa tidak lebih sampai 10 persen," katanya.

Ia berharap peningkatan produksi susu lokal ke depan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor sehingga industri tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal seperti pergerakan nilai tukar dolar.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widyastuti mengakui pelemahan rupiah memang berdampak terhadap sektor susu nasional.

"Ada pengaruh (pelemahan rupiah ke produksi susu nasional)? Jelas. Mesti ada," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah bersama kementerian, pelaku usaha, peternak, dan asosiasi tengah menyiapkan berbagai langkah jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengurangi dampak tersebut.

Dalam jangka pendek, pemerintah berupaya menjaga pasokan susu impor tetap tersedia, termasuk melalui kontrak pembelian jangka panjang untuk mengurangi risiko fluktuasi harga akibat perubahan kurs.

Selain itu, pemerintah mendorong diversifikasi negara pemasok susu serta melakukan efisiensi rantai pasok agar biaya logistik dan penyimpanan dapat ditekan.

"Menjaga ketersediaan pasokan susu impor itu tetap ada. Jadi ada mungkin dari pemanfaatan kontrak pembelian jangka panjang yang bisa mengurangi risiko terjadi fluktuasi naik turun," ujar Widyastuti.

Sementara untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah fokus meningkatkan produktivitas peternak, mengembangkan sentra sapi perah baru, memperkuat kemitraan, hingga memperluas akses pembiayaan murah bagi peternak.

"Lalu kita berharap adanya juga dukungan dari pembiayaan yang bisa di mana ada kredit yang mempunyai bunga rendah untuk sisi peternak. Sehingga peternak itu semakin termotivasi untuk melakukan produksi lebih bagus lagi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketergantungan Indonesia terhadap impor susu masih tinggi dengan kontribusi pasokan mencapai 75%. Kondisi ini mendorong pemerintah mempercepat peningkatan populasi sapi perah dan produktivitas peternak guna memperkuat pasokan susu segar dalam negeri.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Makmun mengatakan produksi susu nasional saat ini baru mampu memenuhi sekitar 25% kebutuhan domestik. Sementara itu, sisanya masih dipenuhi melalui impor.

Menurutnya, peningkatan produksi susu dalam negeri menjadi agenda penting di tengah upaya pemerintah memperkuat rantai pasok pangan dan mendukung kebutuhan program nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menjelaskan produktivitas sapi perah peternak nasional saat ini masih berada di bawah 20 liter per ekor per hari. Pemerintah menargetkan produktivitas tersebut dapat meningkat menjadi di atas 20 liter hingga mencapai 25 liter per hari.

Untuk mencapai target itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mulai dari perbaikan kualitas pakan, peningkatan kesehatan hewan, hingga penguatan populasi sapi perah.

Menurutnya, kualitas pakan menjadi faktor utama yang menentukan produktivitas sapi. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengendalian penyakit ternak, termasuk melalui penyediaan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara penuh bagi sapi perah.

"Sehingga tidak ada lagi yang terdampak PMK dan kami berharap teman-teman peternak terus meningkatkan produksinya di lapangan," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Di sisi lain, pemerintah juga meminta industri pengolahan susu dan pelaku usaha untuk berpartisipasi meningkatkan populasi sapi perah melalui impor indukan.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat peningkatan produksi susu nasional tidak hanya bergantung pada produktivitas, tetapi juga jumlah populasi sapi yang tersedia.

"Kami meminta seluruh pelaku usaha, baik yang importir maupun di dalam negeri, untuk juga berpartisipasi mengimpor sapi indukan. Kalau tidak ditambah jumlahnya, tidak mungkin kita bisa meningkatkan produksi," ujarnya.

Kementerian Pertanian juga mendorong pengembangan peternakan sapi perah di dataran rendah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi peternakan modern.

Menurutnya, selama ini pengembangan sapi perah identik dengan kawasan dataran tinggi yang ketersediaan lahannya semakin terbatas. Padahal, sejumlah perusahaan telah membuktikan peternakan sapi perah dapat dikembangkan di wilayah dataran rendah.

"Kalau negara-negara Timur Tengah bisa memproduksi susu di wilayah dengan suhu yang jauh lebih tinggi, maka dengan teknologi yang ada kita juga bisa mengembangkan sapi perah di dataran rendah," katanya.

Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga menyoroti pentingnya penguatan hilirisasi susu agar seluruh hasil produksi peternak dapat terserap industri.

Dia berharap tidak ada lagi kasus kelebihan produksi yang membuat susu peternak tidak terserap pasar. Untuk itu, kerja sama antara peternak, koperasi, dan industri pengolahan susu dinilai menjadi kunci menjaga keberlanjutan sektor persusuan nasional.

