REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengimbau pemerintah untuk memastikan penyaluran subsidi tetap tepat sasaran usai harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax mengalami kenaikan.

Wijayanto di Jakarta, Jumat (12/6/2026), menjelaskan kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memastikan distribusi subsidi hanya dinikmati oleh masyarakat yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi. “Memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang tidak berhak mengonsumsi Pertalite bergeser menjadi konsumen,” kata Wijayanto.

Selain BBM, lanjut Wijayanto, pemerintah juga perlu menjaga agar subsidi listrik dan LPG tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun. Akses terhadap layanan BPJS Kesehatan juga perlu dipastikan tetap mudah dijangkau.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu menyiapkan kebijakan terkait cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) agar tidak mengalami kenaikan yang dapat menambah beban rumah tangga.

Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan beras, minyak goreng, dan berbagai bahan pokok lainnya dengan harga yang tetap terjangkau.

Berbagai kebijakan tersebut bertujuan memastikan masyarakat tetap memiliki bantalan dalam menghadapi tekanan biaya hidup. “Jika hal-hal tersebut tidak hadir, dikhawatirkan inflasi akan meroket, masyarakat kesulitan hidup, dan berpotensi menimbulkan kekacauan,” tuturnya.

JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Program Studi Sains Komunikasi dan Desain Komunikasi Visual (HIMA PUSAKA) MNC University menggelar kegiatan studi banding bersama Himpunan Mahasiswa DKV Rupakapala Universitas Paramadina di MNC University, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa kedua perguruan tinggi untuk memperluas wawasan organisasi, bertukar pengalaman, serta memperkuat jejaring dalam pengembangan kompetensi mahasiswa, khususnya di bidang komunikasi dan industri kreatif.

Acara diawali dengan sambutan dari perwakilan kedua himpunan, di antaranya Ketua Pelaksana Studi Banding Zahira, Ketua Regional Hima Rupakapala Cikarang Kayla, Ketua Umum Hima Rupakapala Nauval, Ketua Umum HIMA PUSAKA Nurul, serta Pembina HIMA PUSAKA MNC University, Febrianto Sapto Dewo, S.Sn., M.Ds.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi pengenalan program kerja, struktur organisasi, serta diskusi antaranggota himpunan. Selain itu, peserta mengikuti talkshow bertajuk “Creative Leadership: Share & Connect” yang menghadirkan Dekan Fakultas Industri Kreatif MNC University, Iwan Gunawan, , serta Dosen Universitas Paramadina, Lyscha Novitasari, sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Iwan menyampaikan bahwa industri kreatif saat ini membutuhkan lebih dari sekadar individu kreatif, tetapi juga sosok yang mampu mengarahkan ide menjadi inovasi yang memiliki dampak.

“Industri kreatif membutuhkan creative leader yang mampu menggabungkan kreativitas, kemampuan kolaborasi, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI). Kreativitas harus mampu menghasilkan nilai dan solusi,” jelasnya.

Sementara itu, Lyscha Novitasari menekankan bahwa kepemimpinan kreatif bukan hanya berkaitan dengan posisi, tetapi kemampuan untuk membangun komunikasi, menggerakkan tim, dan menciptakan kolaborasi yang efektif.

“Creative leadership adalah bagaimana seseorang dapat menginspirasi dan membawa tim untuk mencapai tujuan bersama. Dalam industri kreatif, kemampuan bekerja sama dan membangun portofolio menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.

Setelah sesi talkshow, kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang mempertemukan mahasiswa kedua institusi untuk membahas berbagai studi kasus organisasi dan industri kreatif. Peserta kemudian mempresentasikan hasil diskusi serta melakukan pertukaran gagasan.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber, pertukaran plakat sebagai simbol hubungan baik antarlembaga mahasiswa, serta campus tour untuk memperkenalkan fasilitas dan lingkungan akademik MNC University.