Pemerintah juga mendorong peningkatan konsumsi susu masyarakat. Selama ini susu masih identik sebagai minuman untuk anak-anak, padahal kebutuhan susu diperlukan oleh seluruh kelompok usia.

"Kita harus memastikan produksi para peternak bisa dimanfaatkan 100%. Dengan kombinasi peternakan yang kuat dan industri hilir yang berkembang, industri susu nasional bisa terjaga dengan baik," ujarnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sekitar 75 persen kebutuhan susu nasional saat ini masih dipenuhi melalui impor.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun menjelaskan tingginya kebutuhan susu nasional masih belum sejalan dengan kemampuan produksi dalam negeri. Akibatnya, Indonesia hingga kini masih mengandalkan impor untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan susu masyarakat.

"Sebagaimana kita ketahui produksi kita itu lebih kurang sekitar 25 persen susu dalam negeri, sisanya artinya 75 persen masih impor," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).

Menurut Makmun, kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah terus mendorong peningkatan populasi sapi perah dan produktivitas peternakan dalam negeri. Upaya tersebut dilakukan agar pasokan susu dari peternak dalam negeri terus bertambah sehingga ketergantungan terhadap produk impor bisa berkurang.

Ia mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah mendatangkan sapi bunting dari luar negeri. Sepanjang tahun lalu, Indonesia tercatat mengimpor hampir 15 ribu ekor sapi bunting, yang disebut sebagai jumlah terbesar dalam sejarah impor sapi perah nasional.

"Alhamdulillah dengan bantuan teman-teman industri, teman-teman para peternak, tahun lalu kita mengimpor sapi bunting itu sekitar hampir 15 ribu. Itu terbesarlah sepanjang sejarah kita mengimpor sapi," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Menurut dia, sebagian besar sapi tersebut kini telah melahirkan anak. Jika separuh dari anak yang lahir berjenis kelamin betina, maka akan tersedia lebih dari 7.000 calon indukan baru yang dapat mendukung regenerasi populasi sapi perah nasional.

Saat ini, populasi sapi perah Indonesia tercatat sekitar 540.657 ekor. Sementara untuk mencapai swasembada susu, pemerintah memperkirakan dibutuhkan populasi sekitar 2 juta ekor sapi perah.

"Ini target kalau mau swasembada lebih kurang kita butuh sapi itu sekitar populasi 2 juta. Dari sekarang 540 ribu ekor, berarti masih sekitar 1 juta lebih yang kita perlukan," kata Makmun.

Iia menekankan peningkatan populasi bukan satu-satunya solusi. Produktivitas susu per ekor juga perlu ditingkatkan agar target swasembada dapat dicapai lebih cepat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata produksi susu sapi perah nasional masih sekitar 12,5 liter per ekor per hari. Angka tersebut dinilai masih tertinggal dibanding sejumlah negara produsen susu utama yang mampu menghasilkan lebih dari 30 liter per hari per ekor.

"Kalau di negara-negara lain produksinya ada di atas 30 liter per hari per ekor, kita ingin produktivitas peternak kita yang saat ini masih di bawah 20 liter per hari per ekor itu meningkat menjadi di atas 20 liter, mudah-mudahan bisa 25 liter per hari per ekor," ujarnya.

Makmun menjelaskan peningkatan produktivitas akan dilakukan melalui sejumlah program perbaikan, mulai dari kualitas pakan hingga kesehatan ternak.

Menurut dia, perbaikan konsumsi pakan hijauan dan konsentrat secara bertahap dapat meningkatkan produksi susu. Selain itu, pemerintah juga memperkuat upaya pencegahan penyakit hewan, termasuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang sempat menekan produktivitas peternak.

"Kemudian perbaikan dari sisi kesehatan hewannya, sehingga betul-betul hewan kita terjaga sehat. Sekarang kami juga menyediakan vaksin khususnya untuk sapi perah secara 100 persen, sehingga tidak ada lagi yang terdampak dengan PMK," kata Makmun.

Bisnis.com, JAKARTA — Target swasembada susu nasional masih menghadapi tantangan besar. Pemerintah memperkirakan Indonesia membutuhkan tambahan sekitar 1,5 juta ekor sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri yang saat ini 75% masih dipenuhi dari impor.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian (Kementan) Makmun mengatakan, populasi sapi perah nasional saat ini baru sekitar 540.000 ekor. Untuk mencapai swasembada susu, Indonesia membutuhkan populasi mendekati 2 juta ekor sapi perah produktif.