Melalui kegiatan ini, HIMA PUSAKA MNC University berharap dapat terus memperluas kolaborasi antarmahasiswa, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, serta mempersiapkan generasi muda yang kreatif dan adaptif menghadapi perkembangan industri masa depan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi:

Website: https://mncu.ac.id

Telp/WA: 0811-9325-889

Email: [email protected]

Ikuti juga kami di media sosial:

Instagram: @mncuniversity

TikTok: @mncuniversity

YouTube: MNC University

Alamat Kampus: Jl. Panjang Blok A8, Green Garden, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

JAKARTA - Rencana pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) untuk memperkuat pengelolaan ekspor sumber daya alam (SDA) dinilai perlu diarahkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap iklim usaha dan investasi nasional. Namun PT DSI sebaiknya tidak diposisikan sebagai eksportir tunggal, melainkan sebagai lembaga pengawas dan monitoring transaksi ekspor SDA.

Ekonom Senior Universitas Paramadina sekaligus Praktisi Kebijakan Publik, Wijayanto Samirin, menegaskan tujuan pemerintah untuk menutup kebocoran devisa hasil ekspor SDA merupakan langkah yang patut didukung.

"Persoalan utamanya bukan pada struktur perdagangan ekspor, melainkan pada lemahnya pengawasan, baik dari sisi sistem maupun integritas sumber daya manusia yang menjalankannya," ujar Wijayanto dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana pembentukan PT DSI untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferroalloy. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengatasi praktik underinvoicing, misinvoicing, dan transfer pricing yang selama ini diduga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan tertahannya devisa hasil ekspor di luar negeri.

Shadow Economy merupakan fenomena yang sangat kental di Indonesia, mewakili 23,8% GDP dan terburuk ke-2 setelah India. Ia meliputi: narkotika, judi, pinjol illegal, prostitusi, produk selundupan/ilegal, ekspor SDA illegal, dan produksi yang under-reported.

Mengubah shadow economy menjadi official economy merupakan strategi mendongkrak penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kotneks ini, memberantas underinvoice, misinvoicing dan transfer pricing ekspor SDA merupakan ide yang wajib didukung.

Menurut Wijayanto, apabila PT DSI diberi mandat sebagai eksportir tunggal seluruh komoditas SDA, maka risiko kegagalan operasional akan sangat besar.

"Jika DSI diposisikan sebagai eksportir tunggal, saya melihat kebijakan ini akan sulit dijalankan dan berpotensi gagal. Selain merusak iklim usaha, kompleksitas transaksi ekspor komoditas Indonesia sangat besar dan melibatkan ribuan pembeli serta berbagai mekanisme perdagangan internasional," katanya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada negara yang menerapkan model eksportir tunggal untuk berbagai komoditas SDA seperti yang akan dijalankan Indonesia. "Kalau DSI muncul sebagai eksportir tunggal berbagai komoditas SDA, maka itu akan menjadi yang pertama di dunia. Tidak ada contoh negara lain yang menjalankan model seperti itu," ujarnya.

Wijayanto juga meluruskan sejumlah perbandingan yang kerap digunakan dalam diskursus publik. Menurutnya, di Arab Saudi, perusahaan minyak nasional Saudi Aramco bukanlah eksportir tunggal yang membeli produk dari berbagai perusahaan untuk kemudian diekspor kembali.

"Aramco menguasai hampir seluruh produksi minyak dan turunannya di Arab Saudi. Jadi Aramco mengekspor produknya sendiri, bukan bertindak sebagai badan ekspor tunggal," jelasnya.

Hal serupa terjadi di China. Menurut Wijayanto, sektor mineral strategis dan logam tanah jarang memang didominasi perusahaan milik negara, namun masing-masing perusahaan melakukan kegiatan ekspor secara langsung.

"Di China, sejumlah BUMN menguasai sektor tambang dan mineral tertentu, tetapi ekspor dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perusahaan. Tidak ada badan ekspor tunggal yang mengendalikan seluruh transaksi ekspor," katanya.

Dari sisi ekonomi, Wijayanto memperingatkan bahwa kebijakan eksportir tunggal berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang dapat memengaruhi kepercayaan investor dan pelaku usaha.

"Importir global memiliki banyak pilihan pemasok. Jika proses ekspor Indonesia menjadi lebih rumit atau tidak memberikan kepastian, mereka akan beralih ke negara lain. Dampaknya bisa berupa penurunan investasi, penurunan volume ekspor, dan berkurangnya daya saing Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, dampak tersebut juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani sawit rakyat yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2,5–2,7 juta keluarga.

"Dalam tahap awal harga berpotensi turun. Jika kondisi itu berlanjut, pada tahap berikutnya volume perdagangan juga dapat menurun. Pada akhirnya, petani menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampaknya," kata Wijayanto.

Karena itu, ia merekomendasikan agar Presiden mengarahkan PT DSI menjadi lembaga pengawas dan monitoring ekspor SDA yang memanfaatkan teknologi serta pengawasan lapangan yang kuat.

"Model yang lebih realistis adalah menjadikan DSI sebagai lembaga pengawas transaksi ekspor SDA. Dalam operasionalnya dapat dibantu oleh Surveyor Indonesia dan Sucofindo untuk melakukan verifikasi fisik di lapangan. Jika diperlukan, pemerintah juga dapat menggandeng lembaga inspeksi internasional seperti SGS dari Swiss," ujarnya.

Menurut Wijayanto, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh manfaat berupa peningkatan transparansi, pengawasan devisa hasil ekspor, serta pencegahan praktik underinvoicing dan transfer pricing tanpa harus mengganggu mekanisme pasar yang sudah berjalan.

"Ekosistem bisnis yang sudah ada sebaiknya dipertahankan. Yang perlu diperkuat adalah sistem pengawasan dan tata kelolanya. Dengan cara itu, tujuan meningkatkan penerimaan negara dapat dicapai tanpa mengorbankan iklim investasi dan daya saing ekspor Indonesia," tandasnya.

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen mulai memicu kekhawatiran masyarakat soal potensi lonjakan cicilan kredit pemilikan rumah (KPR).

Beberapa nasabah bahkan sudah mengeluhkan pembayaran mulai naik, padahal perubahan suku bunga baru terjadi pekan lalu.

Memangnya, dampak kenaikan BI Rate secepat itu dirasakan oleh masyarakat dengan naiknya cicilan bank? 

Para ekonom menilai sebetulnya dampak kenaikan bunga acuan ke cicilan rumah tidak berlangsung instan. Ada waktu jeda karena perbankan juga harus menyesuaikan dengan level saat ini.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan banyak masyarakat salah memahami mekanisme transmisi kebijakan moneter. Publik dinilai kerap mengira begitu BI Rate naik, bunga KPR otomatis langsung melonjak dalam hitungan hari. Padahal dalam praktiknya, mekanismenya jauh lebih kompleks.

"Transmisi kebijakan moneter ke bunga KPR tidak selalu terjadi secara instan dan seragam," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/5).

Ia menjelaskan bank tidak serta-merta langsung menaikkan bunga KPR hanya karena BI Rate naik satu kali. Perbankan biasanya mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari arah kebijakan moneter ke depan, kondisi likuiditas, biaya dana atau cost of fund, persaingan antarbank, hingga risiko kredit.

Karena itu, kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin belum tentu langsung diteruskan penuh ke bunga KPR.

"Bahkan dalam banyak kasus, kenaikannya bisa bertahap atau sebagian saja," katanya.

Ronny mengatakan transmisi tercepat biasanya terjadi pada bunga deposito dan pasar uang, karena instrumennya berjangka pendek dan sensitif terhadap kebijakan moneter. Sementara untuk KPR, terutama yang masih berada pada masa fixed rate, dampaknya cenderung lebih lambat.

Hal senada disampaikan Peneliti Center of Reform on Economics Yusuf Rendy Manilet. Ia menilai hampir mustahil keputusan BI Rate yang baru diumumkan langsung tercermin pada tagihan KPR hanya dalam hitungan hari. Transmisi dari BI Rate ke bunga kredit bank biasanya membutuhkan waktu 3-6 bulan atau satu sampai dua kuartal.

"Kalau ada masyarakat yang cicilannya naik minggu ini, sumbernya kemungkinan besar bukan keputusan BI pekan lalu, melainkan faktor lain yang waktunya kebetulan berdekatan," kata Yusuf.

Ia menjelaskan kasus paling umum adalah berakhirnya masa bunga promo fixed rate sehingga otomatis masuk ke skema floating rate. Karena itu, kegaduhan di media sosial soal cicilan rumah yang naik mendadak lebih banyak dipicu ekspektasi dan salah atribusi masyarakat terhadap kebijakan BI Rate.