"Nah, ini target kalau mau swasembada, lebih kurang kita butuh sapi sekitar populasi 2 juta ekor. Sekarang 540.000 ekor, berarti masih sekitar 1 juta lebih yang kita perlukan, tentu dengan paralel peningkatan produktivitas per ekornya," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, kebutuhan tambahan populasi sebenarnya dapat ditekan apabila produktivitas susu per ekor berhasil ditingkatkan. Saat ini, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produktivitas sapi perah nasional rata-rata sekitar 12,5 liter per hari.

Jika produktivitas dapat meningkat menjadi 15 liter hingga 20 liter per ekor per hari, jumlah sapi yang dibutuhkan untuk mencapai swasembada akan jauh lebih rendah.

"Kalau bisa naik menjadi 15 atau 20 liter, bahkan tidak sampai 2 juta populasi yang kita perlukan. Paling tidak kalau dapat 1 juta ekor tambahan dan produktivitas per ekornya dinaikkan, maka kita akan bisa swasembada," katanya.

Makmun menjelaskan pemerintah mulai mendorong percepatan penambahan populasi melalui impor sapi bunting. Sepanjang 2025, Indonesia mencatat impor sekitar 15.000 ekor sapi bunting, yang disebut sebagai jumlah terbesar dalam sejarah pengembangan sapi perah nasional.

"Sepanjang sejarah kita, tidak pernah mengimpor sapi dalam 1 tahun sebanyak itu. Dengan partisipasi semua pihak totalnya lebih kurang 15.000 ekor," ujarnya.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar sapi telah melahirkan pedet. Dengan asumsi separuh anak sapi berjenis kelamin betina, pemerintah memperkirakan terdapat lebih dari 7.000 calon indukan baru yang dapat mempercepat regenerasi populasi sapi perah nasional.

Menurut Makmun, tambahan populasi dari impor indukan dan reproduksi sapi yang sudah ada berpotensi menambah sekitar 100.000 ekor sapi per tahun. Namun, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan untuk mengejar target swasembada dalam waktu singkat.

Karena itu, pemerintah menilai peningkatan populasi harus berjalan beriringan dengan perbaikan produktivitas melalui peningkatan kualitas pakan, perbaikan manajemen peternakan, penguatan kesehatan hewan, dan pemanfaatan teknologi peternakan modern.

Target tersebut menjadi semakin penting mengingat konsumsi susu nasional terus meningkat, termasuk seiring perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai menyerap susu segar produksi dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui kebutuhan susu untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meningkat seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah. Kondisi tersebut membuat pasokan susu menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Gunalan mengatakan saat ini terdapat 29.670 SPPG atau dapur MBG yang telah beroperasi dengan lebih dari 63 juta penerima manfaat. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BGN Nomor 10 Tahun 2026, setiap SPPG wajib menyediakan susu atau minuman susu dua kali dalam sepekan.

"Kebutuhan susu yang sangat besar ini kami juga agak kewalahan, rekan-rekan kami di lapangan, khususnya yang di dapur," kata Gunalan dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, ketika pasokan susu tidak tersedia di pasar, pengelola dapur MBG menggantinya dengan sumber protein lain. Ini agar kebutuhan gizi penerima manfaat tetap terpenuhi.

Gunalan mengatakan pengembangan peternakan sapi perah perlu dipercepat untuk menjawab lonjakan permintaan susu dari program pemerintah tersebut. Menurut dia, peran masyarakat, UMKM, dan koperasi penting untuk memperkuat produksi susu nasional.

"Peternakan susu itu bisa dikembangkan lagi karena kebutuhannya sangat besar," ujarnya.

Ia menambahkan, BGN juga mendorong pembentukan budaya minum susu sejak usia dini. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan edukatif agar anak-anak lebih tertarik mengonsumsi susu sebagai bagian dari pola makan sehat.

Menurut Gunalan, pendekatan yang digunakan antara lain melalui teknik nudging, yakni mendorong anak memilih makanan dan minuman sehat tanpa paksaan. Cara itu dilakukan dengan menghadirkan produk yang menarik, mudah dijangkau, dan selalu tersedia di lingkungan anak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut, Indonesia masih membutuhkan sekitar 1,4 juta ekor sapi perah untuk mencapai swasembada susu.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun, mengatakan untuk mencapai swasembada susu dibutuhkan populasi 2 juta ekor sapi perah.

Saat ini, populasi sapi perah dalam negeri baru mencapai 540.657 ekor.

UNSPLASH/CAROLIEN VAN OIJEN Ilustrasi sapi perah.

“Nah ini target kalau mau swasembada lebih kurang kita butuh sapi itu sekitar populasi 2 juta, dari sekarang 540.000 berarti masih sekitar 1 juta lebih Bu yang kita perlukan,” kata Makmun dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Makmun menyebut, Kementan menghitung, populasi 2 juta ekor sapi dibutuhkan karena laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, rata-rata tingkat produktivitas sapi perah dalam negeri 12,5 liter per ekor dalam sehari.