Menurut Yusuf, bagi nasabah yang sudah masuk fase floating, hubungan BI Rate dan bunga KPR juga tidak berlangsung langsung satu banding satu. Sebab, yang menjadi acuan kontraktual bukan BI Rate secara langsung, melainkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang ditetapkan masing-masing bank.

"BI Rate berada di level hulu. Ia memengaruhi biaya dana bank, lalu biaya dana itu memengaruhi SBDK," imbuhnya.

Ia menambahkan penyesuaian bunga floating biasanya baru dilakukan bank pada periode review tertentu setelah mengevaluasi kondisi likuiditas, biaya dana, dan persaingan pasar. Dalam praktiknya, pass-through kenaikan BI Rate ke bunga KPR juga umumnya lebih kecil.

"Kenaikan BI Rate 50 basis poin biasanya tidak diteruskan penuh ke bunga kredit. Dalam praktiknya, pass-through ke bunga KPR umumnya lebih kecil, sekitar 25 sampai 35 basis poin dalam jangka menengah," terangnya.

Menurut Yusuf, bank sengaja berhati-hati menaikkan bunga kredit karena kenaikan terlalu agresif justru bisa memicu kredit macet atau non-performing loan (NPL).

Meski demikian, ia mengingatkan dampak kenaikan BI Rate tetap perlu diwaspadai karena sektor KPR merupakan segmen paling sensitif akibat tenor kredit yang panjang.

"Yang perlu diwaspadai bukan lonjakan mendadak dalam satu minggu, melainkan pengetatan bertahap yang perlahan menggerus daya beli rumah tangga," imbuhnya.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan kenaikan bunga kredit secara umum memang bisa mencapai 0,5 persen hingga 1 persen. Namun, kenaikannya tidak terjadi seketika karena adanya jeda waktu atau time lag.

Memang ada kemungkinan sebagian bank bergerak lebih cepat menaikkan bunga kredit demi menjaga margin keuntungan atau net interest margin (NIM). Meski begitu, Wijayanto memandang persaingan antarbank tetap menjadi faktor penting yang menentukan seberapa cepat bunga kredit akhirnya disesuaikan.

"Persaingan pasar ikut menentukan lamanya time lag ini," pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mendorong calon mahasiswa untuk menguasai teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sebagai bekal menghadapi masa depan. Hal itu disampaikan Anies di hadapan ratusan pelajar dan mahasiswa saat menjadi pembicara dalam open house di Universitas Paramadina , Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (6/5/2026).

Dalam paparannya, Anies menjelaskan bahwa masa kuliah merupakan fase penting yang memiliki batas waktu. Hal ini berbeda dengan kehidupan setelahnya yang disebutnya tanpa ujung. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya menyiapkan bekal sejak awal.

"Persiapan untuk masuk kuliah itu bukan sekadar milih kampusnya, tapi pertanyaannya, bekal apa yang akan Anda dapat di fase yang punya ujung terakhir? Karena itu yang akan membawa bekal untuk perjalanan Anda di fase berikutnya yang tanpa ujung," ujarnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengingatkan agar mahasiswa tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga mengembangkan diri secara menyeluruh, termasuk kepemimpinan dan kewirausahaan.

"Saya akan selalu sampaikan buat adik-adik yang nanti kuliah, carilah tempat di mana Anda bisa mengembangkan dua track bersamaan. Satu, track kompetensi akademik, track kompetensi bidang Anda. Yang kedua, track pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan," katanya.

Terkait perkembangan teknologi, Anies menyoroti peran AI yang dinilainya mampu meningkatkan kapasitas individu secara signifikan. Namun, Anies mengingatkan agar AI tidak dijadikan sebagai pengganti kemampuan manusia.

"Sekarang ada namanya Artificial Intelligence, itu bisa membuat kecerdasan Anda berlipat kali karena punya asisten namanya AI. Itu asisten, jangan jadi substitute. Itu jadi pendamping, jadi asisten," katanya.

Ia bahkan menilai penguasaan AI menjadi keharusan bagi mahasiswa di berbagai bidang studi. "Kalau IQ Anda 120 misalnya, Anda bisa pakai alat itu mungkin bisa 240 jadinya. Mungkin bisa lebih. Kenapa? Karena yang dihasilkan akan melompat lebih jauh apa pun bidangnya,” ucapnya.

Anies melanjutkan, "Bidang apa pun yang Anda pelajari nanti secara jurusan, secara program studi, Anda harus menguasai Artificial Intelligence. Harus. Harus. Jangan tidak."

Selain itu, Anies juga menekankan pentingnya menjadi mahasiswa yang aktif, baik di dalam maupun di luar kelas, agar potensi mereka dapat terus terasah. "Mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang sibuk. Sibuk di dalam kelas dan sibuk di luar kelas," katanya.

JAKARTA - Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, memaparkan upah buruh tidak berjalan sendiri tetapi bagian dari sistem yang panjang dalam negara.

“Upah buruh itu tidak berdiri sendiri, dia merupakan rangkaian panjang dari sebuah sistem yang ada dalam negara, ada kaitannya dengan politik, hukum, dan tentu saja ekonomi,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Hal ini disampaikan Handi ketika menjadi pembicara pada talkshow "Mayday dan Harapan Kesejahteraan Melalui Hadirnya UU Ketenagakerjaan Baru yang Lebih Berkeadilan" yang diselenggarakan oleh Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Rabu, (22/04/2026).

Handi memaparkan kesejahteraan buruh tidak hanya berfokus pada kenaikan upah. Inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kualitas pertumbuhan menjadi variabel utama penentuan upah

"Yang perlu kita jaga dan kita kawal bersama tidak hanya memperbaiki atau menaikkan upah pekerja, tapi bagaimana melahirkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro kepada rakyat, pro kepada buruh, pro kepada masyarakat,” tegasnya.

Lihat video: Usai Pertemuan dengan Dasco, Konfederasi Buruh Kompak Dukung Program Prabowo



Handi menambahkan, sinergi antara kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan ekonomi akan menentukan keberhasilan peningkatan kesejahteraan.

“Sehingga ini akan berkorelasi positif, kebijakan buruhnya pro kepada buruh dan kondisi ekonominya mendukung, sehingga di situlah letak bagaimana nantinya kita bisa meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan upah yaitu berbasis kondisi riil ekonomi kita saat ini,” jelas pengamat ekonomi ini.

Hadir dalam kegiatan ini, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Indra, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Ketua Umum KSPSI Muhammad Jumhur Hidayat, dan Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan (Bidnaker) DPP PKS Muhammad Rusdi.

JAKARTA - Rektor MNC University , Dendi Pratama, menjadi narasumber utama dalam Lokakarya Kurikulum Fakultas Ilmu Rekayasa (FIR) Universitas Paramadina yang digelar pada Senin, 9 Maret 2026. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti oleh pimpinan fakultas, dosen, serta perwakilan mitra industri.

Dalam pemaparannya, Dendi menekankan pentingnya pendekatan lintas disiplin dalam merancang kurikulum pendidikan tinggi yang mampu menjawab tantangan industri masa depan. Ia menyoroti konfigurasi keilmuan di Fakultas Ilmu Rekayasa Universitas Paramadina yang mengintegrasikan bidang Teknik Informatika, Desain Produk, dan Desain Komunikasi Visual sebagai fondasi pengembangan ekosistem teknologi kreatif.

Menurutnya, penyusunan kurikulum tidak lagi hanya berfokus pada daftar mata kuliah yang diajarkan, melainkan pada profil lulusan yang ingin dihasilkan oleh sebuah universitas.

“Menyusun kurikulum adalah merancang manusia seperti apa yang akan dilahirkan oleh sebuah universitas. Bukan lagi soal mata kuliah apa yang diajarkan, tetapi profesional seperti apa yang ingin kita lahirkan untuk masa depan,” jelas Dendi.

Dalam kesempatan tersebut, Dendi juga membagikan wawasan strategis mengenai integrasi antara identitas akademik (core identity) dan karakter kontekstual institusi (extended identity), sebagaimana diterapkan di MNC University yang berkembang dalam ekosistem media dan industri kreatif.

Ia turut memperkenalkan model kurikulum bertingkat yang mencakup fondasi berpikir komputasional, desain, dan visual; penguatan disiplin ilmu; studio kolaboratif lintas program studi; hingga proyek industri yang berorientasi pada pengembangan purwarupa dan inovasi rintisan.

“Lapisan ketiga inilah yang sering tidak dimiliki banyak fakultas di Indonesia. Padahal justru di situlah inovasi lahir,” tegasnya.