Jika produktivitas itu bisa ditingkatkan hingga 15 atau 20 liter per ekor dalam sehari jumlah populasi yang dibutuhkan kurang dari 2 juta ekor.

“Jadi paling tidak kalau dapat 1 juta produktivitas per ekornya dinaikkan maka kita akan bisa swasembada,” ujar Makmun.

Menurut Makmun, saat ini peternak tidak lagi khawatir produksi susunya tidak terserap pasar seperti beberapa tahun silam.

Sebab, Presiden Prabowo Subianto mewajibkan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan susu dua kali dalam sepekan.

Kehadiran program tersebut menjadi jaminan offtaker bagi peternak maupun investor peternakan sapi perah.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi susu.

“Nah susu apa yang diakomodir itu kan tidak hanya UHT, artinya kan bisa pasteurisasi, bisa susu sterilisasi. Kalau pasteurisasi dan sterilisasi saya kira dengan modalnya koperasi ini bisa dibuat,” tutur Makmun.

Guna menambah populasi sapi perah dalam negeri, pada tahun lalu Indonesia mengimpor hampir 15.000 ekor sapi bunting.

Menurut Makmun, jumlah tersebut merupakan capaian impor sapi paling banyak sepanjang sejarah tanah air.

“Sekarang sudah punya anak, ya anggap saja 50 persen betina 50 persen jantan berarti ada sekitar 7.000 lebih lah yang jantan eh yang betina, ya itu bisa beregenerasi terus di samping yang populasi yang ada di dalam negeri,” kata dia.

Indonesia saat ini belum mencapai swasembada susu dan masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi sekitar 70 hingga 80 persen kebutuhan nasional.

Untuk mengejar target kemandirian susu, pemerintah terus berupaya meningkatkan populasi sapi perah.

Pemerintah menargetkan untuk mencapai swasembada susu seiring dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Persusuan Nasional (DPN) mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan usaha peternakan sapi perah, khususnya peternakan sapi perah rakyat, menjadi bagian yang diprioritaskan dalam program swasembada pangan.

Ketua DPN Teguh Boediyana menyatakan sudah 18 tahun Hari Susu Nusantara (HSN) diperingati sejak ditetapkan pada 2008, yang mana salah satu tujuan penetapan HSN tanggal 1 Juni antara lain mendorong pertumbuhan peternakan sapi perah rakyat dan meningkatkan konsumsi susu segar.

"Namun sampai saat ini ketika Hari Susu Nusantara ke-18 diperingati, apa yang menjadi tujuan belum nampak secara signifikan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Produksi susu segar dalam negeri, lanjut Teguh, masih sekitar 20 persen dari kebutuhan nasional, sementara populasi sapi perah juga masih pada kisaran 600 ribu ekor dan rata-rata kepemilikan sapi perah rakyat masih sekitar 2 - 4 ekor.

"Oleh karena itu DPN mengusulkan usaha peternakan sapi perah, khususnya peternakan sapi perah rakyat, menjadi bagian yang diprioritaskan dalam program swasembada pangan," katanya.

Pemerintah, tambahnya, segera menerbitkan peraturan perundangan sekurang-kurangnya dalam bentuk Instruksi Presiden sebagai payung hukum untuk mempercepat perkembangan peternakan sapi perah rakyat yang diyakini dapat berperan besar untuk menciptakan lapangan kerja terutama untuk generasi muda serta swasembada susu.

Selain itu, memberi kesempatan kepada peternak sapi perah rakyat dapat ikut menikmati nilai tambah dari susu segar yang mereka produksi.

Menurut Teguh, sejauh ini susu segar yang dihasilkan peternak sapi perah rakyat hanya sebagai bahan baku Industri Pengolahan Susu (IPS) dan nilai tambah serta keuntungan dari susu segar menjadi berbagai produk susu tidak ikut dinikmati para peternak.

"Perlu ada keberanian politik dari pemerintah agar peternak sapi perah dapat lebih sejahtera," ujarnya.

Dengan berkembangnya investasi peternakan sapi perah skala besar, menurut dia hendaknya diatur agar terjadi kemitraan yang ideal dengan peternak sapi perah rakyat. Sekurang kurangnya 20 persen sapi perah skala besar diplasmakan kepada peternak sapi perah rakyat.

Hilirisasi usaha peternakan sapi perah rakyat perlu dipacu sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis ( MBG).

Sementara itu dengan pertimbangan harga sapi perah impor sangat tinggi, DPN menilai perlu ada subsidi atas harga sapi perah impor untuk peternak sapi perah dalam upaya meningkatkan skala pemilikan sapi dari para peternak.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026