Lokakarya ini menjadi bagian dari upaya Universitas Paramadina dalam menyusun kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan industri serta perkembangan teknologi global.

Kehadiran Rektor MNC University sebagai narasumber dalam kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan industri, serta menegaskan komitmen MNC University dalam mengembangkan model pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, kreativitas, teknologi, dan praktik industri secara nyata.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi:

Website:https://mncu.ac.id

Telp/WA: 0811-9325-889

Email: [email protected]

Ikuti juga kami di media sosial:

Instagram: @mncuniversity

TikTok: @mncuniversity

YouTube: MNC University

Alamat Kampus: Jl. Panjang Blok A8, Green Garden, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

Bisnis.com, JAKARTA — Universitas Paramadina menilai pasar modal Indonesia tengah berada pada fase krusial menyusul evaluasi lembaga internasional MSCI dan Moody’s. Penilaian tersebut mengemuka dalam diskusi panel daring bertajuk “Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s” yang digelar Selasa (18/2/2026).

Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menyatakan pasar modal merupakan sektor paling sensitif dalam perekonomian karena menjadi pintu masuk arus modal keuangan, terutama dari pasar global. Ia mengibaratkan pasar modal sebagai bendungan besar yang mengairi dunia usaha, sebagaimana peran modal publik dalam membesarkan perusahaan seperti First Media hingga Gojek.

“Pasar modal adalah koneksi modal keuangan terutama dengan pasar keuangan global. Dia seperti bendungan, begitu juga dengan APBN dan Dana Pensiun, maka pasar modal juga sebuah bendungan yang amat besar yang bisa mengairi banyak bisnis," ujar Didik dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/2/2026).

Namun, Didik mengingatkan kondisi terkini mengindikasikan tekanan serius. Menurut dia, dinamika pasca-evaluasi MSCI menjadi sinyal bahwa pasar modal Indonesia sedang tidak sehat. Ia menambahkan, gejolak pasar juga mencerminkan problem ekosistem ekonomi yang lebih luas, terutama bila pengelolaan fiskal dipersepsikan tidak kredibel sehingga memicu keluarnya dana.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menambahkan, rilis MSCI muncul pada saat yang kritis ketika portofolio investasi Indonesia mencatat angka negatif sekitar 14 miliar dolar AS pada periode 2025 hingga kuartal III-2026. Kondisi itu membuat investor asing menahan masuk, sementara arus keluar modal domestik justru meningkat.

“Keriuhan di pasar modal sebetulnya hanya puncak gunung es dari masalah yang lebih besar. Jika pasar modal bermasalah, sektor lain hampir pasti lebih bermasalah,” ujarnya.

Wijayanto juga menyinggung penurunan outlook dari Moody’s pada 5 Februari lalu yang dipicu sovereign selling. Ia menilai fokus lembaga pemeringkat dan penyusun indeks tersebut tertuju pada kualitas tata kelola, risiko fiskal, serta kebijakan yang sulit diprediksi.

Diskusi yang dipandu M. Rosyid Jazuli tersebut menyimpulkan bahwa konsistensi penegakan hukum dan stabilitas makroekonomi menjadi kunci pemulihan kepercayaan investor di tengah tekanan global.

JAKARTA - Rektor Universitas ParamadinaProf Didik J Rachbini menilai negara masih melakukan diskriminasi terhadap perguruan tinggi swasta (PTS). Padahal perguruan tinggi negeri (PTN) yang selama ini dibiayai negara pun masih gagal masuk kampus elit Asia.

"PTN yang dibiayai dana rakyat lebih setengah abad gagal bersaing dengan negara tetangga, Singapura, dan

Malaysia. Sekarang dan selama ini mempraktekkan sistem tidak adil karena negara absen menjadi wasit yang adil," katanya, melalui siaran pers, dikutip Kamis (18/12/2025).

Didik memberikan tanggapan ini merespons pernyataan Wamendiktisaintek Prof Stella Christie yang menanggapi mengenai kritik kepada PTN yang membuka kuota terlalu banyak bagi mahasiswa baru.

Stella mengatakan, kuota ini seharusnya tidak terlalu dipermasalahkan namun harus ada peluang yang lebih banyak dan bagus kepada seluruh masyarakat untuk bisa kuliah di perguruan tinggi.

Didik menjelaskan, jika PTN dibebaskan mengambil lebih banyak dana dari masyarakat melalui jumlah mahasiswa sebanyak-banyakya, padahal sudah menerima dana besar dari negara maka akan menyingkuirkan peran masyarakat dalam Pendidikan tinggi.

Selain menerima anggaran negara, tambahnya, masyarakat sekarang membayar dan mendukung anggaran PTN, bahkan sampai 70 persen.

"Lambat laun birokrasi PTN menjadi besar sekali tidak efisien sehingga harus mengeruk dana ganda dari negara (pajak rakyat) dan masyarakat, mengambil mahasiswa sebanyak-banyaknya," imbuhnya.

Cara seperti ini, katanya, dimana PTN menyedot dana dana dari negara sekaligus dari masyarakat merupakan praktek kebijakan yang tidak adil. Ini adalah sistem pendidikan tinggi yang dibiarkan bersaing potong leher (cutthroat competition) antara PTN dan PTS.

"Akibatnya banyak PTS mati bergelimpangan, peran masyarakat dalam pendidikan tinggi dibunuh pelan-pelan.Sistem tidak adil seperti ini menekan dan menggerus peran ormas besar, seperti NU, Muhammadiyah, dan banyak yayasan-yayasan di daerah," ujarnya.

Oleh karena itu demi memotong rantai diskriminasi PTN tersebut, ia mengusulkan, anggaran negara di masing-masing PTN sebaiknya dipotong 50 persen. Kemudian total hasilnya dibagi secara proporsional kepada PTS. Dengan ini, tambahnya, PTN bisa bebas mengambil mahasiswa dan menarik dana dari masyarakat.

Usulan kedua, DPR dalam rapat pengesahan APBN-P pada pertengahan 2026 mendatang bisa memutuskan bagi PTN yang sudah mengambil 70-80 persen dana masyarakat, maka pemotongan ini ringan karena hanya berkurang

10-15 persen.

"Jadi negara bersikap adil karena mempraktekkan asas kesamaan hak dan kewajiban dalam rangka tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti ada dalam Pembukaan UUD 1945," tegasnya.

Gojek, unit bisnis PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan mitra driver dan keluarga.

Tahun ini, Gojek memperluas cakupan program beasiswa kuliah gratis untuk anak mitra driver dari jenjang D3 ke jenjang S1 di berbagai universitas terkemuka.

Program ini difasilitasi sepenuhnya oleh Yayasan GoTo Merah Putih.

Direktur Public Affairs and Communications GoTo Ade Mulya mengatakan tujuan utama program beasiswa Gojek adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak mitra driver untuk meraih pendidikan tinggi.

"Dengan perluasan ke jenjang S1, kami ingin memastikan mereka tidak hanya mendapatkan ilmu akademis, tetapi juga bekal kepemimpinan dan karakter yang kuat, sehingga siap bersaing dan menjadi generasi penerus bangsa yang berintegritas," kata Ade dalam keterangannya.

Dalam pelaksanaannya, Gojek menggandeng sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Paramadina untuk program S1 serta politeknik negeri untuk jenjang D3.

Proses seleksi penerima Beasiswa Gojek dilakukan secara ketat, dengan mempertimbangkan kinerja serta dedikasi mitra driver, sekaligus kompetensi akademik dari putra-putri mereka.

Direktur Politeknik Negeri Jakarta Syamsurizal menambahkan pihaknya menyambut baik inisiatif Gojek dalam memberikan beasiswa kuliah D3 bagi putra-putri mitra driver.

"Pendidikan vokasi yang kami selenggarakan berfokus pada keterampilan praktis dan kesiapan kerja, sehingga parapenerima beasiswa diharapkan mampu langsung berkontribusi di dunia industri," kata dia.

Lainnya, Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini mengatakan Universitas Paramadina memiliki komitmen untuk mencetak lulusan yang unggul, kritis, beretika, dan mampu menjadi pemimpin di bidangnya.

"Kami percaya bahwa dukungan Gojek akan membuka jalan bagi mereka untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa," katanya.

Hingga kini, sebanyak 87 putra-putri mitra driver berprestasi telah menerima beasiswa yang sepenuhnya ditanggung oleh Gojek, dari awal masuk hingga lulus.